Abstrak:

---

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan vaksin COVID-19 di Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data dalam penelitian ini dengan melakukan triangulasi sumber yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai macam informan dan triangulasi metode dengan melakukan observasi proses pengelolaan vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan telaah dokumen.

Abstrak: Hepatitis B merupakan penyakit menular berbahaya yang menimbulkan peradangan pada organ hati dengan penyebab virus Hepatitis B. Salah satu upaya untuk mencegah dan menurunkan Hepatitis B dengan vaksinasi Hepatitis B0 pada bayi baru lahir kurang dari 24 jam, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait upaya vaksinasi selama masa pandemi meliputi SE Dirjen P2P No.SR.02.06/4/1332/2020 tentang pelayanan imunisasi kepada anak selama masa pandemi Covid-19, Surat Menteri Kesehatan No.SR.02.01/Menkes/213/2020 tentang Pekan Imunisasi Dunia, serta Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi di Puskesmas. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan SE No.3243/1.772.1 tentang pelaksanaan imunisasi rutin dalam keadaan pandemi Covid-19. Dalam masa pandemi, capaian pelaksanaan vaksinasi Hepatitis B0 di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2020 tidak mencapai target, namun pada tahun 2021 dapat mencapai target sebesar 96,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor keberhasilan pelaksanaan kebijakan vaksinasi Hepatitis B0 pada masa pandemi Covid-19 di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021, dengan pendekatan sistem yang melihat faktor input, proses, dan output. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada bulan April-Juli 2022. Pengambilan data dilakukan di empat Puskesmas di wilayah Jakarta Selatan, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Rumah Sakit Aulia dengan jumlah informan 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan tiga Puskesmas mencapai target pada tahun 2021. Satu Puskesmas belum mencapai target, tetapi ditemukan adanya peningkatan capaian vaksinasi Hepatitis B0. Dari hasil disimpulkan Faktor keberhasilan Sudinkes Jakarta Selatan dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi Hepatitis B0 yaitu dari input terdapat tenaga kesehatan yang kompeten yang didukung dengan kader, adanya penambahan sarana dan prasarana, pemberian informasi vaksinasi Hepatitis B0 melalui media sosial dan koordinasi lintas sektor. Dari proses berupa penggerakan bidan koordinasi dan kader. Selain itu, tidak ditemukan kejadian KIPI serta pencatatan dan pelaporan terlaksana dengan baik

Abstrak: Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Jakarta Timur dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian karena COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat sehingga mampu tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Untuk mencapai kekebalan kelompok diperlukan capaian vaksinasi minimal 70% dan pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2020 semua daerah mencapai target tersebut. Namun hingga Februari 2022, kota Jakarta Timur masih memiliki capaian sebesar 66.53% untuk dosis 1 dan 59.93% untuk dosis lengkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen menggunakan framework teori Edward III dan teori Van Meter dan Van Horn. Informan penelitian yaitu PJ Vaksinasi COVID-19 di tingkat puskesmas kecamatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga awal Juni 2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan, namun terdapat ketidaksinkronan antara pcare dengan pedulilindungi dan/atau dukcapil, komunikasi kepada pelaksana kebijakan telah dilakukan dengan baik, sumberdaya manusia mulai terbatas, fasilitas memadai, namun akhir-akhir ini vaksin mendekati expired date, koordinasi antar bagian yang terlibat dan antar instansi cukup terjalin dengan baik, SOP yang ada masih menggunakan juknis yang lama atau belum terbaharui, disposisi pelaksana kebijakan baik, serta lingkungan sosial dan politik cukup berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Faktor yang menjadi hambatan ialah minat masyarakat mulai menurun, khususnya untuk dosis lanjutan karena tidak adanya regulasi ketat terkait vaksinasi dosis lanjutan (booster). Dengan demikian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan koordinasi dengan BPJS terkait pcare dan pedulilindungi, koordinasi dengan Badan POM dan PT. Bio Farma terkait vaksin COVID-19, dan monitoring evaluasi terkait vaksin dan rantai dingin di puskesmas kecamatan. Selain itu diperlukan adanya regulasi terkait pelaksanaan vaksinasi lanjutan.

---

The implementation of the COVID-19 vaccination in East Jakarta City based on Presidential Regulation Number 99 of 2021 concerning the Procurement of Vaccines and Implementation of COVID-19 Vaccinations, then Minister of Health Regulation Number 10 of 2021 concerning the Implementation of COVID-19 Vaccinations. The policy aims to reduce transmission, minimize morbidity and mortality due to COVID19 and build a group immunity in the community to remain socially and economically productive. The governments targeted that by the end of 2021, all the regions could achieve at least 70% of the target population. However, until February 2022, the city of East Jakarta's achievements are still under the target, for the 1st dose was 66.53% and 59.93% for the completed dosage. The purpose of this study is to analyze the implementation of the COVID-19 vaccination policy implementation in the Administrative City of East Jakarta. This qualitative research collects the data through in-depth interviews with informants and document review using the Edward 3's framework and van meter and van horn theory. The informants are PIC of vaccination program in primary health care. The study was conducted from April to June 2022 with results showing the policy implementation has been running, however, there is unsynchronized between the Pcare and pedulilindungi and/or the dukcapil, communication to policy implementation has been carried out well, human resources are starting to be limited, facilities are adequate, but lately, the vaccine is approaching the expiration date, coordination between the parts involved and between agencies is quite well established, the existing SOPs are still using the old technical guidelines or not yet updated, the disposition of policy implementers is good, and the social and political environment is quite influential on policy implementation. The constraining factor is that public interest has begun to decline, especially for follow-up doses due to the absence of strict regulations regarding booster doses of vaccination. Thus, the implementation of the COVID-19 vaccination still needs to be improved by coordinating with BPJS related to care and protection, coordination with the Food and Drug Administration (BPOM), and PT.Bio Farma is associated with the vaccine of COVID-19, and monitoring evaluations associated with vaccines and the cold chain at sub-district health centers. In addition, there is a need for regulations related to the implementation of further vaccination.

Abstrak:

---

Abstrak: Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan manajemen penanganan COVID-19 oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Desa Pugul Kabupaten Bangka pada tahun 2021. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil: Hasil penelitian ini merupakan gambaran manajemen penanganan COVID-19 oleh Satgas Penanganan COVID-19 di Desa Pugul tahun 2021 yang ditinjau dari gambaran input (SDM, Dana, Metode, Sarana dan Prasarana), gambaran manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) serta gambaran output (penanganan kasus COVID-19).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan vaksinasi COVID-19 pada remaja berumur 12-17 tahun di Kota Bekasi. Desain studi yang digunakan adalah cross sectional dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner online. Besar sampel pada penelitian ini sebanyak 520 responden. Analisis yang digunakan adalah analisis chi square dengan level kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 92,9% remaja berumur 12-17 tahun sudah divaksinasi dan 7,1% remaja berumur 12-17 tahun belum/tidak divaksinasi. Terdapat hubungan yang signifikan antara norma sosial (p value = 0,006), teknologi (p value < 0,001), aksesibilitas geografis (p value <0,001), ketersediaan pelayanan vaksinasi COVID-19 (p value = 0,006), pelayanan tenaga kesehatan (p value = 0,006), pendidikan (p value < 0,001), persepsi (p value = 0,011), dan self efficacy (p value = 0,001).

Abstrak: Malaria masih menjadi ancaman kesehatan bagi setengah populasi dunia termasuk di Indonesia dimana pada tahun 2020 jumlah kasus malaria mencapai 226.364 kasus dan 96% kasus tersebut berasal dari Provinsi Papua. Kabupaten Jayapura sendiri menduduki peringkat ke empat penyumbang kasus malaria terbanyak di Provinsi Papua pada tahun 2016 sebanyak 29.044 kasus Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura pada tahun 2021. Ditemukan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria tidak berhasil mencapai target pada tahap Intensifikasi pengendalian yang telah ditetapkan didalam Pedoman Pengendalian Malaria Menuju Eliminasi Tahun 2030 di Kabupaten Jayapura yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jayapura nomor 44 Tahun 2017 Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura telah dilaksanakan namun belum optimal. Disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dapat menjadikan program eliminasi malaria sebagai prioritas anggaran dalam APBD Kabupaten Jayapura. Selain itu kerjasama lintas sektor yang tergabung dalam Malaria Center perlu digiatkan kembali dan merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta bermitra dengan global fund, Unicef, LSM, TNI, Polri, Organisasi profesi dan tokoh masyarakat