Abstrak: Kebijakan Telemedicine yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran menjadi topik yang menarik sebab kekuatan hukum dari surat edaran yang lemah serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telemedicine dalam bentuk layanan konsultasi klinis langsung antara dokter dan pasien sebelumnya. Selain itu, hasil survey menunjukkan masyarakat lebih percaya dengan telemedicine yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara, pemerintah DKI Jakarta belum secara langsung memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang berada dalam naungannya untuk memberikan layanan telemedicine. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan telemedicine untuk mencegah penyebaran COVID-19 oleh pemerintah DKI Jakarta. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus kebijakan ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data sekunder yang berasal dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk surat edaran ini tidak dilaksanakan. Hal utama yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan ini adalah bentuk produk hukum berupa surat edaran menciptakan pilihan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. Kondisi ini juga didukung dengan keterbatasan kecepatan internet di fasilitas pelayanan kesehatan dibawah pemerintah DKI Jakarta serta tidak dilibatkannya pemerintah DKI Jakarta saat perumusan kebijakan. Selain itu, masih terdapat permasalahan etik dan kewenangan klinis yang masih abu-abu yang membuat pemerintah DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk segera dibentuknya peraturan gubernur sebagai kebijakan lingkup daerah. Untuk lingkup nasional, disarankan untuk membentuk satu peraturan baru mengenai standar pelayanan kesehatan telemedicine, revisi beberapa peraturan perundangundangan terkait dan penambahan aturan telemedicine dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia

---

The telemedicine policy which was issued in the form of a circular letter, is an interesting topic, because the legal power of circular letter which weak and previously there were no legislation regulating telemedicine in the form of direct clinical consultation services between doctors and patients. On the other hand, current survey showed that people has more confidence using telemedicine which is organized by healthcare service facilities. Meanwhile, the government of DKI Jakarta has not directly utilized the healthcare service facilities under its auspices to provide telemedicine services. This study aims to analyze the implementation of telemedicine policies to prevent the spread of COVID-19 by the government of DKI Jakarta. This is qualitative research with case study design using primary data from in-depth interviews and secondary data from document review. The results show that the policy issued in the form of a circular letter is not implemented because the form of the legal product chosen creates the choice to implemented or not implemented. This condition is also supported by limited internet speed in healthcare service facilities under the government of DKI Jakarta and DKI Jakarta government are not involved on the formulation steps. In addition, there were still ethics issues and uncertainity of clinical authority that made DKI Jakarta government not implement this policy. Therefore, researchers suggest that the governor's regulation need to be formed as a regional policy. For the national scope, it is recommended to formulate a new regulation regarding telemedicine healthcare service standards, revise several related laws and regulations and addition of telemedicine regulations in the Indonesian Medical Code of Ethics

Abstrak: Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease) yang keberadaannya pertama kali teridentifikasi pada akhir tahun 2019, telah menjadi masalah kemanusiaan secara global. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus ini dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan status sosial, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data secara global pada tahun 2019, diperkirakan 15% dari populasi dunia memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Situasi pandemi COVID-19 menjadi kekhawatiran khususnya pada disabilitas yang tinggal dalam ruangan terbatas, padat penghuni, tempat tertutup dan keterbatasan lain dalam panti. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti menganalisis proses implementasi kebijakan menggunakan model Edward III, dari aspek: Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Organisasi. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pencegahan COVID19 yang tertuang pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial telah dapat disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan baik di setiap panti. Aturan dalam bentuk perundang-undangan tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan COVID-19 di Panti Sosial Khusus Disabilitas Provinsi DKI Jakarta sudah baik. Namun dalam penanganannya memiliki tantangan tersendiri karena kondisi disabilitas WBS yang memiliki tingkat keparahan disabilitas berbeda-beda sehingga sulit untuk disiplin karena keterbatasan yang mereka miliki. WBS Penyandang Disabilitas mental dan intelektual sulit untuk disiplin dalam menggunakan masker, komunikasi secara personal dan peringatan yang dilakukan secara berulang menjadi solusi penerapan kepatuhan protokol Kesehatan. Rekomendasi lain adalah bahwa Penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor.

Abstrak: Pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya pasien Program Rujuk Balik (PRB) untuk melakukan kunjungan ke pelayanan kesehatan. Salah satu solusi pelayanan kesehatan untuk pasien PRB dalam situasi pandemi Covid-19 adalah dengan mengadopsi layanan telemedicine. Namun, sebagian besar peserta PRB merupakan pasien berusia lanjut dan tidak terlalu mahir dalam menggunakan perangkat elektronik. Sehingga, apakah memungkinkan layanan telemedicine dapat dikembangkan untuk pasien PRB? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan permasalahan dan kebutuhan pengembangan telemedicine bagi peserta PRB dan menyusun prototype telemedicine untuk peserta PRB. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa telaah regulasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa telemedicine untuk pasien PRB dapat dikembangkan untuk menghindari penularan Covid-19 pada pasien kronis yang berisiko tinggi dan pelayanan telemedicine berpotensi untuk dapat terus dimanfaatkan setelah pandemi berakhir karena penggunaan telemedicine akan sangat membantu bagi pasien yang jauh dari fasilitas kesehatan atau pasien yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengakses fasilitas kesehatan. Permasalahan utama dalam pengembangan layanan telemedicine pasien PRB yang dirasakan oleh user adalah pelaksanaan pemeriksaan fisik dan penunjang serta memastikan hasil pemeriksaan akurat, validasi data dokter dan pasien, pencatatan rekam medis secara online dan penyimpanan data yang aman, mekanisme penjelasan obat secara detail ke pasien dan mekanisme pemberian obat sehingga pasien tidak perlu datang ke faskes, monitoring kondisi pasien kronis secara berkala, pasien lansia yang tidak familiar dengan teknologi terkinidan hilangnya aspek sentuhan dan interaksi manusia dalam pelayanan telemedicine. Solusi terhadap permasalahan tersebut, menjadi dasar pengembangan desain prototype telemedicine pasien PRB, yaitu menambahkan fitur voice & video call untuk mempermudah dokter melakukan pemeriksaan fisik secara virtual disertakan dengan petunjuk pemeriksaan fisik secara virtual, proses validasi data dokter dan pasien saat mengakses layanan telemedicine dan menampilkan STR & SIP dokter dalam aplikasi telemedicine yang dilengkapi dengan link validasi data di Konsil Kedokteran Indonesia, sistem telemedicine yang berbasis pada fasilitas kesehatan, sehingga data rekam medis pasien tersimpan di faskes, resep obat dilengkapi dengan penjelasan cara penggunaan obat dan fitur pengantaran obat ke rumah dengan bekerjasama dengan jasa penagntaran, menambahkan fitur monitoring kondisi pasien secara berkala, menyederhanakan fitur telemedicine dengan langkah-langkah yang mudah dipahami dan mengadakan admin asistensi untuk mengarahkan pasien lansia., menambahkan fitur voice& video call dalam telemedicine disertai dengan SOP bagi dokter untuk memastikan aspek humanisme menjadi sentral dalam pelayanan telemedicine. Berdasarkan hasil uji kelayakan aplikasi didapatkan bahwa user pasien dan dokter menganggap bahwa desain aplikasi menarik, mudah untuk diingat, terhindar dari kesahalan dan aman digunakan, mudah untuk dioperasikan, efisien dalam memberikan dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan user puas dengan aplikasi telemedicine

Abstrak:

---

Abstrak: Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia merupakan imported cases. Untuk mencegah dan mengendalikan kasus importasi COVID-19, maka Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait protokol kesehatan dalam penanganan kedatangan penumpang dari luar negeri dalam bentuk surat edaran Menkes pada bulan Mei 2020. Periode Mei hingga September 2020 ditemukan 704 penumpang yang hasil RDT reaktif terhadap COVID-19 dari 29840 penumpang di Bandara Soetta. Tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri dalam pencegahan penyebaran COVID-19 oleh KKP Kelas I Soekarno Hatta. Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif dengan perspektif teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan protokol kesehatan penanganan penumpang dari luar negeri tidak berjalan dengan efektif dimana masih terdapat permasahan yang ditemukan di lapangan yaitu sasaran kebijakan yang tidak mematuhi persyaratan yang diminta untuk masuk ke Indonesia dan tidak melakukan pengisian eHAC. Peneliti menyarankan agar mempertimbangkan membuat aturan yang lebih tinggi kekuatan hukummnya dari Surat Edaran sehingga bisa mengatur sanksi bagi penumpang yang tidak patuh. Selain itu perlu meningkatkan pengawasan dan komitmen bersama antara lintas sektor serta pengembangan aplikasi eHAC untuk bisa melakukan validasi hasil PCR secara digital, tracking penumpang dan mengklasifikasikan risiko infeksi dari wisatawan berdasarkan riwayat perjalanan dan asal penerbangan.

---

The first cases of COVID-19 found in Indonesia were imported cases. To prevent and control it, the Ministry of Health issued a policy related to health protocols in handling passenger arrivals from abroad in the form of a circular in May 2020. From May to September 2020, were found 704 passengers that RDT results were reactive to COVID-19. The purpose of this thesis research is to analyze the implementation of health protocol policies for handling passengers from abroad in preventing the spread of COVID-19 by Soekarno Hatta Port Health Office. This research is a qualitative analytic research with the perspective of policy implementation theory. The results found that the implementation of the health protocol policy not working effectively because there were still found problems in the field. There are still policy targets that do not comply with the requirements to enter Indonesia. Researchers suggest to consider making higher legal force regulations than the circular letter, so can regulate sanctions for passengers who do not obey.In additions, it is necessary to increase supervision and commitment between sectors and develop eHAC applications to digitally validate PCR results, classify the risk of infection from tourists based on travel history and passenger tracking

Abstrak:

---

Abstrak: Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Jakarta Timur dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian karena COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat sehingga mampu tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Untuk mencapai kekebalan kelompok diperlukan capaian vaksinasi minimal 70% dan pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2020 semua daerah mencapai target tersebut. Namun hingga Februari 2022, kota Jakarta Timur masih memiliki capaian sebesar 66.53% untuk dosis 1 dan 59.93% untuk dosis lengkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen menggunakan framework teori Edward III dan teori Van Meter dan Van Horn. Informan penelitian yaitu PJ Vaksinasi COVID-19 di tingkat puskesmas kecamatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga awal Juni 2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan, namun terdapat ketidaksinkronan antara pcare dengan pedulilindungi dan/atau dukcapil, komunikasi kepada pelaksana kebijakan telah dilakukan dengan baik, sumberdaya manusia mulai terbatas, fasilitas memadai, namun akhir-akhir ini vaksin mendekati expired date, koordinasi antar bagian yang terlibat dan antar instansi cukup terjalin dengan baik, SOP yang ada masih menggunakan juknis yang lama atau belum terbaharui, disposisi pelaksana kebijakan baik, serta lingkungan sosial dan politik cukup berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Faktor yang menjadi hambatan ialah minat masyarakat mulai menurun, khususnya untuk dosis lanjutan karena tidak adanya regulasi ketat terkait vaksinasi dosis lanjutan (booster). Dengan demikian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan koordinasi dengan BPJS terkait pcare dan pedulilindungi, koordinasi dengan Badan POM dan PT. Bio Farma terkait vaksin COVID-19, dan monitoring evaluasi terkait vaksin dan rantai dingin di puskesmas kecamatan. Selain itu diperlukan adanya regulasi terkait pelaksanaan vaksinasi lanjutan.

---

The implementation of the COVID-19 vaccination in East Jakarta City based on Presidential Regulation Number 99 of 2021 concerning the Procurement of Vaccines and Implementation of COVID-19 Vaccinations, then Minister of Health Regulation Number 10 of 2021 concerning the Implementation of COVID-19 Vaccinations. The policy aims to reduce transmission, minimize morbidity and mortality due to COVID19 and build a group immunity in the community to remain socially and economically productive. The governments targeted that by the end of 2021, all the regions could achieve at least 70% of the target population. However, until February 2022, the city of East Jakarta's achievements are still under the target, for the 1st dose was 66.53% and 59.93% for the completed dosage. The purpose of this study is to analyze the implementation of the COVID-19 vaccination policy implementation in the Administrative City of East Jakarta. This qualitative research collects the data through in-depth interviews with informants and document review using the Edward 3's framework and van meter and van horn theory. The informants are PIC of vaccination program in primary health care. The study was conducted from April to June 2022 with results showing the policy implementation has been running, however, there is unsynchronized between the Pcare and pedulilindungi and/or the dukcapil, communication to policy implementation has been carried out well, human resources are starting to be limited, facilities are adequate, but lately, the vaccine is approaching the expiration date, coordination between the parts involved and between agencies is quite well established, the existing SOPs are still using the old technical guidelines or not yet updated, the disposition of policy implementers is good, and the social and political environment is quite influential on policy implementation. The constraining factor is that public interest has begun to decline, especially for follow-up doses due to the absence of strict regulations regarding booster doses of vaccination. Thus, the implementation of the COVID-19 vaccination still needs to be improved by coordinating with BPJS related to care and protection, coordination with the Food and Drug Administration (BPOM), and PT.Bio Farma is associated with the vaccine of COVID-19, and monitoring evaluations associated with vaccines and the cold chain at sub-district health centers. In addition, there is a need for regulations related to the implementation of further vaccination.

Abstrak: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, telah menyatakan bahwa Coronavirus Disease-19 (Covid-19) mewabah sebagai pandemi global. Pandemi ini telah memberikan dampak krisis bagi dunia kesehatan, khususnya di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menanggung semua biaya pengobatan pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Pada kenyataannya proses pembayaran klaim memiliki beberapa kendala yang salah satunya Kementerian Kesehatan mengatakan kasus dispute rumah sakit mencapai 10,7 triliun rupiah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem klaim Covid-19 di DKI Jakarta tahun 2020 yang dilihat dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberlanjutan sistem ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya hambatan yang terjadi pada sistem klaim pasien Covid-19 yaitu karena perbedaan persepsi antar petugas dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga berkas yang dikumpulkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sistem ini antara lain kepastian kebijakan, pemahaman petugas terhadap kebijakan, kelengkapan dokumen, dan kecukupan sumber daya manusia. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi atau pelatihan saat mengeluarkan kebijakan baru terkait sistem klaim ini agar implementasinya dapat berjalan dengan baik.

Abstrak:

---

Introduction: The Provincial Government of West Java has issued Governor of West Java Decree Number: 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 concerning Oxygen Command center. An oxygen command center was formed to deal with oxygen emergencies at the peak of the Covid-19 variant of the delta in West Java July-September 2021. Evaluation is very important as lesson learning to prepare for handling emergency medical oxygen needs in the future. Purpose: Evaluate the implementation of the implementation of the oxygen command post based on the tasks contained in the Decree of the Governor of West Java Number 443/Kep.350-BUMD AND INVESTASI/2021 concerning the oxygen command post, especially at the peak of the delta variant. Methods: This research is a non-experimental research with a qualitative case study approach which is expected to answer research questions. This study uses the theoretical approach of George C. Edward III's Policy Implementation Model and William Dunn's Theoretical Decision Evaluation. The methods used in data collection were in-depth interviews with informants and document review. Result: The research shows that the oxygen command center does its job well but not optimal. In the aspect of communication, good communication has been established within the oxygen command center, more consistent communication is needed with partners outside the command center. In the aspect of resources, staff have been fulfilled and given authority, the available budget is sufficient to meet the needs of facilities in the field. The aspect of the bureaucratic structure runs optimally, the mechanism is made very detailed and routine coordination. The disposition aspect is well implemented. In evaluating the task of preparing a needs plan that is running well enough, seen from the availability of data to prepare a needs plan, distribution control by appointing a BUMD is the right choice with a yield of 12.44 tons/day of liquid oxygen and ownership of 1,634 oxygen cylinders. The coordination and synchronization that is carried out must build a common understanding of oxygen so that there are no communication errors that hinder coordination. The command center to form a secretariat/warehouse with centralized information management on the West Java Province Pikobar service is appropriate in accordance with the mandate of the governor's regulations. The monitoring carried out is also quite good and it is better to involve partners outside the oxygen command center so that they can also find out the current situation and condition of oxygen emergencies. So it can be concluded that the oxygen command center carried out its duties properly.Pendahuluan: Pemerintah Prvinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 Tentang Pos Komando Oksigen. Pos komando oksigen dibentuk untuk mengatasi kedaruratan oksigen pada puncak covid-19 varian delta di Jawa Barat Juli-September 2021. Evaluasi menjadi sangat penting sebagai pembelajaran dalam rangka mempersiapkan penanganan kebutuhan darurat oksigen medis dimasa depan. Tujuan: Mengevaluasi implementasi pelaksanaan pos komando oksigen berdasarkan tugas yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.350-BUMD DAN INVESTASI/2021 tentang Pos Komando oksigen khususnya pada puncak varian delta. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan metode kualitatif pendekatan studi kasus yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III dan Evaluasi Keputusan Teoritis William Dunn. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen. Hasil: Penelitian menunjukkan pos komando oksigen menjalankan tugas dengan baik namun belum optimal. Aspek komunikasi, sudah terbangun komunikasi yang baik didalam pos komando oksigen, diperlukan komunikasi yang lebih konsisten dengan mitra di luar posko. Aspek sumber daya, sudah terpenuhi staf dan diberikan kewenangan, anggaran yang tersedia cukup memenuhi kebutuhan fasilitas dilapangan. Aspek struktur birokrasi berjalan cukup optimal, mekanisme yang dibuat sangat detail dan koordinasi rutin. Aspek disposisi diimplementasikan dengan baik. Pada evaluasi tugas penyusunan rencana kebutuhan yang berjalan sudah cukup baik dilihat dari ketersediaan data untuk menyusun rencana kebutuhan, pengendalian pendistribusian dengan menunjuk BUMD adalah pilihan tepat dengan hasil 12,44 ton/hari oksigen cair dan kepemilikan 1.634 tabung oksigen. Pengkoordinasian dan pensikronan yang dilakukan harus membangun kesamaan pemahaman tentang oksigen sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi yang menghambat koordinasi. Pos komando membentuk sekretariat/gudang dengan pengelolaan informasi terpusat pada layanan Pikobar Provinsi Jawa Barat sudah tepat sesuai dengan amanat peraturan gubernur. Monitoring yang dilakukan juga cukup baik dan sebaiknya melibatkan mitra diluar pos komando oksigen agar juga dapat mengetahui situasi dan kondisi terkini kedaruratan oksigen. Sehingga dapat disimpulkan pos komando oksigen melaksanakan tugas dengan baik.