Ditemukan 38172 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Khanza Nur Padma Arriya; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Adang Bachtiar, Wing Irawati
Abstrak:
Read More
Hingga saat ini, masih ada tenaga kesehatan terutama di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang mengerjakan tugas di luar kompetensinya. Kementerian Kesehatan RI sebagai pemerintah pusat yang membidangi urusan kesehatan mengeluarkan kebijakan mengenai kredensial tenaga kesehatan di puskesmas sebagai suatu sistem penjaminan mutu dengan memperbarui kemampuan para tenaga kesehatan agar tetap professional, perencanaan tindak lanjut pada puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab/Kota, dan menempatkan tenaga kesehatan sesuai bidang kompetensinya. Karena pelaksanaannya baru berjalan di tahun 2022, penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan atas percepatan dan peningkatan kualitas program kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI. Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer berupa wawancara pada tim kerja pelaksana kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI sebanyak 7 orang, serta data sekunder berupa telaah dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI yang dijalankan oleh Tim Kerja sudah baik karena hampir seluruh komponen input, proses, dan output sesuai dengan standar internal Kementerian Kesehatan RI dan standar kredensial melalui acuan Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan dan monitoring evaluasi sudah sesuai dengan perencanaan, namun belum berjalan secara optimal dikarenakan data yang belum dianalisis, tidak memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota, serta kesamaan antara uji petik dan pendampingan. Saran yang dapat diberikan yaitu sosialisasi dan advokasi lebih rutin, tindak lanjut anggaran kredensial tenaga kesehatan di puskesmas, sistem penyimpanan online untuk hasil kredensial, pendataan secara berkala, monitoring sampai ke tahap pelaksanaan tindak lanjut, memanfaatkan hasil analisis data untuk RTL dan mapping, memperbarui petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas, dan tindak lanjut hasil rekomendasi.
Until now, there are still health workers, especially at Community Health Centers (puskesmas), who perform tasks outside of their competence. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia as the central government in charge of health affairs issued a policy regarding the credentialing of health workers in health centers as a quality assurance system by updating the ability of health workers to remain professional, follow-up planning at health centers and District/City Health Offices, and placing health workers according to their fields of competence. Because the implementation has only been running since 2022, this study was conducted to provide input on accelerating and improving the quality of the health worker credentialing program at puskesmas within the scope of the Indonesian Ministry of Health. This research uses a descriptive study design using a qualitative approach. The data source of this study comes from primary data in the form of interviews with the work team implementing the credentials of health workers at health centers within the scope of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia as many as 7 people, as well as secondary data in the form of document review and observation. The results showed that the health worker credentialing program at puskesmas within the scope of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia carried out by the Work Team was good because almost all input, process, and output components were in accordance with the Ministry of Health's internal standards and credentialing standards through the reference to the Technical Guidelines for Credentialing Health Workers at Community Health Centers. Implementation and evaluation monitoring are in accordance with planning, but have not run optimally due to data that has not been analyzed, monitoring until the implementation of follow-up by the District Health Office has not been done, and the similarity between uji petik and pendampingan.. Suggestions that can be given are more routine socialization and advocacy, follow-up on the budget for credentialing health workers at puskesmas, an online storage system for credentialing results, regular data collection, monitoring up to the follow-up implementation stage, utilizing the results of data analysis for RTL and mapping, updating the technical guidelines, and follow-up on the results of recommendations.
S-11365
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Iswarno; Pembimbing: Sandi Iljanto
S-3568
Depok : FKM-UI, 2004
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sonia Ariyanti Sareng; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Mira Miranti Puspitasari, Adang Bachtiar
Abstrak:
Meningkatnya jumlah kasus COVID-19 dan ketidakpastian berakhirnya penyebaran dari COVID-19 memberikan dampak di berbagai sektor salah satunya pada tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Secara global, menunjukkan bahwa stres adalah perasaan yang paling sering dilaporkan oleh tenaga kesehatan, dengan 93% dari mereka secara teratur mengalami stres dalam 3 bulan terakhir, hal ini diikuti oleh kecemasan sebanyak 86%, frustasi 77%, kelelahan 76%, dan perasaan kewalahan 75%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik tenaga kesehatan, gambaran tingkat stres pada tenaga kesehatan dan penyebab dari terjadi tingkat stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 di UPTD Puskesmas Tanah Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional dilakukan kepada 25 responden tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Tanah Baru berupa pengisian kuisioner DASS-21 serta pendekatan kualittatif berupa wawancara mendalam kepada 4 narasumber. Hasil pada penelitian ini, tenaga kesehatan yang bertugas selama masa pandemi COVID-19 sebanyak 72% tidak mengalami stres, 24% mengalami stres ringan, dan 4% mengalami stres sedang dengan berbagai macam ternjadinya faktor penyebab terjadinya resiko seperti presepsi reiko pada peningkatan kasus COVID-19, kelengkapan sarana berupa APD, peningkatan durasi kerja yang terjadi selama masa pandemi COVID-19, dan stigmatisasi terhadap tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19.
Read More
S-11090
Depok : FKM-UI, 2019
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Belinda Hana Miranda; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Adang BachtiarEvi Christina Br. Sitepu.
Abstrak:
Read More
Dalam rangka mendukung Transformasi Layanan Rujukkan, Kementerian Kesehatan melaksanakan Transformasi Akreditasi Rumah Sakit. Hal ini menjadi salah satu upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Namun, masih terdapat kendala dalam akreditasi yaitu pada pembinaan survei akreditasi, pre dan pasca survei. Melihat mutu pelayanan Kesehatan di Indonesia yang terus berkembang dan memerlukan peningkatan, maka perlu diketahui upaya apa saja yang dikerahkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Upaya Percepatan Penyelenggaraan Akreditasi di Rumah Sakit di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan RI. Metodologi penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber yang mencakup wawancara dengan berbagai informan, serta triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil dari penelitian ini ialah Upaya Percepatan Penyelenggaraan Akreditasi melibatkan Sumber Daya Manusia mulai dari Menteri, Ketua Tim, Staff, yang memiliki kompetensi sarjana kesehatan maupun tidak dengan catatan memiliki pengalaman di fasyankes. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBN & APBD. Pedoman utama dalam percepatan ini ialah Standar Akreditasi yang memberikan efektivitas dari segi substansi, tarif, dan metode penyelenggaraan Survei. Pencatatan dan pelaporan terintegrasi melalui Sistem Informasi Akreditasi Rumah Sakit (SINAR). Permasalahan terdapat pada keterbatasan SDM, pengajuan anggaran, serta ruangan untuk konsultasi. Namun capaian Rumah Sakit terakreditasi per Desember 2022 sudah tinggi yaitu 82% dari 100% target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024).
In order to support Referral Service Transformation, the Ministry of Health implements Hospital Accreditation Transformation. It's become one of the efforts of the Ministry of Health to provide quality health services. However, there are still obstacles in accreditation, namely in the development of accreditation surveys, pre, and post-surveys. Seeing the quality of health services in Indonesia which continues to grow and requires improvement, it is necessary to know what efforts are being made by the government to realize quality health services. The purpose of this study is to find out the description of efforts to accelerate the implementation of accreditation in hospitals in Indonesia by the Indonesian Ministry of Health. The research methodology used is qualitative research using in-depth interviews. Data validation was carried out through source triangulation, which included interviews with various informants and method triangulation by document review and observation. The results of this study are Efforts to Accelerate the Implementation of Accreditation involving Human Resources starting from Ministers, Team Leaders, Staff, who have a competency degree in health or not with a record of having experience in health facilities. The funding is sourced from APBN & APBD. The primary guideline in this acceleration is the Accreditation Standards which provide effectiveness in terms of substance, rates and methods of conducting Surveys. Integrated recording and reporting through the Hospital Accreditation Information System (SINAR). The problem lies in the limited human resources, submission of submissions, and the council for consultation. However, the achievements of accredited hospitals as of December 2022 are already high, namely 82% of the 100% target of the Medium Term Development Plan (2020-2024).
S-11221
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Agus Susanto; Pembimbing: Pujiyanto / Penguji: Sulistiadi, Wahyu; Purwakaningsih, Rahmi
S-4247
Depok : FKM-UI, 2005
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Julien Hardianto; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Mieke Savitri, Sri Basuki Dwi Lestari
S-4275
Depok : FKM-UI, 2005
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Farah Ainun Nabilah; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Adang Bachtiar, Tri Wahyu Kusumawati
Abstrak:
Read More
Perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arahan Presiden RI berpengaruh terhadap setiap indikator kinerja, salah satunya pada indikator sasaran strategis FKTP Terakreditasi. Pada tahun 2024 ditargetkan FKTP (puskesmas dan klinik) terakreditasi adalah 100%, tetapi pada semester I tahun 2023 jumlah FKTP Terakreditasi masih sebesar 42,7% dan jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020. Kementerian Kesehatan lalu menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan akreditasi puskesmas sehingga pemenuhan target RPJMN dapat tercapai. Regulasi tersebut adalah petunjuk teknis yang berpedoman pada Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Dengan adanya regulasi terbaru terkait program akreditasi puskesmas, penyelenggaraan teknis survei akreditasi juga mengalami perubahan sehingga butuh evaluasi yang bisa menilai efektivitas penyelenggaraan program akreditasi puskesmas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen dengan pendekatan Input, Proses, dan Output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, SDM yang terlibat adalah Tim Kerja MPK Puskesmas sebagai regulator dan LPA sebagai pelaksana survei akreditasi, anggaran yang digunakan adalah APBN, APBD, dana hibah, dan dana cadangan lain, tidak memerlukan sarana dan prasarana tertentu, adanya regulasi Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 dan aturan turunannya berupa Kepmenkes, Kepdirjen, dan SE, serta penggunaan SINAF. Pada aspek proses, Kementerian Kesehatan melaksanakan perancanaan berupa perencanaan kebijakan, anggaran, dan sistem informasi, pengorganisasian tugas dengan membagi PIC provinsi, pelaksanaan survei dilakukan oleh LPA sesuai Kepdirjen Nomor HK.02.02/I/3991/2022, dan pengawasan dilakukan dengan metode Binwas berupa validasi. Output pada indikator FKTP Terakreditasi masih di bawah target, yaitu 68,69% dari target 90%. Sementara itu, per April 2024 masih terdapat 1.672 puskesmas yang belum terkareditasi. Kendala pada input berupa kesulitan memastikan kualitas surveior, anggaran terbatas, penyesuaian kebijakan, dan sulit mengakses sistem informasi; kendala pada proses berupa perencanaan cukup lama, dilema etik, sulit menjamin kualitas survei, dan waktu yang singkat untuk menyelesaikan masalah; serta kendala pada output berupa cakupan persentase akreditasi puskesmas yang masih di bawah target.
Changes to the Ministry of Health's 2020-2024 Strategic Plan by the direction of the President of the Republic of Indonesia affect every performance indicator, one of which is the strategic target indicator for Accredited Primary Health Care. In 2024, the target for accredited primary health care (community health centers and clinics) is 100%, but in the first semester of 2023 the number of accredited primary health care is still 42.7% and the number of accredited community health centers has not changed since 2020. The Ministry of Health then drafted regulations as a basis for implementing accreditation of community health centers so that fulfillment of RPJMN targets can be achieved. These regulations are technical instructions that are guided by Minister of Health Regulation Number 34 of 2022 concerning Accreditation of Community Health Centers, Clinics, Health Laboratories, Blood Transfusion Units, Doctors' Independent Practices, and Dentists' Independent Practices. With the latest regulations regarding the community health center accreditation program, the technical implementation of the accreditation survey has also changed so that an evaluation is needed that can assess the effectiveness of the implementation of the community health center accreditation program. This research uses qualitative research methods in the form of in-depth interviews and document review with an Input, Process, and Output approach. The results of the research show that in the input aspect, the human resources involved are the Puskesmas Health Service Quality Work Team as the regulator and the LPA as the implementer of the accreditation survey, the budget used is APBN, APBD, grant funds, and other reserve funds, does not require certain facilities and infrastructure, there is regulation of Minister of Health No. 34 of 2022 and its derivative regulations in the form of Kepmenkes, Kepdirjen, and SE, as well as the use of SINAF. In the process aspect, the Ministry of Health carries out planning in the form of planning policies, budgets, and information systems, organizing tasks by dividing provincial PICs, carrying out surveys carried out by LPA by the Director General's Decree Number HK.02.02/I/3991/2022, and supervision is carried out using the monitoring method in the form of validation. The output on the Accredited FKTP indicator is still below the target, namely 68.69% of the target of 90%. Meanwhile, as of April 2024 there are still 1,672 community health centers that have not been accredited. Input constraints include difficulty in ensuring the quality of surveyors, limited budget, policy adjustments, and difficulty accessing information systems; process constraints include long planning, ethical dilemmas, difficulty in ensuring survey quality, and short time to resolve problems; and output constraints include the percentage coverage of puskesmas accreditation that is still below the target.
S-11579
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nunik Setyowati; Pembimbing: Wangsarahardja A, Mary
S-2809
Depok : FKM-UI, 2002
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Zoelkarnaen Noerdin; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Anwar Hasan, Wachyu Sulistiadi, Bambang Iswantoro, Ede Surya Darmawan
Abstrak:
Read More
Diberlakukannya otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 berdampak pada makin bertambahnya kewenangan Kabupaten/Kota termasuk Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas yang sebelum ini titik berat kegiatannya hanya sebagai pelaksana program yang diarahkan dari Dinas Kesehatan Propinsi/Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi/Departemen Kesehatan RI. Dalam era desentralisasi ini peranan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam pelaksanaan wasdal juga akan semakin besar, termasuk kegiatan wasdal di tingkat Kecamatan (Puskesmas). Selama ini fungsi wasdal ke Puskesmas bersifat individual program dan berorientasi pada proyek. Untuk maksud tersebut melalui studi kasus bagi pengembangan sistem yang pengambilan datanya dilakukan secara cross sectional telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang rancangan pengawasan dan pengendalian yang baik dan sesuai standar. Sebagai sampel penelitian ini adalah Pimpinan Puskesmas Pengelola Program di Puskesmas dan staf Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sebagai petugas yang telah melakukan kegiatan bimbingan teknis program. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan focus group discussion yang selanjutnya dianalisis atas dasar tematiknya. Dengan dihasilkannya rancangan sistem wasdal yang mempunyai tiga tipe yaitu wasdal pendahuluan, pelaksanaan dan evaluasi dapat menjawab tuntutan akan perlunya suatu sistem yang tepat agar tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan program oleh Puskesmas dapat berlangsung baik. Rancangan sistem wasdal ini harus ditindaklanjuti dengan membentuk organisasi fungsional, rencana kegiatan operasional dan perlunya disosialisasikan kepada seluruh staf Dinkesra dan Puskesmas se-Kabupaten Musi Rawas sehingga diharapkan kegiatan wasdal efektif dimulai tahun 2002.
Design of Controlling and Supervision System of Health Office and Welfare in Implementation of Health Program Decentralization at the Sub-District Level/Comunity Health Center with Case Study in Musi Rawas RegencyThe enactment of regional autonomy as implementation of Law No. 22, Year 1999 and Law No. 25, Year 1999 has the impact on the increasing authority of Regency/ City including the Health and Welfare Office of Musi Rawas Regency, in which the focus of its activities was only as implementer of the program directed by the Province Health Office/Regional Office of Province Health Department/ the Health Department of the Republic of Indonesia. During this decentralization era the role of Regency Health Office in the implementation of control and supervision also will be more significant, including controlling and supervision activities in Sub-District level (Community Health Center). Until now the control and supervision function towards the Community Health Center is only for individual program and project oriented. For that purpose, through a case study for development of the system in which the data collection is done with cross-sectional method to obtain description regarding a proper design of controlling and supervision according to standard. Sample of this research is Head of Community Health Centers and staff of Health Office as personnel that have performed the program technical guidance activities. The data is collected with in-depth interview and focus group discussion that is further analyzed thematically. Having realized the controlling and supervision design that have three types namely introduction, implementation and evaluation, it may response the demand for a good administration system and accountability of the program implementation by the Community Health Center will take place a proper manner. The design of controlling and supervision system must be followed-up by establishing functional organization, operational activities plan, and socialization to all staff of Office of People Welfare and Community Health Centers all over Musi Rawas Regency, that it is expected that controlling and supervision activities will be effective from the year 2002 on.
T-1125
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Denawati Edwiza; Pembimbing: Luknis Sabri
T-927
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉