Ditemukan 35624 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Marlina Hendryka Situmorang; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Mardiati Nadjib, Ascobat Gani, Sumiati, Fajar Aryanti
Abstrak:
Read More
andemi covid-19 menyebabkan menurunnya cakupan imunisasi anak sehingga pemerintah membuat suatu kebijakan agar cakupan imunisasi meningkat kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan imunisasi anak pada saat pandemi covid-19 di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2021 menggunakan metode kualitatif dengan teori Van Meter dan Van Horn. Jumlah informan sebanyak 20 orang yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa capaian imunisasi tidak menurun secara signifikan walaupun di saat kondisi covid-19 kecuali capaian Bulan Imunisasi Anak (BIAS). Sumber daya (finansial, sarana prasarana, SDM) umumnya sudah cukup memadai. Komunikasi antar petugas dan kegiatan pelaksanaan umumnya sudah baik dilihat dari sosialisasi koordinasi yang dilakukan petugas kesehatan bersama lintas sektor namun sosialisasi belum merata kepada masyarakat. Karakteristik badan pelaksana umumnya sudah baik melalui pengerjaan para pelaksana kebijakan akan tugas pokok dan fungsinya namun masih perlu dibedakan antara tugas utama dan prioritas, tugas membantu yang sifatnya insidental dan tugas tambahan. Disposisi pelaksana umumnya juga sudah baik dilihat dari sikap yang mendukung dan komitmen orang tua membawa anak imunisasi dengan menerapkan protokol Kesehatan serta komitmen Puskesmas Kramat Jati dalam membenahi sarana prasarana/ pelayanan agar sesuai dengan standar permenkes dan prinsip PPI, namun pelaksana imunisasi kurang konsisten seperti tidak menanyakan riwayat covid-19 sebelum mengimunisasi anak dll. Lingkungan ekonomi tidak menghambat atau mendukung dalam pelaksanaan kebijakan, sementara lingkungan sosial mendukung dilihat dari keaktifan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan dan mendukung pelaksanaan imunisasi serta keaktifan ibu-ibu dalam mencari tahu informasi imunisasi namun di sisi lain lingkungan sosial juga kurang mendukung dilihat dari adanya kepercayaan masyarakat bahwa vaksin itu haram. Kebijakan masih di bawah surat edaran oleh karena itu perlu pembentukan peraturan perundang-undangan tentang imunisasi anak pada saat pandemi covid-19. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelayanan imunisasi anak pada saat pandemi covid-19 di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati terimplementasi dengan baik. Kendala yang paling besar dalam mengimplementasi kebijakan adalah ketakutan orang tua membawa anak imunisasi ke puskesmas karena covid-19. Oleh karena itu sosialisasi perlu ditingkatkan agar mereka percaya bahwa imunisasi anak di puskesmas cukup aman.
This covid-19 pandemic gives impact toward the decreasing of child immunization so that government made a policy to increase the child immunization service. The purpose of this research is to know how is the policy of child immunization implemented during covid-19 pandemic in Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. This research was conducted in April to May 2021 by using qualitative method based on Van Meter and Van Horn theory. The amount of informant for this research is 20 persons and it is purposively determined. The result of this research shows that there is no significant decreasing of immunization service for all but BIAS (immunization for students). Resources (finance, infrastructure, human resource) have been adequate and available. The communication between all the officials and the implementation of immunization service are good seen from the coordination for socialization toward society held by health workers together with cross sector, even though the socialization still not be done evenly. Generally, the character of implementor is also good seen from the main task and function done by them, even though there should be the distinction between main task and priority, additional and incidental task. The disposition of implementor is good seen from the supportive attitude, the commitment of parents to bring their babies and comply the health protocol and and the commitment of Puskesmas Kramat Jati to provide the infrastructures needed according to Permenkes (The Regulation of Ministry of Health) and the principles of PPI (The prevention and controlling of infection), even though the implementor still lack of consistency in asking about covid-19 history before doing the immunization, etc. From economic environment, there is neither obstacle or support for this policy, while social environment is quite supportive by the involvement of public figure to socialize child immunization and to support the implementation itself. The mothers of children are actively looking for the information for immunization. However, in the other side, social environment can be less supportive because some of society believe that vaccine is forbidden (haram). As the policy is still in formed of circular letter, it is needed to make an official regulation about child immunization during pandemic covid-19. It can be concluded that the policy of child immunization service in Puskesmas Kramat Jati has been well implemented. The biggest obstacle in implementing this policy is the fear of parents bringing their children to puskesmas due to pandemic covid-19. Therefore, socialization must be intensely done in order to gain trust from parents that doing immunization in puskesmas is safe
T-6179
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Reny Widyasari; Pembimbing: Besral; Penguji: Evi Martha, Milla Herdayati, Silitonga Rahmadewi, Zeba Evolusi
Abstrak:
Jakarta Timur tahun 2021 ditemukan 10,46% PUS yang melakukan unmet need KB. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu usia, pendidikan, jumlah anak, pengetahuan, sikap, pan-dangan, riwayat kontrasepsi, pemberian pelayanan KB, dukungan suami, dan peran tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kejadian unmet need KB pada PUS menikah saat masa pandemi COVID-19 di Wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur Ta-hun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah PUS di wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur berjumlah 150 re-sponden dengan teknik multistage random sampling. pengolahan sampel menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat dengan uji regresi logistik. Pengumpulan data melalui pengisian kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas pada 30 PUS yang berdomisili di Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan kejadian unmet need KB pada masa pan-demic COVID-19 sebesar 40% mengalami peningkatan dibandingkan sebelum pandemic COVID-19. Ada hubungan faktor predisposisi (umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, persepsi, riwayat KB), faktor pemungkin (aksebilitas informasi pada manajemen pelayanan alat kon-trasepsi) dan faktor penguat (dukungan suami dan peran petugas kesehatan) dengan p-value <0.05. Faktor yang paling dominan mempengaruhi kejadian Unmet Need KB pada PUS menikah saat masa pandemic COVID-19 adalah Riwayat KB. Maka diharapkan BKKBN melakukan pen-ingkatan pembinaan dan koordinasi terhadap pemegang program KB dalam penyuksesan pro-gram KB yang ingin dicapai oleh BKKBN serta PKB lebih meningkatkan preventif dalam hal promosi KB kepada masyarakat dengan mematuhi protocol pencegahan virus COVID-19 dan melakukan intervensi berkala 3 bulan sekali agar masyarakat yang unmet need KB menjadi akseptor KB.
In East Jakarta in 2021, 10.46% of PUS were found to have unmet need FP. Factors influence it, age, education, number of children, knowledge, attitudes, views, history of contraception, provi-sion of FP services, husband's support, and the role of health workers. This study aims to deter-minants of the incidence unmet need FP in fertile couple during COVID-19 pandemic in the Ma-kasar District, East Jakarta, in 2022. This study used a quantitative method with a cross-sectional design. The sample study is 150 WUS using a multistage random sampling technique. Sample processing with univariate, bivariate and multivariate analysis logistic regression. Data collection by filling out a questionnaire has been tested validity and reliability on 30 fertile age couples live in Makassar District, East Jakarta. The results showed that the incidence of unmet need for fami-ly planning during the COVID-19 increased by 40% compared to before the COVID-19 pan-demic. There is a relationship between predisposing factors (age, education, knowledge, atti-tudes, perceptions, history of family planning), enabling factors (accessibility of information on contraceptive service management) and reinforcing factors (husband's support and the role of health workers) with p-value <0.05. The most dominant factor influencing the incidence of Un-met Need FP in married fertile age couples during the COVID-19 pandemic was FP History. It?s hoped that the BKKBN will increase guidance and coordination of FP program holders on suc-cess of the family planning program and PKB want to achieve more preventively in terms of FP promotion to the community by adhering to the COVID-19 virus prevention protocol and con-ducting periodic interventions for 3 months so that people unmet need FP become FP acceptors.
Read More
In East Jakarta in 2021, 10.46% of PUS were found to have unmet need FP. Factors influence it, age, education, number of children, knowledge, attitudes, views, history of contraception, provi-sion of FP services, husband's support, and the role of health workers. This study aims to deter-minants of the incidence unmet need FP in fertile couple during COVID-19 pandemic in the Ma-kasar District, East Jakarta, in 2022. This study used a quantitative method with a cross-sectional design. The sample study is 150 WUS using a multistage random sampling technique. Sample processing with univariate, bivariate and multivariate analysis logistic regression. Data collection by filling out a questionnaire has been tested validity and reliability on 30 fertile age couples live in Makassar District, East Jakarta. The results showed that the incidence of unmet need for fami-ly planning during the COVID-19 increased by 40% compared to before the COVID-19 pan-demic. There is a relationship between predisposing factors (age, education, knowledge, atti-tudes, perceptions, history of family planning), enabling factors (accessibility of information on contraceptive service management) and reinforcing factors (husband's support and the role of health workers) with p-value <0.05. The most dominant factor influencing the incidence of Un-met Need FP in married fertile age couples during the COVID-19 pandemic was FP History. It?s hoped that the BKKBN will increase guidance and coordination of FP program holders on suc-cess of the family planning program and PKB want to achieve more preventively in terms of FP promotion to the community by adhering to the COVID-19 virus prevention protocol and con-ducting periodic interventions for 3 months so that people unmet need FP become FP acceptors.
T-6524
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Euis Ratna Sari; Pembimbing: Adik Wibowo; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Susiati
Abstrak:
Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan program peningkatan penggunaan jamban sehat di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kramat Jati tahun 2014. Konsep yang digunakan adalah kerangka kerja Laverack (2000) dan data dikumpulkan dengan kuesioner rumah tangga dan wawancara mendalam. Temuan adalah sebagai berikut: 1. Tujuan program puskesmas merujuk pada tujuan dan prioritas Suku Dinas Kesehatan. 2. Belum ada keselarasan antara pelaksanaan program dengan pemberdayaan masyarakat. 3. Untuk melaksanakan program, puskesmas kecamatan hanya memiliki dua sanitarian sedangkan idealnya terdapat 5 orang. 4. Belum terdapat peraturan tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 5. Baru 37% responden rumah tangga mengikuti 1 kali pemicuan STBM. 6. Ketua RT mendukung penggunaan jamban sehat namun rencana pembuatan septic tankbelum terlaksana. 8. Hingga saat ini. pencapaian penggunaan jamban sehat puskesmas adalah 73.92% masih jauh dari target Suku Dinas Keshatan (100%). Saran peneliti adalah dalam melakukan program STBM harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, Suku Dinas Kesehatan agar menyusun kebijakan operasional dari peraturan STBM, dan meresmikan tim kerja masyarakat menjadi tim kerja khusus sesuai peraturan menteri kesehatan. Kata kunci : STBM, puskesmas, jamban sehat
Read More
S-8662
Depok : FKM UI, 2015
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Jubaidah; Pembimbing: Darmawan, Ede Surya; Ma'mun, Nailah
L-180
[s.l.] :
[s.n.] :
s.a.]
S1 - Laporan Magang Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Citra Widya Asmara; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Ede Surya Darmawan, Puput Oktamianti, Juny Astaty Nainggolan, Sunersi Handayani
Abstrak:
Read More
ASI merupakan nutrisi terbaik bagi bayi yang dapat menurunkan angka kematian dan kesakitan bayi dan ibu. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan ASI eksklusif adalah dukungan tenaga kesehatan melalui konseling menyusui. WHO merekomendasikan minimal 6 kontak laktasi untuk mendukung ibu menyusui. Puskesmas memiliki peran penting dan strategis mensukseskan ASI eksklusif diantaranya melalui pelayanan konseling menyusui pada ibu hamil dan menyusui. Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih terletak di Jakarta Pusat memberikan pelayanan konseling menyusui dengan capaian ASI eksklusif sebesar 74,7% pada tahun 2024. Penelitian ini menganalisis evaluasi implementasi pelayanan konseling menyusui di Puskesmas Wilayah Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tahun 2025 dengan tujuan menganalisis komponen struktur, proses, hasil dan umpan balik pada pelaksanaan konseling menyusui. Desain penelitian kualitatif deskriptif eksploratif dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan konseling menyusui di Puskesmas Wilayah Kecamatan Cempaka Putih tersedia dan diimplementasikan dalam pelayanan gizi serta kesehatan ibu dan anak, namun belum optimal. Dalam komponen struktur, ketersediaan SDM konselor menyusui yang mencukupi menjadi faktor pendukung, sementara sarana prasarana yang belum memadai, tidak tersedianya anggaran khusus dan belum terintegrasinya SOP konseling menyusui menjadi faktor penghambat pelayanan konseling menyusui. Komponen proses berupa pengorganisasian dan pelaksaanaan yang sudah menjadi bagian dari pelayanan rutin menjadi faktor pendukung, namun belum tersedianya perencanaan dan pengawasan untuk pelayanan konseling menyusui menjadi faktor penghambat. Adapun cakupan kunjungan yang belum spesifik, evaluasi yang belum berfokus pada mutu pelayanan dan pemanfaatan layanan yang belum optimal oleh masyarakat menjadi faktor penghambat dalam pelayanan konseling menyusui di Puskesmas Wilayah Kecamatan Cempaka Putih.
Breastfeeding is the best source of nutrition for infants and can reduce infant and maternal mortality and morbidity. One of the factors influencing the success of exclusive breastfeeding is the support provided by healthcare workers through breastfeeding counseling. The World Health Organization (WHO) recommends a minimum of six lactation contacts to support breastfeeding mothers. Community Health Centers (Puskesmas) play an important and strategic role in promoting exclusive breastfeeding, including through breastfeeding counseling services for pregnant and breastfeeding women. Cempaka Putih Subdistrict Community Health Center, located in Central Jakarta, provides breastfeeding counseling services and achieved an exclusive breastfeeding coverage of 74.7% in 2024. This study evaluated the implementation of breastfeeding counseling services at the Community Health Centers in the Cempaka Putih Subdistrict, Central Jakarta, in 2025. The study aimed to analyze the structure, process, outcome, and feedback components of breastfeeding counseling implementation. A descriptive exploratory qualitative design was employed using in-depth interviews, observations, and document reviews. The results showed that breastfeeding counseling services were available and implemented as part of nutrition and maternal and child health services; however, their implementation had not yet been optimal. Within the structural component, the adequate availability of breastfeeding counselors supported service implementation, whereas inadequate facilities and infrastructure, the absence of a dedicated budget, and the lack of integrated standard operating procedures (SOPs) for breastfeeding counseling hindered service implementation. In the process component, organization and implementation, which had become part of routine services, supported service delivery. However, the absence of planning and supervision for breastfeeding counseling services remained barriers. In addition, non-specific service coverage, evaluations that did not focus on service quality, and suboptimal community utilization of breastfeeding counseling services hindered the implementation of breastfeeding counseling services at the Community Health Centers in the Cempaka Putih Subdistrict.
T-7621
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fikri Prakoso; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Prastuti Soewondo, Purnawan Junadi
Abstrak:
Dunia sedang dilanda pandemi virus COVID-19. Pemerintah di berbagai negara menetapkan protokol pembatasan untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Protokol tersebut membatasi akses ke pelayanan kesehatan, sistem pelayanan tatap muka di minimalisir. Hal tersebut memberikan dampak pada anak dengan autisme. Menurut Kaplan, pada anak dengan autisme gejala inti tidak bisa diobati dengan obat medis, akan tetapi dengan edukasi dan intervensi perilaku. Akan tetapi, sebelum pandemi, edukasi dan intervensi umumnya dilaksanakan dengan sistem tatap muka. Solusi dari masalah tersebut adalah penggunaan layanan kesehatan jarak jauh atau telehealth. Penelitian ini adalah penelitian yang membahas bagaimana penggunaan telehealth-telemedicine untuk intervensi pada kasus anak dengan autisme di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menggunakan database Pubmed, Proquest, Sage Journal, dan Portal Garuda yang menghasilkan 9 artikel terinklusi. Penelitian terinklusi dilaksanakan pada rentang waktu dinyatakannya COVID-19 sebagai pandemi, yaitu tanggal 11 Maret 2020 hingga 1 Mei 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi menghasilkan dampak pada anak dengan autisme berupa pengurangan perilaku yang ditargetkan, dan meningkatnya keterampilan. Selain itu pada cargeiver dijumpai peningkatan kepuasan dan persepsi mengenai pelayanan telehealth. Bagi penyedia layanan telehealth, dijumpai artikel yang menjelaskan tentang persepsi mengenai layanan telehealth tersebut. Berdasarkan temuan yang didapat, pelayanan telehealth di rekomendasikan bagi anak dengan autisme, para caregiver baik orang tua ataupun bukan, penyedia jasa layanan juga di rekomendasikan jika ingin menyelenggarakan layanan telehealth berdasarkan temuan berupa tingkat kepuasan dan perkembangan yang muncul setelah intervensi. Sedangkan bagi pemerintah diharapkan mengembangkan kebijakan dan program terkait dengan telehealth terutama di masa pandemi, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap mendapat pelayanan yang dibutuhkan.
The world is being hit by the COVID-19 pandemic. Governments in various countries set protocols for the spread of the COVID-19 virus. The protocol limits access to health services, the face-to-face service system is minimized. This has an impact on children with autism. According to Kaplan, children with autism symptoms cannot be treated with medical drugs, but with education and behavioral interventions. However, before the pandemic, education and intervention were generally carried out face-to-face. The solution to this problem is the use of remote health services or telehealth. This study is a study that discusses how telehealth is used for intervention in cases of children with autism during the COVID-19 pandemic. This study uses a literature review method using the Pubmed, Proquest, Sage Journal, and Garuda Portal databases which produces 9 included articles. Inclusive research was carried out during the time period that COVID-19 was declared a pandemic, namely March 11, 2020 to May 1, 2022. The results showed that the intervention had an impact on children with autism in the form of a reduction in targeted behavior and skills. In addition to the carrier, increased satisfaction and perception of telehealth services. For telehealth service providers, article explain the perception of the telehealth service. Based on the findings obtained, telehealth services are recommended for children with autism, caregivers, whether parents or not. Service providers are also recommended if they want to provide telehealth services based on the findings about the level of satisfaction and development that appears after the intervention. Meanwhile, the government is expected to develop policies and programs related to telehealth, especially during the pandemic, so that people in need can still receive the services they need.
Read More
The world is being hit by the COVID-19 pandemic. Governments in various countries set protocols for the spread of the COVID-19 virus. The protocol limits access to health services, the face-to-face service system is minimized. This has an impact on children with autism. According to Kaplan, children with autism symptoms cannot be treated with medical drugs, but with education and behavioral interventions. However, before the pandemic, education and intervention were generally carried out face-to-face. The solution to this problem is the use of remote health services or telehealth. This study is a study that discusses how telehealth is used for intervention in cases of children with autism during the COVID-19 pandemic. This study uses a literature review method using the Pubmed, Proquest, Sage Journal, and Garuda Portal databases which produces 9 included articles. Inclusive research was carried out during the time period that COVID-19 was declared a pandemic, namely March 11, 2020 to May 1, 2022. The results showed that the intervention had an impact on children with autism in the form of a reduction in targeted behavior and skills. In addition to the carrier, increased satisfaction and perception of telehealth services. For telehealth service providers, article explain the perception of the telehealth service. Based on the findings obtained, telehealth services are recommended for children with autism, caregivers, whether parents or not. Service providers are also recommended if they want to provide telehealth services based on the findings about the level of satisfaction and development that appears after the intervention. Meanwhile, the government is expected to develop policies and programs related to telehealth, especially during the pandemic, so that people in need can still receive the services they need.
S-11131
Depok : FKM-UI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nur Asmita Rahma Nasution; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Helen Andriani, Pujiyanto, Zakiah, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Dampak pademi COVID-19 hampir dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia tidak terkecuali profesi perawat. Perawat sering menghadapi stresor tinggi dalam usaha menyelamatkan pasien, melakukan pekerjaan rutin, berada di ruang kerja yang dirasa padat, frekuensi jumlah pasien yang tinggi, serta melakukan tindakan yang cepat untuk merespon kebutuhan pasien. Perawat profesional juga dituntut untuk bisa memberi layanan paripurna kepada klien. Kondisi yang kompleks ini dapat menimbulkan risiko burnout. Tujuan penelitian adalah untuk mengAnalisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Burnout Perawat Puskesmas pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Pekanbaru Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode obsevasional analitik dengan rancangan cross-sectional dengan populasi sebanyak 245 perawat puskesmas di Kota Pekanbaru dan melalui metode cluster random sampling dan total sampling diperoleh sampel 6 puskesmas dengan 71 perawat. Analisis data menggunakan uji univariat, bivariat, dan multivariat dengan regresi logistik berganda. Hasil penelitian didapatkan faktor demografi mencakup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan lama masa kerja serta organizational effort factor tidak berpengaruh terhadap burnout. sedangkan, individual effort factor dan work environtment berpengaruh terhadap burnout pada perawat. Didapatkan juga hasil 80,3% perawat di Kota Pekanbaru berada pada tingkat rendah berada pada kondisi burnout selama pandemi COVID-19, sedangkan 19,7% nya berada pada tingkat sedang. Menurunkan angka kejadian burnout dapat dilakukan dengan mempertahankan dukungan dari atasan, dukungan rekan kerja dan dengan mempertahankan suasana kerja yang nyaman serta tetap memperhatikan kemampuan individu perawat puskesmas dan memberi ruang lebih bagi perawat untuk berpikir kreatif, menyampaikan pikiran positif.
The impact of the COVID-19 pandemic has been felt of the all people in the world, including the nursing profession. Nurses often face the high stressors in an effort to save patients, doing routinity, a workspace that feels crowded, the high frequency of patients, and have taking quick action to respond to patient needs. Professional nurses are also required to be able to provide best treatment to the clients. This complex condition can pose a risk of burnout. This study aim to analyze the factors that influenced the burnout of nurses in public health center during the COVID-19 pandemic in Pekanbaru City. This study used an analytical observational method with a cross-sectional design with a population of 245 nurses in nurses in public health center at Pekanbaru City and used cluster random sampling method and a total sampling to get 6 public health center with the 71 nurses. The data was analyzed with univariate, bivariate, and multivariate tests with multiple logistic regression. The results showed that demographic factors include age, gender, education level, marital status, and length of service and organizational effort factors have no effect on burnout. Meanwhile, individual effort factor and work environment affect burnout in nurses. Reducing the incidence of burnout can be solve by increasing organizational effort factor and can provide more space for nurses to think creatively and positive thoughts.
T-6516
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Azizah Noormala Dewi; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Anhari Achadi, Dumilah Ayuningtyas, Ganda Raja Partogi, Ernawati
Abstrak:
Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhakmemperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinyapenyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Pemerintah juga wajib memberikanimunisasi dasar lengkap kepada setiap bayi dan anak. Pada tahun 2017, Kota Depokberstatus KLB difteri dengan 12 kasus suspect difteri dan 1 orang meninggal. Kota Depokmerupakan wilayah yang berpotensi transmisi penyakit menular tinggi karena padatpenduduk dan mobilitas tinggi. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) merupakan salah satuprogram dari kebijakan imunisasi yang lama dilaksanakan namun belum menemuikeberhasilan yang diharapkan. Analisis implementasi ditujukan untuk melihat bagaimanapengimplementasian program imunisasi dasar lengkap di Puskesmas. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumenterkait, sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn berdasarkan6 (enam) variabel. Hasil penelitian didapatkan bahwa standar dan sasaran kebijakanbelum tercapai sepenuhnya. Sumber daya terkendala berdasarkan indikator insentif yangbelum dirasakan secara optimal dalam menunjang optimalnya penyelenggaraan IDL diPuskesmas. Komunikasi antar organisasi pelaksana baik. Karakteristik pelaksanaterkendala dengan keterbatasan SDM. Sikap pelaksana mendukung. Kondisi ekonomidan politik baik, namun kondisi sosial belum mendukung. Kesimpulan didapatkan bahwaimplementasi IDL di Kota Depok masih memiliki kendala di setiap variabelnya dan perludilakukan proses pemenuhan variabel yang kurang. Rekomendasi penelitian ini yaitukeberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik darisisi standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristikpelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, politik. Hambatan program yangada bisa diatasi dengan mengoptimalkan wewenang Puskesmas sebagai pembina wilayah.
Health Law Number 36 of 2009 states that every child deserved in basic immunizationaccording the provisions to prevent the occurrence of diseases that can be avoided throughimmunization. The government is also required to provide a complete basic immunizationto every baby and child. In 2017, Depok became outbreak with 12 cases suspectdiphtheria and 1 person died. The city of Depok is an area with high transmission potentialfor communicable diseases due to high population and high mobility. Complete BasicImmunization (IDL) is one of the old immunization policy implemented but has not metthe expected success. Complete Basic Immunization Program is one of the oldimmunization policy programs implemented but has not met the expected success. Theimplementation analysis is intended to see how the implementation of the complete basicimmunization program at the Puskesmas. This research is a qualitative research with in-depth interview technique and related document study which using the policyimplementation theory of Van Meter and Van Horn based on 6 (six) variables. The resultsobtained that the standard and objective have not been fully achieved. Resources areconstrained by incentive indicators that have not been felt optimally in supporting theoptimal implementation of complete basic immunization in Puskesmas. Inter-organizational communication is good. Characteristic of implementing agencies areconstrained by human resource constraints. Disposition of implementors supported, butstill found some implementers who are not orderly. Economic and political conditions aregood, but social condition are not yet supportive. Conclusion found that implementationof complete basic immunization in Depok still has constraints in each variable and needto be done process of fulfillment of less variable. The recommendation of this research isthe success of implementation will be achieved if the improvement of deficiency, bothfrom the side of standard and objective, policy resources, interorganizationalcommunication, characteristic of implementing agencies, disposition of implementors,and social, economy, political condition. Barriers to existing programs can be overcomeby optimizing the Puskesmas's authority as a regional coach.
Read More
Health Law Number 36 of 2009 states that every child deserved in basic immunizationaccording the provisions to prevent the occurrence of diseases that can be avoided throughimmunization. The government is also required to provide a complete basic immunizationto every baby and child. In 2017, Depok became outbreak with 12 cases suspectdiphtheria and 1 person died. The city of Depok is an area with high transmission potentialfor communicable diseases due to high population and high mobility. Complete BasicImmunization (IDL) is one of the old immunization policy implemented but has not metthe expected success. Complete Basic Immunization Program is one of the oldimmunization policy programs implemented but has not met the expected success. Theimplementation analysis is intended to see how the implementation of the complete basicimmunization program at the Puskesmas. This research is a qualitative research with in-depth interview technique and related document study which using the policyimplementation theory of Van Meter and Van Horn based on 6 (six) variables. The resultsobtained that the standard and objective have not been fully achieved. Resources areconstrained by incentive indicators that have not been felt optimally in supporting theoptimal implementation of complete basic immunization in Puskesmas. Inter-organizational communication is good. Characteristic of implementing agencies areconstrained by human resource constraints. Disposition of implementors supported, butstill found some implementers who are not orderly. Economic and political conditions aregood, but social condition are not yet supportive. Conclusion found that implementationof complete basic immunization in Depok still has constraints in each variable and needto be done process of fulfillment of less variable. The recommendation of this research isthe success of implementation will be achieved if the improvement of deficiency, bothfrom the side of standard and objective, policy resources, interorganizationalcommunication, characteristic of implementing agencies, disposition of implementors,and social, economy, political condition. Barriers to existing programs can be overcomeby optimizing the Puskesmas's authority as a regional coach.
T-5252
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Novi Priyanti Utami; Pembimbing: Mieke Savitri; Penguji: Puput Oktamianti, Wachyu Sulistiadi, Maryati Kasiman, Riana Dwi Sovyetwati
T-4336
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sandra Octaviani Dyah Puspita Rini; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Jaslis Ilyas, Wahyu Sulistiadi, Triyani, Elis Rohmawati
Abstrak:
Kementerian Kesehatan melaksanakan program peningkatan kinerja sumber dayakesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya pelatihan tenaga pelayanankesehatan tradisional, melalui pelatihan pelayanan akupresur bagi Puskesmas, namunpelayanan akupresur belum berjalan di Puskesmas. Di Kota Jakarta Selatan Puskesmasyang sudah menyelenggarakan pelayanan akupresur hanya dua (2). Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif, dan bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasipelaksanaan pelayanan akupresur di Puskesmas serta hambatannya. Informan dalampenelitian berjumlah 11 orang, yaitu Kementerian Kesehatan, Sudinkes Jakarta Selatan,Kepala Puskesmas, Dokter poli, pelaksana program. Metode pengumpulan data melaluiWM dan telaah dokumen. Hasil penelitian dari komponen input sudah berjalan, adanyadukungan Kepala Puskesmas, SOP pelayanan, dan SK penugasan namun belum optimalrotasi staf menjadi salah satu kendala, komponen output dan outcome belum optimal.Aspek komunikasi (kejelasan dan konsistensi) belum efektif tentang informasi regulasikebijakan yang ada dari penentu kebijakan kepada pelaksana, aspek pembiayaan belumdidukung peraturan daerah, aspek birokrasi masih kurang koordinasi dan sosialisasikebijakan dari Dinas Kesehatan ke Sudinkes dan Puskesmas.
The Ministry of Health is implementing programs to improve the performance of healthresources through education and training, especially training of traditional health careworkers, through the training of acupressure services for Primary Health Care, butacupressure service has not been run in Primary Health Care. In South Jakarta, PrimaryHealth Care that have been providing acupressure service are only two (2). Thisresearch is a qualitative research, and aims to analyze the policy and implementation ofacupressure service in Primary Health Care and its obstacles. Informants in the studyamounted to 11 people, namely the Ministry of Health, Sudinkes South Jakarta, Head ofPrimary Health Care, Doctor, program implementer. Methods of data collection throughWM and document review. The result of research of input component have beenrunning, existence of support of Head of Puskesmas, service SOP, and SK ofassignment but not optimal rotation of staff become one of obstacle, component ofoutput and outcome not yet optimally. The communication aspect (clarity andconsistency) has not been effective about the existing policy regulation informationfrom the policy makers to the implementers, the financing aspect has not been supportedby local regulations, the bureaucratic aspects are still lacking coordination and thepolicy socialization from the Health Service to tribe of health service and PrimaryHealth Care.
Read More
The Ministry of Health is implementing programs to improve the performance of healthresources through education and training, especially training of traditional health careworkers, through the training of acupressure services for Primary Health Care, butacupressure service has not been run in Primary Health Care. In South Jakarta, PrimaryHealth Care that have been providing acupressure service are only two (2). Thisresearch is a qualitative research, and aims to analyze the policy and implementation ofacupressure service in Primary Health Care and its obstacles. Informants in the studyamounted to 11 people, namely the Ministry of Health, Sudinkes South Jakarta, Head ofPrimary Health Care, Doctor, program implementer. Methods of data collection throughWM and document review. The result of research of input component have beenrunning, existence of support of Head of Puskesmas, service SOP, and SK ofassignment but not optimal rotation of staff become one of obstacle, component ofoutput and outcome not yet optimally. The communication aspect (clarity andconsistency) has not been effective about the existing policy regulation informationfrom the policy makers to the implementers, the financing aspect has not been supportedby local regulations, the bureaucratic aspects are still lacking coordination and thepolicy socialization from the Health Service to tribe of health service and PrimaryHealth Care.
T-5263
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉