Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Jenis Koleksi

Ditemukan 41731 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Penerapan Pembayaran Copayment pada Sistem Asuransi Kesehatan di Berbagai Negara dan Dampaknya: Literature Review

Eko Aprizon Nanda; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Pujiyanto, Amila Megraini

Abstrak:

Cost-sharing merupakan metode pengendalian biaya pada sistem asuransi kesehatan yang mana pasien dan perusahaan asuransi kesehatan sama-sama membayar sebagian dari biaya medis pasien sepanjang tahun. Cost-sharing memiliki beberapa model yang sering digunakan pada sistem asuransi kesehatan seperti deductible, copayment, coinsurance dan out-of-pocket maximum. Dalam pelaksanaannya cost-sharing tidak hanya memberikan dampak positif dalam pengendalian biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh asuransi kesehatan namun juga memberikan dampak negatif kepada peserta asuransi kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan pembayaran cost-sharing pada sistem asuransi kesehatan di berbagai negara dan dampaknya baik positif maupun negatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah literature review. Pencarian studi menggunakan online database yaitu EBSCOhost, ProQuest, PubMed, dan ScienceDirect. Hasil Pencarian awal ditemuka 1.803 studi, menggunakan prinsip PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta Analyses) studi diseleksi sesuai dengan kriteria inklusi sehingga ditemukan 8 studi yang sesuai dengan topik penelitian dan berasal dari berbagai negara berbeda. Hasil penelitian meunjukkan penerapan pembayaran cost-sharing pada sistem asuransi kesehatan telah dilakukan di berbagai negara dengan kebijakan yang berbeda-beda. Perbedaan kebijakan cost-sharing yang diterapkan memberikan dampak positif dalam pengendalian utilisasi pelayanan kesehatan dan sebagai upaya membantu proteksi finansial pasien dengan penyakit tertentu yang membutuhkan perawatan bahkan obat-obatan yang mahal. Selain itu kebijakan cost-sharing juga memberikan dampak negatif yaitu dapat menghanbat akses ke perawatan emergency, hambatan akses layanan kesehatan bagi lansia yang tergolong rentan terkena penyakit serta desinsensitif (penghalang) kepatuhan dan persistensi (berkelanjutan) pasien minum obat.

Cost-sharing is a cost control method in the health insurance system in which patients and health insurance companies both pay a portion of the patient's medical expenses throughout the year. Cost-sharing has several models that are often used in health insurance systems such as deductibles, copayments, coinsurance and out-of-pocket maximums. In practice, cost-sharing not only has a positive impact on controlling health costs incurred by health insurance but also has a negative impact on health insurance participants. This research was conducted with the aim of knowing the implementation of cost-sharing payments in the health insurance system in various countries and its positive and negative impacts. The method used in this research is literature review. Study searches used online databases, namely EBSCOhost, ProQuest, PubMed, and ScienceDirect. Results The initial search found 1,803 studies, using the PRISMA principle (Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta Analyzes) studies were selected according to inclusion criteria so that 8 studies were found that matched the research topic and came from different countries. The results of the study show that the implementation of cost-sharing payments in the health insurance system has been carried out in various countries with different policies. The different cost-sharing policies implemented have had a positive impact on controlling the utilization of health services and as an effort to help financially protect patients with certain diseases that require treatment, even expensive medicines. In addition, the cost-sharing policy also has a negative impact, namely it can hinder access to emergency care, hinder access to health services for the elderly who are classified as susceptible to disease and be deinsensitive (barrier) to adherence and persistence (sustainability) of patients taking medication.

S-11208

Depok : FKM-UI, 2023

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Skema Pengendalian Biaya Pada Sistem Asuransi Kesehatan Nasional Serta Implikasinya di Berbagai Negara dengan Kategori Middle Income: Scoping Review

Ajeng Kusumawardani; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Kurnia Sari, Amila Megraini

Abstrak:

Pengendalian biaya merupakan salah satu strategi untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan supaya tidak terjadinya over budget dan untuk memastikan keberlangsungan program asuransi kesehatan nasional. Keberadaan program Jaminan Kesehatan juga membawa dampak positif bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa adanya kesulitan finansial. Program asuransi kesehatan nasional sebagai bentuk dari jaminan kesehatan juga diharuskan dapat mencakup seluruh populasi, peningkatan penggunaan layanan kesehatan yang berlebih oleh masyarakat juga dapat membawa efek negatif yaitu biaya kesehatan yang semakin meningkat jika tidak dikendalikan akan menimbulkan inflasi pada sektor kesehatan serta akan berdampak pada kualitas layanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat. Untuk itu pentingnya mengetahui lebih jauh dan menerapkan skema pengendalian biaya pada program asuransi kesehatan nasional karena dalam strategi skema pengendalian biaya, tidak hanya biaya kesehatan yang dikendalikan tetapi juga pada kualitas layanan kesehatan. Metode yang digunakan adalah literature review menggunakan online database Pubmed, Scopus, ProQuest, dan EBSCOHost yang menghasilkan 4 jurnal terinklusi yang diterbitkan sepuluh tahun terakhir (2013-2023) yang dipilih berdasarkan kategori negara middle income. Hasil dari 4 jurnal yang terinklusi menjelaskan mengenai penerapan skema pengendalian biaya dan dampaknya yaitu dengan diterapkannya skema pengendalian biaya dengan metode kapitasi, cost sharing, dan metode campuran dapat berdampak pada penurunan utilisasi rawat jalan dan rawat inap, penurunan biaya klaim dan Out Of Pocket, penurunan kemiskinan dan kualitas layanan kesehatan.

Cost control is one of the strategies to control the cost of health services so as not to overbudget and to ensure the sustainability of the national health insurance program. The existence of the Health Insurance program also has a positive impact on the community to be able to access health services without financial difficulties. The national health insurance program as a form of health insurance is also required to cover the entire population, increasing the use of excessive health services by the community can also have a negative effect, namely increasing health costs if not controlled will cause inflation in the health sector and will have an impact on the quality of health services and the quality of public health. For this reason, it is important to know more and apply the cost control scheme to the national health insurance program because in the cost control scheme strategy, not only health costs are controlled but also on the quality of health services. The method used is literature review using online databases Pubmed, Scopus, ProQuest, and EBSCOHost which produces 4 inclusive journals published in the last ten years (2013-2023) selected based on the middle income country category. The results of the 4 included journals explain the application of cost control schemes and their impacts, namely the implementation of cost control schemes with capitation methods, cost sharing, and mixed methods can have an impact on reducing outpatient and inpatient utilization, decreasing claim costs and Out Of Pocket, reducing poverty and health service quality.

S-11510

Depok : FKM-UI, 2024

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Kemauan Membayar (Willingness to Pay) Iuran Asuransi Kesehatan Sosial pada Pekerja Informal di Berbagai Negara: Literature Review

Emmy Kezia; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Jaslis Ilyas, Amila Megraini

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji Willingness to Pay (WTP) iuran asuransi kesehatan sosial di kalangan pekerja informal. Meskipun WTP merefleksikan kesediaan membayar, realitas pendapatan fluktuatif dan kendala operasional di sektor informal menjadi tantangan signifikan bagi kepatuhan iuran, berbeda dengan sistem formal yang terjamin melalui pemotongan gaji. Tujuan penelitian ini adalah menyintesis faktor-faktor dominan yang memengaruhi WTP pekerja informal berdasarkan tinjauan pustaka yang komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor sosioekonomi, literasi asuransi, persepsi manfaat, dan kepercayaan, serta kualitas dan aksesibilitas layanan secara kolektif memengaruhi WTP. Temuan ini menggarisbawahi bahwa WTP pekerja informal cenderung di bawah tarif iuran JKN yang berlaku, dipicu oleh ketidaksesuaian premi dengan kemampuan membayar. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang determinan WTP pekerja informal, sebagai dasar perumusan kebijakan premi yang lebih adaptif dan strategi peningkatan kepatuhan yang efektif untuk mencapai UHC.

This research examines the Willingness to Pay (WTP) for social health insurance premiums among informal sector workers. Although WTP reflects the willingness to pay, the reality of fluctuating incomes and operational constraints in the informal sector poses a significant challenge to premium compliance, unlike the formal system which is guaranteed through salary deductions. The objective of this study is to synthesize the dominant factors influencing WTP among informal sector workers based on a comprehensive literature review. The analysis results indicate that socioeconomic factors, insurance literacy, perception of benefits, and trust, as well as service quality and accessibility, collectively influence WTP. These findings highlight that informal workers' WTP tends to be below the prevailing JKN premium rates, triggered by a mismatch between premiums and their ability to pay. This study contributes to a better understanding of the determinants of WTP among informal sector workers, serving as a basis for formulating more adaptive premium policies and effective compliance improvement strategies to achieve UHC.

S-11991

Depok : FKM-UI, 2025

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Pelaksanaan Coordination Of Benefit Antara Asuransi Kesehatan Sosial Dengan Asuransi Kesehatan Komersial di Beberapa Negara : Literature Review

Aisya Safira Nisa; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Budi Hidayat, Chandra Istanti Prasetyo

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik coordination of benefit yang terjadi dienam negara, yaitu Prancis, Swedia, Belanda, Turki, China, dan Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review dengan sumber data pada penelitian ini berasal dari website, buku, grey literature dari Library Universitas Indonesia, dan database online melalui Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. Pengkajian penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan metode PRISMA

S-10860

Depok : FKMUI, 2022

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Gambaran Pelaksanaan Provider Payment Asuransi Kesehatan Sosial Dalam Pengendalian Penyakit Hipertensi Di Beberapa Negara: Literature Review

Dessya Suci Ramadhanti; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Kurnia Sari, Laksmi Damaryanti

Abstrak:

Asuransi kesehatan sosial merupakan mekanisme pendanaan pelayanan kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, dan memberikan manfaat pengendalian penyakit. Penyakit tidak menular merupakan salah satu penyakit mematikan yang terkadang tidak menunjukan gejala seperti, penyakit hipertensi yang dapat menyebabkan penyakit komplikasi lainnya. Pengendalian penyakit hipertensi yang dilakukan oleh asuransi kesehatan sosial berbeda-beda di setiap negara. Hal ini, berhubungan dengan bagaimana sistem pembayaran provider yang dilakukan di tiap negara tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan pembayaran provider asuransi kesehatan sosial dalam pengendalian penyakit hipertensi di beberapa negara dengan metode telaah literatur pada enam online database yaitu, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, dan Springer Link. Terdapat 10 studi terinklusi yang berasal dari Negara Ghana, Nigeria, Kenya, dan Cina. Hasil penelitian menunjukan bahwa peserta dalam skema asuransi kesehatan sosial yang menderita penyakit hipertensi memiliki tingkat prevalensi, kesadaran, dan pengendalian hipertensi yang lebih baik dibandingkan dengan mereka diluar skema asuransi kesehatan. Sistem pembayaran provider yang berlaku di Ghana menggunakan metode Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG), Nigeria menggunakan metode kapitasi dan fee-for-service (FFS), Kenya menggunakan metode kapitasi, dan fee-for-service (FFS), dan Cina menggunakan metode kapitasi, dan anggaran global. Secara keseluruhan pembayaran provider pada keempat negara masih memiliki kendala yang terjadi, dan menunjukan tingkat pengendalian hipertensi yang rendah. sehingga, masih diperlukannya evaluasi akan sistem pembayaran provider yang berlaku, dan peningkatan pengendalian penyakit hipertensi oleh asuransi kesehatan sosial di keempat negara.

Social health insurance is a funding mechanism for health services that is used to improve the quality of health, and provide disease control benefits. Non-communicable diseases are one of the deadly diseases that sometimes do not show symptoms such as hypertension which can cause complications. Control of hypertension carried out by social health insurance varies in each country. This is related to how the provider payment system is carried out in each of these countries. This study identified the implementation of social health insurance provider payments in the control of hypertension in several countries by the literature review method on six online databases namely, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, and Springer Link. There were 10 included studies from Ghana, Nigeria, Kenya and China. The results showed that participants in the social health insurance scheme who have hypertension have a better level of prevalence, awareness and control of hypertension compared to those outside the health insurance scheme. The provider payment system in Ghana uses the Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG) method, Nigeria uses the capitation and fee-for-service (FFS) methods, Kenya uses the capitation, and fee-for-service (FFS) methods , and China uses the capitation method, and the global budget. In conclusion, provider payments in the four countries still have problems, and show a low level of hypertension control. Thus, there is still a need for evaluation of the existing provider payment system, and improvement of hypertension control by social health insurance in the four countries.

S-11462

Depok : FKM-UI, 2023

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Catastrophic Health Expenditure (CHE) pada Rumah Tangga di Negara Bepenghasilan Rendah dan Menengah: Literature Review

Khairunnisa Safina Rahma; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Pujiyanto

Abstrak:

Tesis ini membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kejadian catastrophic health expenditure (CHE) pada rumah tangga di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Penelitian ini adalah penelitian yang melibatkan studi dari negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan metode literature review. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat prevalensi kejadian CHE dan faktor-faktor yang meningkatkan risiko CHE pada rumah tangga. Hasil dari literature review ini menunjukkan prevalensi CHE tertinggi diantara negara berpengasilan menengah yaitu pada Negara Myanmar dengan 22,7% dari total populasi. Sementara pada negara berpengasilan rendah, prevalensi CHE tidak jauh berbeda dengan negara berpenghasilan menengah. Kejadian CHE pada rumah tangga dilatar belakangi oleh faktor-faktor seperti faktor sosio-demografi, faktor penykit dan perawatan, aksesibilitas ke pelayanan kesehatan, dan wilayah tempat tinggal rumah tangga. Peran asuransi kesehatan berpengaruh untuk mengurangi risiko rumah tangga mengalami CHE, dan prevalensi CHE di suatu negara.

This thesis discusses the factors that influence the occurrence of catastrophic health expenditure (CHE) among households in low and middle income countries. This research is a study involving studies from low and middle income countries with a literature review. method. This study aims to identify the prevalence of CHE events and the factors that increase the risk of CHE in households. The results of this literature review show that the highest prevalence of CHE among middle-income countries is in Myanmar with 22.7% of the total population. Meanwhile, in low-income countries, the prevalence of CHE is not much different from countries with middle-income. The occurrence of CHE in households is motivated by factors such as socio-demographic factors, disease and treatment factors, accessibility to health services, and the area where the household resides. The role of health insurance has an effect on reducing the risk of households experiencing.

S-11223

Depok : FKM-UI, 2023

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Waktu Tunggu Pelayanan Operasi pada Pasien Kanker di Beberapa Negara: Scoping Review

Ekky Millening Tyas; Pembimbing: Kurnia Sari: Penguji: Puput Oktamianti, Ari Purwohandoyo

Abstrak:

Diperkirakan 45 juta prosedur operasi dibutuhkan setiap tahunnya di seluruh dunia, namun kurang dari 25% pasien kanker memiliki akses operasi yang aman, terjangkau, dan tepat waktu. Lambatnya penanganan akan menurunkan kualitas hidup dan ketahanan hidup pasien kanker. Penelitian ini mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi waktu tunggu di berbagai negara menggunakan metode scoping review pada empat online database yaitu Semantic Scholar, PubMed, Science Direct, dan Google Scholar dengan hasil studi terinklusi adalah 12 studi. Studi terinklusi berasal dari Negara Indonesia, Kolumbia, Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Swedia, dan Italia dengan metode penelitian kuantitatif atau mix-methods (kuantitatif dan kualitatif) yang terpublikasi di tahun 2019 sampai tahun 2022. Secara keseluruhan, waktu tunggu rata- rata pelayanan operasi pada pasien kanker di beberapa negara adalah sekitar 25 hari sampai 70 hari, dan pada kondisi khusus seperti pandemi COVID-19 waktu tunggu cenderung mengalami kenaikan sampai dengan sembilan bulan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tunggu dan dipetakan dalam 6 kategori, yaitu sosiodemografi, kondisi pasien, riwayat pengobatan, sumberdaya dan fasilitas pelayanan kesehatan, periode pelayanan, dan jenis jaminan kesehatan. Sebagian besar studi menunjukkan waktu tunggu yang lebih lama, sehingga dibutuhkan peran serta pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kanker dengan memerhatikan waktu waktu tunggu yang sesuai pada pasien kanker.

An estimated 45 million surgical procedures are needed annually worldwide, yet less than 25% of cancer patients have access to safe, affordable and timely surgeries. Slow treatment will reduce the quality of life and survival of cancer patients. This study identified factors that affect waiting times in various countries using the scoping review method on four online databases, namely Semantic Scholar, PubMed, Science Direct, and Google Scholar with the results of the study included 12 studies. The most inclusive studies came from Indonesia, Colombia, Canada, the United States, Germany, Sweden, and Italy with quantitative research methods (quantitative and qualitative) published from 2019 to 2022. Overall, the average waiting time for surgical services for cancer patients in some countries is around 25 days to 70 days, and in special conditions such as the COVID-19 pandemic, waiting times tend to increase by up to nine months. There are several factors that affect waiting time and are mapped into 6 categories, namely sociodemography, patient condition, medical history, health service resources and facilities, service period, and type of health insurance. Most of the studies show longer wait times, so it takes the participation of the government, health care facilities, and the public to improve the quality of cancer services by paying attention to the appropriate waiting time for cancer patients.

S-11192

Depok : FKM-UI, 2023

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Scoping Review: Gambaran Koordinasi Manfaat pada Asuransi Medicare di Amerika Serikat

Achmad Salman Alfarisi; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Atik Nurwahyuji, Amila Megraini

Abstrak:

Kepesertaan asuransi pada lebih dari satu badan asuransi , menciptakan peluang adanya pelaksanaan skema koordinasi manfaat. Skema koordinasi manfaat membantu mengkoordinasikan pihak asuransi dalam membayar biaya klaim sesuai dengan cakupan manfaat yang tersedia dan mencegah adanya tumpang-tindih dalam pembayaran klaim. Pelaksanan skema koordinasi manfaat di Indonesia masih belum optimal. Dengan melihat pelaksanaan koordinasi manfaat seperti di Amerika Serikat, dapat memberikan pertimbangan bagi Indonesia untuk menciptakan skema koordinasi manfaat yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan koordinasi manfaat antara medicare dan asuransi lain di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode scoping review.Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan online database seperti Pubmed, Google Scholar dan website resmi pemerintahan. Terdapat 8 literatur yang terpilih untuk penelitian ini. Sebanyak 3 literatur membahas skema koordinasi manfaat di Amerika Serikat dan 5 literatur menjelaskan bagaimana medicare bekerjasama dengan asuransi lain. Hasil penelitian ini dapat menyajikan gambaran pelaksanaan koordinasi manfaat antara medicare dan asuransi lain di Amerika Serikat. Skema koordinasi manfaat di Amerika Serikat memiliki dua aspek penting yaitu sumber data mengenai peserta dengan asuransi lebih dari satu dan entitas koordinasi manfaat yang membantu dalam mengelola sumber data serta memastikan bahwa setiap asuransi membayarkan biaya klaim sesuai cakupan manfaat.

Insurance participation in more than one insurance agency creates opportunities for the implementation of a coordination of benefit scheme. Coordination of benefit schemes help coordinate insurers in paying claim costs according to the available benefit coverage and prevent overlaps in claim payments. The implementation of the coordination of benefit scheme in Indonesia is still not optimal. By looking at the implementation of the coordination of benefits such as in the United States, it can provide consideration for Indonesia to create a better coordination of benefit scheme. Therefore, this study aims to describe the implementation of coordination of benefits between Medicare and other insurance companies in the United States. This study uses a scoping review method. Literature searches are carried out using online databases such as Pubmed, Google Scholar and official government websites. There are 8 literatures selected for this study. A total of 3 literature discusses coordination of benefit schemes in the United States and 5 literature describes how Medicare cooperates with other insurers. The results of this study can provide an overview of the implementation of coordination of benefit between Medicare and other insurance companies in the United States. The coordination of benefit scheme in the United States has two important aspects, namely a source of data on participants with more than one insurance and a coordination of benefit entity that assists in managing data sources and ensuring that each insurer pays claims according to the coverage of benefits.

S-11149

Depok : FKM-UI, 2022

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Perbandingan Fungsi Pembiayaan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia, Thailand, dan Singapura (Literature Review)

Berliana Lailatul Akhsya; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Pujiyanto, Laksmi Damaryanti

Abstrak:

Sistem pembiayaan kesehatan memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu jaminan kesehatan nasional. Indonesia, Thailand, dan Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola fungsi pembiayaan kesehatan dalam konteks jaminan kesehatan nasional mereka. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis perbandingan fungsi pembiayaan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional di Indonesia, Thailand, dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menggunakan data sekunder dari artikel jurnal akademik (PubMed dan ScienceDirect) dan laporan sistem kesehatan negara termasuk website kementerian kesehatan dan website jaminan kesehatan nasional. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat beberapa perbedaan dalam konteks pengumpulan dana, penyatuan dana, dan pembelian pada jaminan kesehatan nasional di ketiga negara tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia mengandalkan skema pembiayaan berbasis iuran sosial, sementara Thailand mengandalkan tiga skema asuransi kesehatannya: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). Di sisi lain, Singapura menggunakan pendekatan 3M (Medisave, Medishield, Medifund) yang melibatkan kontribusi perorangan dan pemerintah.

Health financing system plays a central role in the success of national health insurance. Indonesia, Thailand and Singapore have different approaches in managing the health financing function in the context of their national health insurance. The aim of this research is to determine a comparative analysis of the function of health financing in national health insurance in Indonesia, Thailand and Singapore. This research uses a literature review method that uses secondary data from academic journal articles (PubMed and ScienceDirect) and state health system reports including the ministry of health website and the national health insurance website. The research results obtained are that there are several differences in the context of collecting funds, pooling funds, and purchasing national health insurance in the three countries. The Social Security Administering Body (BPJS) for Health in Indonesia relies on a social contribution-based financing scheme, while Thailand relies on three health insurance schemes: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). On the other hand, Singapore uses the 3M approach (Medisave, Medishield, Medifund) which involves individual and government contributions.

S-11533

Depok : FKM-UI, 2024

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉