Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 41477 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Heppi Kartika Rahmawati; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Helen Andriani, Pujiyanto, Eka Ginanjar, Hima Liliani
Abstrak: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014.Departemen Ilmu Kesehatan Anak (IKA) dan klasifikasi medis dan koding dipilih sebagai ruang lingkup penelitian, memiliki jumlah pending yang terbesar sepanjang tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akar penyebab terjadinya pending klaim BPJS Kesehatan pada klasifikasi medis dan koding pasien rawat inap di Departemen IKA, khususnya pada pending klaim yang berulang, pada tahun 2019 serta dapat memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen sebagai upaya perbaikan sistem klaim. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis akar masalah dengan melakukan telaah dokumen rekam medis cetak maupun elektronis atas berkas klaim pasien rawat inap di Departemen IKA pada bulan Juli-Desember tahun 2019, studi literatur serta wawancara mendalam. Sumber data penelitian adalah 147 berkas klaim yang mengalami pending klaim berulang. Informan yang terlibat sejumlah 16 orang dari berbagai stakeholder terkait. Validitas data dilakukan dengan triangulasi teori, sumber data dan metode. Hasil penelitian menunjukkan, masalah yang menyebabkan pending klaim berulang sesuai ruang lingkup penelitian terdiri dari proses pembuatan Panduan Praktik Klinis (PPK) di Departemen memakan waktu lama, perbedaan pemahaman antara RSCM dengan BPJS, perbedaan kualitas penulisan resume medis PPDS dan DPJP, supervisi DPJP terhadap penulisan resume medis kurang baik, pemilihan kode yang kurang tepat, serta perubahan Verifikator BPJS, belum adanya evaluasi terhadap penyebab pending yang lebih detail terkait ketepatan diagnosis, permasalahan sistem distribusi PPK yang sudah jadi tidak menjamin tersosialisasinya PPK dengan baik, sistem yang menjamin penulisan resume medis setiap peralihan rawat, baik ruangan maupun dokter belum ada, belum adanya sistem monitoring terkait klaim dan pending klaim, serta server dan networking terkadang bermasalah. Akar masalah yang ditemukan adalah SDM Departemen IKA terbatas, training kepada DPJP terkait pengisian resume medis tidak dilakukan secara tersistem, SDM IT yang terbatas, anggaran training yang diberikan terbatas, belum dilakukannya evaluasi triwulanan dan semesteran atas laporan bulanan yang sudah dibuat terkait penyebab pending klaim, belum adanya evaluasi terhadap perbaikan penulisan resume medis, belum adanya evaluasi terhadap penyebab pending yang lebih detail terkait kelengkapan resume medis, belum adanya ceklist atas revisi yang diminta baik dari pihak RSCM maupun BPJS, belum adanya mekanisme sosialisasi hasil kesepakatan dengan BPJS, belum dibuat sistem supervisi penulisan resume medis yang dapat mengatasi masalah beban pekerjaan DPJP, dalam SOP resume medis belum ada aturan terkait penulisan resume medis jika terjadi peralihan rawat, belum dibuat sistem monitoring di setiap stakeholder, kurangnya pemanfaatan sistem informasi selain e-office, misalnya EHR,terutama terkait pelayanan, belum tertanamnya kaidah koding dalam EHR, serta sistem pemantauan IT tidak dapat diakses secara mobile. Oleh karena itu, untuk mengatasi akar masalah yang terkait langsung dengan proses klaim, maka direkomendasikan untuk membuat sistem klaim terintegrasi agar membantu berjalannya proses, monitoring dan evaluasi klaim ataupun penyelesaian pending klaim. Sistem tersebut berada, baik di intra RSCM maupun antara RSCM dengan BPJS. Secara Nasional, Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi kesehatan terintegrasi, yang salah satu manfaatnya untuk membantu terlaksananya program JKN.
The Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Program has been held by the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan since January 1, 2014. The Department of Pediatric and medical and coding classification have the largest number of pending throughout 2019. The purpose of this study was to analyze the root causes of recurring pending claims of BPJS Kesehatan in the medical classification and coding of inpatients at the Pediatrics Department, in 2019 and provide recommendations to management in improving the claims system. This is a case study approach and root cause analysis by reviewing printed and electronic medical record documents of inpatient claim files at the Pediatrics Department in July-December 2019, literature studies and in-depth interviews. We study the 147 claim files that have recurring pending claims. There were 16 informants involved. We triangulate theories, data sources and methods to validate the data. The results showed, the problems occured were the time-consuming process of making Clinical Practice Guidelines (CPG) in the Department, differences in understanding between RSCM and BPJS, differences in the quality of PPDS and DPJP discharge summary writing, DPJP supervision of discharge summary writing were poor, inaccurate code selection, the changes of the BPJS Verifier, there has been no detailed causes evaluation of pending related to the accuracy diagnosis, the problems with the CPG distribution system, a system that guarantees the writing of discharge summarys every time a change of care, and there is no monitoring system regarding claims and pending claims, and servers and networking which sometimes have problems. The root cause found were limited human resource (HR) of the Pediatrics Department, there is no system of training for DPJP related to filling out discharge summarys, limited IT HR, limited training budgets, no quarterly/ semester evaluation regarding the causes of pending claims, There is no evaluation on the improvement of discharge summary writing, there is no evaluation of the causes of pending in more detail regarding the completeness of the discharge summary, there is no checklist for the revisions, there is no socialization mechanism for the results of the agreement with the BPJS, the supervision system has not been established discharge summary writing that can solve the DPJP workload problem, in the discharge summary SOP there are no rules regarding discharge summary writing in case of a change of care, a monitoring system has not been made in each stakeholder, the lack of use of information systems other than e-office, for example EHR, especially related to medical care. service, the coding rules are not embedded in the EHR, and the IT monitoring system cannot be accessed by mobile. To address the root causes that is directly related to the claim process, it is recommended creating an integrated claim system to help processing, monitor and evaluate claims or resolve pending claims, which located both within the RSCM and between RSCM and BPJS. Nationally, the government needs to develop an integrated health information system, one of which is to help implement the JKN program
Read More
B-2188
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Tantri Puspa Ditya; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Helen Andriani, Pujiyanto, Eka Ginanjar, Hima Liliani
Abstrak: Kesehatan adalah salah satu hak dasar setiap warga negara Indonesia dan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak tersebut. Pemenuhan jaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan berkas klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Data dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) menunjukkan terdapat klaim perawatan pasien yang tertunda dengan nilai yang besar pada tahun 2019. Studi ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dilaksanakan untuk mencari akar masalah penundaan pembayaran klaim perawatan pasien usia lanjut, salah satu populasi pasien dengan kontribusi penundaan pembayaran klaim terbesar di RSCM, sebagai upaya menurunkan angka penundaan pembayaran klaim. Menggunakan metode purposive sampling didapat 131 penundaan pembayaran perawatan pasien usia lanjut pada periode Juli - Desember 2019. Pengumpulan data kemungkinan penyebab pending klaim didapat melalui beberapa metode, yaitu observasi, tinjauan pustaka, telaah dokumen, dan wawancara mendalam dengan duabelas informan, khususnya petugas medis dan administrasi yang terlibat dalam manajemen klaim. Validitas data dipertahankan melalui proses triangulasi sumber dan triangulasi metode pengambilan data. Hasil menunjukkan masalah yang menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran klaim mencakup kualitas resume medis dan kesalahan dalam proses coding. Akar masalah yang ditemukan adlah kebijakan yang sulit dimengerti oleh pelaksana sehingga salah interpretasi ditambah tidak terkomunikasikan kesulitan di setiap proses, terlebih tidak ada perbedaan penanganan untuk pasien 60 tahun keatas kurang pelatihan dan pelaksanaan supervisi bagi penulis resume medis dan coder, kurangnya staf coder di unit rawat inap, instrumen peninjauan kelengkapan berkas klaim dan proses perbaikannya yang belum dibuat, keterbatasan akses terhadap dokumen standar prosedur operasional proses-proses terkait, dan aplikasi pemantauan proses klaim yang belum dibuat, serta terbatasnya sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses ini tepat waktu. Dengan demikian, pembuatan sistem IT manajemen klaim sesuai dengan instruksi kerja berdsasarkan regulasi yang dipakai menjadi saran utama diikuti dengan Diklat sosialisasi media informasi perjanjian bersama BPJS
Health is one of the basic rights of every Indonesian citizen and the National Health Insurance system managed by the Social Security Administering Body (BPJS) is an effort to fulfill this right. Fulfillment of this guarantee is carried out based on the claim file submitted by the hospital based on the services provided to patients. Data from the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) shows that there are claims of delayed patient care with a large value in 2019. This study is an analytical descriptive study carried out to find the root of the problem of delaying claim payment for elderly patients, one of the patient populations with the largest contribution to claim payment delays. at RSCM, in an effort to reduce the number of delays in claim payments. Using the purposive sampling method, 131 delays in payment for elderly patient care were obtained in the period July - December 2019. Data collection on possible causes of pending claims was obtained through several methods, namely observation, literature review, document review, and in-depth interviews with twelve informants, especially medical and administrators involved in claims management. Data validity was maintained through the process of triangulation of sources and triangulation of data collection methods. The results show the problems that lead to delays in claim payments include the quality of the medical resume and errors in the coding process. The root of the problem that was found was a policy that was difficult to understand by the implementer so that it was misinterpreted plus the difficulties in each process were not communicated, lack of training and implementation of supervision for medical resume writers and coders, lack of coder staff in the inpatient unit, a review instrument for the completeness of the claim file and the repair process. that have not been created, limited access to standard documents for operational procedures of related processes, and application of monitoring of claims processes that have not been made, and limited infrastructure needed to complete this process on time. Thus, the creation of a claim management IT system in accordance with work instructions based on the regulations used is the main suggestion followed by staf training , socializing information media, and agreements with BPJS.
Read More
B-2171
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Rachmat Kamaluddin; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Pujiyanto, Helen Andriani, Eka Ginanjar, Hima Liliani
Abstrak: Penyakit jantung iskemik dan stroke masih penyebab utama kematian di dunia dalam 15 tahun terakhir. Di Indonesia, penyakit kardiovaskuler meningkat seiring bertambahnya tahun.Penyakit kardiovaskuler juga berdampak kepada pembiayaan dimana berdasarkan data BPJS dari tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan baik dari jumlah kasus maupun biaya. Jumlah yang besar dalam kasus maka diikuti beban pembiayaan yang besar pula. Akibat dari defisit neraca keuangan tersebut, pembayaran klaim menjadi terhambat. Selain faktor defisit, faktor administrasi internal rumah sakit dan verifikasi BPJS juga menjadi penyebab klaim belum dibayarkan. penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan dan solusi pada berkas klaim JKN yang pending di pusat jantung terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo periode bulan Juli - Desember 2019. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian didapatkan permasalahan yaitu resume tidak lengkap, pegawai multitasking, sumber daya terbatas, kesalahan distribusi berkas klaim, sistem informasi yang belum bisa mengakomodir kebutuhan, dan faktor eksternal dari BPJS kesehatan. Solusi yang dapat dilakukan adalah Meningkatkan komitmen dan prioritas, Membangun unit khusus pengelolaan pelayanan JKN, Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM yang profesional dan handal, Menyediakan sarana dan anggaran yang memadai, Menerapkan sistem yang sederhana dan tegas, Membuat sistem informasi yang real time, transparan dan terintegrasi, dan Meningkatkan adaptabilitas terhadap respon external
Ischemic heart disease and stroke are still the leading causes of death worldwide in the past 15 years. In Indonesia, cardiovascular disease increases with increasing years. Cardiovascular disease also has an impact on financing, which is based on BPJS data from 2014-2018 which continues to increase both in the number of cases and costs. A large amount in this case is followed by a large financing burden. As a result of this deficit in the balance sheet, payment of claims was hampered. In addition to the deficit factor, internal hospital administration factors and verification of the BPJS are also the cause of claims not being paid. This study aims to identify problems and solutions in the JKN claim file that is pending in the integrated heart center of Cipto Mangunkusumo Hospital for the period July - December 2019. The research design used is qualitative with a case study approach. The results showed that the problems were incomplete resume, multitasking employees, limited resources, error in the distribution of claim files, information systems that could not accommodate the needs, and external factors from BPJS Kesehatan. Solutions that can be done are increasing commitment and priority, building a special unit for the management of JKN services, providing and improving the capabilities of professional and reliable human resources, providing adequate facilities and budget, implementing a simple and firm system, creating a real time, transparent and integrated, and improves adaptability to external responses
Read More
B-2170
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ditia Gilang Shah Putra Rahim; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Adang Bachtiar, Ascobat Gani, Torang M. Napitupulu, Budi Hartono
Abstrak:
Latar belakang: Kejadian klaim pending rawat inap JKN di RS Pelni pada tahun 2022 dari 29.100 berkas yang diajukan pada pengajuan klaim tahap pertama sebanyak 949 berkas (3,26%). Hal ini dapat menghambat operasional, pengembangan pelayanan dan mengganggu arus kas, sehingga perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap penyebab klaim pending. Tujuan: Diidentifikasi variabel penyebab klaim pending sehingga dapat memperbaiki sistem pengajuan klaim JKN di RS Pelni. Metode penelitian: Desain penelitian deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap 8 informan dan telaah terhadap 459 berkas untuk diidentifikasi penyebab masalah berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian: Alasan berkas klaim yang pending adalah konfirmasi coding diagnosis dan prosedur sebanyak 38,7%, kesalahan pengisian resume medis sebanyak 23,8%, ketidaklengkapan berkas penunjang sebanyak 13,6%, konfirmasi pembayaran oleh Jasa Raharja sebanyak 5,1%, kesalahan grouping sebanyak 0,4%. Walaupun persentase klaim pending relatif rendah (3.26%), tetapi pembiaran akan mengakibatkan kesehatan arus kas operasional serta potensi keterlambatan arus kas masuk senilai minimal 2% dari total pendapatan per bulan. Kesimpulan: Alasan klaim pending berhubungan dengan tenaga coder baru, clinical pathway belum dijalankan dengan baik, kurangnya supervisi DPJP dalam membuat resume medis. Dibutuhkan pelatihan dan supervisi terhadap SDM, membangun komunikasi efektif antar stakeholder dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan klaim. Kata kunci: RS Pelni, klaim pending, teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

Background: The incidence of JKN inpatient pending claims at Pelni Hospital in 2022 out of 29,100 files submitted in the first stage of claim submission was 949 files (3.26%). This can hinder operations, service development and disrupt cash flow, so it is necessary to identify and analyze the causes of pending claims. Objective: To identify the variables that cause pending claims so that they can improve the system for submitting JKN claims at Pelni Hospital. Research method: Descriptive research design through in-depth interviews with 8 informants and analysis of 459 files to identify the causes of problems based on the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn. The results of the study: The reasons for pending claim files were confirmation of diagnosis coding and procedures as much as 38.7%, medical resume filling errors as much as 23.8%, incomplete supporting documents as much as 13.6%, payment confirmation by Jasa Raharja as much as 5.1%, grouping error of 0.4%. Even though the percentage of pending claims is relatively low (3.26%), neglecting it will result in a healthy operational cash flow and potential delays in cash inflows of at least 2% of total income per month. Conclusion: The reasons for pending claims are related to new coder staff, clinical pathways that have not been implemented properly, lack of DPJP supervision in making medical resumes. HR training and supervision is needed, building effective communication between stakeholders and monitoring and evaluating related to claim management.
Read More
B-2392
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Saly Salim Saleh Alatas; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Budi Hartono, Pujiyanto, Vetty Yulianty Permanasari, Dwi Satrio
Abstrak:
Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum.

Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses.
Read More
B-2359
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Risa De Apna; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Adang Bachtiar, Pujiyanto, Arum Gunarsih, Rakhmad Hidayat
Abstrak:
Pengelolan klaim pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus dilakukan dengan optimal agar keberlangsungan bisnis rumah sakit berjalan lancar. Besarnya klaim yang tertahan karena alasan satu dan lain hal akan berpengaruh pada arus kas bisnis rumah sakit. RSU Kota Tangerang Selatan mengalami klaim pending rata-rata 27,96% per bulan selama tahun 2022. Tujuan penelitian adalah identifikasi penyebab terjadinya klaim pending di RSU Kota Tangerang Selatan sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan klaim JKN. Penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada 10 informan terpilih. Telaah dokumen dan observasi juga dilakukan untuk mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan penyebab klaim pending disebabkan oleh ketidaksesuaian pengisian resume medis (33,97%), konfirmasi koding diagnosa dan prosedur (30,01%), ketidaksesuaian administrasi klaim sebanyak 24,90%, konfirmasi karena ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (9,83%) dan konfirmasi grouping (1,02%). Komponen sumber daya, komunikasi antar unit, karakteristik organisasi dalam fungsi pengawasan, sikap pelaksana dan faktor eksternal (sosial, ekonomi dan politik) mempengaruhi kejadian klaim pending RS. Rekomendasi dari penelitian ini adalah merevisi dan melakukan sosialisasi atas SOP dalam proses pengajuan klaim dan SOP penyelesaian klaim pending. Catatan penting lain adalah memberikan umpan balik kepada DPJP dan dokter di unit rawat inap tentang penyebab klaim pending. Pertemuan rutin antara tim casemix rumah sakit dengan BPJS Kesehatan juga menjadi pertimbangan dalam rekomendasi sebagai upaya mengaktifkan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) dan Tim Fraud.

Effective management of Jaminan Kesehatan National (JKN) patient claims is crucial to ensure efficient operations of the hospital's business operations, a backlog of pending claims can significantly impact hospital’s cash flow. RSU Kota Tangerang Selatan experienced an average pending claims rate of 27.96% per month throughout 2022. The studi aims to identify the causes of these pending claims at RSU Kota Tangerang Selatan and subsequently offer recommendations to enhance JKN claim management. Employing a qualitative method, utilizing a case study approach through in-depth interviews with ten informants, document review and observational data. The finding highlighted several root causes of pending claims, including inconsistencies in completing medical records (33.97%), inaccurate coding of diagnoses and procedures (30.01%), incompatibility of claim administration (24.90%), incomplete supporting claim documents (9.83%) and confirmation issues tied to grouping (1.02%). A combination of factors including resource allocation, inter-departmental communication, organizational dynamics in oversight functions, staff attitudes, and external influences (social, economic, and political) collectively contribute to the occurrence of pending claims. One of the crucial recommendations that emerge from this study is the need to review and disseminate Standard Operating Procedures (SOPs) related to claims submission and the resolution of pending claims. Establishing a feedback loop with attending physicians and inpatient doctors to address the causes of pending claims is also of paramount importance. Furthermore, routine meetings between the hospital's casemix team and BPJS Health is necessary as a strategic measure to activate both the Quality Control Cost Control Team (TKMKB) and the Fraud Team, aiming to mitigate future claim discrepancies.
Read More
B-2394
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Wida Guslianti; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Pujiyanto, Vetty Yulianty Permanasari, Dewi R. Anggraini, Ati Nirwanawati
Abstrak: Tesis ini membahas kelengkapan resume medis dan ketepatan koding diagnosis dalam potensi risiko klaim BPJS di Unit Rawat Inap RSUD Cempaka Putih Tahun 2016. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan desain studi cross sectional. Hasil penelitian ditemukan ketidaklengkapan pengisian resume medis pada variabel diagnosis sekunder 46%, variabel tanda tangan dokter penanggung jawab layanan 10,5%, variabel pemeriksaan penunjang 1,6 %. Ketidaktepatan koding diagnosis pada diagnosis utama 28,2%, diagnosis sekunder 6,4% dan prosedur 6%. Didapatkan risiko klaim tertunda akibat ketidaklengkapan resume medis sebesar Rp. 159.580.200,-, dan didapatkan selisih klaim akibat ketidaktepatan koding diagnosis sebesar Rp. 7.062.100,- pada bulan November dan Rp. 4.821.400,- di bulan Desember. Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan sosialisasi Standar Prosedur Operasional (SPO), pelatihan koding, pemberlakuan reward dan punishment, audit koding, pembentukan Tim Koding, dan evaluasi secara berkesinambungan oleh manajemen.

Analysis of medical resume completeness and the accuracy of coding diagnoses against potential risks of BPJS claims at Inpatient Units of RSUD Cempaka Putih in 2016. This research discussed about medical resume completeness and the accuracy of coding diagnoses against potential risks of BPJS claims at Inpatient Units of RSUD Cempaka Putih in 2016. This research used mix method approach with cross sectional design. This research found that there is still incompleteness in filling the medical record for secondary diagnostic variables 46%, the signature of in charge physician variable 10,5%, and supporting examination variable 1,6 %. Inaccuracy of coding diagnoses on primary diagnostic 28,2%, secondary diagnostic 6,4% and procedur 6%. The risk of claims is delayed due to the incompleteness of medical resume amounting to Rp. 159.580.200,- ,and obtained the difference in claims due to inaccuracy of Rp. 7.062.100,- in November and Rp. 4.821.400,- in December. The results suggested that socialization of standar operational procedur,coding practice, reward dan punishment implementation, coding audit, coding team formulation, and continous evaluation by management. 
Read More
B-1889
Depok : FKM UI, 2017
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Adinda Syarifah Noor; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Atik Nurwahyuni, Jaslis Ilyas, Mula Dharma Virtaariyus, Kalsum Komaryani
Abstrak:
Penundaan pembayaran klaim (pending claim) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mengakibatkan gangguan arus kas rumah sakit dan peningkatan beban kerja petugas. Rumah Sakit Umum Menteng Mitra Afia (RSU MMA) merupakan rumah sakit swasta kelas C dengan proporsi pasien rawat inap JKN lebih dari 98%, sehingga tingginya angka klaim pending berisiko menimbulkan beban finansial dan administratif yang serius. Hingga saat ini, belum dilakukan analisis mendalam mengenai kegagalan dalam proses pengelolaan klaim yang berpotensi menyebabkan pending. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penyebab klaim pending rawat inap JKN dalam setiap tahapan proses pengajuan klaim dan mengembangkan sistem perbaikan dalam rangka mencegah, menangani, dan memprediksi klaim pending rawat inap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan operational research yang dilakukan pada bulan Mei-Oktober 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen klaim pending Januari 2024-Agustus 2025, wawancara mendalam dengan 11 informan, observasi partisipatif, dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis risiko dilakukan menggunakan metode FMEA untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan nilai Risk Priority Number (RPN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim pending rawat inap mengalami lonjakan signifikan pada Agustus-Oktober 2024 dengan puncaknya sebanyak 77,4% di bulan September. Pada tahun 2025, klaim pending menurun tetapi tetap fluktuatif di angka 6,5%-21%. Penyebab klaim pending didominasi oleh konfirmasi indikasi rawat inap, konfirmasi diagnosis, dan ketidaklengkapan berkas penunjang. Berdasarkan perhitungan RPN, tiga failure mode dengan prioritas tertinggi adalah: (1) ketidaksesuaian indikasi rawat inap pada proses asesmen di poliklinik; (2) diagnosis tidak sesuai kriteria dan tata laksana spesifik belum sesuai pada pelayanan rawat inap; dan (3) koding diagnosis belum sesuai atau membutuhkan konfirmasi pada verifikasi internal Casemix (RPN 24). Identifikasi akar masalah menunjukkan kurangnya pemahaman dan kesadaran Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) terhadap regulasi BPJS yang dinamis, tidak adanya penyampaian data penyebab klaim pending secara rutin kepada DPJP, belum adanya mekanisme reward and punishment terkait kelengkapan pengisian resume medis, serta beban kerja verifikator yang tinggi. Faktor eksternal seperti pengetatan danperubahan regulasi BPJS Kesehatan juga berkontribusi terhadap terjadinya klaim pending. Sistem penanggulangan klaim pending yang dikembangkan berupa prototipe pencegahan dengan “clean claim,” penanganan menggunakan register klaim pending, serta prediksi klaim pending mberupa prediktor risiko pending.

Delayed payment of claims (pending claims) under the National Health Insurance (JKN) program by BPJS Kesehatan disrupts the hospital’s cash flow and increases the workload of claim management staff. Menteng Mitra Afia General Hospital (RSU MMA), a Class C private hospital with more than 98% of its inpatient population covered by JKN, is highly vulnerable to financial and administrative burdens caused by high pending claim rates. To date, no in-depth analysis has been conducted to identify failures within the claim management process that potentially lead to pending claims. This study aims to analyze the potential causes of inpatient JKN claim pending at each stage of the claim submission process and develop an improvement system to prevent, manage, and predict pending inpatient claims. This research employed a qualitative method with an operational research approach conducted from May to October 2025. Data were collected through a review of pending claim documents from January 2024 to August 2025, in-depth interviews with 11 informants, participatory observation, and Focus Group Discussions (FGD). Risk analysis was carried out using the FMEA method to determine priority issues based on the Risk Priority Number (RPN). The results showed a significant increase in inpatient pending claims during August–October 2024, peaking at 77.4% in September. In 2025, pending claims decreased but remained fluctuating at 6.5%–21%. The dominant causes of pending claims included confirmation of inpatient indication, confirmation of diagnosis, and incomplete supporting documents. Based on RPN calculations, the three highest-priority failure modes were: (1) inappropriate inpatient indication assessment at the outpatient clinic; (2) diagnosis not meeting clinical criteria and specific management standards during inpatient care; and (3) inaccurate or unconfirmed diagnosis coding during internal casemix verification (RPN 24). Root cause analysis identified limited understanding and awareness of attending physicians (DPJP) regarding dynamic BPJS regulations, lack of routine feedback on pending claim causes, absence of a reward-and-punishment mechanism for completeness of medical resumes, and high workload among internal verificator. External factors, such as stricter verification and regulatory changes from BPJS Health, also contributed to the occurrence of pending claims. The developed system for managing pending claims consists of a preventive prototype based on a “clean claim” approach, a handling mechanism using a pending claim register, and a pending claim prediction component in the form of a risk predictor for pending claims.
Read More
B-2578
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Kresensia Nensy; Pembimbimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Kurnia Sari, Samsul Bahri
Abstrak: Latar belakang:Besarnya selisih klaim BPJS RSUD Dr. Ben Mboi Ruteng Tahun 2016 dengan pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan, yakni sebesar Rp. 5.038.707.422, mengganggu cashflow rumah sakit, dimana penerimaan rumah sakit 75% berasal dari pembayaran BPJS Tujuan:Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hubungan antara faktor kelengkapan resume medis, faktor ketepatan pengisian resume, faktor kelengkapan sistem informasi, faktor ketepatan sistem informasi pada berkas klaim BPJS pasien rawat inap di RSUD Dr. Ben Mboi Ruteng dengan pembayaran oleh pihak BPJS. Metode:Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel berjumlah 504 berkas klaim, yaitu berkas klaim dengan 5 kode INA-CBGs terbanyak. Pengumpulan data menggunakan pedoman checklist. Data terkumpul dianalisis dengan metode analisis univariat, bivariat, uji ChiSquare dan analisis multivariat uji regresi logistic. Hasil:Terdapat10,9% tidak lengkap resume medis, Terdapat 13,1% yang tidak tepat dalam pengisian resume medisnya. Terdapat 7 % berkas klaim tidak tepat sistem informasinya. Sedangkan kelengkapan sistem informasi tidak memiliki masalah karena semuanya lengkap sistem informasinya. Berdasarkan analisis bivariat, didapatkan hubungan bermakna pada kelengkapan dan ketepatan resume medis dan kelengkapan sistem informasi dengan pembayaran BPJS. Sedangkan kelengkapan sistem informasi tidak memiliki hubungan bermakna dengan pembayaran BPJS. Hasil analisis multivariat didapatkan ketepatan sistem informasi paling berhubungan dengan pembayaran BPJS. Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara kelengkapan [Type text] [Type text] [Type text] resume medis dengan pembayaran BPJS (hasil verifikasi), terdapat hubungan yang bermakna antara ketepatan resume medis dengan pembayaran BPJS (hasil verifikasi), tidak Terdapat hubungan yang bermakna antara kelengkapan sistem informasi dengan pembayaran BPJS (hasil verifikasi), terdapat hubungan yang bermakna antara ketepatan sistem informasi dengan pembayaran BPJS (hasil verifikasi). Kata Kunci : Berkas klaim BPJS Pasien Rawat Inap, Pembayaran BPJS Background: The magnitude of the difference in claims BPJS RSUD Dr. Ben Mboi Ruteng Year 2016 with Claim payment by BPJS Health, which is Rp. 5,038,707,422, disturbing hospital cashflow, where hospital admission 75% comes from BPJS payments Purpose: This study aims to describe the relationship between medical resume completeness factor, precision resume filling factor, information system completeness factor, accuracy factor of information system on claim file BPJS Of inpatients in RSUD Dr. Ben Mboi Ruteng with payment by BPJS. Method: This research is quantitative research with cross sectional design. The sample totals 504 claim files, which are claims files with the 5 most INACBGs codes. Data collection using checklist guidelines. The collected data were analyzed by univariate analysis, bivariate, ChiSquare test and multivariate analysis of logistic regression test. Result: There are 10,9% incomplete medical resume, There is 13.1% which is not proper in filling of medical resume. There is a 7% improper claim file for its information system. While the completeness of the information system does not have a problem because everything is complete information system. Based on bivariate analysis, there is a significant correlation on completeness and accuracy of medical resume and completeness of information system with payment of BPJS. While the completeness of the information system has no significant relationship with the payment BPJS. Multivariate analysis results obtained information system accuracy most related to the payment BPJS. Conclusion: There is a significant relationship between medical resume completeness and BPJS payment (verification result), there is a significant correlation between the accuracy of medical resume with payment BPJS (verification result), no significant relationship between the completeness of [Type text] [Type text] [Type text] information system with payment BPJS (verification result) , There is a significant relationship between the accuracy of information systems with payment BPJS
Read More
B-1905
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Caesary Merybella NMT; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Mardiati Nadjib, Pujiyanto, Melanie Husna, Karisna Agustin
Abstrak:

Latar belakang: Ketidaklengkapan rekam medis merupakan salah satu penyebab sehingga berkas klaim sering kali tidak lengkap atau tidak tepat waktu. Banyaknya klaim yang tidak berhasil berhubungan dengan penundaan pembayaran klaim JKN oleh BPJS Kesehatan menggangu cash flow RSKD Duren Sawit. Oleh karena itu, rumah sakit perlu melakukan penelitian tentang cara pengisian lengkap rekam medis yang baik. Tujuan: Mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan dokumentasi rekam medis dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi proses pembayaran klaim BPJS untuk pasien yang menjalani rawat inap non jiwa di RSKD Duren Sawit dan bagaimana upaya untuk mengurangi klaim pending serta mencegah klaim pending berulang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan metodologi penelitian kualitatif, dilaksanakan wawancara mendalam dengan informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk studi tersebut yang melibatkan pengumpulan dan detail dari data klaim pending yang belum terselesaikan, dibagi berdasarkan berbagai aspek masalahnya. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kelengkapan berkas klaim BPJS pasien rawat inap di RSKD Duren Sawit cukup baik, terutama terkait identitas peserta. Namun, terdapat kelemahan signifikan dalam kesesuaian pengkodean yang memerlukan perbaikan. Penyebab utama klaim yang tertunda adalah ketidaksesuaian pengkodean dan kelengkapan hasil pemeriksaan penunjang. Ketidaklengkapan dokumen klaim dapat mengganggu arus kas rumah sakit, berpotensi mempengaruhi pembayaran gaji pegawai dan penyediaan obat-obatan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan manajemen dan pelatihan bagi staf untuk meningkatkan kelengkapan dan akurasi berkas klaim, menekankan pentingnya peningkatan sistem dokumentasi dan pengelolaan rekam medis dalam mendukung kelancaran proses klaim BPJS.


Incomplete medical records are one of the causes of claim files often being incomplete or not submitted on time. The large number of unsuccessful claims related to the delays in payment of JKN claims by BPJS Kesehatan disrupts the cash flow of RSKD Duren Sawit. Therefore, the hospital needs to conduct research on how to properly fill out complete medical records. The objective is to identify the factors related to the completeness of medical record documentation and how these factors affect the BPJS claim payment process for patients undergoing non-psychiatric hospitalization at RSKD Duren Sawit, as well as efforts to reduce pending claims and prevent recurring pending claims. This study uses a descriptive analytical approach with qualitative research methodology, conducting in-depth interviews with informants deemed capable of providing accurate and relevant information for the study, involving the collection and details of unresolved pending claim data, categorized based on various aspects of the problems. The study shows that the completeness of BPJS claim files for inpatients at RSKD Duren Sawit is quite good, particularly regarding patient identity. However, there are significant weaknesses in coding conformity that require improvement. The main causes of pending claims are coding discrepancies and the completeness of supporting examination results. Incomplete claim documents can disrupt the hospital's cash flow, potentially affecting employee salary payments and the provision of medications. This study recommends strengthening management and training for staff to enhance the completeness and accuracy of claim files, emphasizing the importance of improving documentation systems and medical record management to support the smooth processing of BPJS claims.   Keywords: Keywords: BPJS, complete claim files,pending claims, diagnosis coding, medical record

Read More
B-2517
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive