Abstrak: Pada tahun 2018, menurut data Riskesdas konsumsi minuman beralkohol ilegal di Indonesia mendominasi dengan angka signifikan mencapai 66,2% dari total konsumsi alkohol nasional. Kebijakan cukai telah diidentifikasi sebagai alat efektif dalam mengendalikan konsumsi dan mendukung pengendalian kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menggunakan online database seperti PubMed, ScienceDirect, Springer Link, Scopus, dan Google Scholar yang menghasilkan 14 artikel terinklusi yakni artikel yang terbit sepuluh tahun terakhir (2014-2024). Hasil studi terinklusi dari 14 artikel menjelaskan bahwa kebijakan cukai yang dirancang dengan baik, disertai dengan pengawasan distribusi yang kuat, dapat secara signifikan menurunkan angka konsumsi alkohol ilegal sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, edukasi publik mengenai risiko kesehatan konsumsi alkohol ilegal terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan pengendalian. Negara yang telah mengimplementasikan kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ilegal menetapkan tarif cukai dengan menggunakan sistem cukai spesifik yang didasarkan pada volume atau kandungan etanol dalam produk, misalnya tarif per liter sesuai kategori alkohol, serta cukai ad valorem pada persentase harga produk, cocok untuk negara berkembang dengan inflasi tinggi karena melindungi basis pajak dari efek inflasi. Analisis pada pembahasan menunjukkan bahwa cukai yang terlalu tinggi dapat menciptakan efek substitusi terhadap produk ilegal. Implikasi dari kebijakan cukai di bidang kesehatan dapat menyebabkan penurunan konsumsi minuman beralkohol ilegal karena kenaikan harga barang yang menyebabkan konsumen memilih untuk beralih ke minuman yang lebih sehat, menyebabkan penurunan prevalensi penyakit  tidak menular seperti kardiovaskular dan kanker, serta penghematan biaya perawatan kesehatan akibat penyakit tersebut. Sedangkan di bidang sosial ekonomi, dapat menambah penerimaan negara, serta menurunkan kriminalitas

---

In 2018, according to Riskesdas data, the consumption of illegal alcoholic beverages in Indonesia dominated with a significant figure, reaching 66.2% of the total national alcohol consumption.. Excise policies have been identified as an effective tool for controlling consumption and supporting public health management. This study utilizes a literature review method by sourcing data from online databases such as PubMed, ScienceDirect, Springer Link, Scopus, and Google Scholar. Fourteen articles published in the last ten years (2014–2024) were included. The results from the 14 included studies indicate that well-designed excise policies, accompanied by strong distribution monitoring, can significantly reduce illegal alcohol consumption while simultaneously increasing state revenue. Additionally, public education on the health risks of consuming illegal alcohol has proven to be a key factor in the success of control policies. Countries that have implemented monitoring and control policies for illegal alcoholic beverages have adopted excise rates using specific excise systems based on the volume or ethanol content in the product (e.g., rates per liter according to alcohol category) and ad valorem excise taxes based on the product's price percentage. This is particularly suitable for developing countries with high inflation as it protects the tax base from inflationary effects. The analysis in the discussion suggests that excessively high excise rates can lead to substitution effects toward illegal products. The implications of excise policies in the health sector include a reduction in illegal alcohol consumption due to increased product prices, encouraging consumers to switch to healthier beverages. This leads to a decreased prevalence of non-communicable diseases such as cardiovascular diseases and cancer, as well as cost savings in healthcare expenditures for treating such illnesses. In the socio-economic sector, excise policies contribute to increasing state revenue and reducing crime rates.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Skripsi ini membahas kebijakan tarif cukai pada minuman berpemanis (sugarsweetened beverages) yang diterapkan di negara Arab Saudi, Amerika Serikat, Barbados, Chili, Filipina, Inggris, Jerman, Meksiko, Perancis, Spanyol, dan Zambia. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui hubungan penerapan kebijakan tersebut terhadap penurunan konsumsi minuman berpemanis dan kejadian overweight dan obesitas. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang dilakukan pada 20 artikel terpilih dengan tahun publikasi dari 2010-2020. Hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan tarif cukai dapat menurunkan konsumsi minuman berpemanis, sehingga berpotensi mencegah kejadian overweight dan obesitas. Keberhasilan penerapan kebijakan tarif cukai ini didorong oleh beberapa faktor seperti dukungan antar lembaga, skema pajak yang diterapkan, hingga kesadaran masyarakat. Kata kunci: Tarif cukai, kebijakan pajak, minuman berpemanis This thesis discusses the implementation of excise tax policy on sugar-sweetened beverages (SSB) in various countries, such as Saudi Arabia, United States, Barbados, Chili, Philippine, United Kingdom, Germany, Mexico, France, Spain, and Zambia as an effort to prevent noncommunicable diseases. The aim is to find out the relationship between the application of the policy to the decrease in consumption and the incidence of overweight and obesity. This study is a qualitative research with a literature review approach on 20 published articles between 2010-2020. The results showed that excise tax policy can reduce the consumption of SSB, so that it could potentially prevent overweight and obesity. The successful implementation of the excise policy encourages several factors such as inter-agency support, scheme of tax applied, to public awareness. Key words: Excise tax, tax policy, sugar-sweetened beverages

Abstrak: Meningkatnya konsumsi minuman berkarbonasi di Indonesia belum didukung dengan kebijakan pengendalian. Prevalensi masalah kesehatan yang berhubungan dengan minuman berkarbonasi seperti obesitas dan diabetes mellitus tipe dua mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi arah kebijakan pengendalian minuman berkarbonasi di Indonesia sebagai acuan di masa mendatang dalam pembentukan kebijakan pengendalian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam terhadap informan terpilih dilengkapi data sekunder dari telaah dokumen berupa peraturan, jurnal ilmiah, data hasil riset, buku, dan media lainnya. Hasil penelitian menunjukkan aspek ekonomi lebih diutamakan dari pada aspek kesehatan, hukum, dan politik. Arah kebijakan pengendalian melalui upaya promotif dan preventif non fiskal. Untuk menghasilkan dampak yang maksimal, disarankan pembentukan kebijakan pengendalian minuman berkarbonasi dilakukan secara komprehensif yaitu gabungan pendekatan fiskal (penerapan cukai) dan non fiskal. Kata kunci: Minuman berkarbonasi, Cukai, Obesitas, Diabetes mellitus The increasing consumption of carbonated soft drinks in Indonesia has not been supported by the control policy. The prevalence of health problems associated with carbonated soft drinks such as obesity and type 2 diabetes mellitus has increased. This study aims to analyze the aspects that influence the direction of carbonated beverage control policy in Indonesia as a reference in the future in the formation of control policies. This study is qualitative with primary data through in-depth interviews of selected informants equipped with secondary data from document review in the form of regulations, scientific journals, research data, books, and other media. The results of the research show that the economic aspect is preferred from health, law, and political aspects. Direction of control policy through non-fiscal promotive and preventive efforts. For maximum impact, it is advisable to formulate carbonated soft drinks control policy in a comprehensive manner that is combination of fiscal approach (application of excise) and non fiscal approach. Keywords: Carbonated soft drinks, Excise, Obesity, Diabetes melitus

Abstrak: Dalam menghadapi pandemi COVID-19, penggunaan masker menjadi salah satu langkah preventif yang direkomendasikan oleh WHO dan terbukti efektif dalam mencegah penyebaran infeksi COVID-19. Namun terdapat perbedaan implementasi kebijakan penggunaan masker di berbagai negara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kebijakan penggunaan masker di berbagai negara serta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan kebijakan di berbagai negara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan menggunakan empat online database yaitu PubMed, ProQuest, ScienceDirect dan Scopus. Kriteria insklusi yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain: tersedia dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa inggris, merupakan literatur yang dipublikasi tahun 2020 sampai 2022, artikel tersedia dalam bentuk full-text dan fokus membahas perbedaan kebijakan penggunaan masker selama pandemi COVID-19 di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan 10 studi literatur terpilih yang menunjukkan bahwa terdapat 5 kategori kebijakan penggunaan masker di berbagai negara yaitu; no policy, recommended, required in some public spaces, required in all public spaces, dan required outside-the-home at all time. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penggunaan masker di berbagai negara antara lain: perbedaan instrumen epidemiologi COVID-19, politik, policy demands, budaya, dan angka capaian vaksinasi. Ditemukan juga bahwa kebijakan penggunaan masker selama pandemi COVID-19 bersifat time dependent.

---

In the face of the COVID-19 pandemic, the use of face masks is one of the preventive measures recommended by WHO and has proven effective in preventing the spread of COVID-19 infection. However, there are differences in the implementation of policies on the use of masks in various countries. Therefore, this study was conducted to determine the description of face masks policy in various countries and the factors that influence the differences in policies in these countries. The method used in this research is a literature review using four online databases, namely PubMed, ProQuest, ScienceDirect and Scopus. The inclusion criteria applied in this study include: available in both Indonesian and English, literature published from 2020 to 2022, articles available in full-text form and focus on discussing differences in policies on the use of masks during the COVID-19 pandemic in various countries. This study uses 10 selected literature studies which show that there are 5 categories of face mask policies in various countries, namely; no policy, recommended, required in some public spaces, required in all public spaces, and required outdoors at all times. This study also found that the factors that influence the policy on the use of masks in various countries include COVID-19 epidemiological instruments differences, politics, policy demands, culture, and the level of vaccination achievement. In addition, it was also found that the policy on the use of masks during the COVID-19 pandemic is time dependent.

Abstrak: Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan serangkaian tes yang harus dilakukan calonpengantin sebelum menikah untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan padacalon pengantin dan keturunannya kelak. Tidak semua orang mempunyai riwayatkesehatan yang baik walaupun dalam keadaan sehat. Skripsi ini membahas kebijakannegara-negara yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah sebelum calonpengantin melangsungkan pernikahan. Ketentuan pemeriksaan kesehatan pranikah tiapnegara juga berbeda-beda baik dalam kewajibannya juga rangkaian tes yang dilakukan.Penelitian ini adalah review literatur dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenunjukan bahwa Indonesia masih jauh dari negara lainnya dalam pelaksanaan PHE,dibutuhkan evaluasi kebijakan sehingga dipatuhi dan berjalan lebih baik, meningkatkanpromosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku kesehatan dalammasayarakat.Kata kunci:Pemeriksaan kesehatan; calon pengantin; implementasi

---

Premarital screening is defined as testing couples who are going to be married in orderto prevent common genetic blood disease and infectious disease that may affect their nextgeneration. Some people might look healthy but they might be a carrier for hereditarydisease. This tresearch focused on policies concerning on premarital screening inIndonesia and other countries. The research uses Literature Review (LR) with descriptiveapproach. The result is PHE in Indonesia is still far from other countries implementationof PHE. Evaluation of PHE policy is needed to support PHE, ensure intervention healthpromotion to raise awareness and attitude of PHE.Key words:Premarital screening; marriage; implementation.

Abstrak:

---

Abstrak: Kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bekasi saat ini sudah mulai berorientasi pada kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat metropolitan. Hal ini merupakan konsekwensi logis keberadaan Bekasi sebagai daerah penyangga Jakarta. Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengobatan umum ; mengundang minat pihak swasta untuk ikut berkiprah. Sehingga trend pertumbuhan Balai Pengobatan swasta di Kabupaten Bekasi menjadi sangat pesat, sebanding dengan laju pertambahan penduduk/LPP Kabupaten Bekasi yang merupakan LPP tertinggi se Indonesia ( LPP Bekasi pada tahun 1980-1990: 6,29 % per tahun ).Kecepatan pertumbuhan Balai Pengobatan swasta tersebut membutuhkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) agar tetap berfungsi sebagai mitra Pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bekasi. Diperlukan suatu alat/instrumen untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) Balai Pengobatan swasta. Namun instrumen yang ada, masih belum dapat mengakomodasikan semua aspek pembinaan yang dibutuhkan secara optimal, yaitu aspek hokum, aspek medis dan aspek sosial.Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kekurangsempurnaan instrumen yang telah ada. Kajian dilakukan terhadap relevansi, adekuasi, efektifitas dan efisiensi instrumen tersebut dalam mengukur kinerja Balai Pengobatan swasta. Diajukan suatu model instrumen, yang diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan BINWASDAL BP swasta pada saat ini maupun untuk menyongsong era pasar global kelak.

---

Now, the Health Services needs of Bekasi's community, are going to be Metropolitans Health Services oriented. This is a logical consequence of Bekasi as Jakarta's buffers. Limited capability of Government in providing Health Services tools; especially for the general treatment, invites the Private Medical Clinic's Owners to participate in handling Public Health Services. Therefore, the trend of growth and development of the Private Medical Clinics is quite high, equal with the Population Growth Rate of Bekasi. The Bekasi's Population Growth Rate is now the highest in Indonesia, that was: 6.29 % per annum in 1980 -1990 period.The speed of the growth and development of the Private Medical Clinics needs continuously guidance and control as the Government's partner in order to increase the quality of public health services. To realize this activity, we need some tools or instruments. However, the Private Medical Clinics control and development instruments now, do not optimally accommodate yet all establishment aspects, which are needed, they are legal aspect, medical aspect and social aspect.This instrument's imperfectness, invites me to learn and review this problem. The instrument for the Private Medical Clinic's establishment, guiding and controlling are discussed from the relevancy, the adequacy, the effectiveness and the efficiency point of view. This analysis is submitted as a Models of Private Medical Clinic's Instruments. I hope that it would meet the present controlling and development and the next ones.