Ditemukan 36106 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Fajar Pramuji Hadhianto; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Pelayanan kontrasepsi terdiri dari pra-pelayanan kontrasepsi, tindakan pelayanan KB, dan pasca pelayanan. Implementasi kebijakan pelayanan KB belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal disebabkan terkendala pendanaan yang berkaitan dengan jasa pelayanan dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang kurang jelas sehingga pelaksanaan layanan belum maksimal yang menyebabkan layanan tersebut tidak termasuk dalam pembiayaan JKN maupun didukung oleh program. Oleh karena itu, perlu dilakukannya perhitungan biaya pelayanan kontrasepsi dengan tepat dan cermat yang bertujuan untuk memperoleh tarif jasa pelayanan kontrasepsi. Analisis biaya yang mengalokasikan biaya produksi dan biaya overhead dikenal dengan metode Activity Based Costing. Metode ini dapat mengevaluasi biaya secara tepat dengan memberikan informasi non-keuangan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dapat mengetahui total biaya (total cost) dan biaya satuan (unit cost) untuk melakukan aktivitas. Penelitian ini bertujuan menghitung total cost dan unit cost per pelayanan kontrasepsi di poli pelayanan KB Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama. Studi ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif dan kajian literatur sesuai dengan data yang ada. Metode yang digunakan dalam menghitung unit cost adalah Activity Based Costing (ABC). Hasil penelitian ini adalah biaya satuan konseling sebesar Rp. 67.716, persetujuan tindakan tenaga kesehatan sebesar Rp. 61.459, pasang IUD sebesar Rp.59.604, cabut IUD sebesar Rp. 61.588, suntik KB (Cyclo) sebesar Rp. 205.610, suntik KB (Deppo) sebesar Rp. 71.531, pil KB sebesar Rp. 133.220, pasang implan sebesar RP.62.852, cabut implan sebesar Rp.71.531, kontrol IUD sebesar Rp.59.674, dan kontrol implan sebesar Rp.85.948. Kesimpulan penelitian ini adalah tarif pelayanan kontrasepsi yang terdiri dari pasang dan cabut IUD dan pasang dan cabut implan masih diatas unit cost, sedangkan pelayanan konseling, persetujuan tindakan tenaga kesehatan, kontrol IUD, kontrol Implan, dan suntik KB dapat dijadikan bahan masukan untuk ditetapkan sebagai tarif pelayanan kontrasepsi.
Contraceptive services consist of pre-service contraception, family planning service actions, and post-service. The implementation of family planning service policies has not been fully implemented optimally due to funding constraints related to service services because there are still some things that are unclear so that the implementation of services is not optimal, which causes these services not to be included in JKN financing or supported by the program. Therefore, it is necessary to calculate the cost of contraceptive services appropriately and carefully with the aim of obtaining contraceptive service rates. Cost analysis that allocates production costs and overhead costs is known as the Activity Based Costing method. This method can evaluate costs appropriately by providing non-financial information in an effort to improve efficiency and effectiveness, can determine the total cost (total cost) and unit cost (unit cost) to perform activities. This study aims to calculate the total cost and unit cost per contraceptive service at the Kebayoran Lama sub-district health center family planning service. This study uses descriptive quantitative research design and literature review in accordance with existing data. The method used in calculating unit cost is Activity Based Costing (ABC). The results of this study are the unit cost of counseling amounting to Rp. 67,716, approval of health worker actions amounting to Rp. 61,459, installing IUDs amounting to Rp. 59,604, removing IUDs. .604, pull out the IUD by Rp. 61,588, birth control injections (Cyclo) by Rp. 205,610, birth control injections (Deppo) by Rp. 71,531, birth control pills by Rp. 133,220, install implants by RP.62,852, pull out implants by Rp.71,531, IUD control by Rp.59,674, and implant control by Rp.85,948. The conclusion of this study is that contraceptive service rates consisting of IUD insertion and removal and implant insertion and removal are still above unit cost, while counseling services, approval of health worker actions, IUD control, Implant control, and birth control injections can be used as input material to be set as contraceptive service rates.
S-11777
Depok : FKM UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Meiriza Andarwati; Pembimbing: Ilyas Yaslis; Penguji: Ede Surya Darmawan, Purnawan Junadi, Susi Aswiyarti, Moina Sihombing
Abstrak:
Read More
Metode kontrasepsi jangka panjang pasca persalinan merupakan strategi pemerintah yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu nifas dan menekan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Dalam upaya meningkatkan metode kontrasepsi jangka panjang pasca persalinan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pemasangan MKJP pasca persalinan khususnya IUD dan implant dibutuhkan peran bidan yang kompeten untuk terus mengajak ibu hamil bersedia menggunakan MKJP. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran kinerja bidan dalam jumlah pemasangan metode kontrasepsi jangka panjang pasca persalinan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan tersebut, tujuan ini bermaksud mengetahui kinerja bidan dalam terus berupaya meningkatkan kuantitas pemasangan MKJP dengan begitu bidan akan semakin terampil dan PUS/ ibu sebelum bersalin akan memilih MKJP tanpa ragu. Bidan yang semakin terampil dalam memasang KB maka akan meminimalisir resiko dari pemasangan MKJP. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa sebanyak 5 puskesmas (50%) mempunyai kinerja baik dan 5 puskesmas (50%) mempunyai kinerja buruk, sedangkan dari 9 variabel (umur bidan, lama bekerja, domisili, status kepegawaian, disiplin, pelatihan, motivasi, kepemimpinan, supervisi) terdapat 3 variabel yang memiliki nilai probabilitas (p value <0,05) meliputi umur bidan, status kepegawaian, pelatihan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja bidan dalam pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pasca persalinan di puskesmas. Untuk itu perlu ditingkatkan dengan melakukan pelatihan secara berkala untuk memperbarui dan menambah motivasi dalam peningkatan KB pasca persalinan.
The postpartum long-term contraceptive method is an effective government strategy in improving the health of postpartum mothers and suppressing the high rate of population growth. In an effort to improve long-term postpartum contraceptive methods by increasing the quantity and quality of postpartum MKJP installation, especially IUD and implants, a competent midwife role is needed to continue to invite pregnant women to be willing to use MKJP, especially postpartum. The purpose of this study is to determine the performance of midwives in the number of installations of long-term postpartum contraceptive methods and factors related to the performance of the midwife, this goal intends to know the performance of midwives in continuing to strive to increase the quantity of MKJP installations so that midwives will be more skilled and PUS / mothers before childbirth will choose MKJP without hesitation. Midwives who are increasingly skilled in installing kb will minimize the risk of installing MKJP. From the results of the study, it was found that as many as 5 puskesmas (50%) had good performance and 5 puskesmas (50%) had poor performance, while from 9 variables (midwife's age, length of work, domicile, staffing status, discipline, training, motivation, leadership, supervision) there were 3 variables that had a probability value (p value <0.05) includes midwife's age, staffing status, training has a significant relationship with the performance of midwives in the service of long-term contraceptive methods (MKJP) postpartum at puskesmas. For this reason, it needs to be improved by conducting training periodically to update and increase motivation in the improvement of postpartum birth control.
T-6546
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ermawati; Pembimbing: Prastuti C. Soewondo; Penguji: Wahyu Sulistiadi, Ronnie Rivany
Abstrak:
Penetapan tarif Puskesmas Tanjung Paku selama ini belum mengacu pada suatu analisis biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan membayar masyarakat. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati biaya satuan pelayanan dan kemampuan membayar masyarakat dan bagaimana tarif yang rasional di Puskesmas Tanjung Paku, maka dilakukan suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Paku kota Solok.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk pusat-pusat biaya dan untuk menentukan ATP (kemampauan membayar masyarakat) dipakai data Susenas 1999 dan data pengunjung Puskesmas. Data primer dilakukan dengan wawancara terpimpin dengan memakai kuesioner. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution sedangkan analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan aktual tanpa Annualized Fixed Cost (AFC) dan gaji di Unit BP adalah Rp. 2.617,34 untuk KIA Rp. 3.630,14 dan untuk poli gigi Rp. 5.074,55. Biaya satuan normatif untuk unit BP adalah Rp. 4.603,96 untuk KIA Rp. 7.850,65 dan poli gigi Rp. 12335,55. Biaya satuan yang didapatkan ini lebih besar dari tarif yang berlaku sekarang yang hanya Rp. 1.500.
Dari simulasi tarif di unit pelayanan BP, KIA dan Poli Gigi maka tarif yang rasional, untuk unit BP adalah Rp. 3.000,-dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar adalah 97% dan Cost Recovery Rate (CRR) 108,18% untuk unit KIA adalah Rp. 4.000,- dengan jumlah pengunjung yang mampu membayar adalah 97% dan CRR 103,88% dan untuk poli gigi (pengobatan) adalah Rp. 6.000,- dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar 94% dan CRR 105,14%. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah daerah Kota Solok dalam menetapkan tarif rawat jalan di Puskesmas.
The Analysis of the Pricing Policy Outpatient Service Based on Unit Cost and the People Ability to Pay in Community Health Center, Tanjung Paku, Solok at the Year 1999/2000Determination of health care fee in Tanjung Paku Community Health center has not referred unit cost analysis of service and the people ability to pay. In order to know whether the current rate have approached unit cost of service and the people ability to pay and how rational rate in the Community Health Center in Tanjung Paku has done it, a research/analysis regarding this rate has been done in work area of Community Health Center in Solok.
This research is a descriptive analysis with cross-sectional design. The data used is secondary data for cost centers and to determine ATP (the people Ability To Pay) National Census 1999 data is used and data of the Community Health Center. The primary data is obtained by service unit cost is obtained from cost analysis by using double distribution method, while the rate analysis is developed by using rate simulation.
The result of research indicates that the actual unit cost without Annualized Fixed Cost (AFC) and the salary in General Policlinic unit is Rp. 2.617,34 Mother and Children Welfare section is Rp. 3.630,14,- and Dentist Policlinic is Rp. 5.074,55. The normative unit cost for General Policlinic unit is Rp. 4.603,96, Mother and Children Welfare section is Rp. 7.850,65,- and Dentist Policlinic is Rp. 12.735,55. The unit cost obtained is larger than the present rate is only Rp. 1,500,-.
From simulation of rate determination in General Policlinic is Rp. 3.000,- the patient that is able to pay 97% with Cost Recovery Rate (CRR) 147,47%, Mother and Children Welfare section is Rp. 4.000.- the patient that is able to pay 97% with CRR 103,88% and for Dentist Policlinic is Rp. 6.000,- the patient that are able to pay is 94% with CRR 105,14%. The Government of Solok Municipality in determining outpatient service rate in the Community Health Center can use the result of this research as consideration.
Read More
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk pusat-pusat biaya dan untuk menentukan ATP (kemampauan membayar masyarakat) dipakai data Susenas 1999 dan data pengunjung Puskesmas. Data primer dilakukan dengan wawancara terpimpin dengan memakai kuesioner. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution sedangkan analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan aktual tanpa Annualized Fixed Cost (AFC) dan gaji di Unit BP adalah Rp. 2.617,34 untuk KIA Rp. 3.630,14 dan untuk poli gigi Rp. 5.074,55. Biaya satuan normatif untuk unit BP adalah Rp. 4.603,96 untuk KIA Rp. 7.850,65 dan poli gigi Rp. 12335,55. Biaya satuan yang didapatkan ini lebih besar dari tarif yang berlaku sekarang yang hanya Rp. 1.500.
Dari simulasi tarif di unit pelayanan BP, KIA dan Poli Gigi maka tarif yang rasional, untuk unit BP adalah Rp. 3.000,-dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar adalah 97% dan Cost Recovery Rate (CRR) 108,18% untuk unit KIA adalah Rp. 4.000,- dengan jumlah pengunjung yang mampu membayar adalah 97% dan CRR 103,88% dan untuk poli gigi (pengobatan) adalah Rp. 6.000,- dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar 94% dan CRR 105,14%. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah daerah Kota Solok dalam menetapkan tarif rawat jalan di Puskesmas.
The Analysis of the Pricing Policy Outpatient Service Based on Unit Cost and the People Ability to Pay in Community Health Center, Tanjung Paku, Solok at the Year 1999/2000Determination of health care fee in Tanjung Paku Community Health center has not referred unit cost analysis of service and the people ability to pay. In order to know whether the current rate have approached unit cost of service and the people ability to pay and how rational rate in the Community Health Center in Tanjung Paku has done it, a research/analysis regarding this rate has been done in work area of Community Health Center in Solok.
This research is a descriptive analysis with cross-sectional design. The data used is secondary data for cost centers and to determine ATP (the people Ability To Pay) National Census 1999 data is used and data of the Community Health Center. The primary data is obtained by service unit cost is obtained from cost analysis by using double distribution method, while the rate analysis is developed by using rate simulation.
The result of research indicates that the actual unit cost without Annualized Fixed Cost (AFC) and the salary in General Policlinic unit is Rp. 2.617,34 Mother and Children Welfare section is Rp. 3.630,14,- and Dentist Policlinic is Rp. 5.074,55. The normative unit cost for General Policlinic unit is Rp. 4.603,96, Mother and Children Welfare section is Rp. 7.850,65,- and Dentist Policlinic is Rp. 12.735,55. The unit cost obtained is larger than the present rate is only Rp. 1,500,-.
From simulation of rate determination in General Policlinic is Rp. 3.000,- the patient that is able to pay 97% with Cost Recovery Rate (CRR) 147,47%, Mother and Children Welfare section is Rp. 4.000.- the patient that is able to pay 97% with CRR 103,88% and for Dentist Policlinic is Rp. 6.000,- the patient that are able to pay is 94% with CRR 105,14%. The Government of Solok Municipality in determining outpatient service rate in the Community Health Center can use the result of this research as consideration.
T-943
Depok : FKM UI, 2001
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nathania Angela Setiawan; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Mardiati Nadjib, Ery Setiawan
Abstrak:
Read More
Kanker payudara (30,8%) dan leher rahim (17,2%) merupakan penyebab utama kematian kanker pada perempuan Indonesia (Globocan 2022). Meski dapat disembuhkan jika terdeteksi dini, 70% kasus baru ditemukan pada stadium lanjut. Perubahan struktur Puskesmas menjadi Integrasi Layanan Primer (ILP) melalui Kepmenkes HK.01.07/Menkes/2015/2023 membutuhkan penghitungan biaya satuan yang akurat untuk layanan skrining. Penelitian ini menghitung biaya aktual skrining SADANIS dan IVA/HPV-DNA di Puskesmas Tebet (percontohan ILP) menggunakan metode Activity-Based Costing (ABC) dan alat Prasana ThinkWell. Data dikumpulkan April- Juni 2025. Hasil menunjukkan biaya satuan SADANIS Rp6.540 dan IVA/HPV-DNA Rp66.465 per pasien, dengan komponen terbesar berasal dari bahan medis habis pakai dan SDMK. Selisih ditemukan antara biaya aktual dan normatif akibat perbedaan daftar alat dan asumsi upah. Temuan ini merekomendasikan: penggunaan data aktual untuk penyusunan anggaran ILP; optimalisasi klaim BPJS skrining IVA (Permenkes 3/2023); dan integrasi skrining dalam program pemeriksaan gratis untuk meningkatkan cakupan.
Breast (30.8%) and cervical cancer (17.2%) are leading causes of cancer deaths among Indonesian women (Globocan 2022). Despite high treatability when detected early, 70% of cases are diagnosed at advanced stages. The 2023 transformation of community health centers (Puskesmas) into Integrated Primary Services (ILP) under Ministerial Decree HK.01.07/Menkes/2015/2023 requires accurate unit cost calculations for screening services. This study analyzes actual costs of SADANIS and IVA/HPV-DNA screening at Tebet Puskesmas, an ILP pilot for Jakarta, using Activity-Based Costing (ABC) and ThinkWell's Prasana tool (April-June 2025 data). Results show unit costs of IDR 6,540 for SADANIS and IDR 66,465 for IVA/HPV-DNA per patient, with medical consumables and human resources as major cost drivers. A gap between actual and normative costs reflects differences in equipment lists and wage assumptions. Key recommendations include: adopting actual cost data for ILP budgeting; optimizing IVA screening claims under BPJS tariff schemes (MoH Regulation 3/2023); and integrating screenings into free health check-up programs to improve coverage.
Breast (30.8%) and cervical cancer (17.2%) are leading causes of cancer deaths among Indonesian women (Globocan 2022). Despite high treatability when detected early, 70% of cases are diagnosed at advanced stages. The 2023 transformation of community health centers (Puskesmas) into Integrated Primary Services (ILP) under Ministerial Decree HK.01.07/Menkes/2015/2023 requires accurate unit cost calculations for screening services. This study analyzes actual costs of SADANIS and IVA/HPV-DNA screening at Tebet Puskesmas, an ILP pilot for Jakarta, using Activity-Based Costing (ABC) and ThinkWell's Prasana tool (April-June 2025 data). Results show unit costs of IDR 6,540 for SADANIS and IDR 66,465 for IVA/HPV-DNA per patient, with medical consumables and human resources as major cost drivers. A gap between actual and normative costs reflects differences in equipment lists and wage assumptions. Key recommendations include: adopting actual cost data for ILP budgeting; optimizing IVA screening claims under BPJS tariff schemes (MoH Regulation 3/2023); and integrating screenings into free health check-up programs to improve coverage.
S-12013
Depok : FKM UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ela Nurlaela; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Mieke Savitri, Nurmari Wahyu Hapsari
S-7760
Depok : FKM UI, 2013
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nenni Hadisunjoto; Pembimbing: Mardiati Nadjib
T-855
Depok : FKM UI, 2000
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Noviyana Idwiyani; Pembimbing: Sri Tjahjani Budi Utami; Penguji: Zakianis, Sri Helmi
S-7763
Depok : FKM UI, 2013
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Apriana Bathara Musu; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Anwar Hasan, Hidayat Nuh Ghazali
S-7412
Depok : FKM UI, 2012
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Asri Juwita Sari; Pembimbing: Ronnie Rivanny; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Hamdani
S-5285
Depok : FKM UI, 2008
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Reni Verawaty; Pembimbing: Caroline Endah Wuryaningsih; Penguji: Zarfiel Tafal, Efrida Sinaga
Abstrak:
Cakupan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) wanita di Kecamatan Bintan Timur belum mencapai target dan tidak mengalami peningkatan yang berarti, diasumsikan berhubungan dengan faktor perilaku istri PUS sebagai akseptor KB. Penelitian berdesain cross sectional dengan pendekatan kuantitatif ini, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan MKJP wanita. Dilaksanakan di Kecamatan Bintan Timur pada bulanApril-Mei 2013, melalui wawancara menggunakan kuesioner pada 170 responden.Hasil penelitian menunjukkan hanya 19,4% responden menggunakan MKJP sertaada hubungan yang bermakna antara umur (p=0,000), pendidikan (p=0,010),jumlah anak (p=0,000), keterjangkauan terhadap pelayanan (p=0,000) danketerpaparan informasi (p=0,000) dengan penggunaan MKJP wanita pada istriPUS.
Kata kunci : Akseptor KB, MKJP, Istri.
Read More
Kata kunci : Akseptor KB, MKJP, Istri.
S-7797
Depok : FKM UI, 2013
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉