Transformasi praktik Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menuntut perusahaan untuk bergerak melampaui kepatuhan regulatif menuju pengelolaan program yang terukur, berbasis bukti, dan berkelanjutan. Tantangan utama dalam TJSL bidang kesehatan masih terletak pada dominasi pendekatan ad-hoc, lemahnya integrasi perencanaan berbasis kebutuhan, serta keterbatasan indikator kinerja yang mampu merefleksikan kualitas pelaksanaan dan output program. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program TJSL pilar kesehatan di Perusahaan X tahun 2025 menggunakan kerangka Evidence-Informed Theory of Change (ToC) dari World Health Organization (WHO), dengan fokus pada keterkaitan antara tahap input, activity, dan output. Pendekatan penelitian menggunakan desain kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam, telaah dokumen internal perusahaan, serta triangulasi data. Analisis dilakukan terhadap ketersediaan sumber daya, proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta karakteristik output yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TJSL kesehatan Perusahaan X telah memenuhi aspek regulatif dan kemitraan, namun masih didominasi oleh pendekatan berbasis kegiatan jangka pendek, keterbatasan dokumentasi teknis, serta belum optimalnya penggunaan indikator output berbasis bukti. Meskipun demikian, program menghasilkan layanan dan produk kesehatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Evidence-Informed Theory of Change secara operasional, yang diturunkan ke dalam SOP teknis, indikator kinerja terukur, dan sistem monitoring dan evaluasi terstruktur, berpotensi memperkuat akuntabilitas, kualitas pelaksanaan, serta keberlanjutan program TJSL kesehatan. Temuan ini menegaskan pentingnya pergeseran pengelolaan TJSL dari orientasi event-based menuju service-based program yang terintegrasi dengan strategi keberlanjutan perusahaan.

The implementation of Health-focused Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs at Company X, a Third Party Administrator (TPA), faces challenges related to implementation consistency, technical governance clarity, and alignment with sustainability principles and national health policies. These challenges risk positioning the program as event-based, weakly measured, and insufficiently oriented toward service quality. This study aims to analyze the implementation of the Health TJSL program at Company X using the Evidence-Informed Theory of Change (ToC) framework, focusing on the input, activity, and output stages. A qualitative approach was employed through in-depth interviews with internal and external stakeholders, document reviews, and comparative analysis of relevant regulations and implementation standards. The findings reveal significant gaps between existing TJSL Standard Operating Procedures (SOPs) and the technical requirements of health program implementation, particularly in needs-based planning, role delineation among actors, performance indicators, and monitoring and evaluation systems. The program implementation remains predominantly activity-oriented, with limited emphasis on process quality and measurable service outputs. This study contributes by developing a technical Health TJSL SOP, formulating measurable key performance indicators from input to output stages, and designing an integrated monitoring and evaluation matrix. The findings highlight the necessity of shifting Health TJSL management from an event-based approach toward a service-oriented, measurable, and accountable program model to enhance sustainability and strengthen its contribution to health development outcomes.

Survei Literasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa pada penduduk dewasa di Pulau Jawa, wilayah yang dihuni 55,58% penduduk Indonesia, proporsi yang tidak pernah mencari konseling kesehatan mencapai 71%, tidak mengikuti edukasi kesehatan 52%, dan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan mandiri 44%, mengindikasikan rendahnya tanggung jawab kesehatan. Kondisi ini terjadi meskipun literasi persepsi tergolong memadai (37,5%), sedangkan literasi fungsional masih terbatas (1,6% mencukupi), menunjukkan kesenjangan pemahaman dan penerapan informasi kesehatan. Belum adanya penelitian yang menganalisis keterkaitan determinan sosial,literasi kesehatan dan tanggung jawab kesehatan pada populasi dewasa di Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan determinan sosial dan literasi kesehatan dengan tanggung jawab kesehatan pada penduduk dewasa di Pulau Jawa, menggunakan desain cross-sectional dengan data sekunder Survei Literasi Kesehatan Kemenkes 2024–2025. Sampel terdiri atas 1.419 penduduk dewasa usia 17–65 tahun atau telah menikah di enam provinsi Pulau Jawa. Variabel dependen adalah tanggung jawab kesehatan (subskala HPLP-II, skor 1–4); variabel independen meliputi literasi kesehatan (HLS-EU-Q16, skor 0–4) dan determinan sosial. Analisis menggunakan uji Independent Samples t-Test, korelasi Pearson, dan regresi linear berganda berbobot. Rerata skor tanggung jawab kesehatan 1,83 (SD = 0,53), kategori sedang-rendah; rerata literasi kesehatan 3,01 (SD = 0,44), kategori mencukupi. Literasi kesehatan memiliki hubungan positif terbesar dengan tanggung jawab kesehatan (B = 0,327; 95% CI: 0,264–0,390; p < 0,001). Usia ≥45 tahun (B = 0,140), pendidikan SMA–perguruan tinggi (B = 0,150), dan status menikah (B = 0,088) berhubungan positif; jenis kelamin laki-laki (B = −0,139) dan status bekerja (B = −0,088) berhubungan negatif (semua p < 0,05). Pendapatan tidak signifikan (B = −0,036; p = 0,220) dan bukan confounder. Penguatan literasi kesehatan perlu menjadi prioritas promosi kesehatan, terutama pada laki-laki, usia muda, dan pendidikan rendah di Pulau Jawa. Kata kunci: Determinan sosial, literasi kesehatan, tanggung jawab kesehatan, HPLP-II, HLS-EU-Q16, Pulau Jawa

The 2024–2025 Ministry of Health Health Literacy Survey showed that among adults in Java, home to 55.58% of Indonesia’s population, 71% had never sought health counselling, 52% had never participated in health education programmes, and 44% had never undertaken self-health examinations, indicating low levels of health responsibility. This occurred despite perception-based health literacy being relatively adequate (37.5%), while functional health literacy remained limited (only 1.6% achieved an adequate level), suggesting a gap between understanding and the application of health information. To date, no study has examined the relationship between social determinants, health literacy, and health responsibility among the adult population in Java. This study aimed to analyse the association between social determinants, health literacy, and health responsibility among adults in Java using a cross-sectional design and secondary data from the 2024–2025 Ministry of Health Health Literacy Survey. The sample comprised 1,419 adults aged 17–65 years or those who were married, drawn from six provinces in Java. The dependent variable was health responsibility (Health-Promoting Lifestyle Profile II [HPLP-II] subscale, score range 1–4), while the independent variables included health literacy (HLS-EU-Q16, score range 0–4) and social determinants. Data were analysed using independent-samples t-tests, Pearson’s correlation, and weighted multiple linear regression. The mean health responsibility score was 1.83 (SD = 0.53), indicating a moderate-to-low level, whereas the mean health literacy score was 3.01 (SD = 0.44), indicating an adequate level. Health literacy showed the strongest positive association with health responsibility (B = 0.327; 95% CI: 0.264–0.390; p < 0.001). Age ≥45 years (B = 0.140), upper secondary to tertiary education (B = 0.150), and being married (B = 0.088) were positively associated with health responsibility, whereas being male (B = −0.139) and being employed (B = −0.088) were negatively associated (all p < 0.05). Income was not significantly associated with health responsibility (B = −0.036; p = 0.220) and was not identified as a confounding variable. Strengthening health literacy should therefore be prioritised in health promotion initiatives, particularly among men, younger adults, and individuals with lower educational attainment in Java. Keywords: social determinants, health literacy, health responsibility, HPLP-II, HLS-EU-Q16, Java Island