Perjalanan bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan auditor di PT X sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Testing, Inspection, and Certification (TIC). Mobilitas tinggi yang dituntut dari auditor berpotensi menimbulkan berbagai risiko terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental, serta keseimbangan sosial, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kualitas hasil audit. Namun, sejauh ini belum dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja (K3L) dalam konteks perjalanan bisnis auditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi mitigasi risiko K3L pada perjalanan bisnis di PT X berdasarkan persepsi auditor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima informan yang dipilih secara purposive, meliputi auditor, auditor senior, dan head of division yang terlibat dalam perjalanan bisnis. Triangulasi sumber digunakan untuk memastikan validitas data, dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen internal perusahaan dan observasi pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT X telah memiliki beberapa prosedur terkait mitigasi risiko, seperti pemantauan K3L dan penanganan keadaan darurat, implementasinya belum spesifik untuk konteks perjalanan bisnis. Sebagian besar auditor belum mengetahui dan memahami prosedur tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan. Perusahaan telah memenuhi aspek logistik dasar seperti transportasi dan akomodasi, namun belum menyediakan pelatihan risiko yang memadai, edukasi pra perjalanan, serta pemantauan kesehatan sebelum dan sesudah perjalanan. Auditor juga mengalami kelelahan, gangguan tidur, stres, dan keterbatasan waktu bersama keluarga akibat intensitas perjalanan yang tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi mitigasi risiko K3L di PT X masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi secara sistematis ke dalam siklus perjalanan bisnis. Perusahaan disarankan untuk mengembangkan sistem mitigasi risiko yang kontekstual untuk setiap destinasi, meningkatkan sosialisasi dan pelatihan berbasis risiko, serta menyediakan mekanisme pemulihan pasca-perjalanan. Selain itu, keterlibatan auditor dalam penyusunan kebijakan serta dukungan terhadap kesehatan mental juga perlu ditingkatkan guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan.

---

Business travel is an inseparable part of the auditors' work at PT X, a multinational company operating in the field of Testing, Inspection, and Certification (TIC). The high mobility required from auditors poses various risks to their safety, physical and mental health, and social balance, which may indirectly affect the quality of audit results. However, a comprehensive evaluation of the implementation of occupational safety, health, and environmental (SHE) risk mitigation in the context of business travel has not yet been conducted. This study aims to evaluate the implementation of SHE policies related to business travel at PT X based on auditors' perceptions. This research employed a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with five purposively selected informants, including senior auditors, internal auditors, and division heads involved in business travel. Data validity was ensured through source triangulation by comparing interview results with internal company documents and field observations. The findings indicate that although PT X has several procedures related to risk mitigation—such as SHE performance monitoring and emergency response—their implementation is not specifically tailored to the business travel context. Most auditors are either unaware of or do not access these documents, resulting in a gap between formal policy and actual practice. The company has fulfilled basic logistical aspects such as transportation and accommodation, but lacks adequate risk-based training, pre-departure education, and health monitoring before and after travel. Auditors reported experiencing fatigue, sleep disturbances, stress, and reduced family time due to the high frequency of travel. The study concludes that the implementation of SHE risk mitigation at PT X remains reactive and is not yet systematically integrated into the business travel cycle. It is recommended that the company develop contextual risk assessments for each destination, enhance policy communication and risk-based training, and implement post-travel recovery mechanisms. Moreover, greater involvement of auditors in policy development and the provision of mental health support are essential to create a safer, healthier, and more sustainable work environment.

Industri farmasi merupakan sektor dengan risiko tinggi terhadap kualitas udara pada lingkungan kerjanya, yang dapat berdampak pada kesehatan pekerja dan mutu produk. Manajemen risiko kualitas udara yang efektif penting untuk mencegah pajanan bahaya fisik, kimia, dan biologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi proses manajemen risiko kualitas udara di lingkungan kerja produksi dan laboratorium PT. X di Jakarta Timur berdasarkan pendekatan ISO 31000:2018. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan diskusi, sedangkan data sekunder diperoleh dari telaah dokumen perusahaan. Penilaian dilakukan terhadap parameter fisik (suhu, kelembapan, pencahayaan, kebisingan, dan debu), biologis (jamur dan bakteri), serta kimia (etanol). Ditemukan beberapa ketidaksesuaian kualitas udara dengan standar perusahaan dan regulasi nasional. Proses manajemen risiko sudah dilakukan tetapi belum optimal dalam hal pencatatan, pelaporan, serta pemantauan dan peninjauan berkala. Implementasi manajemen risiko kualitas udara di PT. X perlu ditingkatkan terutama pada aspek dokumentasi, keterlibatan pekerja, serta integrasi sistem dalam budaya organisasi guna meningkatkan kualitas udara dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.

The pharmaceutical industry is a high-risk sector regarding indoor air quality, which may affect both worker health and product integrity. Effective air quality risk management is essential to prevent exposure to physical, chemical, and biological hazards. This study aims to evaluate the implementation of air quality risk management processes in the production and laboratory work environments of PT. X in East Jakarta based on the ISO 31000:2018 framework. This research used a descriptive design with a qualitative approach. Primary data were collected through field observations and discussion, while secondary data were obtained from company document reviews. The assessment focused on physical (temperature, humidity, lighting, noise, dust), biological (fungi and bacteria), and chemical (ethanol) parameters. Several non-compliances with national and company air quality standards were identified. Although risk management processes were in place, they were found to be suboptimal, particularly in terms of documentation, reporting, and periodic monitoring and review. The air quality risk management implementation at PT. X requires improvements, especially in documentation practices, worker involvement, and system integration into organizational culture to enhance air quality and ensure a safe and healthy work environment.

PM2.5 are fine particulate matters smaller than 2.5 micrometres that can be inhaled deep into the lungs’ alveoli and enter the bloodstream. In 2023, Bogor City recorded the highest average PM2.5 concentration in Indonesia. SMA X Kota Bogor is a high school located in the center of Bogor City, adjacent to a major road with high traffic volume, making it potentially exposed to PM2.5 emissions from motor vehicles. Given the heavy traffic, there is concern that ambient PM2.5 particles may infiltrate classrooms during teaching activities. PM2.5 exposure poses risks to students' cognitive function and respiratory health due to its ability to penetrate deep into the lungs. This study aims to estimate the health risks associated with PM2.5 exposure among students at SMA X Kota Bogor in 2025 using an Environmental Health Risk Assessment approach. PM2.5 concentrations were measured in classrooms using the SORA (Sensor Observasi Udara) device, and anthropometric and activity data were collected from 94 students. Conducted in April-June 2025, the study found that the average PM2.5 concentration (24.79 µg/m3) was below the threshold set by Permenkes No. 2 Tahun 2023 (25 µg/m3). Risk Quotient (RQ) calculations showed RQ ≤ 1 for all samples and individuals, indicating no significant health risk. 

Kampung Muka, terletak di Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, menjadi lokasi penelitian karena adanya dugaan risiko kesehatan akibat pajanan PM2,5, seperti yang juga ditemukan di wilayah lain di DKI Jakarta. Studi sebelumnya di Kepulauan Seribu, Jalan Daan Mogot, dan Terminal Kampung Rambutan menunjukkan nilai RQ>1, menandakan potensi bahaya kesehatan akibat polusi udara. Penelitian ini bertujuan mengestimasi risiko kesehatan pada balita yang tinggal di Kampung Muka akibat pajanan PM2,5. Penelitian dilakukan menggunakan desain Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan dengan pengukuran di empat titik sampling dan melibatkan 81 responden. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsentrasi PM2,5 di Kampung Muka, setelah dikonversi menjadi pajanan 24 jam dengan metode Canter, masih di bawah baku mutu yang merujuk pada PP No. 22 Tahun 2021 (≤55 µg/m³), dengan nilai tertinggi sebesar 44,4 µg/m³. Karakterisasi risiko rata-rata realtime dan lifetime menunjukkan RQ1 pada penghitungan pajanan realtime individu, berkisar antara 1,010 hingga 2,257 di beberapa titik. Hasil ini mengindikasikan adanya potensi risiko kesehatan pada kelompok balita meskipun rata-rata konsentrasi PM2,5masih memenuhi standar, sehingga diperlukan pemantauan lanjutan.

---

Kampung Muka, located in Ancol Sub-district, North Jakarta, was chosen as the study site due to suspected health risks from PM2.5 exposure, similar to findings in other areas of DKI Jakarta. Previous studies conducted in Kepulauan Seribu, Daan Mogot Road, and Kampung Rambutan Terminal reported RQ values greater than 1, indicating potential health hazards from air pollution. This study aimed to estimate health risks among toddlers living in Kampung Muka due to PM2.5 exposure. The research used an Environmental Health Risk Assessment design, with PM2.5 measurements taken at four sampling points and involving 81 respondents. The results showed that PM2.5 concentrations in Kampung Muka, after conversion to 24-hour exposure using the Canter method, remained below the quality standard set by Government Regulation No. 22 of 2021 (≤55 µg/m³), with the highest value recorded at 44.4 µg/m³. Risk characterization for average realtime and lifetime exposure indicated RQ values below 1. However, eight toddlers were found to have individual realtime RQ values greater than 1, ranging from 1.010 to 2.257 at various points. These findings suggest potential health risks among toddlers, even though the average PM2.5 concentration still meets regulatory standards, highlighting the need for continued monitoring.

Pencemaran udara, khususnya PM2.5, menjadi masalah serius karena partikel halus ini mampu masuk hingga alveoli paru dan peredaran darah. Wilayah Jalan Margonda Raya merupakan salah satu kawasan di Kota Depok dengan lalu lintas padat dan aktivitas ekonomi yang tinggi, sehingga berpotensi menghasilkan emisi PM2.5 dalam jumlah besar. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat risiko pajanan PM2.5 terhadap pekerja luar ruangan di sepanjang Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Desain studi yang digunakan adalah analisis risiko kesehatan lingkungan (ARKL) terhadap 100 responden pekerja luar ruangan. Pengukuran konsentrasi PM2.5 dilakukan selama satu jam pada lima titik berbeda dan diperoleh rata-rata sebesar 166,8 µg/m³, sedangkan estimasi konsentrasi 24 jam menunjukkan nilai rata-rata sebesar 88,3 µg/m³ yang telah melebihi baku mutu udara ambien. Karakteristik antropometri responden menunjukkan nilai median berat badan sebesar 59,6 kg. Pola aktivitas pekerja menunjukkan nilai median waktu pajanan adalah 8 jam/hari, frekuensi pajanan 310 hari/tahun, dan durasi pajanan 6 tahun. Nilai asupan PM2.5 yang dihitung menghasilkan rata-rata 0,0038 mg/kg/hari untuk skenario realtime dan 0,0158 mg/kg/hari untuk skenario lifetime. Nilai RQ (Risk Quotient) masing-masing adalah 1,078 (realtime) dan 4,382 (lifetime), yang menunjukkan bahwa tingkat risiko berada pada kategori tidak aman (RQ > 1). Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko seperti penurunan konsentrasi paparan PM2.5 menjadi 0,038 mg/m³, pengurangan durasi pajanan menjadi 7,6 jam/hari, serta pengurangan frekuensi kerja menjadi 294 hari/tahun.

---

Air pollution, particularly PM2.5, is a serious issue because these fine particles can penetrate deep into the lung alveoli and enter the bloodstream. Jalan Margonda Raya is one of the areas in Depok City with dense traffic and high economic activity, so it has the potential to produce large amounts of PM2.5 emissions. This study aims to assess the level of risk of PM2.5 exposure to outdoor workers along Jalan Margonda Raya, Depok City. This research was conducted using the Environmental Health Risk Assessment (EHRA) method among 100 outdoor worker respondents. PM2.5 concentrations were measured over one-hour intervals at five different locations, resulting in an average of 166.8 µg/m³, while the 24-hour concentration estimate showed an average value of 88.3 µg/m³ which exceeded the ambient air quality standard. The anthropometric characteristics of the respondents showed a median body weight of 59.6 kg. Worker activity patterns show a median exposure time of 8 hours/day, exposure frequency of 310 days/year, and exposure duration of 6 years. The calculated PM2.5 intake values yield an average of 0.0038 mg/kg/day for the realtime scenario and 0.0158 mg/kg/day for the lifetime scenario. The RQ (Risk Quotient) values are 1.078 (realtime) and 4.382 (lifetime), respectively, indicating that the risk level is in the unsafe category (RQ > 1). Therefore, risk management is needed such as reducing the concentration of PM2.5 exposure to 0.038 mg/m³, reducing the duration of work to 7.6 hours/day, and reducing the frequency of work to 294 days/year.

---

Higiene sanitasi pangan yang tidak diterapkan pada tempat pengelolaan pangan dapat menyebabkan kasus foodborne disease atau keracunan pangan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan di Indonesia memanfaatkan prinsip pengolahan pangan di tempat pengelolaan pangan berupa jasaboga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam aspek higiene sanitasi pada dapur pengelola pangan yang menyediakan makanan bagi program MBG. Penelitian dilakukan secara deskriptif menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara terhadap pengelola dapur MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program belum sepenuhnya memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) Program MBG dan prinsip pengelolaan pangan berdasarkan aspek higiene sanitasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011. Analisis penerapan aspek higiene sanitasi pengelolaan pangan pada SPPG X menunjukkan bahwa penerapan aspek higiene sanitasi berupa persyaratan fisik yang diperoleh mencapai 66.66% dan prinsip higiene sanitasi mencapai 77,55%. Diharapkan kepada pengelola dapur SPPG X untuk memperbaiki alur pelaksanaan program sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan dan menerapkan prinsip higiene sanitasi pengelolaan pangan pada setiap tahapan pengelolaan pangan.

Inappropriate food sanitation hygiene in food management places can lead to cases of food poisoning or foodborne disease. The Free Nutritious Meal Program (MBG) that is being implemented in Indonesia utilizes the principle of food management places in the form of catering services. This study aims to determine the implementation of the Free Nutritious Meal Program in the aspect of sanitary hygiene in the food management place that provides food for the MBG Program. The research was conducted descriptively using primary data collection through observation methods and interviews with head of MBG kitchen manager. The results of the study indicate that the implementation of the program has inadequately fulfilled the Standard Operating Procedures and principles of food management based on sanitary hygiene aspects according to the Minister of Health Regulation No. 2/2023 and Minister of Health Regulation No. 1096/2011. The analysis shows that the implementation of food hygiene sanitation on physical requirement aspects at SPPG X reached 66.66% and the application of hygiene sanitation principles reached 77,55%. It is required for the SPPG X kitchen manager to improve the implementation of the program in accordance with the SOP that has been determined and apply the principles of sanitation and hygiene in food management place.