Abstrak: Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan angka rujukan peserta selama bulan Januari-Maret 2015. Sampel adalah Puskesmas Cimanggis dengan angka rujukan tinggi dan Puskesmas Cipayung dengan angka rujukan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka rujukan dipengaruhi oleh kebijakan, ketersediaan obat, peralatan penunjang pelayanan kesehatan, pemahaman dokter tentang prosedur rujukan dan peran gatekeeper. Diagnosis penyakit yang banyak dirujuk di kedua puskesmas adalah penyakit jantung. Hal tersebut berhubungan dengan ketersediaan obat dan peralatan penunjang pelayanan kesehatan serta peran gatekeeper. Pasien penyakit jantung memerlukan tindakan promotif preventif serta kontrol rutin setiap bulan untuk pemeriksaan dan menebus obat di RS, sehingga mempengaruhi angka rujukan. Diharapkan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak Puskesmas dalam mengendalikan pelayanan rujukan. Kata Kunci: rujukan peserta JKN, puskesmas, BPJS This qualitative study aimed to analyze the factors associated with the referral of BPJS members during January until March 2015. Samples were Cimanggis and Cipayung health centers representing high and low referral cases respectively. The results showed that the referral numbers were influenced by the policy, availability of drugs, medical equipment, physician perceptionabout the referral procedure as well asthe role of gatekeeper. Heart disease was the diagnosis with the highest referral number in the sampled health centers. Factors were related to the availability of drugs, medical equipment as well as the role of gatekeeper. Patients with heart disease require preventive and promotive actions, regular controls, and monthly check up and drugs in hospitals, this has made increased referral numbers. It is expected that BPJS Kesehatan will improve coordination with the health center to manage the referral system. Key Words: referral, JKN, health center, BPJS

Abstrak: Abstrak

Pola pembayaran pelayanan persalinan pervaginam normal yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan adalah dengan cara nonkapitasi yakni sebesar Rp.600.000. Fasilitas Kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan diharuskan memberikan pelayanan kesehatan sesuai perjanjian kerjasama dan tanpa menarik iur-biaya. Penarikan iur-biaya yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan mitra kerja BPJS merupakan salah satu tindakan kecurangan (fraud). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor kebutuhan finansial menjadi pendorong bagi klinik mitra kerja BPJS Kesehatan untuk menarik iur biaya pada peserta BPJS Kesehatan. Pegawasan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, DinKes, serta Kementrian Kesehatan belum dilakukan secara optimal dan penggunaan sanksi seperti yang tertuang didalam PMK No. 36 Tahun 2015 juga belum dilakukan sepenuhnya. Berdasarkan hasil tersebut penulis menyarankan untuk dilakukannya analisis unit cost terkait pelayanan persalinan pervaginam normal dan ditingkatkannya pengawasan oleh BPJS Kesehatan dan semua pihak yang terkait untuk menjamin fasilitas pelayanan kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

The pattern of a normal vaginal delivery service payments paid by BPJS is by nonkapitasi which amounted to 600,000. Health Facility as partners BPJS required to provide appropriate health services cooperation agreement and without cost-sharing. Cost-sharing withdrawals carried out by health care facilities BPJS partners is one act of fraud (fraud). This research was conducted using qualitative method. The research found that the factor of financial needs become the driving force for the clinic BPJS partners to attract participants BPJS cost sharing on health. Supervision conducted by BPJS Health, Health Office, and the Ministry of Health is not optimal and the use of sanctions as stipulated in the Regulation of Healt Minister No. 36 2015 has not been done completely. Based on these results the authors suggest to do the analysis of the unit cost of service related to normal delivery and increased supervision by BPJS Health and all parties concerned to ensure the health care facility as a partner BPJS provide quality services and in accordance with the prescribed rules.