Ditemukan 37270 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Amany Mufidah Hayati; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Muhammad Ridha Akbar
Abstrak:
Read More
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia selalu mengalami defisit dari tahun ke ta-hun. Tingginya angka defisit yang dialami salah satunya disebabkan oleh rendahnya ting-kat kepatuhan pembayaran iuran, terlebih pada masyarakat pekerja Informal, yang terma-suk ke dalam PBPU/BP yang tidak termasuk PBI namun tidak sedikit yang menunggak dalam membayar iuran. Dimana ini merupakan tantangan yang dihadapi negara berkem-bang seperti Indonesia dengan tingginya jumlah penduduk yang tidak termasuk ke dalam kelompok miskin dan bekerja di sektor perekonomian informal. Acap kali PBPU/PB tidak ingin mendaftar dan tidak ingin membayar iuran JKN sedangkan manfaat yang diterima sangat bagus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memen-garuhi Willingness to Pay (WTP) iuran JKN pada pekerja informal di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah literature review, yang berfokus pada sebuah topik yang menjadi minat dalam sebuah penulisan ini yakni WTP iuran JKN masyarakat Indo-nesia pada pekerja sektor Informal dengan pencarian sumber informasi dilakukan menggunakan database online yang dapat diakses secara bebas maupun berlangganan, yaitu Remote.lib.ui, Proquest, dan Google Scholar. Penelitian ini membahas mengenai faktor yang memengaruhi kemauan membayar pada pekerja informal untuk iuran JKN, antara lain mengenai gambaran WTP di Indonesia, faktor rata-rata pendapatan yang diterima, faktor sosial demografi, tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan juga pemanfaatan akan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor WTP iuran JKN pada masyarakat informal di Indonesia beragam, yakni dari karakteristik daerah dari distrik fiskal terendah hingga tertinggi dimana daerah dengan pa-jak yang rendah merupakan hambatan terhadap tingkat WTP iuran JKN, lalu rerata pema-sukan yang diterima dimana upah lebih besar dari Rp 3,5 juta per bulan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi, sosial demografi dengan variabel jenis kelamin perempuan mem-iliki tingkat WTP yang lebih tinggi daripada lelaki, pendapatan perkapita dan konsumsri rumah tangga yang diterima setiap daerah, hubungan dari peran kader dan variabel kondisi kesehatan di masyarakat, faktor akses yang sulit merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan WTP, pun dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dimana masyarakat yang pernah memanfaatkan dan menggunakan fasilitas seperti rawat jalan dan rawat inap mem-iliki hubungan untuk meningkatkan tingkat WTP iuran JKN pada pekerja informal.
Indonesia's National Health Insurance (JKN) always experiences a deficit from year to year. One of the reasons for the high deficit rate is the low level of compliance with pay-ment of contributions, especially among informal workers, who are included in PBPU/BP which are not included in PBI but are not a few in arrears in paying contributions. Where this is a challenge faced by developing countries like Indonesia with a high number of people who are not included in the poor group and work in the informal economy sector. Often PBPU/PB don't want to enroll and having a low rate of Willingness to Pay (WTP) moreover don’t want to pay anymore the JKN contributions even though the benefits they will receive are very good. The purpose of this study was to determine the factors that in-fluence the WTP of JKN contributions for informal workers in Indonesia. The research used is a literature review, which focuses on a topic that is of interest in this paper, WTP of the Indonesian people's JKN contributions to Informal sector workers by finding for sources of information using an online database that can be accessed freely or subscribed to, namely Remote.lib.ui, ProQuest, and Google Scholar. This study discusses the factors that influence the willingness to pay informal workers for JKN contributions, including the description of the unqualified in Indonesia, the average income received, social demo-graphic factors, education level, access to health services and utilization of health service facilities. The results of the study shows that the WTP factors for JKN contributions in the informal community in Indonesia vary, namely from the characteristics of the regions from the lowest to the highest fiscal districts where regions with low taxes are an obstacle to the WTP level of JKN contributions, then the average income received where wages more than IDR 3.5 million per month has a higher WTP rate, socio-demographic variables with female gender have a higher WTP rate than men, per capita income and household consumption received by each region, the relationship between the role of cadres and vari-ables health conditions in the community, the factor of difficult access to healthcare is one of the obstacles in increasing WTP, even in the use of health facilities where people who have used and used facilities such as outpatient and inpatient care have a relationship to increasing the WTP rate of JKN contributions to informal workers.
S-11200
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Emmy Kezia; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Jaslis Ilyas, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Penelitian ini mengkaji Willingness to Pay (WTP) iuran asuransi kesehatan sosial di kalangan pekerja informal. Meskipun WTP merefleksikan kesediaan membayar, realitas pendapatan fluktuatif dan kendala operasional di sektor informal menjadi tantangan signifikan bagi kepatuhan iuran, berbeda dengan sistem formal yang terjamin melalui pemotongan gaji. Tujuan penelitian ini adalah menyintesis faktor-faktor dominan yang memengaruhi WTP pekerja informal berdasarkan tinjauan pustaka yang komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor sosioekonomi, literasi asuransi, persepsi manfaat, dan kepercayaan, serta kualitas dan aksesibilitas layanan secara kolektif memengaruhi WTP. Temuan ini menggarisbawahi bahwa WTP pekerja informal cenderung di bawah tarif iuran JKN yang berlaku, dipicu oleh ketidaksesuaian premi dengan kemampuan membayar. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang determinan WTP pekerja informal, sebagai dasar perumusan kebijakan premi yang lebih adaptif dan strategi peningkatan kepatuhan yang efektif untuk mencapai UHC.
This research examines the Willingness to Pay (WTP) for social health insurance premiums among informal sector workers. Although WTP reflects the willingness to pay, the reality of fluctuating incomes and operational constraints in the informal sector poses a significant challenge to premium compliance, unlike the formal system which is guaranteed through salary deductions. The objective of this study is to synthesize the dominant factors influencing WTP among informal sector workers based on a comprehensive literature review. The analysis results indicate that socioeconomic factors, insurance literacy, perception of benefits, and trust, as well as service quality and accessibility, collectively influence WTP. These findings highlight that informal workers' WTP tends to be below the prevailing JKN premium rates, triggered by a mismatch between premiums and their ability to pay. This study contributes to a better understanding of the determinants of WTP among informal sector workers, serving as a basis for formulating more adaptive premium policies and effective compliance improvement strategies to achieve UHC.
S-11991
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Martha Jessica; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Kurnia Sari, Eddy Sulistijanto
Abstrak:
Tujuan studi ini untuk membandingkan determinan WTP terhadap iuran asuransi kesehatan nasional dan memperoleh pelajaran pelaksanaan asuransi kesehatan nasional di beberapa negara dalam meningkatkan keinginan membayar peserta informal. penelitian ini menggunakan metode literature review.
Read More
S-10571
Depok : FKM UI, 2020
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rasti Oktora; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Budi Hidayat, Kurnia Sari, Ismiwanto Cahyono
Abstrak:
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu bentuk perlindungansosial dibidang kesehatan. Sektor informal atau pekerja bukan penerima upahmemiliki persentase paling rendah dibandingkan dengan peserta lainnya. Tujuanpenelitian ini mengetahui determinan willingness to pay iuran jaminan kesehatanpada pengemudi ojek pangkalan di Kota Depok. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan design potong lintang. Metode pemilihan ojekpangkalan dilakukan dengan sistem random sampling, sedangkan pemilihanresponden dilakukan secara accidental. Hasil penelitian diperoleh, umur,pendapatan keluarga, dan pengetahuan mempengaruhi kesediaan membayar iuran.Rerata kesediaan membayar iuran pada kelas III sebesar Rp. 19.364,-, kelas II Rp.27.439,- dan kelas I Rp 37.159,-Kata Kunci : WTP, sektor informal, JKN, ojek pangkalan.
Read More
T-4601
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andriya Syaputri; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Jaslis Ilyas, Akhmad Fauzan Zen
Abstrak:
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif serta didukung informasi kualitatif dari narasumber pada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa badan usaha yang tidak patuh membayar iuran ada sebesar 44,9%. Sementara itu, didapatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara riwayat kesehatan dalam jaminan kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha.
ABSTRACT This study aims to discover the factors associated with firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Contribution Payment in Central Jakarta Main Branch Office of BPJS Kesehatan in 2014. This study uses cross-sectional study design with quantitative study and supported by qualitative information from informants. Based on the result of the study, it is known that there are 44,9% firms that do not comply contribution payment. Beside that, there is significant difference between membership history in health insurance with the firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) contribution payment.
Read More
S-8624
Depok : FKM-UI, 2015
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ekky Millening Tyas; Pembimbing: Kurnia Sari: Penguji: Puput Oktamianti, Ari Purwohandoyo
Abstrak:
Read More
Diperkirakan 45 juta prosedur operasi dibutuhkan setiap tahunnya di seluruh dunia, namun kurang dari 25% pasien kanker memiliki akses operasi yang aman, terjangkau, dan tepat waktu. Lambatnya penanganan akan menurunkan kualitas hidup dan ketahanan hidup pasien kanker. Penelitian ini mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi waktu tunggu di berbagai negara menggunakan metode scoping review pada empat online database yaitu Semantic Scholar, PubMed, Science Direct, dan Google Scholar dengan hasil studi terinklusi adalah 12 studi. Studi terinklusi berasal dari Negara Indonesia, Kolumbia, Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Swedia, dan Italia dengan metode penelitian kuantitatif atau mix-methods (kuantitatif dan kualitatif) yang terpublikasi di tahun 2019 sampai tahun 2022. Secara keseluruhan, waktu tunggu rata- rata pelayanan operasi pada pasien kanker di beberapa negara adalah sekitar 25 hari sampai 70 hari, dan pada kondisi khusus seperti pandemi COVID-19 waktu tunggu cenderung mengalami kenaikan sampai dengan sembilan bulan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tunggu dan dipetakan dalam 6 kategori, yaitu sosiodemografi, kondisi pasien, riwayat pengobatan, sumberdaya dan fasilitas pelayanan kesehatan, periode pelayanan, dan jenis jaminan kesehatan. Sebagian besar studi menunjukkan waktu tunggu yang lebih lama, sehingga dibutuhkan peran serta pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kanker dengan memerhatikan waktu waktu tunggu yang sesuai pada pasien kanker.
An estimated 45 million surgical procedures are needed annually worldwide, yet less than 25% of cancer patients have access to safe, affordable and timely surgeries. Slow treatment will reduce the quality of life and survival of cancer patients. This study identified factors that affect waiting times in various countries using the scoping review method on four online databases, namely Semantic Scholar, PubMed, Science Direct, and Google Scholar with the results of the study included 12 studies. The most inclusive studies came from Indonesia, Colombia, Canada, the United States, Germany, Sweden, and Italy with quantitative research methods (quantitative and qualitative) published from 2019 to 2022. Overall, the average waiting time for surgical services for cancer patients in some countries is around 25 days to 70 days, and in special conditions such as the COVID-19 pandemic, waiting times tend to increase by up to nine months. There are several factors that affect waiting time and are mapped into 6 categories, namely sociodemography, patient condition, medical history, health service resources and facilities, service period, and type of health insurance. Most of the studies show longer wait times, so it takes the participation of the government, health care facilities, and the public to improve the quality of cancer services by paying attention to the appropriate waiting time for cancer patients.
S-11192
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hanifditya Naufal Hidayat; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Pujiyanto, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan setiap tahunnya tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan pekerja bukan penerima upah dalam membayar iuran. Terjadi peningkatan PBPU yang tidak aktif pada tahun 2023 sebesar 32,58 juta jiwa (25%) yang menyebabkan defisit anggaran. Metode: Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan literature review. Tujuan: Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan pekerja bukan penerima upah dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Hasil: Didapatkan 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk disertakan dalam penelitian ini. Definsi kepatuhan adalah perilaku peserta yang secara konsisten membayar iuran tepat waktu, yaitu pada tanggal 1-10 setiap bulannya. Persentase kepatuhan PBPU dalam membayar iuran BPJS Kesehatan berkisar antara 29,5%-84,7% dengan rata-rata sebesar 67,72%. Pengetahuan yang tinggi mengenai manfaat asuransi kesehatan terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran, sesuai dengan teori Lawrence Green dan John Nyman. Pendapatan yang lebih tinggi juga meningkatkan kepatuhan. Persepsi positif terhadap layanan dan manfaat BPJS Kesehatan mendorong pembayaran rutin. Usia kepala keluarga yang lebih tua, tarif iuran yang terjangkau, jarak tempuh yang lebih dekat ke tempat pembayaran, dan motivasi yang tinggi juga berkontribusi pada kepatuhan pembayaran iuran. Rekomendasi: BPJS Kesehatan perlu melakukan upaya sosialisasi dan edukasi menyesuaikan karakteristik wilayah dan kerjasama dengan stakeholders, melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui transformasi mutu layanan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai kanal layanan serta memberikan edukasi untuk menyediakan sarana layanan pengaduan.
Background: The increase in the number of BPJS Health participants each year is not in line with the level in compliance of independent participants to pay contributions. There was an increase of inactive independent participants in 2023 by 32.58 million people (25%) which caused a budget deficit. Methods: The writing method in this study is using literature review. Objective: To identify factors related to compliance of independent participants to pay BPJS Health contributions. Results: There were 8 articles that fulfilled the inclusion criteria to be included in this study. The definition of compliance is the behavior of participants who consistently pay contributions on time, namely on the 1st-10th of each month. The percentage of PBPU compliance in paying BPJS Health contributions ranged from 29.5%-84.7% with an average of 67.72%. High knowledge of health insurance benefits is proven to increase awareness and payment compliance, in accordance with Lawrence Green and John Nyman's theory. Higher income also increases compliance. Positive perceptions of BPJS Kesehatan services and benefits encourage regular payments. Older age of the head household, affordable contribution rates, closer distance to the payment center, and high motivation also contribute to the compliance of contribution payment. Recommendation: BPJS Kesehatan needs to make socialization and education efforts according to regional characteristics and cooperation with stakeholders, make continuous improvements through service quality transformation, and cooperate with various service channels and educate them to provide complaint service facilities.
S-11701
Depok : FKM UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nuim Mubaraq; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Mardiati Nadjib, Vetty Yulianty Permanasari, Mohammad Edison, Revaldi R.
T-3979
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Berliana Lailatul Akhsya; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Pujiyanto, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Read More
Sistem pembiayaan kesehatan memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu jaminan kesehatan nasional. Indonesia, Thailand, dan Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola fungsi pembiayaan kesehatan dalam konteks jaminan kesehatan nasional mereka. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis perbandingan fungsi pembiayaan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional di Indonesia, Thailand, dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menggunakan data sekunder dari artikel jurnal akademik (PubMed dan ScienceDirect) dan laporan sistem kesehatan negara termasuk website kementerian kesehatan dan website jaminan kesehatan nasional. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat beberapa perbedaan dalam konteks pengumpulan dana, penyatuan dana, dan pembelian pada jaminan kesehatan nasional di ketiga negara tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia mengandalkan skema pembiayaan berbasis iuran sosial, sementara Thailand mengandalkan tiga skema asuransi kesehatannya: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). Di sisi lain, Singapura menggunakan pendekatan 3M (Medisave, Medishield, Medifund) yang melibatkan kontribusi perorangan dan pemerintah.
Health financing system plays a central role in the success of national health insurance. Indonesia, Thailand and Singapore have different approaches in managing the health financing function in the context of their national health insurance. The aim of this research is to determine a comparative analysis of the function of health financing in national health insurance in Indonesia, Thailand and Singapore. This research uses a literature review method that uses secondary data from academic journal articles (PubMed and ScienceDirect) and state health system reports including the ministry of health website and the national health insurance website. The research results obtained are that there are several differences in the context of collecting funds, pooling funds, and purchasing national health insurance in the three countries. The Social Security Administering Body (BPJS) for Health in Indonesia relies on a social contribution-based financing scheme, while Thailand relies on three health insurance schemes: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). On the other hand, Singapore uses the 3M approach (Medisave, Medishield, Medifund) which involves individual and government contributions.
S-11533
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Entin Awalurrokhmah; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Kurnia Sari, Dedy Revelino Siregar
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Pada Tahun 2019, penyakit jantung menduduki biaya katastropik pertama yaitu 49% pembiayaan kesehatan katastropik dengan 13 juta kasus penyakit jantung yang klaim biayanya mencapai Rp. 10,2 Triliun. Tujuan: Mengetahui biaya dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit jantung iskemik di FKRTL dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit jantung iskemik berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2019. Hasil: BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 2.881.282.021.336 (2,8 Triliun) untuk membayar klaim 324.964 peserta JKN dengan penyakit jantung iskemik pada Tahun 2019. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya jantung iskemik peserta JKN Tahun 2019 yaitu Usia, Jenis kelamin, Segmen kepesertaan, Kelas perawatan, Wilayah Kepesertaan, Tingkat keparahan kasus, Kunjungan FKTP, Kunjungan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL), Kunjungan rawat inap tingkat lanjut (RITL), Jenis fasilitas tingkat pertama, Tipe fasilitas tingkat lanjut, Status kepemilikan fasilitas kesehatan, dan Wilayah FKRTL. Kesimpulan: Tingkat keparahan merupakan predictor yang dominan dalam biaya penyakit jantung iskemik.
Background: In 2019, heart disease occupies the first catastrophic cost, namely 49% of catastrophic health financing with 13 million cases of heart disease whose claim costs reach Rp. 10,2 Trillion. Objective: To find out the costs and factors associated with ischemic heart disease in FKRTL in one year. Methods: Cross-sectional study design with univariate, bivariate, and multivariate analysis. The research sample is JKN participants with ischemic heart disease based on the 2019 BPJS Health sample data. Results: BPJS Health spends a budget of Rp. 2,881,282,021,336 (2,8 Trillion) to pay claims for 324,964 JKN participants with ischemic heart disease in 2019. Factors related to ischemic heart costs for JKN participants in 2019 are age, gender, membership segment, treatment class, Participation Area, Case severity, Primary health care visits, Advanced outpatient visits, Advanced inpatient visits, Types of first level facilities, Types of advanced facilities, Health facility ownership status, and FKRTL Regions. Conclusion: Severity is the dominant predictor of ischemic heart disease cost.
S-11368
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉