Dinas Kesehatan Lampung Utara dalam penjabaran tujuan pembangunan kesehatan telah menerapkan suatu kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning dengan tujuan memberikan keleluasan Puskesmas dalam mengelola pendapatan fungsionalnya untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Selanjutnya untuk menentukan kebijakan lebih lanjut Puskesmas unit swadana yang sudah di uji cobakan di Puskesmas Bukit Kemuning selama 3 tahun ini perlu dievaluasi. Berkaitan itu dilakukan penelitian yang bertujuan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara tahun 2002 dengan pendekatan input ,proses dan out put. Penelitian ini adalah studi kasus dengan disain potong lintang di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Data diperoleh dari wawancara, dan observasi, dan penelusuran data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan pada 12 informan yang terlibat dan memahami proses keswadanaan, tidak melibatkan pengguna Puskesmas. Hasil Penelitian menunjukkan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia sesudah swadana dengan adanya kebijakan untuk dapat menggunakan pendapatan fungsional untuk menunjang pengelolaan sumber daya manusia menyebabkan telah diberikannya insentif sebagai sistem reward, dilakukannya kegiatan pendidikan dan ketrampilan secara mandiri serta dilakukannya kegiatan peningkatan kedisiplinan. Hasil kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan pendapatan karyawan dari Rp 8.974.523 (tahun 1999) sampai Rp 35.580.745 (tahun 2001), adanya kegiatan peningkatan pengetahuan karyawan yang dilaksanakan secara mandiri sebanyak 6 kali dan adanya peningkatan jumlah hari kerja dari 93,72 % ke 96,05 % dibandingkan sebelum swadana. Permasalahan yang ada adalah masa depan tenaga honorer, belum adanya konsep perhitungan insentif dan standar pelaksanaan pelatihan. Dalam hal pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa sesudah swadana dengan adanya sumber dana dari seluruh pendapatan fungsional Puskesmas dan kebijakan mengelola semua pendapatan fungsionalnya sehingga menyebabkan penganggaran keuangan dilakukan terpadu dengan botom up system, penerimaan dari semua pelayanan dengan sistem satu pintu, penggunaan keuangan berdasarkan pedoman yang telah disahkan dan pelaporan keuangan yang dilaksanakan tiap bulan dan akhir tahun yang terdokumentasi lengkap dibandingkan sebelum swadana. Permasalahan yang ada sesudah swadana adalah administrasi yang rinci dengan tidak didukungnya penyelenggara keuangan dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Puskesmas swadana membawa manfaat terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan, sehingga dapat diterapkan pada Puskesmas lain yang telah memenuhi kriteria. Puskesmas swadana juga merupakan salah satu solusi mengurangi beban pemerintah daerah dalam rangka menyediakan kebutuhan dana untuk operasional Puskesmas namun harus disesuaikan dengan kondisi daerah dimana Puskesmas berada.

 Financial and Human Resources Management before and after Implementation of Swadana Policy (A Case Study in Bukit Kemuning Health Center, North Lampung District, 2002)To achieve the goal of health development, the District Health Office of North Lampung has decided Bukit Kemuning Health Center to be transformed as an Swadana Health Center. The Health Center has a more flexibility in managing its revenue and uses it to improve the quality of care. Bukit Kemuning Swadana Health Center has been set up as a trial Health Center three years ago and need to be evaluated as lesson learned and further policy making. A study is conducted to obtain the information on the management of financial and human resources before and after implementation swadana policy the input, process and out-put approach. This study is a cross-sectional study. The data were obtained from in-depth interview, observation, and analysis of the secondary data. In-depth interview is conducted, 12 informants that related and understand to the process of swadana policy were interview. The result of study showed that there was improvement on management of human resources after implementation of the policy where they could use their revenue for incentive as part of the reward system. Education and training activities were also undertaken to improve staff skills. There was also improvement in discipline on staff. The employees? income has increased from Rp. 8.974.523 in 1999 to Rp. 35.580.745 in 2001, as well as the knowledge of employee and productive working days increase from 93.72% to 96.05%. However, sustainability for providing honoraria of the staff remains questionable. The employment status has not cleared yet, since there is no concept of incentive formula and standard of training for the employee. After implementation of the policy swadana unit, Bukit Kemuning Health Center managed its revenue from all source of funds. The budget is allocation process is conducted integrated leg using bottom up approach, one door policy. Monthly and annual income statements were documented regularly. However, the financial administration in detail remain a problem, it is not supported by training on financial management. After implementation of swadana Health Center, the management of financial and human resources at Bukit Kemuning Health Center has been improving. The policy might be applied to other Health Centers, as long as is the criteria could be met. District Health office could consider this policy to reduce financial burden without scarifying the community.

Adanya aktivitas pertambangan emas dan banyaknya penambangan emas liar tanpa izin (PETI) di Propinsi Sulawesi Utara berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan baik terhadap lingkungan hidup maupun terhadap kesehatan manusia. Kondisi seperti ini merupakan suatu faktor risiko bagi masyarakat yang tinggal di sekitar teluk Buyat dan teluk Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara. Berdasar pada paradigma kesehatan lingkungan maka untuk mengetahui hubungan antara pencemaran lingkungan oleh logam berat serta pengaruhnya terhadap derajat kesehatan masyarakat diperlukan suatu pembuktian tingkat kandungan bahan pencemar sejak dari sumber, keberadaan di media lingkungan dan biomarker sampai pengaruhnya pada kesehatan manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran distribusi tingkat risiko terhadap timbulnya gangguan kesehatan pada masyarakat di wilayah studi terkait dengan sebaran logam merkuri di ikan dan di air. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrasi MeHg di ikan, konsentrasi MeHg di air, konsentrasi MeHg dalam darah, pola makan ikan, lama tinggal, tekanan darah, jenis pekerjaan dan status pendidikan, sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat risiko timbulnya gangguan kesehatan. Pengolahan data menggunakan pendekatan statistik, analisis risiko dan spasisal terhadap seluruh variabel bebas dengan variabel terikat dilakukan untuk mendapatkan hubungan dan menentukan variabel bebas mana yang paling berpengaruh terhadap tingginya tingkat risiko kesehatan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kandungan merkuri yang ada pada ikan yang ditangkap di perairan teluk Buyat dan teluk Ratatotok telah menimbulkan risiko gangguan kesehatan terhadap masyarakat yang mengonsumsinya, sedangkan untuk sumber air yang berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang mengonsumsinya adalah air dari muara sungai Ratatotok, hulu sungai Buyat dan penampungan air bersih/air minum PT. Newmont Minahasa Raya. Variabel babas yang berhubungan dengan tingkat risiko kesehatan adalah konsentrasi MeHg di ikan, pola makan dan lama tinggal dengan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap tingginya tingkat risiko adalah konsentrasi MeHg di ikan. Pendekatan spasial menunjukkan bahwa wilayah penelitian yang paling besar tingkat risikonya berada pada areal yang dekat dengan pertambangan. Dengan melihat pada fenomena bahwa tingkat risiko gangguan penyakit akibat pencemaran merkuri semakin tinggi jika masyarakat di wilayah studi mengonsumsi ikan-ikan yang ditangkap dari perairan teluk Buyat dan teluk Ratatotok_ Maka untuk mengurangi tingkat risiko gangguan kesehatan akibat pemajanan merkuri, disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan untuk melakukan penyuluhan tentang diversifikasi bahan makanan.

Many of gold mining activities at Province of North Sulawesi have potential possibility to give worse effect to the environmental and human health. This condition is one of the risk factor for mercury exposured for the people who lived near the Buyat and Ratatotok bay at South Minahasa District, Province of North Sulawesi. From the environmental health paradigm, the ammount of risk agent from the source, environmental media and biomarker until the health effect sign need to assess to know the relation between environmental pollution from heavy metal and health effect. The objective of this study is to describe the distribution of risk qoutient of non carcinogen from water and fish which exposed by mercury. This research used cross sectional study and used statistic, environmental health risk assessment method, and spatial analysis for data analysis. The result of this study described that the contain of metil mercury of fish from Buyat and Ratatotok bay and the contain of metil mercury at downside of buyat and ratatotok river and water storage of PT.NMR became the potential risk to generate the adverse health effect for the people at study area. Bivariate analysis result some variables that connected to the Risk Qoutient such as metil mercury concentration of fish, fish diet and lived period_ The final model after co-linear test got the most significant variable to the RQ that is the concentration of metil mercury of fish. The recommended for community is to reduce the used of mercury and do not throw up the waste to the sea, river and ground. For the local government is to do some course or training about the health effect of mercury exposure and food diversification.