Ditemukan 34235 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
D. Fitria Sari Firdaus; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Pujiyanto, Lisma Yunita, Dzul Akmal
Abstrak:
Read More
Data dari Riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa penyakit kronis didominasi oleh penyakit Diabetes Melitus dan Hipertensi. Direktur BPJS Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran No. 14 tahun 2020 tentang pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional selama masa pencegahan Covid-19 khususnya Prolanis. Kebijakan tersebut berisi tentang himbauan untuk menunda pemberian layanan berupa kegiatan yang mengumpulkan masa seperti Senam Prolanis, Edukasi Klub dan sebagainya, sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui gambaran pelaksanaan kebijakan Prolanis pada masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan teori model implementasi kebijakan George C. Edward III. Jumlah informan adalah 11 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni tahun 2022 di Puskesmas Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penghentian kegiatan Prolanis berdasarkan regulasi/peraturan pemerintah pusat, bukan berdasarkan pada Surat Edaran No. 14 tahun 2020 yang dikeluarkan sebagai respon dari kebijakan terkait PSBB tersebut. Tidak ada upaya sosialisasi terkait kebijakan Prolanis pada Era Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sub variabel transmisi, kejelasan, dan konsistensi tidak berjalan dengan baik. Pada Variabel Sumberdaya, petugas pelaksana kegiatan belum lengkap dikarenakan tidak ada petugas laboratorium yang ikut pada pelaksanaan Prolanis. Selanjutnya pada sub variabel anggaran, terdapat sumber anggaran yang jelas namun pengklaiamannya sedikit terhambat. Lalu sub variabel fasilitas, terdapat beberapa alat yang belum ada sehingga menyebabkan sedikit terhambatnya pelaksanaan Prolanis. Terakhir sub variabel wewenang, ada beberapa informan yang mengeluhkan adanya tumpang tindih tugas yang diberikan. Selanjutnya pada proses Disposisi, penyampaian informasi khususnya kebijakan Prolanis ini masih kurang terkoordinasi. Variabel Struktur Birokrasi, kerjasama lintas program juga belum sepenunya berjalan yang menyebabkan data peserta Prolanis sangat jauh lebih rendah dibandingkan jumlah penderita DM dan HT di Puskesmas Krui. Selain itu juga Puskesmas Krui tidak memiliki SOP sebagai acuan pelaksanaan Prolanis.
Data from Basic Health Research (Riskesdas) in 2018 shows that Diabetes and Hypertension dominate chronic diseases. The Director of BPJS Kesehatan has issued Circular No. 14 of 2020 concerning health services for national health insurance participants during the Covid-19 prevention period, especially Prolanis. The policy contains an appeal to postpone the provision of services in the form of mass gathering activities such as Prolanis Gymnastics, Club Education, and so on, so research is needed to find out the description of the implementation of Prolanis policies during the COVID-19 Pandemic. This research is qualitative research using the policy implementation model theory of George C. Edward III. The number of informants is 11 people. The types of data used are primary data and secondary data, then data collection is carried out using observation, in-depth interviews, and document review. The research was conducted in May-June 2022 at the Krui Health Center, West Coast District, Lampung Province. From the research results it is known that the termination of Prolanis activities is based on regulations/regulations of the central government, not based on Circular Letter No. 14 of 2020 which was issued as a response to the PSBB-related policy. There were no socialization efforts related to Prolanis policies during the Covid-19 Pandemic Era which caused the transmission, clarity, and consistency of sub-variables to not work well. In the Resource Variable, the activity implementing officers were incomplete because no laboratory staff participated in the implementation of Prolanis. Furthermore, the sub-budget variable has a clear source of budget, but the claim is a little hampered. Then the facilities sub-variable, several tools do not yet exist, causing a slight delay in the implementation of Prolanis. Finally, in the authority sub-variable, several informants complained about the overlap of the tasks given. Furthermore, in the Disposition process, the delivery of information, especially the Prolanis policy, is still poorly coordinated. The bureaucratic structure variable, cross-program collaboration has not fully worked out which has resulted in the Prolanis participant data being very much lower than the number of DM and HT sufferers at the Krui Health Center. In addition, the Krui Health Center does not have an SOP as a reference for implementing Prolanis.
T-6739
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dyas Nurvitasari Puspita; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Masyitoh, Vetty Yulianty Permanasari, Selly Christina Anggoro, Ari Sudarsono
Abstrak:
Read More
Pelayanan fisioterapi sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 65 tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi mencakup penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelayanan, dan sumber daya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat implementasi kebijakan pelayanan fisioterapi selama masa pandemi COVID-19 di RSUP Persahabatan tahun 2020-2021 dengan mengadopsi teori implementasi kebijakan Edward III. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara dengan teknik FGD maupun in-depth interview, dimulai dari tenaga Fisioterapis, Bidang Pelayanan Medik RSUP Persahabatan, hingga Bidang IV ? Standarisasi Pelayanan PP PERFI disertai telaah dokumen dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini, baik komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki keterkaitan kuat satu sama lain sehingga berpengaruh pada kinerja implementasi kebijakan berupa jumlah kunjungan pasien dan ketercapaian indikator mutu. Komunikasi menjadi faktor utama dalam penelitian ini yang dilakukan dengan berbagai cara dan media sehingga menjadi sebuah komitmen agar terbentuknya kolaborasi antar SDM dan lintas sektor sesuai kebijakan yang berlaku. Saran yang direkomendasikan, yaitu untuk semakin meningkatkan kualitas pemberian layanan fisioterapi yang dititikberatkan pada penambahan SDM sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Diperlukan dukungan berupa peraturan atau regulasi turunan yang lebih spesifik, alur birokrasi secara jelas agar koordinasi dan peran andil antara PERFI dengan rumah sakit khususnya di tingkat manajemen, serta tenaga Fisioterapis yang juga memerlukan pemahaman tentang manajerial fisioterapi.
Physical therapy services as regulated in the Minister of Health Regulation Number 65 of 2015 concerning Physical Therapy Service Standards including service delivery, service management, and resources. This study aims to look at the implementation of physical therapy service policies during the COVID-19 pandemic at RSUP Persahabatan in 2020-2021 with Edward III?s policy implementation to analyze. This qualitative research method used interviews with FGD techniques, and in-depth interviews, starting with physical therapists and the Medical Services Division of RSUP Persahabatan, until Standardization Services of PP PERFI Division accompanied by studies from various sources. The results of this study, show both communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have a strong-relations with each other, which affects the performance of policy implementation in the form of the number of patient visits, and the achievement of quality indicators. Communication is the main factor in this research which is carried out in various ways and media to become a commitment to the formation of collaboration between human resources and across sectors according to applicable policies. The recommended suggestion is to improve further the quality of physical therapy service delivery, which focuses on increasing physical therapists as a determining factor for the success of policy implementation. Support is needed in the form of more specific derivative regulations, a clearly bureaucratic flow of the coordination and role of participation between PERFI and RSUP Persahabatan, especially at the management level, as well as physical therapists who also need an understanding of managerial physical therapy.
T-6489
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Willyana Syafriyanti/ Pembimbing: Anhari Achadi/ Penguji: Prastuti Soewondo, Pujiyanto, Titin Eka Sugiatini, Titi Suniarti
Abstrak:
Read More
Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu kabupaten penyumbang AKI tertinggi di Provinsi Lampung. Laporan profil kesehatan Lampung Utara menyebutkan bahwa terjadi trend kenaikan AKI pada 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 sebagai upaya penguatan dalam pelayanan kesehatan ibu guna mencegah kematian ibu maupun bayi, termasuk didalamnya mengatur terkait pelayanan kesehatan masa hamil (antenatal). Disisi lain, Puskesmas sebagai layanan primer diharapkan mampu melaksanakan pelayanan antenatal tersebut sesuai standar sebagai penguatan upaya preventif. Dinas Kesehatan Lampung Utara telah mendistribusikan alat USG kepada Puskesmas di Kabupaten Lampung Utara, guna mendukung pelakanaan pelayanan antenatal di Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan antenatal di Puskesmas Negara Ratu dan Puskesmas Cempaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun pelayanan antenatal terpadu dengan program kesehatan jiwa serta pencatatan dan pelaporan belum optimal dilaksanakan. Komunikasi sudah dilakukan dengan baik. SDM dan fasilitas masih kurang. Para pelaksana kebijakan bersikap mendukung namun belum terdapat mekanisme pemberian reward yang diberikan. Sudah terdapat SOP terkait pelayanan antenatal dan koordinasi antar Puskesmas dengan BPM sudah berjalan dengan baik. Mayoritas ibu hamil mendukung dan ikut berpartisipasi dalam melakukan pelayanan antenatal, namun masih ditemukan kendala dan tantangan dalam mendorong partisipasi ibu hamil dalam melakukan pelayanan antenatal. Kesimpulannya, implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan upaya optimaliasi pada implementasi kebijakan pelayanan antenatal dan juga peningkatan pada sumber daya dan dukungan masyarakat guna mendukung proses impelementasi. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Antenatal, Puskesmas.
Lampung Utara Regency is one of the districts with the highest MMR contribution in Lampung Province. Lampung Utara health profile report states that there has been an increasing trend of MMR in the last 5 years, namely from 2017-2021. The Ministry of Health has issued Permenkes Number 21 of 2021 as an effort to strengthen maternal health services to prevent maternal and infant deaths, including regulating health services during pregnancy (antenatal). On the other hand, the Public Health Center as the primary service is expected to be able to carry out the antenatal service according to standards as a strengthening of preventive efforts. Lampung Utara Health Office has distributed ultrasound kits to Public Health Center in Lampung Utara Regency, to support the implementation of antenatal care at the Public Health Center. The purpose of this study was to determine the implementation of antenatal care policies at the Public Health Center of Negara Ratu and Public Health Center of Cempaka. This research was a qualitative research. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of antenatal care policies has been running, but integrated antenatal care with mental health programs and recording and reporting have not been optimally implemented. Communication has been done well. Human resources and facilities were still lacking. Policy implementers were supportive but there was no reward mechanism yet. There were already SOPs related to antenatal care and coordination was going well. The majority of pregnant women support and participate in conducting antenatal care, but there were still obstacles and challenges in encouraging the participation of pregnant women in conducting antenatal care. In conclusion, the implementation of antenatal care policies has been running, but not optimal. Efforts are needed to optimize the implementation of antenatal care policies and also increase the resources and community support for support the implementation process.
T-6605
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Puji Lestari; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Prastuti Soewondo, Anhari Achhadi, Agus Salim
Abstrak:
Read More
Perubahan iklim telah berkontribusi pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana, dengan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Dampaknya mencakup gangguan kesehatan, peningkatan kasus penyakit menular, serta ketidakstabilan sistem pangan. Permenkes No. 75 Tahun 2019 diterbitkan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi krisis akibat bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dianalisis berdasarkan kerangka teori Edward III, Grindle, serta Mazmanian & Sabatier. Hasil menunjukkan bahwa implementasi tergolong cukup baik, ditandai dengan optimalisasi PSC dan pembentukan tim tanggap darurat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti komunikasi lintas sektor dan bidang yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, rendahnya persepsi risiko dan dominasi pendekatan yang bersifat responsif turut menjadi tantangan. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas daerah, koordinasi lintas sektor, serta perencanaan yang adaptif dan berkelanjutan untuk mendukung sistem penanggulangan krisis kesehatan yang lebih efektif.
Climate change has contributed to the increasing frequency and intensity of disasters, placing Indonesia as the second most disaster-prone country in the world. Its impacts include public health disruptions, rising infectious disease cases, and instability in the food system. Minister of Health Regulation No. 75 of 2019 was issued as a strategic policy to strengthen the health sector's preparedness in responding to crisis situations caused by disasters. This study aims to analyze the implementation of the regulation at the West Bandung District Health Office and identify its supporting and inhibiting factors. Using a qualitative approach with a case study method, the data were analyzed based on the theoretical frameworks of Edward III, Grindle, and Mazmanian & Sabatier. The findings indicate that the implementation is progressing, as reflected in the optimization of the Public Safety Center (PSC) and the establishment of emergency response teams. However, several challenges persist, including limited cross-sectoral and interdepartmental communication, resource constraints, and an underdeveloped bureaucratic structure. Furthermore, low risk perception and a predominantly reactive approach remain major obstacles. These findings highlight the need for strengthening local institutional capacity, improving intersectoral coordination, and advancing adaptive and sustainable planning to support a more resilient health crisis management system.
T-7297
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Robbiatul Afda'tiyah; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Vetty Yulianty Permanasari, Dwi Wahyuningsih; Indah Hartati
Abstrak:
Read More
Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial, salah satunya pelayanan imunisasi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Kemendagri dan Kemenkes serta Juknis pelayanan imunisasi pada saat pandemi agar pelayanan imunisasi dapat dilakukan secara aman pada saat pandemi. Penelitian ini memotret respon penyesuaian pelayanan imunisasi pada saat pandemi COVID-19 dan memberikan rekomendasi penguatan kebijakan layanan program kedepan. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan dan pengguna layanan. Telaah dokumen dan observasi dilakukan untuk mendukung analisis. Purposive random sampling digunakan untuk pemilihan lokasi penelitian. Pada saat pandemi, pelayanan imunisasi dasar lengkap di posyandu dan puskesmas terdisrupsi karena keterbatasan tenaga kesehatan dan penurunan minat masyarakat untuk imunisasi. Upaya pembukaan pos imunisasi di tingkat RT/RW, sweeping dengan mekanisme janji temu, dan penjadwalan dengan pelibatan kader memberikan kontribusi positif pada peningkatan cakupan imunisasi hingga lebih dari 1,6 kali lipat dibandingkan pada bulan sebelumnya pada semua jenis antigen imunisasi. Respon cepat dan fleksibel perlu diberlakukan dalam pelaksanaan layanan kesehatan, seperti imunisasi, pada saat pandemi berlangsung. Hal itu juga perlu dukungan dari berbagai aktor yang perlu terlibat.
The COVID-19 pandemic has had a major impact on the continuity of essential health services, one of which is immunization services. The government has issued policies through the Minister of Home Affairs and the Minister of Health as well as technical guidelines for immunization services during a pandemic so that services an be carried out safely during a pandemic. This study captures responses to adjustments to immunization services during the COVID-19 pandemic and provides recommendations for strengthening future program service policies. A qualitative approach is used through interviews with stakeholders and service users. Document review and observation was conducted to support the analysis. Purposive random sampling was used for selecting research locations. During a pandemic, complete basic immunization service at community-based health and primary health care were disrupted due to limited health workers and decreased public interest in immunization. Efforts to open immunization posts at the district level, sweeping with an appointment mechanism, and scheduling with the involvement of cadres have made a positive contribution to increasing immunization coverage by more than 1.6 times compared to the previous month for all types of immunization antigens. A fast and flexible response needs to be implemented in the implementation of health services, such as immunization, during a pandemic. It also needs support from various actors who need to be involved.
T-6610
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Asrina Novianti; Pembimbing: Adik Wibowo, Puput Oktamianti; Penguji: Anhari Achadi, Dwi Harti Nugraheni, Naniek Isnaini Lestari
Abstrak:
Belum adanya indikator kinerja dalam pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang berimplikasi terhadap target luaran yang dihasilkan menjadi tidak jelas. Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan pun belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ditemui adanya kendala untuk menjalankan pedoman tersebut secara menyuluruh. Belum adanya tim kehumasan dalam bentuk jabatan fungsional turut menjadikan peran kehumasan belum dapat berjalan sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang dan melihat efektifitasnya berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan evaluasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang telah berjalan. Namun, masih belum optimalnya sosialisasi Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan menghasilkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip kegiatan kehumasan. Selain itu pula perlu ada indikator yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan yang bertumpu pada prinsip kegiatan kehumasan di PMK nomor 81 tahun 2015, agar implementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan dapat berjalan lebih baik di Kabupaten Tangerang
The absence of performance indicators in the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has implications for the resulting outcome targets to be unclear. The General Guidelines for Public Relations in the Health Sector have not been well socialized so that there are still obstacles in carrying out these guidelines in a comprehensive manner. The absence of a public relations team in the form of a functional position has also contributed to the role of public relations that has not been able to run in accordance with the applicable rules. This study aims to analyze the implementation of public relations policy in the health sector in Tangerang Regency and see its effectiveness based on the theory of Edward III. The results of this study are expected to be input for developing appropriate policy strategies or evaluation actions. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques and document review. The results of the study indicate that the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has been running. However, the socialization of the General Guidelines for Public Relations in the Health Sector has not yet been optimal, resulting in a less in-depth understanding of the principles of public relations activities. Besides that, it is also necessary to have clear indicators in the implementation of public relations activities that are based on the principle of public relations activities in PMK number 81 of 2015, so that the implementation of public relations policies in the health sector can run better in Tangerang Regency.
Read More
The absence of performance indicators in the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has implications for the resulting outcome targets to be unclear. The General Guidelines for Public Relations in the Health Sector have not been well socialized so that there are still obstacles in carrying out these guidelines in a comprehensive manner. The absence of a public relations team in the form of a functional position has also contributed to the role of public relations that has not been able to run in accordance with the applicable rules. This study aims to analyze the implementation of public relations policy in the health sector in Tangerang Regency and see its effectiveness based on the theory of Edward III. The results of this study are expected to be input for developing appropriate policy strategies or evaluation actions. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques and document review. The results of the study indicate that the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has been running. However, the socialization of the General Guidelines for Public Relations in the Health Sector has not yet been optimal, resulting in a less in-depth understanding of the principles of public relations activities. Besides that, it is also necessary to have clear indicators in the implementation of public relations activities that are based on the principle of public relations activities in PMK number 81 of 2015, so that the implementation of public relations policies in the health sector can run better in Tangerang Regency.
T-5494
Depok : FKM UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ahmad Sidratul Muntaha; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Ascobat Gani, Kurnia Sari, ZamhirIslamie, Saefullah
Abstrak:
Prevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimana sebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018). Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2% pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015- 2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkan oleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting. Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stunting ke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khusus digunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh perangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan dan pemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembangan ketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkat desa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang berpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikan adanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintah desa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitian ini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting
Read More
T-5787
Depok : FKM UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Amalul Fadly Hasibuan; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Ratu Ayu Dewi Sartika, Mardiati Nadjib, Nuraijah Siregar, Rien Pramindari
Abstrak:
Seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) merupakan periode fundamental dalam kehidupan manusia karena pada masa ini anak berkembang dengan sangat pesat dan tidak bisa diulang lagi. Kekurangan nutrisi pada 1000 HPK dapat menyebabkan stunting. Stunting memiliki dampak pada mutu sumberdaya manusia. Di masa depan anak yang stunting akan kesusahan dalam belajar, kualitas kerja rendah dan rentan terhadap penyakiit tidak menular. Untuk mengatasi masalah stunting pemerintah Indonesia meluncurkan strategi nasional penurunan stunting terintegrasi. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah intervensi gizi spesifik. Intervensi ini dilakukan untuk mengatasi penyebab langsung stunting berupa kekurangan gizi dan masalah kesehatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pada implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik di Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 1975 dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Lokasi penelitian di Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian adalah pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan sudah ditemukan ada ada perbup dan indikator gizi sebagai dasar dan ukuran kebijakan. variabel kinerja implementasi kebijakan ditemukan prevalensi stunting masih diatas target indikator dan sebagian besar capaian kinerja gizi sudah tercapai. Variabel sumber daya masih terkendala dengan fasilitas yang masih kurang lengkap dan insentif khusus yang belum ada. Variabel karakteristik lembaga belum ada SOP khusus namun sudah ada SOP pelayan terkait intervensi gizi di puskesmas, fragmentasi yang baik namun SDM masih kurang. Variabel komunikasi, sosialisasi kebijakan sudah dilakukan dengan jelas dan konsisten disampaikan. Variabel disposisi pelaksana kebijakan sudah baik. Dan variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik cukup baik. Hal yang menghambat kebijakan adalah variabel sumberdaya; kinerja kebijakan; sumber daya manusia; dan lingkungan ekonomi sedangkan yang mendukung kebijakan ini adalah variabel disposisi pelaksana; komunikasi organisasi dan dukungan ekonomi, sosial dan politik.
Read More
T-6088
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Gita Chandra Irmawaty; Pembimbing: Adik Wibowo; Penguji: Atik Nurwahyuni, Ede Surya Darmawan, Yudhi Pramono, Imran Pambudi
Abstrak:
Latar Belakang: Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tanjung Priok merupakan perangkat Kementerian Kesehatan dalam menerapkan IHR (2005) dan UU No.6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan untuk mencegah Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) di pintu masuk Negara Indonesia. Kebijakan pembatasan perjalanan sebagai turunan Undang-undang Karantina Kesehatan dalam kondisi pandemi Covid-19 selama tahun 2020 dirasa kurang efektif karena banyak terjadi perubahan dalam waktu singkat. Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Pembatasan Perjalanan Tahun 2020 Dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 Di KKP Kelas I Tanjung Priok dilihat dari mudah atau tidaknya masalah teknis dikendalikan dalam implementasi, kemampuan kebijakan dalam menstrukturisasi proses implementasi, faktor lain di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat implementasi. Metode penelitian: menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada 10 informan dengan mengaplikasikan model analisis implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1980) Hasil: Dalam proses implementasi kebijakan pembatasan perjalanan tahun 2020 dalam upaya penanggulangan Covid-19 di KKP Kelas I Tanjung Priok diidentifikasi setidaknya ada 4 ( empat) kondisi teknis yang belum terpenuhi yaitu Ketersediaan SDM dan teknologi yang tepat, Kejelasan Tujuan dan manfaat kebijakan, Aturan pelaksaan di tingkat implementator dan kondisi Sosio-ekonomi teknologi. Kesimpulan: Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan Covid-19 di KKP Kelas I Tanjung Priok seperti sosialisasi kebijakan kepada sasaran, pemenuhan SDM, peningkatan kapasitas petugas, serta perbaikan arsip dokumen SOP.
Read More
T-6263
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Renta Yulfa Zaini; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Ascobat Gani, Dumilah Ayuningtyas, Upik Rukmini, Anita Dianawati
Abstrak:
Read More
Untuk mewujudkan seluruh program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya, Puskesmas melakukan kolaborasi dengan jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lain di wilayah kerjanya melalui integrasi pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP lain dalam pelaksanaan Program Prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP Lain di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Penelitian merupakan analisis kebijakan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang dikombinasikan dengan kerangka kerja dari WHO dan segitiga analisis kebijakan dari Walt & Gilson untuk memetakan variabel-variabelnya. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen yang dilaksanakan pada bulan April – Mei 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sudah mulai berjalan akan tetapi belum semua kebijakan terlaksana. Sikap pelaksana sudah baik tetapi belum didukung pemahaman kebijakan yang utuh. Dukungan sumber daya belum optimal dalam hal anggaran dan pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan. Komunikasi belum efektif dalam kejelasan kebijakan. Struktur birokrasi di tingkat FKTP masih kurang, pemahaman pedoman kurang sehingga peran dan pembagian wewenang di FKTP belum berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal, serta keterlibatan swasta perlu didorong dalam integrasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya-upaya peningkatan efektivitas implementasi memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan komunikasi, penatalaksanaan sumber daya, serta monitoring dan evaluasi
To implement all priority programs for which they are responsible, Puskesmas collaborates with other First Level Health Facility networks in their working areas through health service integration. The Ministry of Health has issued Guidelines for the Implementation of Health Service Integration at Puskesmas with other primary health care facilities in the implementation of Priority Programs. This study aims to analyze the implementation of the Health Service Integration policy at Puskesmas with other FKTPs in Kendal District, Central Java. The research is a policy analysis using a qualitative approach with a research design using the Edward III policy implementation model combined with the WHO framework and the policy analysis triangle from Walt & Gilson to map the variables. Data collection was carried out through in-depth interviews and document reviews conducted in April - May 2024. The results showed that the policy has started to run but not all policies have been implemented. The attitude of the implementers is good but has not been supported by a complete understanding of the policy. Resource support has not been optimal in terms of budget and utilization of digital technology in reporting. Communication has not been effective in policy clarity. Bureaucratic structure at the FKTP level is still lacking, and understanding of the guidelines is lacking so the role and division of authority at FKTP has not gone well. Monitoring and evaluation have not run optimally, and the involvement of the private sector needs to be encouraged in the integration of health services. Therefore, efforts to improve implementation effectiveness require strengthening policies, improving communication, managing resources, as well as monitoring and evaluation.
T-6972
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉