Ditemukan 30909 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Dana bantuan operasional kesehatan (BOK) bertujuan untuk membiayai operasional kegiatan di Puskesmas dalam rangka peningkatan indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM) di puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan dana BOK Puskesmas dalam pencapaian kinerja SPM di Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan studi kasus dan pendekatan kualitatif. Studi kasus dilakukan di Puskesmas Kulisusu, Puskesmas Bonerombo, dan Puskesmas Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara pada Oktober 2022 hingga Juli 2023. Hasil penelitian menemukan bahwa pada faktor input yaitu dari sisi sumber daya manusia (SDM), jumlahnya masih belum lengkap dan masih ada beberapa posisi yang diisi oleh tenaga kesehatan yang bukan keahliannya. Selain itu, para SDM tersebut juga memiliki berperan ganda (double job). Kelengkapan sarana dan prasarana di puskesmas juga belum mencukupi seperti standar sarana untuk pelaksanaan program dalam SPM yang menghambat pelaksaan program yang termasuk dalam SPM. Selain itu, peralatan penunjang (misalnya pemeriksaan laboratorium) dan jaringan internet sebagian belum terpenuhi. Ketersediaan anggaran puskesmas mengalami kendala karena anggaran yang diturunkan belum berbasis kinerja dan bukan berdasarkan sepenuhnya usulan dari puskesmas. Pada faktor proses, impelementasi anggaran dana BOK puskesmas dilakukan melalui penyusunan RUK dan RPK, tetapi untuk penentuan pagu anggaran tetap ditentukan oleh pemerintah pusat. Waktu pencairan dana BOK mengalami keterlambatan yang dimulai dari telat turunnya dana BOK ke kas daerah karena terlambatnya pengiriman laporan dari tahun sebelumnya. Selain itu, Puskesmas juga menunggu keluarnya DPA sebagai penjabaran dari APBD yang baru bisa keluar di akhir bulan Maret. Hal tersebut semakin rumit disebabkan inisiatif pencairan dana BOK oleh Puskesmas baru dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus. Keterlambatan turunnya dana ke Puskesmas tersebut berpengaruh pada terhambatnya pelaksanaan program kegiatan di awal tahun yang menggunakan BOK dan mengganggu realisasi program UKM di Puskesmas. Hal tersebut berdampak pada pencapaian indikator kinerja SPM di Puskesmas Bonerombo, Kulisusu, dan Wakorumba Utara yang mengalami penurunan dan masih banyak yang dibawah target. Kata kunci: bantuan operasional kesehatan, dana, sumber daya manusia, sarana prasarana, implementasi, kinerja
The health operational assistance funds aim to finance operational activities at community health centers (CHCs) to improve the minimum service standard (MSS) performance indicators. The current study aimed to analyze the implementation of HOA funds at CHCs in achieving MSS performance in North Buton Regency. An observational study was performed using a case study design and a qualitative approach. Case studies were conducted at the Kulisusu Health Center, Bonerombo Health Center, and North Wakorumba Health Center at North Buton Regency from October 2022 to July 2023. The study found that the input factor, namely from the human resources side, was still inadequate, and unskilled health workers still filled several positions. In addition, these human resources also had a double role. The facilities and infrastructure at the CHCs were also insufficient, such as the standard of facilities for implementing programs in the MSS, which hinders the program implementations. In addition, some of the supporting tools (e.g., laboratory equipment) and internet networks have not been fulfilled. The availability of the CHCs budget is facing problems because it has been reduced, not based on performance, and not entirely based on suggestions from the CHCs. In the process factor, implementation of the HOA budget for CHCs was carried out through the preparation of the Proposed Activity Plan (PAP) and Activity Implementation Plan (AIP), but the central authorities still determined the determination of the budget ceiling. The timing of the disbursement of HOA funds was delayed, starting with the transfer of HOA funds to the local treasury due to the delay in submitting reports from the previous year. Apart from that, the CHCs were also waiting for the Budget Implementation Document (BID) to be released as an elaboration of the new Regional Expenditure Budget and Revenue (REBR), which came out at the end of March. It is even more complicated because the initiative to disburse HOA funds by the CHCs is only carried out from July to August. The delay in the disbursement of funds to the CHCs affected the implementation of program activities that used the HOA funds at the beginning of the year and disrupted the realization of the Community Health Efforts (CHE) program at the CHCs. It had an impact on the achievement of performance indicators for MSS at the Bonerombo, Kulisusu, and North Wakorumba Community Health Centers, which experienced a decline and many were still below target. Key words: health operational assistance, funds, human resources, infrastructure, implementation, performance
Abstrak
Imunisasi dasar lengkap (IDL) merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, khususnya pada bayi dan balita. Cakupan IDL yang tinggi menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan yang baik, sementara ketimpangan cakupan mencerminkan adanya tantangan dalam sistem pelayanan. Di Kabupaten Bogor tahun 2022, tercatat perbedaan mencolok antara Puskesmas Bojong Nangka dengan cakupan IDL sebesar 187,5% dan Puskesmas Ciapus yang hanya mencapai 15,35%. Perbedaan ini mengindikasikan adanya faktor-faktor penting yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan cakupan imunisasi.
Tujuan: Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi cakupan imunisasi dasar lengkap di dua Puskesmas dengan cakupan kontras.
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive dan terdiri dari tenaga kesehatan, kader, tokoh masyarakat, dan orang tua anak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Data dianalisis menggunakan pendekatan Kualitatif.
Hasil: Faktor Supply meliputi jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, serta dukungan dana. Faktor Demand mencakup pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sosiodemografi, serta kepercayaan terhadap vaksin. Di Ciapus, ditemukan keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap imunisasi. Sebaliknya, Bojong Nangka menunjukkan kolaborasi aktif antara petugas dan masyarakat.
Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) antara Puskesmas Bojong Nangka dan Ciapus di Kabupaten Bogor tahun 2022. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kesalahan pencatatan data, faktor sosiodemografi, keterbatasan tenaga kesehatan, sarana prasarana, pendanaan, serta tingkat pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi. Kolaborasi aktif antar petugas dan masyarakat serta dukungan lintas sektor terbukti efektif meningkatkan cakupan IDL. Strategi peningkatan cakupan perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal guna mengatasi disparitas dan mencapai target kesehatan anak secara merata
Kata kunci: Imunisasi Dasar Lengkap, Cakupan Imunisasi, Ketimpangan Layanan, Tenaga Kesehatan, Sosiodemografi, Kepercayaan terhadap Vaksin
Abstrak Imunisasi dasar lengkap (IDL) merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, khususnya pada bayi dan balita. Cakupan IDL yang tinggi menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan yang baik, sementara ketimpangan cakupan mencerminkan adanya tantangan dalam sistem pelayanan. Di Kabupaten Bogor tahun 2022, tercatat perbedaan mencolok antara Puskesmas Bojong Nangka dengan cakupan IDL sebesar 187,5% dan Puskesmas Ciapus yang hanya mencapai 15,35%. Perbedaan ini mengindikasikan adanya faktor-faktor penting yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan cakupan imunisasi. Tujuan: Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi cakupan imunisasi dasar lengkap di dua Puskesmas dengan cakupan kontras. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive dan terdiri dari tenaga kesehatan, kader, tokoh masyarakat, dan orang tua anak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Data dianalisis menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil: Faktor Supply meliputi jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, serta dukungan dana. Faktor Demand mencakup pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sosiodemografi, serta kepercayaan terhadap vaksin. Di Ciapus, ditemukan keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap imunisasi. Sebaliknya, Bojong Nangka menunjukkan kolaborasi aktif antara petugas dan masyarakat. Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) antara Puskesmas Bojong Nangka dan Ciapus di Kabupaten Bogor tahun 2022. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kesalahan pencatatan data, faktor sosiodemografi, keterbatasan tenaga kesehatan, sarana prasarana, pendanaan, serta tingkat pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi. Kolaborasi aktif antar petugas dan masyarakat serta dukungan lintas sektor terbukti efektif meningkatkan cakupan IDL. Strategi peningkatan cakupan perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal guna mengatasi disparitas dan mencapai target kesehatan anak secara merata Kata kunci: Imunisasi Dasar Lengkap, Cakupan Imunisasi, Ketimpangan Layanan, Tenaga Kesehatan, Sosiodemografi, Kepercayaan terhadap Vaksin
Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis.
Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.
Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.
This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.
The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.
Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better.