Akreditasi klinik merupakan strategi penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan keselamatan pasien. Dalam RPJMN 2020–2024 ditargetkan seluruh FKTP (puskesmas dan klinik pratama) terakreditasi pada tahun 2024, namun capaian akreditasi klinik pratama baru mencapai 87%. Di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Barat, cakupan akreditasi masih rendah, yaitu hanya 48 dari 247 klinik yang telah terakreditasi. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi akreditasi, baik dari sisi kesiapan, pelaksanaan, maupun pemantauan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi program akreditasi klinik pratama di Jakarta Barat tahun 2024 menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Lembaga Penyelenggara Akreditasi, pimpinan klinik yang telah dan belum terakreditasi, serta telaah dokumen. Hasil penelitisn menunjukkan bahwa seluruh informan memahami tujuan akreditasi sebagai upaya peningkatan mutu dan syarat kerja sama dengan BPJS. Pada aspek input, ditemukan kendala seperti keterbatasan SDM pendamping, rendahnya pemahaman terhadap standar, serta beban pembiayaan. Evaluasi proses mengungkapkan pelaksanaan berjalan sesuai prosedur, namun masih terdapat kendala dalam dokumentasi dan koordinasi internal. Aspek produk menunjukkan bahwa akreditasi berdampak positif terhadap tata kelola dan kepuasan pasien, tetapi belum didukung oleh sistem monitoring pascaakreditasi yang optimal. 

Clinic accreditation is an essential strategy for improving the quality of primary healthcare services and ensuring patient safety. Under the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), all primary healthcare facilities (puskesmas and primary clinics) are targeted to be accredited by 2024. However, as of 2024, the accreditation rate for primary clinics has only reached 87%. In DKI Jakarta, particularly in West Jakarta, the coverage remains low, with only 48 out of 247 clinics accredited. This indicates ongoing challenges in accreditation implementation, including issues of readiness, execution, and sustainable monitoring. This study aims to evaluate the implementation of the primary clinic accreditation program in West Jakarta in 2024 using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). The research uses a qualitative case study approach, with data collected through in-depth interviews with the DKI Jakarta Provincial Health Office, West Jakarta City Health Sub-Office, Accreditation Organizing Institutions, and heads of both accredited and non-accredited clinics, as well as document analysis. The findings show that all informants understand accreditation as a quality improvement effort and a requirement for collaboration with BPJS (Indonesia’s National Health Insurance). In the input aspect, challenges identified include limited support personnel, low understanding of accreditation standards, and financial burdens. The process evaluation reveals that implementation follows procedures, though issues remain in documentation and internal coordination. The product aspect indicates that accreditation has had a positive impact on service governance and patient satisfaction, but it is not yet supported by an optimal post-accreditation monitoring system.

Data profil kesehatan pegawai tahun 2024 menunjukkan 55,65% pekerja mengalami berat badan berlebih, 9,54% berisiko sindrom metabolik, serta peningkatan prevalensi hipertensi. Sebagai tindak lanjut, perusahaan telah menjalankan program wellness, namun partisipasi pekerja masih rendah, hanya 7,1%, menunjukkan program belum berjalan optimal dan evaluasi menyeluruh belum dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program wellness pada pekerja PT. X tahun 2025 menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dengan metode kualitatif dan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen terhadap informan yang dipilih secara purposive dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan, pada aspek context, tujuan program telah sesuai kebutuhan kesehatan pekerja namun belum dipahami merata. Aspek input menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan sarana prasarana, keterlambatan pembayaran vendor, serta belum adanya pedoman teknis khusus. Pada aspek process, program belum didukung needs assessment sistematis, komunikasi dan dukungan pimpinan terbatas, dan program belum menjadi indikator kinerja. Aspek product menunjukkan partisipasi dan konsistensi peserta rendah, meski ada dampak positif terhadap perilaku dan kesehatan fisik serta mental pekerja. Perusahaan disarankan melakukan survei kebutuhan, menyusun pedoman teknis, menyederhanakan program, mengoptimalkan komunikasi internal, memperkuat dukungan pimpinan, mengintegrasikan OKR, menyusun strategi fasilitas, dan menyampaikan evaluasi ke manajemen untuk meningkatkan partisipasi pekerja.Employee health profile in 2024 shows that 55.65% of workers are overweight, 9.54% are at risk of metabolic syndrome, and there is an increasing prevalence of hypertension. As a follow-up, the company has implemented a wellness program; however, employee participation remains low at only 7.1%, indicating that the program has not yet run optimally and a comprehensive evaluation has not been conducted. This study aims to evaluate the implementation of the wellness program for PT. X employees in 2025 using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product) with a qualitative case study design. Data were collected through in-depth interviews and document reviews with informants selected via purposive and snowball sampling. Results show that, in the context aspect, the program’s objectives align with employees’ health needs but are not yet widely understood. The input aspect reveals limitations in human resources, uneven facilities, delayed vendor payments, and the absence of specific technical guidelines. In the process aspect, the program lacks a systematic needs assessment, leadership communication and support are limited, and the program is not yet linked to performance indicators. The product aspect shows low participation and consistency, although there are positive effects on employee behavior, physical health, and mental health. The company is advised to conduct a needs survey, prepare technical guidelines, simplify the program, optimize internal communication, strengthen leadership support, integrate OKRs, develop facility strategies, and report evaluations to management for program participation improvement.