Ditemukan 35132 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Dana bantuan operasional kesehatan (BOK) bertujuan untuk membiayai operasional kegiatan di Puskesmas dalam rangka peningkatan indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM) di puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan dana BOK Puskesmas dalam pencapaian kinerja SPM di Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan studi kasus dan pendekatan kualitatif. Studi kasus dilakukan di Puskesmas Kulisusu, Puskesmas Bonerombo, dan Puskesmas Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara pada Oktober 2022 hingga Juli 2023. Hasil penelitian menemukan bahwa pada faktor input yaitu dari sisi sumber daya manusia (SDM), jumlahnya masih belum lengkap dan masih ada beberapa posisi yang diisi oleh tenaga kesehatan yang bukan keahliannya. Selain itu, para SDM tersebut juga memiliki berperan ganda (double job). Kelengkapan sarana dan prasarana di puskesmas juga belum mencukupi seperti standar sarana untuk pelaksanaan program dalam SPM yang menghambat pelaksaan program yang termasuk dalam SPM. Selain itu, peralatan penunjang (misalnya pemeriksaan laboratorium) dan jaringan internet sebagian belum terpenuhi. Ketersediaan anggaran puskesmas mengalami kendala karena anggaran yang diturunkan belum berbasis kinerja dan bukan berdasarkan sepenuhnya usulan dari puskesmas. Pada faktor proses, impelementasi anggaran dana BOK puskesmas dilakukan melalui penyusunan RUK dan RPK, tetapi untuk penentuan pagu anggaran tetap ditentukan oleh pemerintah pusat. Waktu pencairan dana BOK mengalami keterlambatan yang dimulai dari telat turunnya dana BOK ke kas daerah karena terlambatnya pengiriman laporan dari tahun sebelumnya. Selain itu, Puskesmas juga menunggu keluarnya DPA sebagai penjabaran dari APBD yang baru bisa keluar di akhir bulan Maret. Hal tersebut semakin rumit disebabkan inisiatif pencairan dana BOK oleh Puskesmas baru dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus. Keterlambatan turunnya dana ke Puskesmas tersebut berpengaruh pada terhambatnya pelaksanaan program kegiatan di awal tahun yang menggunakan BOK dan mengganggu realisasi program UKM di Puskesmas. Hal tersebut berdampak pada pencapaian indikator kinerja SPM di Puskesmas Bonerombo, Kulisusu, dan Wakorumba Utara yang mengalami penurunan dan masih banyak yang dibawah target. Kata kunci: bantuan operasional kesehatan, dana, sumber daya manusia, sarana prasarana, implementasi, kinerja
The health operational assistance funds aim to finance operational activities at community health centers (CHCs) to improve the minimum service standard (MSS) performance indicators. The current study aimed to analyze the implementation of HOA funds at CHCs in achieving MSS performance in North Buton Regency. An observational study was performed using a case study design and a qualitative approach. Case studies were conducted at the Kulisusu Health Center, Bonerombo Health Center, and North Wakorumba Health Center at North Buton Regency from October 2022 to July 2023. The study found that the input factor, namely from the human resources side, was still inadequate, and unskilled health workers still filled several positions. In addition, these human resources also had a double role. The facilities and infrastructure at the CHCs were also insufficient, such as the standard of facilities for implementing programs in the MSS, which hinders the program implementations. In addition, some of the supporting tools (e.g., laboratory equipment) and internet networks have not been fulfilled. The availability of the CHCs budget is facing problems because it has been reduced, not based on performance, and not entirely based on suggestions from the CHCs. In the process factor, implementation of the HOA budget for CHCs was carried out through the preparation of the Proposed Activity Plan (PAP) and Activity Implementation Plan (AIP), but the central authorities still determined the determination of the budget ceiling. The timing of the disbursement of HOA funds was delayed, starting with the transfer of HOA funds to the local treasury due to the delay in submitting reports from the previous year. Apart from that, the CHCs were also waiting for the Budget Implementation Document (BID) to be released as an elaboration of the new Regional Expenditure Budget and Revenue (REBR), which came out at the end of March. It is even more complicated because the initiative to disburse HOA funds by the CHCs is only carried out from July to August. The delay in the disbursement of funds to the CHCs affected the implementation of program activities that used the HOA funds at the beginning of the year and disrupted the realization of the Community Health Efforts (CHE) program at the CHCs. It had an impact on the achievement of performance indicators for MSS at the Bonerombo, Kulisusu, and North Wakorumba Community Health Centers, which experienced a decline and many were still below target. Key words: health operational assistance, funds, human resources, infrastructure, implementation, performance
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemanfaatan dana Program Jaminan Pemelihaan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) di Puskesmas sudah sesuai dengan peruntukannya atau tidak, dan bagaimana pengaruh kebijakan yang berlaku.
Disain : Penelitian ini adalah riset evaluasi (evaluative research). Populasi adalah 27 Puskesmas yang menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan PKPS BBM Bidang Kesehatan kepada Dinas Kesehatan kota Depok untuk tahun 2004, yang secara purposif di pilih 6 (Enam) puskesmas yang merupakan sample penelitian. Enam Puskesmas yang di pilih adalah 3 (tiga) Puskesmas dengan jumlah Keluarga miskin (Gakin) tertinggi dan 3 (tiga) Puskesmas dengan jumlah Keluarga miskin (Gakin) terendah di kota Depok, dan di lakukan kajian pada data sekunder yang bersifat kuantitatif, serta di lakukan penelusuran kepada data primer (wawancara, dan diskusi dengan pihak puskesmas) yang bersifat kualitatif. Pengolahan data kuantitatif menggunakan analisis univariat, analisis bivariat (uji T Independent).
Hasil : penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana pada jenis pelayanan kesehatan dasar (yankesdas) dan revitalisasi posyandu (revipos) tidak terkait dengan jumlah keluarga miskin (gakin) yang terdaftar pada masing-masing puskesmas, karena sebagian besar pemanfaatan dana dialokasikan kepada biaya yang bersifat non pelayanan medis kepada pasien Jaminan Pemeliharaan Keluarga Miskin (JPK-Gakin). Sementara untuk persalinan, di ketahui bahwa dari laporan yang di sampaikan oleh masing-masing puskesmas kepada Dinas Kesehatan kota Depok masih belum sesuai dengan standar cost yang ditetapkan untuk setiap ibu bersalin (bulin) dari keluarga miskin yang di tolong bidan, yakni Rp. 200.000,-.
Kesimpulan : Dalam analisa kesesuaian pemanfaatan dana kesehatan program JPK-Gakin untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) pada 6 (Enam) Puskesmas di kota Depok tahun 2004, masih belum sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan, proporsi kunjungan terhadap jumlah peserta keluarga miskin (gakin) pada masing-masing puskesmas belum optimal, hal ini di tunjukkan oleh adanya perbedaan yang signifikan expenditure per unit kunjungan untuk pelayanan kesehatan dasar pada masing-masing puskesmas yang di teliti.
Kata Kunci : RJTP, JPK-GAKIN, Expenditure, Yankesdas, Revipos, riset evaluasi.
Background : First Level Outpatient Services provided by a community health center are Primary Health Care (Yaskandes), giving birth services, and revitalization of community-based integrated service posts (Posyandu) (Revipos). The proportion of poor family visit to the number of poor families registered at each community health center and the policies established are expected to be related to the utilization of the Poor Family Care Guarantee Program (JKP-Gakin) health funds for first level outpatient services in the health centers. This is revealed by the research on Analysis of the Conformity of Health Fund Utilization of Poor Family Care Guarantee Program for First Level Outpatient Services at six community health centers in Depok, in 2004.
Aim : This research is aimed at knowing whether the utilization of the fund at health centers has conformed to what it is meant for or not, and how the policy influences are.
Design : This research is an evaluative research. The population is 27 community health centers giving the Report of Activity Implementation and Subsidy Reduction Compensation Program Finance (PKPS BBM) in health to Health Office in Depok in 2004. Six community health centers were purposively selected as research samples. Three of the health centers are the highest poor family number's health centers and the rest are the lowest in Depok. The secondary data were analyzed quantitatively, while the primary one (interview, discussion with health center personnel) were studied qualitatively. The quantitative data were processed using univariate and bivariate analyses (Independent T test).
Result : The results show that the fund utilization for Primary Health Care and revitalization of community-based integrated service posts is not related to the number of poor families registered in each health center because the funds are mostly allocated to finance non-medical services for poor family care guarantee outpatients. Meanwhile, for giving birth, it was known from reports given by each of the health centers to Depok Health Offices that the utilization has still not conformed to the standard cost determined for every giving birth mother of poor families helped by midwives, namely Rp 200,000.
Conclusion : Hence, it is concluded that the utilization of the health funds has not complied with the policy determined; the proportion of visit to the number of poor family participants at each health center has not been optimum. This is indicated by significant difference of expenditure per unit of visit for primary health care at every community health centers studied.
Pembangunan kesehatan adalah proses yang terus menerus dan progresif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan di berlakukannya Amandemen I - IV UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan negara sudah semakin jelas di mana secara eksplisit menempatkan kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat yang. harus tersedia merata. Konsekwensinya daerah-daerah harus mengalokasikan pendanaan.. yang lebih besar terhadap sektor kesehatan. Pendanaan kesehatan merupakan kunci utama dalam suatu sistem kesehatan di berbagai negara. Penelitian Oleh WHO di Indonesia yang selama bertahun-tahun prihatin bahwa masalah kesehatan di Indonesia mengalami kemandegan akibat pendanaan, sebagai salah satu masukan (input) yang penting kurang mendapat perhatian. Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah anggaran kesehatan yang masih rendah di tambah lagi dengan belum teratasinya beberapa masalah kesehatan, penting dilakukan analisis pembiayaan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang peta pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas kesehatan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2006. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif operasional di bidang analisis pembiayaan kesehatan Masyarakat yang bersumber dari pemerintah di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Gudang Farmasi dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Penelitian ini adalah telaah dokumen Dalam DASK yang di kelompokan menurut, sumber, provider, Fungsi biaya, program Prioritas dan realiasasi angearan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan masyarakat bersumber pemerintah sebesar Rp 21,052,017,064,- dan nilai per kapita adalah Rp 71,104,11,- per tahun, yang bersumber dari APBD Kabupaten Rp 13,448,602,038 (65 %), Pinjaman Luar Negeri/Bantuan Luar Negeri PLN/BLN adalah sebesar Rp 4,300,000,000,- (21%) dan APBN sebesar Rp 3,015,000,000,(15 %). Dari 7 Provider, Bagian Tata Usaha mendapat porst terbesar Rp 7,013,652,601,- (34%) sedangkan terkecil alokasi biaya Bidang Pelayanan Kesehatan dasar Rp 919,380,000,- (4%). Pengelompokan menurut biaya pelayanan kesehatan yang terbesar adalah suporting Rp 12,770,145,438,- (62%). Fungs) pembiayaan Line Htem dengan alokasi dana terbesar adalah biaya Operasional yaitu Rp 16.121,935,838,(78%). Pembiayaan program kesehatan alokasi terbesar adalah program kesehatan kuratif Rp, 6,543,320,200,- (32%). Pembiayan 9 program kesehatan prioritas sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) alokasi terbesar untuk program pelayanan kesehatan dasar sejumlah Rp 4,695,774,960,- (23%). Realisasi dana yang sudah di alokasikan adalah sejumlah 92% terdiri dari: Dana yang bersumber APBN 99%, realisasi anggaran bersumber APBD adalah 98%, dana yang besumber dari BLN/PLN mempunyai realisasi dana terrendah hanya 68% dani total alokasi anggaran. Di sarankan bagi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyusun kebijakan pembiayaan sektor kesehatan kiranya lebih memperhatikan distribusi per Provider, Program prioritas dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan maupun distribusi sesuai fungsi pembiayaan pelayanan kesehatan. Hal ini harus di ikuti dengan peningkatan pembiayan sektor kesehatan terutama untuk pelayanan publik untuk menunjang visi dan misi kesehatan serta visi Pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi tercapai. Dinas Kesehatan perlu memaksimalkan penyusunan Disirict Health Account (DHA) sehingga diperoleh bahan evaluasi dan penentuan alokasi pembiayaan program yang lebih memudahkan dalam pengelompokan pembiayaan kesehatan Masyarakat. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah lebih meningkatkan advokasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan sektor swasta serta masyarakat dalam memobilisasi sumber pembiayaan kesehatan.
Development of health is progressive and continuous process to increase degree of health of public. With in the doing of Amendment I - [VY UU Dasar Negara Republic Indonesia year 1945, purpose of state have been progressively clear where explicitly place health as part of prosperity of people to be be available flatten. The consequence of allocation areas have to financing of larger oneses to health sectors. Financing of health is main key in health system in various states. According To Thabrani H" Research By WHO in Indonesia which during through years concerned that problem of health in Indonesia experience stag as result of financing, as one of input ( input) important less getting attention " The purpose of this research is to know about defrayal of health from duty of health government of Sub-Province Muaro Jambi year 2006. This research type is descriptive operational research design in deftayal analysis of Public health which stemming from government in health of duty, Puskesmas (public health centre) and Pharmacy warehouse in Sub-Province of Muaro Jambi, this research is DASK document study which grouped according, source, provider, cost function, Priority program and budget realization. This research result show that total budget for defrayal of public health from government equal to Rp 21,052,017,064,,- and assess per capita is Rp 71,104,11,- per year, from Sub-Province District Revenue Plan (APBD) Rp 13,448,602,038 (65%), Foreign Loan /Foreign Aid (PLN/BLN) is equal to Rp 4.300,000,000,- (21%) and State Revenue Plan (APBN) equal to Rp 3,015,000,000,- (15%). From 7 Provider, Arranging Effort get the biggest portion Rp 7,013,652,601,- (- 34%), smallest cost allocation is Base Health Service Rp 919,380,000,- (- 4%). Subdividing according to the service health budget the biggest is supporting Rp 12,770,145,438,- (- 62%). Line Item defrayal function with the biggest fund allocation is Operational expense that is Rp 16,121,935,838,- (78%). The biggest allocation health program defrayal is curative Medicare Rp 6,543,320,200, (32%). Defrayal of 9 priorities Medicare according to Minimum Standard Service (SPM) the biggest allocation for base health service program is Rp 4.695.774.960, (23%). Fund Realization which allocated was 92% consisted: Fund from APBN 99%, budget realization from APBD 98%, fund from BLN/PLN have low fund realization which is only 68% from total budget allocation. In suggesting for government of Sub-Province of Muaro Jambi in compiling policy of health defrayal sector presumably more pay attention to distribution per Provider, Priority program and Minimum Standard Service and also distribution according health service defrayal function. This thing must follow with increasing of health defrayal sector especially public service for supporting health mission and vision and also to reach the vision of Sub-Province Muaro Jambi Government. Duty of Health enquires to maximize compilation of District Health Account (DHA) so that can obtained a material for evaluation and determination of defrayal allocation of program which more facilitate in subdividing of health public defrayal. Duty of Health and district hospital needs more advocating to local government, private sector and Local Parliament and also public in mobilization source of health defrayal.