Abstrak: Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan serangkaian tes yang harus dilakukan calonpengantin sebelum menikah untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan padacalon pengantin dan keturunannya kelak. Tidak semua orang mempunyai riwayatkesehatan yang baik walaupun dalam keadaan sehat. Skripsi ini membahas kebijakannegara-negara yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah sebelum calonpengantin melangsungkan pernikahan. Ketentuan pemeriksaan kesehatan pranikah tiapnegara juga berbeda-beda baik dalam kewajibannya juga rangkaian tes yang dilakukan.Penelitian ini adalah review literatur dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenunjukan bahwa Indonesia masih jauh dari negara lainnya dalam pelaksanaan PHE,dibutuhkan evaluasi kebijakan sehingga dipatuhi dan berjalan lebih baik, meningkatkanpromosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku kesehatan dalammasayarakat.Kata kunci:Pemeriksaan kesehatan; calon pengantin; implementasi

---

Premarital screening is defined as testing couples who are going to be married in orderto prevent common genetic blood disease and infectious disease that may affect their nextgeneration. Some people might look healthy but they might be a carrier for hereditarydisease. This tresearch focused on policies concerning on premarital screening inIndonesia and other countries. The research uses Literature Review (LR) with descriptiveapproach. The result is PHE in Indonesia is still far from other countries implementationof PHE. Evaluation of PHE policy is needed to support PHE, ensure intervention healthpromotion to raise awareness and attitude of PHE.Key words:Premarital screening; marriage; implementation.

Abstrak: Dalam menghadapi pandemi COVID-19, penggunaan masker menjadi salah satu langkah preventif yang direkomendasikan oleh WHO dan terbukti efektif dalam mencegah penyebaran infeksi COVID-19. Namun terdapat perbedaan implementasi kebijakan penggunaan masker di berbagai negara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kebijakan penggunaan masker di berbagai negara serta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan kebijakan di berbagai negara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan menggunakan empat online database yaitu PubMed, ProQuest, ScienceDirect dan Scopus. Kriteria insklusi yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain: tersedia dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa inggris, merupakan literatur yang dipublikasi tahun 2020 sampai 2022, artikel tersedia dalam bentuk full-text dan fokus membahas perbedaan kebijakan penggunaan masker selama pandemi COVID-19 di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan 10 studi literatur terpilih yang menunjukkan bahwa terdapat 5 kategori kebijakan penggunaan masker di berbagai negara yaitu; no policy, recommended, required in some public spaces, required in all public spaces, dan required outside-the-home at all time. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penggunaan masker di berbagai negara antara lain: perbedaan instrumen epidemiologi COVID-19, politik, policy demands, budaya, dan angka capaian vaksinasi. Ditemukan juga bahwa kebijakan penggunaan masker selama pandemi COVID-19 bersifat time dependent.

---

In the face of the COVID-19 pandemic, the use of face masks is one of the preventive measures recommended by WHO and has proven effective in preventing the spread of COVID-19 infection. However, there are differences in the implementation of policies on the use of masks in various countries. Therefore, this study was conducted to determine the description of face masks policy in various countries and the factors that influence the differences in policies in these countries. The method used in this research is a literature review using four online databases, namely PubMed, ProQuest, ScienceDirect and Scopus. The inclusion criteria applied in this study include: available in both Indonesian and English, literature published from 2020 to 2022, articles available in full-text form and focus on discussing differences in policies on the use of masks during the COVID-19 pandemic in various countries. This study uses 10 selected literature studies which show that there are 5 categories of face mask policies in various countries, namely; no policy, recommended, required in some public spaces, required in all public spaces, and required outdoors at all times. This study also found that the factors that influence the policy on the use of masks in various countries include COVID-19 epidemiological instruments differences, politics, policy demands, culture, and the level of vaccination achievement. In addition, it was also found that the policy on the use of masks during the COVID-19 pandemic is time dependent.

Abstrak: Pendahuluan: Covid-19 yang unprecedented menjadi wakeup call bagi banyak negara di dunia mengenai betapa tidak siapnya sistem kesehatan yang ada dalam menghadapi wabah penyakit berskala besar. Beberapa studi mendukung bahwasanya pandemi merupakan peristiwa struktural yang serupa, sehingga dunia selalu mencari hal-hal yang dapat dipelajari dari respons terhadap wabah penyakit. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan diri dan menanggapi wabah yang akan datang dengan lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran respons berbagai negara terhadap pandemi Covid-19 dan mendapatkan lessons learned-nya untuk menjadi masukan dalam memperkuat sistem kesehatan untuk menghadapi wabah di masa yang akan datang. Metode: Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan memanfaatkan berbagai database elektronik internasional seperti SCOPUS, PubMed, Embase, dan EBSCO Host. WHO Covid-19 Strategic Preparedness and Response Plan 2021 (SPRP) serta WHO Six Building Blocks of Health System (building blocks) digunakan sebagai kerangka dalam menyusun analisis terhadap respons sistem kesehatan dan lessons learned yang didapatkan. Hasil: Pencarian literatur menghasilkan 16 artikel terinklusi yang dipublikasikan pada tahun 2020-2021. Hasil analisis melalui kerangka SPRP menemukan bahwa respons berbagai negara sangat beragam dan dipengaruhi oleh kekuatan sistem kesehatan, kesiapsiagaan, serta karakteristik negara. Lessons learned yang didapatkan berdasarkan building blocks adalah masih diperlukannya investasi, komitmen jangka panjang, perencanaan mitigasi pandemi, serta perlindungan yang adekuat bagi tenaga kesehatan untuk penguatan sistem kesehatan. Selain itu, regulasi pendukung yang jelas juga penting, terutama terkait dengan penggunaan data pribadi masyarakat untuk penanganan pandemi yang lebih baik di masa yang akan datang

Abstrak:

---

Abstrak: Terealisasinya keadaan sehat merupakan keinginan semua orang, juga dari keluarga, perkumpulan dan masyarakat. Perusahaan asuransi dan lembaga asuransi adalah lembaga ekonomi, yaitu lembaga pengalihan risiko. Tingkat risiko dapat diukur dengan nilai produk dimana peristiwa itu terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian klaim asuransi kesehatan nasional. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pada pencarian studi menggunakan tiga online database yaitu PubMed, Google Scholar, dan Science Direct. Ada 7 studi yang terinklusi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan dalam menyelesaikan klaim terdapat bentuk-bentuk penyelesaian klaim asuransi kesehatan nasional, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung diantaranya adalah ketepatan penyelesaian klaim, tingkat penyelesaian klaim, klaim rasio dan keluhan ganti rugi. Adapun faktor penghambat klaim diantaranya adalah staf yang kurang memenuhi kualifikasi dalam memproses klaim, tata cara pengecekan yang kurang jelas dan peserta asuransi baru menyadari saat membuat klaim bahwa tidak mencakup penyakit tertentu.

---

The realization of a healthy condition is the desire of everyone, also from families, associations and communities. Insurance companies and insurance institutions are economic institutions, namely risk transfer institutions. The level of risk can be measured by the value of the product where the event occurs. This study was conducted to determine the settlement of national health insurance claims.method literature review. The study search used three online databases , namely PubMed, Google Scholar, and Science Direct. There are 7 studies included in this study. The results showed that in resolving claims there are forms of settlement of national health insurance claims, supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors include the accuracy of claim settlement, level of claim settlement, claim ratio and compensation complaints. The factors inhibiting claims include staff who do not meet the qualifications in processing claims, procedures for checking that are not clear and insurance participants only realize when making a claim that it does not cover certain diseases.

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan metode literatur review. Pencarian studi dilakukan dengan menggunakan tiga basis data online yaitu PubMed, ScienceDirect, dan ProQuest. Terdapat 17 studi yang terpilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing negara memiliki perbedaan dalam jumlah cakupan pemanfaatan pelayanan kesehatan dan jumlah AKI yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor lingkungan dan sosioekonomi.

Abstrak: Pada tahun 2018, menurut data Riskesdas konsumsi minuman beralkohol ilegal di Indonesia mendominasi dengan angka signifikan mencapai 66,2% dari total konsumsi alkohol nasional. Kebijakan cukai telah diidentifikasi sebagai alat efektif dalam mengendalikan konsumsi dan mendukung pengendalian kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menggunakan online database seperti PubMed, ScienceDirect, Springer Link, Scopus, dan Google Scholar yang menghasilkan 14 artikel terinklusi yakni artikel yang terbit sepuluh tahun terakhir (2014-2024). Hasil studi terinklusi dari 14 artikel menjelaskan bahwa kebijakan cukai yang dirancang dengan baik, disertai dengan pengawasan distribusi yang kuat, dapat secara signifikan menurunkan angka konsumsi alkohol ilegal sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, edukasi publik mengenai risiko kesehatan konsumsi alkohol ilegal terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan pengendalian. Negara yang telah mengimplementasikan kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ilegal menetapkan tarif cukai dengan menggunakan sistem cukai spesifik yang didasarkan pada volume atau kandungan etanol dalam produk, misalnya tarif per liter sesuai kategori alkohol, serta cukai ad valorem pada persentase harga produk, cocok untuk negara berkembang dengan inflasi tinggi karena melindungi basis pajak dari efek inflasi. Analisis pada pembahasan menunjukkan bahwa cukai yang terlalu tinggi dapat menciptakan efek substitusi terhadap produk ilegal. Implikasi dari kebijakan cukai di bidang kesehatan dapat menyebabkan penurunan konsumsi minuman beralkohol ilegal karena kenaikan harga barang yang menyebabkan konsumen memilih untuk beralih ke minuman yang lebih sehat, menyebabkan penurunan prevalensi penyakit  tidak menular seperti kardiovaskular dan kanker, serta penghematan biaya perawatan kesehatan akibat penyakit tersebut. Sedangkan di bidang sosial ekonomi, dapat menambah penerimaan negara, serta menurunkan kriminalitas

---

In 2018, according to Riskesdas data, the consumption of illegal alcoholic beverages in Indonesia dominated with a significant figure, reaching 66.2% of the total national alcohol consumption.. Excise policies have been identified as an effective tool for controlling consumption and supporting public health management. This study utilizes a literature review method by sourcing data from online databases such as PubMed, ScienceDirect, Springer Link, Scopus, and Google Scholar. Fourteen articles published in the last ten years (2014–2024) were included. The results from the 14 included studies indicate that well-designed excise policies, accompanied by strong distribution monitoring, can significantly reduce illegal alcohol consumption while simultaneously increasing state revenue. Additionally, public education on the health risks of consuming illegal alcohol has proven to be a key factor in the success of control policies. Countries that have implemented monitoring and control policies for illegal alcoholic beverages have adopted excise rates using specific excise systems based on the volume or ethanol content in the product (e.g., rates per liter according to alcohol category) and ad valorem excise taxes based on the product's price percentage. This is particularly suitable for developing countries with high inflation as it protects the tax base from inflationary effects. The analysis in the discussion suggests that excessively high excise rates can lead to substitution effects toward illegal products. The implications of excise policies in the health sector include a reduction in illegal alcohol consumption due to increased product prices, encouraging consumers to switch to healthier beverages. This leads to a decreased prevalence of non-communicable diseases such as cardiovascular diseases and cancer, as well as cost savings in healthcare expenditures for treating such illnesses. In the socio-economic sector, excise policies contribute to increasing state revenue and reducing crime rates.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Program promotif preventif penyakit kronis atau program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) atau manajemen penyakit kronis adalah salah satu program asuransi kesehatan sosial untuk mendukung dan mewujudkan perilaku hidup sehat terkendali dalam masyarakat yang memiliki penyakit kronis dan demi terciptanya Universal Health Coverage (UHC), program promotif preventif penyakit kronis harus dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh/terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dari jurnal, text book, dan website dalam negeri maupun luar negeri. Hasil penelitan menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas yang mencukupi, pendanaan yang baik dan mencukupi, kebijakan yang ada dan diterapkan dengan baik, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program yang terkoordinasi dengan baik dapat membuat tercapainya tujuan program tersebut, di samping adanya hambatan yang terjadi. Oleh karena itu, badan penyelenggara dan FKTP harus membuat strategi untuk mengatasi hambatan yang ada. Adapun pelajaran yang kita dapat dari negara lain adalah Indonesia harus memiliki sistem pendanaan yang lebih kuat dan terkoordinasi, memperkuat dasar program promotif preventif penyakit kronis asuransi kesehatan sosial. Kesimpulannya, penyelenggaraan Prolanis di Indonesia masih kurang baik, target Prolanis belum tercapai. Negara lain pun masih memiliki kekurangan, tetapi saran penulis untuk BPJS Kesehatan dan FKTP harus mempelajari kelebihan dari sistem yang sudah baik di negara lain dan mencontoh beberapa strateginya. Kata kunci : Prolanis BPJS Kesehatan, manajemen penyakit kronis, asuransi kesehatan soaial, sumber daya, pembiayaan/pendanaan, kebijakan. Chronic promotive and preventive program or chronic disease management program (Prolanis) is one of the social health insurance programs that supports the realization of healthy living behavior in a controlled society with chronic diseases and for the creation of Universal Health Coverage (UHC), a promotive program prevention of chronic diseases must be felt by the whole community by providing comprehensive/integrated health insurance. The research method used is literature review from journals, text books, and websites in the country and abroad. The results of the research show that competent human resources, adequate facilities, good and sufficient funding, existing and wellimplemented policies, planning, organizing, and implementing a well-coordinated program can make achievement of the program's objectives, in addition to obstacles that happened. Therefore the organizing body and FKTP must make a strategy to overcome existing obstacles. As for the lessons we have learned from other countries, Indonesia must have a stronger and coordinated funding system, strengthening the basis of a preventive chronic health disease preventive health insurance program. In conclusion, the implementation of Prolanis in Indonesia is still not good, the Prolanis target has not been reached. Other countries still have shortcomings, but the writer's suggestion for BPJS Health and FKTP must study the advantages of a good system in another country and follow some of its strategies. Keywords: Prolanis BPJS Kesehatan, chronic disease management, social health insurance, resources, financing / funding, policies.