Ditemukan 35672 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Rany Kamilla Yulianti; Pembimbing: Sabarinah; Penguji: Milla Herdayati, Lina Widyastuti
Abstrak:
Read More
Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu langkah untuk menurunkan angka fertilitas total. Namun, pada penggunaannya terdapat dinamika seperti putus pakai, penggantian atau peralihan metode, dan kegagalan kontrasepsi. Kejadian putus pakai kontrasepsi dapat berdampak pada peningkatkan risiko kematian ibu. Provinsi Banten dan Jambi merupakan dua provinsi dengan proporsi putus pakai kontrasepsi yang cukup berbeda. Sebagian besar putus pakai kontrasepsi terjadi pada kontrasepsi modern, seperti suntik dan pil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putus pakai suatu jenis alat/cara KB dan putus pakai kontrasepsi modern di Banten dan Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain studi potong lintang serta menggunakan data sekunder Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita usia subur yang telah menikah dan tinggal di provinsi Banten dan Jambi. Jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 1013 responden untuk suatu jenis alat/cara KB dan 939 untuk kontrasepsi modern di Banten dan 630 responden untuk suatu jenis alat/cara KB dan 579 untuk kontrasepsi modern di Jambi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa putus pakai suatu jenis/alat KB memiliki proporsi sebanyak 34,3% di provinsi Banten dan 61% di provinsi Jambi. Selain itu, putus pakai kontrasepsi modern memiliki proporsi sebanyak 35% di provinsi Banten dan 63,9% di provinsi Jambi. Faktor yang berhubungan dengan putus pakai suatu jenis alat/cara kontrasepsi di provinsi Banten adalah efek samping penggunaan kontrasepsi (RO= 0,850; 95% SK: 1,029-3,331) sedangkan di provinsi Jambi adalah status ekonomi (RO= 0,289; 95% SK: 0,086-0,973), status pekerjaan (RO= 2,164; 95% SK: 1,312-3,569), tempat tinggal (RO= 3,088; 95% SK: 1,691-5,641), Jenis metode KB (RO= 0,253; 95% SK: 0,111-0,574), konseling oleh tenaga kesehatan (RO= 1,942; 95% SK: 1,132-3,331), dan jumlah anak hidup (0,753 (95% SK: 0,569-0,997)). Faktor yang berhubungan dengan kejadian putus pakai kontrasepsi modern di Banten adalah pendidikan (RO= 3,219; 95% SK: 1,044-9,929) sedangkan di provinsi Banten adalah jenis metode KB (RO= 0,179; 95% SK: 0,084-0,381) dan konseling oleh tenaga kesehatan (RO= 1,996; 95% SK: 1,101-3,620).
The use of contraception is a crucial measure in reducing the total fertility rate. However, its usage exhibits dynamics such as discontinuation, method switching or switching, and contraceptive failure. Discontinuation of contraception can lead to an increased risk of maternal mortality. According to the 2017 Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) results, there is a significant disparity in contraceptive discontinuation rates between Banten and Jambi provinces, where Banten has a low percentage (39.3%) and Jambi has a considerably higher percentage (63%). Most discontinuations occur with modern contraceptives such as injections and pills. Hence, this research aims to understand the discontinuation rates of specific contraceptive methods and modern contraceptives in Banten and Jambi. This study employs a quantitative method with a cross-sectional study design utilizing secondary data from the 2017 Indonesian Demographic and Health Survey. The population comprises married women of reproductive age residing in Banten and Jambi provinces. The sample size consists of 1,013 respondents for a specific contraceptive method and 939 for modern contraceptives in Banten, and 630 respondents for a specific contraceptive method and 579 for modern contraceptives in Jambi. The research findings indicate that discontinuation of a specific contraceptive method stands at 34.3% in Banten and 61% in Jambi. Furthermore, discontinuation of modern contraceptives is observed at 35% in Banten and 63.9% in Jambi. Factors associated with discontinuation of a specific contraceptive method in Banten are contraceptive side effects (OR = 0.850; 95% CI: 1.029-3.331), while in Jambi, they are economic status (OR = 0.289; 95% CI: 0.086-0.973), employment status (OR = 2.164; 95% CI: 1.312-3.569), place of residence (OR = 3.088; 95% CI: 1.691-5.641), type of contraceptive method (OR = 0.253; 95% CI: 0.111-0.574), counseling by health worker (OR = 1.942; 95% CI: 1.132-3.331), and number of living children (0.753 (95% CI: 0.569-0.997)). Factors associated with discontinuation of modern contraceptives in Banten are education (OR = 3.219; 95% CI: 1.044-9.929), while in Jambi, are the type of contraceptive method (OR = 0.179; 95% CI: 0.084-0.381) and counseling by health worker (OR = 1.996; 95% CI: 1.101-3.620).
S-11515
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ratna Widia; Pembimbing: Tris Eryando; Penguji: Popy Yuniar, Rahmadewi
Abstrak:
Permasalahan yang ditakutkan akan memiliki dampak besar pada keberhasilan program KB dalam mengendalikan jumlah penduduk Indonesia adalah kejadian putus pakai kontrasepsi. Data SDKI 2017 melaporkan sekitar 29% perempuan dengan bermacam metode kontrasepsi memutuskan untuk menyudahi penggunaan alat kontrasepsi setelah 12 bulan pemakaian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat perbedaan determinan kejadian putus pakai kontrasepsi pada wanita usia subur (15-49 tahun) antara Wilayah Barat Indonesia (Sumatera) dan Wilayah Timur Indonesia (Nusa Tenggara, Maluku, Papua). Penelitian ini menggunakan data Survei Demografi Kesehatan Indonesi tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita usia subur (15-49 tahun). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu putus pakai kontrasepsi, sedangkan variabel independent penelitian ini adalah umur, paritas, preferensi fertilitas, tingkat pendidikan, status pekerjaan, daerah tempat tinggal, indeks kekayaan, metode kontrasepsi yang dihentikan, penggunaan internet, dan kepemilikan ponsel. Regresi logistic multivariable digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang paling berhubungan dengan putus pakai kontrasepsi di kedua wilayah tersebut. Tingkat putus pakai kontrasepsi di Wilayah Sumatera mencapai 45,7% dan di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua mencapai 41,2%. Alasan paling umum untuk seorang wanita putus pakai kontrasepsi di Wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara, Maluku, Papua adalah karena efek samping/masalah kesehatan. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan (OR 2,63) merupakan determinan terbesar terhadap putus pakai konrasepsi di Wilayah Sumatera diikuti oleh daerah tempat tinggal (OR 1,13). Sedangkan determinan terbesar terhadap putus pakai kontrasepsi di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua adalah daerah tempat tinggal (OR 1,42). Konseling dan edukasi terkait metode kontrasepsi dan efek samping/masalah kesehatan yang mungkin muncul perlu digencarkan terutama pada kelompok tingkat pendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan.
The problem that is feared will have a major impact on the success of the family planning program in controlling the population in Indonesia is the incidence of discontinuation of contraceptive use. The 2017 IDHS data reported that around 29% of women with various contraceptive methods decided to stop using contraceptives after 12 months of use. This study aim to describe the comparison of determinants of contraceptive discontinuation between the Western Region of Indonesia (Sumatera) and the Eastern Region of Indonesia (Nusa Tenggara, Maluku, Papua). This study uses Indonesia Demography Health Survey (IDHS) 2017. The population for this study is a women of childbearing age 15-49 years old. The dependent variable in this study is the contraceptive discontinuation, while the independent variable of this study are age, parity, fertility preferences, level of education, occupation, area of residence, wealth index, discontinued contraceptive method, internet use, and mobile phone ownership. Multivariable logistic regression was used to identify the predictors of contraceptive discontinuation. The proportion of respondent who discontinue using contraceptive was 45,7% (Sumatera) and 41,2% (Nusa Tenggara, Maluku and Papua). The most common reason for discontinuation in Sumatra and Nusa Tenggara, Maluku, Papua is because of side effects/health problems. The results of the multivariate analysis showed that the variable level of education (OR 2,63) was the largest determinant of contraceptive discontinuation in Sumatra, followed by area of residence (OR 1,13). Meanwhile, the biggest determinant of discontinuation of contraceptive use in Nusa Tenggara, Maluku, Papua is the area of residence (OR 1,42). Counseling and education related to contraceptive methods and side effects/health problems that may arise need to be intensified, especially in the group with higher education levels and living in urban areas.
Read More
The problem that is feared will have a major impact on the success of the family planning program in controlling the population in Indonesia is the incidence of discontinuation of contraceptive use. The 2017 IDHS data reported that around 29% of women with various contraceptive methods decided to stop using contraceptives after 12 months of use. This study aim to describe the comparison of determinants of contraceptive discontinuation between the Western Region of Indonesia (Sumatera) and the Eastern Region of Indonesia (Nusa Tenggara, Maluku, Papua). This study uses Indonesia Demography Health Survey (IDHS) 2017. The population for this study is a women of childbearing age 15-49 years old. The dependent variable in this study is the contraceptive discontinuation, while the independent variable of this study are age, parity, fertility preferences, level of education, occupation, area of residence, wealth index, discontinued contraceptive method, internet use, and mobile phone ownership. Multivariable logistic regression was used to identify the predictors of contraceptive discontinuation. The proportion of respondent who discontinue using contraceptive was 45,7% (Sumatera) and 41,2% (Nusa Tenggara, Maluku and Papua). The most common reason for discontinuation in Sumatra and Nusa Tenggara, Maluku, Papua is because of side effects/health problems. The results of the multivariate analysis showed that the variable level of education (OR 2,63) was the largest determinant of contraceptive discontinuation in Sumatra, followed by area of residence (OR 1,13). Meanwhile, the biggest determinant of discontinuation of contraceptive use in Nusa Tenggara, Maluku, Papua is the area of residence (OR 1,42). Counseling and education related to contraceptive methods and side effects/health problems that may arise need to be intensified, especially in the group with higher education levels and living in urban areas.
S-11027
Depok : FKMUI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Deta Anit Fitriyan; Pembimbing: Sabarinah; Penguji: Rahmadewi; Tris Eryando
Abstrak:
Salah satu faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan program KB adalah meningkatnya jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi dan berkurangnya jumlah unmet need kontrasepsi. Diketahui bahwa persentase unmet need kontrasepsi di NTT (17,6%) dan DIY (6,3%) merupakan angka tertinggi dan terendah diantara sepuluh provinsi penyangga utama KB nasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja determinan unmet need kontrasepsi di NTT dan DIY. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dan menggunakan data sekunder Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017. Populasi pada penelitian ini adalah Wanita Usia Subur (WUS) 15-49 tahun di NTT dan DIY. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 1.043 wanita (513 di NTT dan 530 di DIY). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi wanita yang mengalami unmet need kontrasepsi di NTT adalah 17,6% dimana 9,8% adalah untuk penjarangan dan 7,7% untuk pembatasan. Sementara itu, proporsi wanita yang mengalami unmet need kontrasepsi di DIY adalah 6,3% dimana 1,8% untuk penjarangan dan 4,4% untuk pembatasan. Faktor yang berhubungan dengan unmet need kontrasepsi di NTT adalah diskusi dengan suami (RO= 1,790; 95%CI=1,24-2,58). Sementara itu, tidak ada faktor yang berhubungan dengan unmet need kontrasepsi di DIY.
One of the factors that can increase the success of the family planning program is the increasing number of women who use contraception and the reduced number of unmet need for contraception. It is known that the percentage of unmet need for contraception in NTT (17.6%) and DIY (6.3%) is the highest and lowest among the ten main national family planning provinces. This study was conducted to determine whether there are determinants of the unmet need for contraception in NTT and DIY. This study is a quantitative study with a cross-sectional design and uses secondary data from the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) in 2017. The number of samples in this study was 1,043 women (513 in NTT and 530 in DIY). The results showed that the proportion of women experiencing unmet need for contraception in NTT was 17.6%, of which 9.8% were for thinning and 7.7% for restriction. Meanwhile, the proportion of women who experienced unmet need for contraception in Yogyakarta was 6.3%, of which 1.8% for thinning and 4.4% for restriction. Factors related to unmet need for contraception in NTT were discussions with husbands (RO = 1.790; 95%CI = 1.24-2.58). Meanwhile, there are no factors related to the unmet need for contraception in DIY.
Read More
One of the factors that can increase the success of the family planning program is the increasing number of women who use contraception and the reduced number of unmet need for contraception. It is known that the percentage of unmet need for contraception in NTT (17.6%) and DIY (6.3%) is the highest and lowest among the ten main national family planning provinces. This study was conducted to determine whether there are determinants of the unmet need for contraception in NTT and DIY. This study is a quantitative study with a cross-sectional design and uses secondary data from the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) in 2017. The number of samples in this study was 1,043 women (513 in NTT and 530 in DIY). The results showed that the proportion of women experiencing unmet need for contraception in NTT was 17.6%, of which 9.8% were for thinning and 7.7% for restriction. Meanwhile, the proportion of women who experienced unmet need for contraception in Yogyakarta was 6.3%, of which 1.8% for thinning and 4.4% for restriction. Factors related to unmet need for contraception in NTT were discussions with husbands (RO = 1.790; 95%CI = 1.24-2.58). Meanwhile, there are no factors related to the unmet need for contraception in DIY.
S-11093
Depok : FKM-UI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rana Maimunah; Pembimbing: Besral; Penguji: Kemal Nazaruddin Siregar, Rahmadewi
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Angka MMR Indonesia masih tinggi bahkan di antara negara Asia Tenggara, dengan disparitas urban dan rural menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan ibu untuk mengurangi AKI. Program safe motherhood mengidentifikasi penyebab kematian ibu melalui empat pilar penting. Data SDKI 2017 menunjukkan hampir 70% kelahiran hidup mengalami komplikasi saat persalinan dan wanita multipara tercata dua kali lebih banyak mengalami komplikasi tersebut daripada bukan multipara. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi komplikasi persalinan pada wanita multipara di urban dan rural Indonesia. Metode: Desain cross sectional diaplikasikan pada subjek wanita usia 15 – 49 tahun yang memiliki riwayat kelahiran lebih dari dua kali data sekunder SDKI 2017 dengan analisis regresi logistik multivariat. Hasil: Sebanyak 4.822 wanita di urban dan 5.011 wanita di rural terdapat perbedaan determinan komplikasi persalinan. Pada wanita urban, risiko komplikasi signifikan lebih tinggi pada pendidikan rendah, memiliki komplikasi kehamilan, usia persalinan
Background: Indonesia's maternal mortality rate (MMR) remains high, even among Southeast Asian countries, with urban and rural disparities posing challenges in maternal healthcare to reduce maternal mortality. The Safe Motherhood program identifies causes of maternal death through four key pillars. The IDHS 2017 data shows that nearly 70% of live births experienced complications during delivery, with multiparous women being twice as likely to experience such complications compared to non-multiparous women. This study aims to identify the factors influencing childbirth complications in multiparous women in urban and rural Indonesia. Methods: A cross-sectional design was used to study women aged 15-49 years with a history of more than two births. Based on secondary data from IDHS 2017, the study utilized chi-square and logistic regression analysis. Results: The study examined 4,822 urban women and 5,011 rural women, revealing differences in the determinants of childbirth complications between urban and rural multiparous women. For urban women, significant risks were associated with low education, pregnancy complications, childbirth age under 20 years/between 20-35 years, birth spacing of less than 2 years, issues accessing healthcare facilities, having birth preparation, and not using contraception. For rural women, significant risks were linked to autonomy in maternal healthcare services, pregnancy complications, childbirth age under 20 years, birth spacing of less than 2 years, issues accessing healthcare facilities, inadequate ANC not meeting the 5T standard, having birth preparation, and childbirth not occurring in healthcare facilities. Conclusion: The most dominant factors influencing delivery complications in multiparous women differ between the two areas. Optimizing family planning programs for multiparous women in urban areas needs attention, while improving the quality of emergency care is crucial for women in rural areas.
S-11566
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Viola Karenina Handayani; Pembimbing: Besral; Penguji: Milla Herdayati, Juni Astaty Nainggolan
Abstrak:
Human Immunodeficiency Virus (HVI) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global, dimana pada akhir tahun 2020 diperkirakan ada sekitar 37,7 juta orang di dunia yang hidup dengan HIV. Di Indonesia hingga Maret 2021 terdapat 427.201 orang dengan HIV dimana 89,7% terjadi pada usia subur (15-49 tahun). Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah penderita HIV terbanyak, yaitu 71.473 orang. Tingginya tingkat perilaku diskriminatif terhadap orang dengan HIV berdampak pada keengganan untuk melakukan tes HIV dan berobat serta cenderung menyembunyikan status penyakitnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan perilaku diskriminatif terhadap orang dengan HIV di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-sectional dengan sampel sebanyak 1.354 responden, laki-laki dan perempuan berusia 15-49 tahun, pernah mendengar tentang HIV, dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Regresi logistik multivariat diterapkan untuk menentukan determinan perilaku diskriminatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku diskriminatif terhadap orang dengan HIV di Provinsi DKI Jakarta sebesar 30,3%. Berdasarkan model regresi logistik multivariat, usia yang lebih muda, tingkat pendidikan yang lebih rendah, tidak terpapar media massa, dan pengetahuan yang kurang komprehensif merupakan variabel yang berhubungan bermakna dengan perilaku diskriminatif terhadap orang dengan HIV (p-value kurang dari 0,10). Usia merupakan variabel yang paling berhubungan, usia 15-24 tahun memiliki risiko 1,58 (95% CI = 1,12 - 2,16) untuk melakukan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dibandingkan dengan usia 35-49 tahun setelah dikendalikan oleh pendidikan, paparan sumber informasi , dan pengetahuan yang komprehensif. Direkomendasikan untuk mengintensifkan penyebaran informasi HIV/AIDS, khususnya terkait penularan HIV/AIDS, dengan memperkuat kerjasama berbagai pihak untuk meningkatkan pengetahuan dan jangkauan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.
Human Immunodeficiency Virus (HVI) is still a global public health problem, where by the end of 2020 it is estimated that there are around 37.7 million people in the world living with HIV. In Indonesia until March 2021, there were 427,201 people with HIV of which 89.7% occurred in the fertile age (15-49 years). The Province of Jakarta became the province with the highest number of people with the HIV, which was 71,473 people. The high level of discriminatory behavior towards people with HIV has an impact on the reluctance to do HIV tests and seek treatment and tends to hide their disease status. The purpose of this study was to determine the determinants of discriminatory behavior toward people with HIV in Jakarta Province. This study used a cross-sectional study design with a sample of 1,354 respondents, male and female aged 15-49 years, had heard of HIV, and domiciled in Jakarta Province. The multivariate logistic regression was applied to determine the determinants of discriminatory behavior. The results of this study indicate that the discriminatory behavior against people with HIV in Jakarta Province is 30.3%. Based on the multivariate logistic regression model, the younger age, lower educational level, un-exposed to mass media, and lack of comprehensive knowledge are variables significantly related to discriminatory behavior towards people with HIV (p-value less than 0.10). Age is the most related variable, age 15-24 years have a risk of 1.58 (95% CI = 1.12 - 2.16) to discriminate against towards people with HIV compared to age 35-49 years after being controlled by education, exposure to information sources, and comprehensive knowledge. It recommended that intensify the dissemination of information on HIV/AIDS, especially related to the transmission of HIV/AIDS, by strengthening the collaboration of various parties to increase knowledge and reach of society in DKI Jakarta Province.
Read More
Human Immunodeficiency Virus (HVI) is still a global public health problem, where by the end of 2020 it is estimated that there are around 37.7 million people in the world living with HIV. In Indonesia until March 2021, there were 427,201 people with HIV of which 89.7% occurred in the fertile age (15-49 years). The Province of Jakarta became the province with the highest number of people with the HIV, which was 71,473 people. The high level of discriminatory behavior towards people with HIV has an impact on the reluctance to do HIV tests and seek treatment and tends to hide their disease status. The purpose of this study was to determine the determinants of discriminatory behavior toward people with HIV in Jakarta Province. This study used a cross-sectional study design with a sample of 1,354 respondents, male and female aged 15-49 years, had heard of HIV, and domiciled in Jakarta Province. The multivariate logistic regression was applied to determine the determinants of discriminatory behavior. The results of this study indicate that the discriminatory behavior against people with HIV in Jakarta Province is 30.3%. Based on the multivariate logistic regression model, the younger age, lower educational level, un-exposed to mass media, and lack of comprehensive knowledge are variables significantly related to discriminatory behavior towards people with HIV (p-value less than 0.10). Age is the most related variable, age 15-24 years have a risk of 1.58 (95% CI = 1.12 - 2.16) to discriminate against towards people with HIV compared to age 35-49 years after being controlled by education, exposure to information sources, and comprehensive knowledge. It recommended that intensify the dissemination of information on HIV/AIDS, especially related to the transmission of HIV/AIDS, by strengthening the collaboration of various parties to increase knowledge and reach of society in DKI Jakarta Province.
S-10986
Depok : FKMUI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Safira Alifia Husna; Pembimbing: Milla Herdayati; Penguji: Besral, Tris Eryando, Dian Kristiani Irawaty, Ardiansyah
Abstrak:
Read More
Pulau Kalimantan merupakan pulau dengan provinsi-provinsi yang menduduki kejadian perkawinan anak paling tinggi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Akibat banyaknya dampak kesehatan yang timbul akibat perkawinan anak, pemerintah Indonesia dalam RPJMN dan Dunia dalam SDG’s menargetkan penghapusan praktik perkawinan anak turun menjadi 8,74% (2024) dan 6,94% (2030). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tren dan determinan perkawinan anak pada wanita menikah usia 15-29 tahun di Pulau Kalimantan. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional. Sampel penelitian adalah seluruh wanita menikah berusia 15-29 tahun yang terpilih menjadi responden dalam SDKI 2007, 2012 dan 2017 di Pulau Kalimantan dan dianalisis menggunakan analisis regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan tren kejadian perkawinan anak dari tahun 2007-2017 stagnan (Prevalensi 2007: 54,4%; Prevalensi 2012: 52,3%; Prevalensi 2017: 52,4%). Status pendidikan, pendidikan pasangan, perbedaan umur, wilayah tempat tinggal, dan indeks kekayaan merupakan determinan perkawinan anak untuk tahun 2007 dan 2007-2017. Status pendidikan, perbedaan umur, wilayah tempat tinggal, dan indeks kekayaan merupakan determinan perkawinan anak untuk tahun 2012. Status pendidikan, pendidikan pasangan, pekerjaan pasangan, dan perbedaan umur merupakan determinan perkawinan anak untuk tahun 2017. Selanjutnya, determinan utama yang mempengaruhi perkawinan anak di Pulau Kalimantan secara berturut-turut yakni status pendidikan (OR 2,9;95%CI:1,17-5), perbedaan umur (OR 2,9; 95%CI: 2,2-3,7), pekerjaan pasangan (OR 13,9; 95%CI: 1,4-137,5), dan perbedaan umur (OR 2,6; 95%CI: 2,2-3).
Kalimantan Island is an island with the highest number of child marriages in Indonesia in the last 10 years. Due to the many health impacts resulting from child marriage, Indonesian government in the RPJMN and SDG’s targeting the elimination of the practice of child marriage to fall to 8.74% (2024) and 6.94% (2030). This research aims to determine trends and determinants of child marriage among married women aged 15-29 years on the island of Kalimantan. This study used a cross-sectional design. The research sample was all married women aged 15-29 years who were selected as respondents in the 2007, 2012 and 2017 IDHS on Kalimantan Island and analyzed using multiple logistic regression analysis. The research results show that the trend in the incidence of child marriage from 2007-2017 was stagnant (Prevalence 2007: 54,4%; Prevalence 2012: 52,3%; Prevalence 2017: 52,4%). Educational, partner's education, age difference, area of residence, and wealth index are determinants of child marriage for 2007 and 2007-2017. Educational, age difference, area of residence, and wealth index are determinants of child marriage for 2012. Educational, partner’s education, partner's occupation, and age difference are determinants of child marriage for 2017. Furthermore, the main determinants that influence child marriage on Kalimantan Island respectively namely educational (OR 2.9; 95%CI: 1.17-5), age difference (OR 2.9; 95%CI: 2.2-3.7), partner's occupation (OR 13.9; 95%CI: 1.4-137.5), and age differences (OR 2.6; 95%CI: 2.2-3).
T-6845
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Regina Valya Puspita Aryatri; Pembimbing: Milla Herdayati; Penguji: Besral; Rahmadewi
Abstrak:
Read More
Pemerintah menganjurkan pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), karena dianggap secara aktif mampu mengurangi laju pertumbuhan penduduk, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Namun di Indonesia sering terjadi kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita yang yang sudah tidak ingin memiliki anak lagi yang disebabkan oleh kegagalan kontrasepsi.akan tetapi penggunaan MKJP pada wanita usia subur di Indonesia masih sangat rendah yang baru mencapai 13%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan penggunaan MKJP pada akseptor KB yang tidak lagi menginginkan anak di Indonesia tahun 2017. Metode penelitian ini menggunakan desain Cross sectional atau potong lintang dengan data yang dianalisis adalah data sekunder dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Akseptor KB penelitian ini adalah wanita usia 15-49 tahun yang tidak menginginkan anak lagi, berstatus kawin, dan menggunakan kontrasepsi. Data yang didapat akan diolah secara univariat, bivariat, dan multivariat menggunakan regresi logistic. Hasil analisis Multivariat menunjukan bahwa faktor yang berhubungan dengan penggunaan MKJP adalah Usia, Jumlah anak hidup, tingkat pendidikan, status ekonomi, Wilayah tempat tinggal, pengetahuan, Tempat pelayanan KB, keterpaparan informasi KB, serta Informasi KB dari petugas kesehatan. Faktor yang paling dominan berperan dalam penggunaan MKJP adalah tempat pelayanan KB, dimana akseptor KB yang memperoleh pelayanan KB di fasilitas kesehatan pemerintah cenderung 3,8 (CI;3.318-4.490) kali lebih tinggi untuk memilih MKJP dibandingkan dengan akseptor KB yang mendapat fasilitas kesehatan di fasilitas kesehatan swasta
The government recommends the use of the Long-Term Contraceptive Method (LAPMs), because it is considered actively able to reduce the rate of population growth, and reduce maternal and infant mortality. However, in Indonesia, unwanted pregnancies often occur in women who don't want to have any more children due to contraceptive failure. However, the use of LAPMs in women of childbearing age in Indonesia is still very low at only 13%. The purpose of this study was to determine the determinants of the use of LAPMs on family planning acceptors who no longer wanted children in Indonesia in 2017. This research method used a cross sectional or cross-sectional design with the data analyzed were secondary data from the Indonesia Demographic Health Survey (IDHS) 2017. Family planning acceptors in this study were women aged 15-49 years who did not want any more children, were married, and used contraception. The data obtained will be processed univariate, bivariate, and multivariate using logistic regression. The results of the multivariate analysis showed that the factors related to the use of LAPMs were age, number of living children, education level, economic status, area of residence, knowledge, place of family planning services, exposure to family planning information, and family planning information from health workers. The most dominant factor that plays a role in the use of LAPMs is the place of family planning services, where family planning acceptors who receive family planning services at government health facilities tend to be 3.8 (CI; 3,318-4,490) times higher for choosing LAPMs compared to family planning acceptors who receive health facilities in private health facilities.
S-11163
Depok : FKMUI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ayasha Naila Ismunandar; Pembimbing: Besral; Penguji: Kemal Nazaruddin Siregar, Rahmadewi
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Pertumbuhan penduduk tinggi dapat menghambat kesejahteraan masyarakat apabila tidak dikendalikan. Melihat laju pertumbuhan penduduk Indonesia terdapat kecenderungan untuk mengalami kenaikan namun penggunaan KB MKJP sebagai salah satu upaya pengendalian pertumbuhan penduduk secara luas masih rendah. Kelompok wanita yang tidak menggunakan KB MKJP pun pada akhirnya menjadi multipara. Metode: Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder SDKI 2017 dataset WUS dengan desain studi cross sectional. Dilakukan uji chi-square dan regresi logistik dengan interval kepercayaan 95% untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Hasil: Ditemukan cakupan penggunaan MKJP pada wanita multipara yang tidak ingin memiliki anak lagi di Indonesia baru mencapai 28,9% dengan hasil analisis multivariabel menemukan variabel yang berkorelasi secara statistik adalah: (a) umur 36-49 tahun [aOR: 1,36; CI: 1,20-1,55], (b) pendidikan tinggi [aOR: 2,99; CI: 1,76-5,06], (c) jumlah anak hidup >2 orang [aOR: 1,67; CI: 1,49-1,88], (d) pengambilan keputusan ber-KB bersumber dari suami/pasangan [aOR: 1,95; CI: 1,59-2,39], (e) memiliki jaminan kesehatan [aOR: 1,39; CI: 1,23-1,56], (f) pengetahuan tinggi [aOR: 1,39; CI: 1,23-1,56]. Kesimpulan: Pendidikan tinggi menjadi faktor dominan penggunaan MKJP pada wanita multipara yang tidak ingin memiliki anak lagi di Indonesia dikarenakan mereka cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi KB MKJP. Dengan demikian, diharapkan peningkatan pendidikan dapat dilakukan melalui edukasi menyeluruh dengan dibantu oleh petugas KB.
Backgrounds: In the absence of regulation, rapid population expansion can negatively impact community welfare. Indonesia's population is likely to continue growing at its current rate. In despite this, LARC is still not widely used to slow down population increase. Eventually, the women in the group who did not use LARC became multiparous. Method: This research uses secondary data sources from the 2017 IDHS WUS dataset with a cross sectional study design. To describe the strength of the association between the variables, 95% confidence intervals were used for both logistic regression and chi-square tests. Results: It was found that the usage of LARC use among multiparous women who didn’t want more child in Indonesia had only reached 28.9%, with the results of multivariable analysis finding variables that were statistically correlated were: (a) age 36-49 years [aOR: 1.36; CI: 1.20-1.55], (b) higher education [aOR: 2.99; CI: 1.76-5.06], (c) number of living children >2 [aOR: 1.67; CI: 1.49-1.88], (d) family planning decision making comes from husband/partner [aOR: 1.95; CI: 1.59-2.39], (e) have health insurance [aOR: 1.39; CI: 1.23-1.56], (f) high knowledge [aOR: 1.39; CI: 1.23-1.56]. Conclusion: Higher education is the dominant factor in using LARC among multiparous women who don’t want more child in Indonesia because they tend to have better access to LARC family planning information. Thus, it is hoped that educational improvements can be carried out through comprehensive education assisted by family planning officers.
S-11527
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Retno Ayunisari; Pembimbing: Mila Herdayati; Penguji: Artha Prabawa, Mugia Bayu Raharja
S-9921
Depok : FKM-UI, 2019
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mustika Maulidina Karima Haris; Pembimbing: R. Sutiawan; Penguji: Sutanto; Maria Gayatri
Abstrak:
Faktor risiko penularan HIV/AIDS tertinggi menurut Laporan Kementerian Kesehatan (2020) adalah heteroseksual, homoseksual dan penggunaan jarum suntik bergantian. Remaja khususnya pria merupakan salah satu kelompok rentan untuk melakukan seks bebas dan penyalahgunaan narkoba yang merupakan perilaku berisiko HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan perilaku berisiko HIV/AIDS pada remaja pria berusia 15-24 tahun di Indonesia. Penelitian bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder yaitu SDKI tahun 2012 dan 2017 dengan desain studi cross sectional. Hasil uji regresi logistic didapati bahwa usia, sikap terhadap seks pranikah dan pengaruh teman sebaya berhubungan dengan perilaku berisiko HIV/AIDS di tahun 2012, kemudian pada tahun 2017 usia, sikap terhadap seks pranikah, pengaruh teman sebaya dan pendidikan berhubungan dengan perilaku berisiko HIV/AIDS pada remaja pria. Faktor yang paling berhubungan adalah sikap terhadap seks pranikah dengan nilai AOR 6,65 di tahun 2012 dan 9,13 di tahun 2017.
The highest risk factors for HIV/AIDS transmission according to the Ministry of Health Report (2020) are heterosexual, homosexual and sharing needles. Adolescents, especially men, are one of the vulnerable groups to have free sex and drug abuse, which are risk behaviors for HIV/AIDS. This study aims to determine the risk behavior factors for HIV/AIDS in male adolescents aged 15-24 years in Indonesia. The research is quantitative using secondary data from the 2012 and 2017 IDHS with a cross sectional study design. The results of the logistic regression test found that age, attitudes towards premarital sex and peer influence were related to HIV/AIDS risk behavior in 2012, then in 2017 age, attitudes towards premarital sex, peer influence and education were associated with HIV/AIDS risk behavior in teenage boys. The most related factor was attitudes towards premarital sex with AOR values of 6.65 in 2012 and 9.13 in 2017
Read More
The highest risk factors for HIV/AIDS transmission according to the Ministry of Health Report (2020) are heterosexual, homosexual and sharing needles. Adolescents, especially men, are one of the vulnerable groups to have free sex and drug abuse, which are risk behaviors for HIV/AIDS. This study aims to determine the risk behavior factors for HIV/AIDS in male adolescents aged 15-24 years in Indonesia. The research is quantitative using secondary data from the 2012 and 2017 IDHS with a cross sectional study design. The results of the logistic regression test found that age, attitudes towards premarital sex and peer influence were related to HIV/AIDS risk behavior in 2012, then in 2017 age, attitudes towards premarital sex, peer influence and education were associated with HIV/AIDS risk behavior in teenage boys. The most related factor was attitudes towards premarital sex with AOR values of 6.65 in 2012 and 9.13 in 2017
S-11049
Depok : FKMUI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉