Abstrak: revalensi masalah kesehatan yang berhubungan dengan minuman berpemanis gula seperti obesitas dan DM tipe 2 mengalami peningkatan walaupun sudah ada kebijakan pengendalian minuman berpemanis gula. Saat ini, Pemerintah berencana meningkatkan fungsi cukai sebagai penerimaan negara dan pengatur barang konsumsi, untuk mewujudkannya dengan memperluas barang kena cukai pada minuman berpemanis gula. Minuman berpemanis gula adalah minuman yang diberi tambahan gula dan mempunyai nilai kalori dan nutrisi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam terhadap informan terpilih dilengkapi data sekunder dari telaah dokumen berupa peraturan, jurnal ilmiah, data hasil riset, buku, dan media lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan, peran aktor kebijakan, lingkungan strategis dan konteks kebijakan yang mempengaruhi formulasi kebijakan cukai minuman berpemanis gula di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses formulasi kebijakan cukai minuman berpemanis gula dipengaruhi oleh faktor diantaranya para aktor kebijakan, lingkungan strategis dan konteks kebijakan. Peran, persepsi, komitmen dari aktor kebijakan mempengaruhi proses formulasi kebijakan cukai minuman berpermanis gula. Aspek kesehatan-hukum merupakan dasar pertimbangan dalam mewujudkan kebijakan cukai sedangkan faktor politik merupakan merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Agar pengendalian obesitas dan DM tipe 2 menghasilkan daya ungkit yang maksimal, disarankan pembentukan kebijakan cukai minuman berpemanis gula dilakukan secara komprehensif yaitu gabungan pendekatan fiskal (penerapan cukai) dan non fiskal. Merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan agar menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dan peranannya dalam menyiapkan strategi komunikasi politik dan komunikasi publik serta advokasi kebijakan agar kebijakan cukai ini mampu laksana di lingkungan Pemerintah, industri minuman ringan dan masyarakat.

---

The prevalence of health problems related to sugar sweetened beverages such as obesity and type two diabetes mellitus has increased despite the existing policy to control sugar sweetened beverages. At present, the Government plans to improve the function of excise as state revenue and regulating consumer goods, to realize this by expanding exciseable goods on sugar-sweetened beverages. Sugar sweetened beverages are beverages that are added sugar and have caloric and nutritional value. This is qualitative study with primary data through in-depth interviews with selected informants supplemented by secondary data from document review in the form of regulations, scientific journals, research data, books and other media. This study aims to analyze the policy process and role of policy actors, the strategic environment and the policy context those apect that influence sugar sweetened beverage tax policy formulation in Indonesia. In this study, it was found that the process of Sugar Sweetened Beverages Tax Policy Formulation was influenced by policy actors, strategic environment and policy context. The roles, perceptions, and commitments of policy actors influence process of formulating Sugar Sweetened Beverages Tax Policy. The health-law aspect are the basis for consideration in realizing excise policy while the political factor is the key for a policy to be transformed into positive law. In order to control obesity and diabetes mellitus type 2 produce maximum leverage, it is recommended that the establishment of a sugar sweetened beverage tax policy formulation be carried out comprehensively, consist of combination of fiscal (tax) and non-fiscal approaches. Recommend to the Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Health to prepare various efforts to strengthen their position and role in preparing a strategy for political and public communication as well as policy advocacy so that this sugar sweetened beverages tax policy can be implemented within the Government, soft drink industry and society

Abstrak: Tingginya beban ekonomi yang harus ditanggung negara akibat membiayai pengobatan penyakit tidak menular menyebabkan suatu negara harus bertindak tegas. Salah satu pemicu penyakit tidak menular yang popular di berbagai belahan dunia adalah konsumsi gula berlebih yang berujung pada kelebihan berat badan dan obesitas. Meskipun sudah ada beberapa upaya yang mengatur pembatasan konsumsi gula, namun, konsumsi gula masih tinggi. Maka, diperlukan instrumen yang lebih kuat untuk mengatur konsumsi masyarakat, yakni melalui cukai. Di Asia Tenggara, beberapa negara sudah menerapkan kebijakan ini, namun, sejauh ini Indonesia masih dalam tahap pembahasan. Penelitian ini bertujuan unruk mendapatkan gambaran dampak penerapan kebijakan cukai pada produk SSB di negara-negara di Asia Tenggara yang sudah menerapkan kebijakan ini sehingga dapat diketahui bagaimana justifikasi dan mekanisme kebijakan ini dapat diterapkan di Indonesia apabila ingin diterapkan. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan metode scoping review dengan basis data PubMed, PMC, dan Google Scholar. Pendekatan Input Process Output (IPO) juga dilakukan agar penelitian yang dilakukan terarah. Hasil pencarian hanya menunjukkan data dari Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenaikan harga sebesar 6 PHP atau 13,3% per liter pada minuman kola reguler, didapatkan penurunan konsumsi sampai dengan 18,75% pada masyarakat Filipina. Penurunan konsumsi terbesar terjadi pada tiga kuintil terbawah, yakni mereka yang berpendapatan rendah. Dari hasil yang didapat, dibuat sebuah model simulasi pengenaan cukai terhadap produk Sugar Sweetened Beverages (SSB) di Indonesia dan melihat dampak positif kesehatan yang terjadi seperti penghematan pengeluaran masyarakat untuk biaya out-of-pocket atas penyakit yang diderita dan pengeluaran belanja kesehatan dari pemerintah dalam menanggung beban penyakit, adapun dampak negatif yang terjadi adalah pada bidang industri dimana terjadi kerugian ekonomi pada para pelaku usaha secara jangka pendek sampai menengah. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan di Indonesia dan bahwa dampak positif yang terjadi lebih besar dibandingkan dampak negatif yang dihasilkan. Beberapa hal yang diusulkan dari penelitian ini antara lain ialah mengadopsi kebijakan yang diusulkan dengan memperhatikan beberapa poin tertentu agar tidak merugikan pelaku usaha menengah kebawah serta mengoptimalisasi regulasi yang telah ada.

Abstrak:

---

Abstrak: Skripsi ini membahas kebijakan tarif cukai pada minuman berpemanis (sugarsweetened beverages) yang diterapkan di negara Arab Saudi, Amerika Serikat, Barbados, Chili, Filipina, Inggris, Jerman, Meksiko, Perancis, Spanyol, dan Zambia. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui hubungan penerapan kebijakan tersebut terhadap penurunan konsumsi minuman berpemanis dan kejadian overweight dan obesitas. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang dilakukan pada 20 artikel terpilih dengan tahun publikasi dari 2010-2020. Hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan tarif cukai dapat menurunkan konsumsi minuman berpemanis, sehingga berpotensi mencegah kejadian overweight dan obesitas. Keberhasilan penerapan kebijakan tarif cukai ini didorong oleh beberapa faktor seperti dukungan antar lembaga, skema pajak yang diterapkan, hingga kesadaran masyarakat. Kata kunci: Tarif cukai, kebijakan pajak, minuman berpemanis This thesis discusses the implementation of excise tax policy on sugar-sweetened beverages (SSB) in various countries, such as Saudi Arabia, United States, Barbados, Chili, Philippine, United Kingdom, Germany, Mexico, France, Spain, and Zambia as an effort to prevent noncommunicable diseases. The aim is to find out the relationship between the application of the policy to the decrease in consumption and the incidence of overweight and obesity. This study is a qualitative research with a literature review approach on 20 published articles between 2010-2020. The results showed that excise tax policy can reduce the consumption of SSB, so that it could potentially prevent overweight and obesity. The successful implementation of the excise policy encourages several factors such as inter-agency support, scheme of tax applied, to public awareness. Key words: Excise tax, tax policy, sugar-sweetened beverages

Abstrak: Meningkatnya konsumsi minuman berkarbonasi di Indonesia belum didukung dengan kebijakan pengendalian. Prevalensi masalah kesehatan yang berhubungan dengan minuman berkarbonasi seperti obesitas dan diabetes mellitus tipe dua mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi arah kebijakan pengendalian minuman berkarbonasi di Indonesia sebagai acuan di masa mendatang dalam pembentukan kebijakan pengendalian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam terhadap informan terpilih dilengkapi data sekunder dari telaah dokumen berupa peraturan, jurnal ilmiah, data hasil riset, buku, dan media lainnya. Hasil penelitian menunjukkan aspek ekonomi lebih diutamakan dari pada aspek kesehatan, hukum, dan politik. Arah kebijakan pengendalian melalui upaya promotif dan preventif non fiskal. Untuk menghasilkan dampak yang maksimal, disarankan pembentukan kebijakan pengendalian minuman berkarbonasi dilakukan secara komprehensif yaitu gabungan pendekatan fiskal (penerapan cukai) dan non fiskal. Kata kunci: Minuman berkarbonasi, Cukai, Obesitas, Diabetes mellitus The increasing consumption of carbonated soft drinks in Indonesia has not been supported by the control policy. The prevalence of health problems associated with carbonated soft drinks such as obesity and type 2 diabetes mellitus has increased. This study aims to analyze the aspects that influence the direction of carbonated beverage control policy in Indonesia as a reference in the future in the formation of control policies. This study is qualitative with primary data through in-depth interviews of selected informants equipped with secondary data from document review in the form of regulations, scientific journals, research data, books, and other media. The results of the research show that the economic aspect is preferred from health, law, and political aspects. Direction of control policy through non-fiscal promotive and preventive efforts. For maximum impact, it is advisable to formulate carbonated soft drinks control policy in a comprehensive manner that is combination of fiscal approach (application of excise) and non fiscal approach. Keywords: Carbonated soft drinks, Excise, Obesity, Diabetes melitus

Abstrak: Komunikasi adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan program pemerintah. Untuk itu peneliti akan menganalisis formulasi kebijakan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Indonesia. Beberapa temuan dari riset nasional seperti Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, dan Riset Kesehatan Dasar 2013, diperkuat dengan sejumlah penelitian lainnya serta pemberitaan di media yang menunjukkan bahwa masih terdapat kebijakan dan program kesehatan yang belum berhasil mencapai target yang antara lain disebabkan tidak berjalannya fungsi komunikasi secara optimal sehingga masyarakat belum bisa memahami dan mendukung kebijakan dan program kesehatan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan telaah dokumen.

Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa fungsi komunikasi yang dijalankan unit hubungan masyarakat di Kementerian Kesehatan belum berjalan optimal oleh karena belum adanya pedoman yang mengatur fungsi komunikasi secara terintegrasi dan komprehensif dalam hal kelembagaan, kegiatan, tata laksana kerja dan sumber daya.

Peneliti menyarankan kepada sejumlah pihak terkait terutama Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan agar segera menyusun pedoman komunikasi atau kehumasan yang dapat mengatur seluruh aspek komunikasi yang diperlukan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi selaku hubungan masyarakat, selain itu juga memperkuat sumber daya agar lebih memadai. Peneliti juga merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi agar menyiapkan berbagai upaya untuk memperkuat posisi dan peranan hubungan masyarakat dalam pembangunan nasional.

Abstrak: PTM merupakan masalah kesehatan yang sedang dihadapi saat ini. PTM menyebabkan 71% kematian di dunia dan diperkirakan sebesar 73% kematian di Indonesia. Banyak penelitian menunjukkan kontribusi minuman berpemanis terhadap PTM seperti kelebihan berat badan dan obesitas, diabetes mellitus, dan PTM lainnya. Minuman berpemanis adalah minuman yang diberi tambahan gula dan mempunyai nilai kalori dan nutrisi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi minuman berpemanis di Indonesia Tahun 2017. Metode yang digunakan menggunakan analisis logit dan regresi OLS serta data sekunder Susenas 2017. Hasil penelitian ini diketahui bahwa sebesar 70,91% dari 897.088 individu mengkonsumsi minuman berpemanis. Variabel dengan arah koefisien konsisten adalah variabel harga, pendidikan, status pekerjaan, jenis kelamin, pendapatan (kuintil), kepemilikan TV, Regional Jawa dan Maluku & Papua. Variabel paling berhubungan menurunkan probabilitas konsumsi minuman berpemanis adalah usia >65tahun dan yang meningkatkan adalah variabel konsumsi makanan dan camilan. Variabel paling berhubungan menurunkan jumlah konsumsi minuman berpemanis dalam satuan gram gula adalah harga minuman berpemanis dan yang meningkatkan adalah pendapatan pada kuintil 5. Kesimpulannya adalah hasil elastisitas sebesar -1,935 artinya jika harga dinaikkan sebesar 10% maka menurunkan konsumsi minuman berpemanis sebesar 19,35%. Saran kebijakan untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis adalah menaikkan harga minuman berpemanis. Berdasarkan simulasi kenaikan harga, ketika terjadi kenaikan harga minuman berpemanis akan menurunkan rata-rata konsumsi minuman berpemanis. Sebab pada saat harga meningkat maka jumlah konsumen pun menurun dan pendapatan suppier ikut menurun. Kenaikan harga di titik 40% merupakan paling optimal untuk pemerintah mendapatkan pendapatan akibat cukai

Abstrak: Derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan kesehatan. WHO menyatakan bahwa 80% keberhasilan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas SDM kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan. Salah satu masalah strategis SDM kesehatan adalah pengembangan karier. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN khususnya bagi Apoteker, serta belum ada sinkronisasi program pengembangan karier Apoteker yang dimiliki oleh organisasi profesi Apoteker dengan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif terkait proses formulasi kebijakan dan analisis stakeholder. Data yang digunakan adalah data sekunder dari telaah dokumen dan data primer diperoleh dengan wawancara mendalam kepada para informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan seluruh stakeholder mendukung dan berkomitmen pada program pengembangan karier Apoteker. Organisasi profesi Apoteker bersama pemerintah dinilai menjadi aktor yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pola yang diharapkan sesuai untuk pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker adalah melalui sertifikasi kompetensi dan program pendidikan spesialisasi. Namun, Proses interaksi dan advokasi antar stakeholder masih belum maksimal antara pihak regulator dan pihak organisasi profesi, serta pihak user/payer belum banyak tersosialisasi terkait program pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker. Sehingga, perlu peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar stakeholder dan organisasi profesi dapat menginisiasi pembuatan Policy Brief terkait pengembangan karier Apoteker sebagai bentuk advokasi

Abstrak: Meningkatnya prevalensi obesitas anak-anak belum didukung dengan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis untuk pembuatan kebijakan pencegahan obesitas anak-anak sebagai dasar dalam rancangan kebijakan pencegahan obesitas anak-anak. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan data sekunder dari telaah dokumen berupa peraturan, naskah akademik, jurnal ilmiah, data hasil riset, buku, dan media elektronik lainnya, serta dilengkapi dengan data primer melalui wawancara mendalam pada informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 18 dokumen peraturan, namun belum mengarah pada upaya pencegahan obesitas anak-anak secara nyata dan tegas. Pengaturan baru sebatas hak dan kewajiban pemerintah sedangkan bentuk implementasinya belum terlihat, karena belum menjadi kegiatan prioritas. Para stakeholder mendukung untuk adanya kebijakan pencegahan obesitas anak-anak. Usulan rekomendasi mengacu strategi WHO dengan menggabungkan usulan dari stakeholder, peraturan yang ada dan literatur, dan menyusunnya dengan bahasa hukum. Rekomendasi yang dihasilkan menurut penulis layak untuk dilanjutkan menjadi rancangan undang undang, hanya untuk pengaturan pajak dan subsidi perlu pengkajian lebih lanjut dengan pihak terkait, dan perlu diusulkan dalam Prolegnas.

Abstrak: Abstrak

Pengaruh Globalisasi, telah membuat bangsa Indonesia harus bersiap dengan masuknya pengaruh luar terhadap kehadiran dengan salah satunya adalah Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia, untuk itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 317 tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Tesis ini menganalisis implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Indonesia pada tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III. Lokasi penelitian dari pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Provinsi Banten pada tahun 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan harus segera melakukan pembenahan baik dari segi segi proses input kebijakan, proses pelaksanaan dan proses evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal.

The influence of globalization, have made the Indonesian nation must prepare with the inclusion of external influence on the presence of one of them is Foreign Health Workers in Indonesia, to the Ministry of Health has issued a Ministerial Decree No. 317 of 2010 Health Reform On Health Workers Foreigners in Indonesia. This thesis analyzes the implementation of Health Foreign Worker Policy in Indonesia in 2013.

This study uses qualitative research methods using analytical models of policy implementation Edward III. Locations research from central to local governments in the province of Banten.

Research results indicate that the implementation of Health Personnel Foreign Policy In Banten province in 2013 has not been going well. Therefore the Ministry of Health should immediately make improvements both in terms of policy in terms of the process input, process implementation and process evaluation of the implementation of the policy by involving relevant agencies both horizontally and vertically.