Abstrak: Kota Serang telah menjalankan program Sanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM) sejak tahun 2012. Namun masih ditemukan perilaku BuangAir Besar Sembarangan (BABS) dan akses masyarakat terhadap penggunaanjamban masih cederung sama dengan sebelum dilaksanakan program yaitu barumencapai 60% dari target sebesar 90%. Penelitian ini bertujuan menganalisisimplementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Serang.Subyek penelitian adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, kader, dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program STBM PilarPertama di Kota Serang belum dilaksanakan secara optimal, media informasisebagai sarana sosialisasi kebijakan masih kurang. Sikap pelaksana menunjukkankurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan dalam mengimpelentasikankebijakan program STBM. Koordinasi dengan pihak eksternal belum berjalandengan baik. Dibutuhkan strategi sosialisasi yang tepat dan merata kepada semuakalangan.
Kata kunci : STBM, implementasi, evaluasi

---

Serang has been doing the program of Community Based Total Sanitation(STBM) since 2012. However, there are still found the behavior of defecationcarelessly (BABS) and the public access toward of the use of toilet is still same asbefore the program implemented, it is only reach 60% of the target of 90%. Thisstudy aims to analyze the implementation of program of Community Based TotalSanitation in Serang. The subjects are the Department of Health, Clinic, cadresand the public.The results of the study shows that the implementation of the First PillarSTBM program in Serang city has not been implemented optimally, media as ameans of policy socialization is still lacking. The attitude of executive shows thelack of commitment of implementing policy in implementing the program policiesSTBM. Coordination with external parties have not been going well. It needsproper and equitable socialization strategy to all parties.
Keywords: STBM, implementation, evaluation.

Abstrak: Tesis ini membahas pengendalian kualitas data dalam sistem informasi kepesertaan BPJS Kesehatan setelah berubah bentuk dari perusahaan menjadi badan hukum pada tanggal 1 Januari 2014. Studi ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pegawai, data peserta, teknologi informasi, prosedur kerja atau mekanisme, desain produk, pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, standar kualitas dan umpan balik mempengaruhi kualitas data kepesertaan. Oleh karena itu, disarankan agar BPJS Kesehatan mengendalikan faktor-faktor tersebut secara terus menerus, sehingga informasi yang dihasilkan relevan, akurat, lengkap dan tepat waktu.
Kata kunci: Kualitas, pengendalian kualitas, data, informasi, sistem informasi

---

This thesis discusses the quality control of data in membership information systems BPJS Kesehatan after transformed from the company became a legal entity on January 1st 2014. Study was a qualitative descriptive study. The results showed that factors such as employee, customers data, information technology, work procedures or mechanisms, product design, information technology infrastructure maintenance, quality standards and feedback affect the quality of membership data. Therefore, it is recommended that BPJS Kesehatan controlling those factors continuously, so that the resulting information is relevant, accurate, complete and timely.
Key words: Quality, quality control, data, information, information system

Abstrak: Upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) pada ibu hamil merupakan kegiatan essensial pada layanan antenatal, dengan integrasi akan lebih efektif untuk meningkatkan jangkauan ibu hamil melakukan skrining HIV yang bertujuan mencegah penularan secara vertikal dari ibu ke anak. Analisis Implementasi integrasi ditujukan untuk melihat pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil yang terintegrasi dalam layanan antenatal terpadu di Kota Depok Tahun 2017.

Metode pada penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data WM, FGD dan telaah dokumen dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi,sikap pelaksana, struktur birokrasi dan lingkungan sosial.

Hasil dari penelitian didapatkan aspek komunikasi dalam bentuk sosialisasi mengenai program dan pedoman pelaksanaan belum optimal dijalankan hal ini berpengaruh kepada aspek lainnya yaitu ketersediaan sumber daya baik fasilitas, dana maupun SDM masih terbatas dan berfokus pada layanan di Puskesmas, struktur birokrasi berupa SOP dan fragmentasi koordinasi antar bidang yang terlibat belum terintegrasi, lingkungan sosial berupa dukungan masyarakat, dukungan layanan kesehatan swasta yang belum optimal dan adanya stigma negatif mempengaruhi implementasi integrasi PPIA ke layanan antenatal. Disisi lain disposisi berupa sikap pelaksana dan sumber daya berupa kewenangan sudah sesuai dengan pedoman.

Kesimpulan didapatkan bahwa implementasi integrasi layanan PPIA ke layanan antenatal belum optimal hal ini didukung konseling pra-tes dan pasca tes belum efektif, cakupan skrining HIV bumil masih rendah, mekanisme rujukan yang belum berjalan dengan baik dan proses pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi yang belum terintegrasi. Direkomendasikan melakukan koordinasi efektif agar dapat melakukan pemetaan tentang apa yang sudah dilakukan sehingga akan dapat dibuat road map perencanaan dan regulasi agar proses komunikasi kepada semua pelaksana dan advokasi kepada stake holder dilakukan dengan efektif yang akan berpengaruh kepada ketersediaan sumber daya, disposisi, pembentukan struktur birokrasi dan lingkungan sosial yang mendukung implementasi kebijakan.

Keyword: Implementasi, PPIA, skrining HIV ibu hamil, antenatal

---

Prevention of mother to child HIV transmission (PMCT) in pregnant women is an essential activity in antenatal care, so that the existence of integration would be more effective to increase coverage of pregnant women do HIV screening aimed at preventing the transmission vertically from mother to child. In areas with concentrated HIV epidemic status and expanded, mandatory HIV tests and counseling is offered and became part of antenatal care and laboratory examination time labor for all pregnant women. The analysis of integrated implementation is aimed at seeing the implementation of HIV screening of pregnant women that is integrated with antenatal care in Depok city ,2017.

Method in this research is qualitative data develop techniques with WM, FGD and review the document by using the views of communication, resources, disposition of the attitude of the implementor, the bureaucratic structure and the social environment.

Result of the research, communication aspects of the obtained in the form of socialization about the program and implementation of the guidelines have not been optimally run. it is influential to other aspects, such availability of good facility resources, funds or human resources is still limited and focuses on public health centre, bureaucratic structure in form of SOP and coordination field fragmentation involved has not yet been integrated, the social environment in the form of community support, private health service support that is not optimal and the existence of negative stigma affect the implementation of the integration of the PMTCT to antenatal care. Disposition be implementor attitude and resources in the form of authority is in compliance with the guidelines but is not supported by the availability of resources raises the indifference of the executor.

The conclusions obtained that the implementation of the Integration PMTCT to antenatal care has not been optimal. Recommended effective coordination in order to do perform the mapping of what is already done so will can be made road map planning and regulation in order to make the communication process to managing and advocating to all stake holders is done effectively that will affect the availability of resources, establishment of a bureaucratic structure, disposition and social environment which supports the implementation of the policy.

Keyword :implementation, PMTCT, HIV screening of pregnant women, antenatal care

Abstrak: Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan ijin praktik dokter pada pelayanan kesehatan dengan melihat dari indikator kinerja, sumber daya, kejelasan tujuan, ketepatan dan konsistensi komunikasi, struktur birokrasi, pengaruh social, pengaruh politik, pemahaman tentang kebijakan serta tanggapan terhadap kebijakan sehingga diharapkan memberikan gambaran implementasi kebijakan pembuatan ijin praktik bagi dokter di pelayanann kesehatan sesuai dengan van meter van horn. Penelitian ini dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan wilayah Kabupaten Bekasi Bulan Juli sampai dengan Oktober 2021. informan dipilih pada penelitian ini, Dinas Kesehatan, DPMPTSP Kab Bekasi, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Publik. Secara garis besar rumah sakit sudah mematuhi kebijakan dengan sesuai dengan permenkes 2052/Menkes/Per/X/2011

---

With the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2052/Menkes/Per/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, it is stated that dentists who already have SIP and provide services or provide expertise consultation if requested by a health service facility. This research is limited by the implementation of the practice of doctors' policies by looking at the performance indicators, resources, goal achievement, accuracy and consistency, organizational communication, social influence, understanding of policy, as well as on policy so that it is hoped that an overview of the implementation of the policy of making practice permits for doctors in service is expected. health according to van meter van horn. This research was carried out in the Health Service of the Bekasi Regency from July to October 2021. The selected informants in this study were the Health Office, DPMPTSP Bekasi Regency, Private Hospitals, Public Hospitals. The outline of the hospital has complied with the policy in accordance with the Minister of Health Regulation 2052/Menkes/Per/X/2011

Abstrak: Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Defenisi yang digunakan dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Kebijakan ini mulai dilaksanakan April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan, menggunakan metode kualitatif, selama bulan Oktober 2021 - Desember 2021 di FKTP Kota Malang. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen, menggunakan Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh capaian Angka Kontak KBK tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100% FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti menyarankan pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Pemerintah Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga dapat memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi

---

Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Kesehatan. The definition used in this Teleconsultation is Indirect Contact Service, which is the provision of health services through an information system used by FKTP and Participants as a means of communication, or through an information system provided by BPJS Health, as a means of two-way communication/consultation. This policy began to be implemented in April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities have shown better achievements, one of which is the highest achievement in the Malang City FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP Teleconsultation policy in preventing the spread of COVID-19 without patients losing their rights to access health services, using qualitative methods, during October 2021 - December 2021 at the Malang City FKTP. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review, using the Van Meter and Van Horn Policy Implementation. The results of the research in November 2021 obtained that the KBK Contact Number reached 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for health facilities compliance indicators on quality was only achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of Malang City FKTP had Teleconsultation implementation, and utilization by patients slowly increased up to 33.66% and there was an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by residents, so they can take advantage of the services. Teleconsultation

Abstrak: Akreditasi merupakan faktor yang menjadikan institusi pelayanan Kesehatan semakin professional, bukan hanya dari segi pengelolaan layanan tetapi juga sebagai pengelolaan manajemen yang mumpuni. Banyaknya puskesmas di Indonesia saat ini merupakan tantangan bagi pelaksana Akreditasi untuk mencapai posisi status Akreditasi Paripurna sebagai tingkatan kinerja tertinggi. Untuk mengupayakan pencapaian kinerja Akreditasi tersebut berlangsungnya aktivitas knowledge management menjadi hal yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan status Akreditasi Paripurna untuk melihat penerapan knowledge management pada aspek modal manusia, organisasi, dan teknologi informasi dan komunikasi, serta menganalisis gambaran pengelolaaan resource yang dimiliki dalam memaksimalkan pencapaian status akreditasi tertinggi. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain Rapid Assessment Procedures (RAP), yaitu suatu penelitian kualitatif yang dilakukan secara cepat (1-2 bulan) dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Hasil penelitian mendapatkan bahwa modal manusia, organisasi serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan dampak yang besar terhadap pencapaian akreditasi paripurna. Pengelolaaan kemampuan staf dan penguasaan teknologi oleh kebanyakan staf yang diberikan tugas sebagai penanggung jawab, memberi dampak yang besar terhadap staf dalam melakukan intruksi dan progres, dengan ditunjang TIK yang memadai sehingga performa Puskesmas dalam persiapan akreditasi lebih maksimal dan proses knowledge management berjalan dengan sangat baik. Kesimpulan dari penelitian ini knowledge management telah diterapkan dengan baik dan berperan dalam proses distribusi informasi yang dipengaruhi oleh modal manusia, organisasi dan kemampuan staf dalam pengetahuan teknologi informasi komunikasi (TIK) dimana masing-masing memberikan dampak besar dalam kelangsungan proses organisasi untuk mencapai status akreditasi paripurna