Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 36038 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Andhy Syahrial; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Kurnia Sari, Mardiati Nadjib, Rizki Ekananda, Suparmi
Abstrak:
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan instrumen fiskal utama pemerintah untuk mendukung layanan kesehatan primer, termasuk intervensi spesifik percepatan penurunan stunting. Namun, evaluasi Dana BOK masih lebih sering berfokus pada penyerapan anggaran atau dampak jangka panjang, sementara penilaian terhadap kesesuaian desain alokasi dengan capaian output layanan kesehatan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menilai ketepatan desain alokasi Dana BOK stunting tahun 2024 terhadap capaian output layanan intervensi spesifik penurunan stunting yang diukur melalui Indeks Komposit Output BOK (ICO-BOK), serta menganalisis peran faktor kontekstual daerah dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dengan unit analisis 484 kabupaten/kota di Indonesia. Variabel dependen utama adalah skor ICO-BOK (0–100) yang disusun dari indikator capaian intervensi spesifik bidang kesehatan. Variabel independen utama adalah alokasi Dana BOK stunting per balita. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier robust, dilengkapi analisis heterogenitas berdasarkan beban stunting awal, status daerah tertinggal (3T), dan kapasitas fiskal daerah, serta uji sensitivitas melalui pendekatan PCA dan transformasi logaritma alokasi anggaran. Hasil analisis menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara alokasi Dana BOK stunting per balita dan skor ICO-BOK pada tingkat nasional. Pola serupa juga ditemukan pada sebagian besar subkelompok wilayah. Hasil uji sensitivitas menunjukkan bahwa arah dan signifikansi hubungan tetap konsisten pada berbagai spesifikasi model. Hubungan negatif yang ditemukan tidak menunjukkan ketidakefektifan Dana BOK, melainkan mencerminkan karakteristik desain alokasi yang bersifat afirmatif dan berbasis kebutuhan. Evaluasi Dana BOK perlu menekankan ketepatan desain alokasi dengan mempertimbangkan kondisi awal dan kapasitas daerah, serta menggunakan indikator output layanan sebagai ukuran kinerja yang proporsional.

The Health Operational Assistance Fund (BOK) is a key fiscal instrument supporting primary health care services in Indonesia, including health-sector specific interventions for stunting reduction. However, evaluations of BOK funding have largely focused on budget absorption or long-term outcomes, while limited attention has been given to assessing whether allocation design aligns with service delivery outputs. This study aimed to assess the alignment of the 2024 BOK stunting allocation design with service delivery outputs, measured using the Composite Output Index of BOK (ICO-BOK), and to examine the role of regional contextual factors in this relationship. A cross-sectional study was conducted using district-level data from 484 districts/cities in Indonesia. The primary dependent variable was the ICO-BOK score (0–100), constructed from indicators of health-sector specific intervention coverage. The main independent variable was BOK stunting allocation per child under five. Robust linear regression was applied, complemented by heterogeneity analyses based on baseline stunting burden, disadvantaged area status (3T), and fiscal capacity, as well as sensitivity analyses using PCA-based indices and logarithmic transformation of allocations. The analysis demonstrated a significant negative association between BOK stunting allocation per child and ICO-BOK scores at the national level. Similar patterns were observed across most regional subgroups. Sensitivity analyses confirmed that the direction and significance of the association remained consistent across alternative model specifications. The negative association observed should not be interpreted as evidence of BOK ineffectiveness. Instead, it reflects the affirmative and needs-based nature of BOK allocation, whereby areas with greater challenges receive higher funding. Evaluation of BOK funding should therefore emphasize allocation design appropriateness within regional contexts and prioritize service delivery outputs as proportional performance measures in cross-sectional analyses.
Read More
T-7476
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Vira Anggraeni; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Pujiyanto, Budi Hidayat, Donni Hendrawan, Dian Pratidina
Abstrak: Perubahan pola pembiayaan dari fee for service menjadi pola INA- CBGs menjadi peluang sekaligus ancaman bagi rumah sakit. Peluang muncul jika rumah sakit dapat menjalankan program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) secara efektif sehingga klaim bernilai positif, sebaliknya JKN-KIS berubah menjadi ancaman jika pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit tidak efektif dan efisien (Mardiah and Rivany, 2017). Oleh karena itu casemix dan casemix index menjadi parameter yang penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui capaian casemix dan casemix index RS serta hubungan karakteristik RS, karakteristik pasien dan kapasitas RS terhadap casemix dan casemix index RS. Penelitian ini menggunakan data klaim yang diajukan RS kepada BPJS Kesehatan, data terkait kapasitas RS didapatkan dari RS. Analisis dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian terdapat hubungan signifikan pada variabel kelas RS D terhadap RS kelas RS B, variabel BOR RS, jumlah tempat tidur intensif, jumlah kasus dengan alat canggih di rawat inap, proporsi kelas rawat 3, proporsi severity level 3 dan proporsi BP dengan casemix rawat inap. Terdapat hubungan signifikan pada variabel kelas RS, jenis RS ,kepemilikan RS , BOR RS, jumlah tempat tidur intensif, proporsi kelas 3, proporsi severity level 3, proporsi BP dan proporsi perempuan dengan casemix index rawat inap. Terdapat hubungan signifikan pada variabel kelas RS D terhadap kelas RS B ,kepemilikan RS, variabel proporsi perempuan, jumlah kasus dengan alat canggih di rawat jalan,proporsi lansia dan proporsi BP terhadap casemix rawat jalan. Terdapat hubungan signifikan pada variabel kepemilikan RS, proporsi perempuan, proporsi BP, jumlah kasus dengan alat canggih di rawat jalan dan jumlah ruang operasi dengan casemix index rawat jalan
The change in financing patterns from fee for service to the INA-CBGs pattern is both an opportunity and a threat for hospitals. Opportunities arise if hospitals can run the JKN-KIS (National Health Insurance-Healthy Indonesia Card) program effectively so that claims are positive, otherwise JKN-KIS turns into a threat if the services provided by the hospital are not effective and efficient (Mardiah and Rivany, 2017). Therefore casemix and casemix index are important parameters. The aim of this research is to determine the hospital casemix and casemix index achievements as well as the relationship between hospital characteristics, patient characteristics and hospital capacity on hospital casemix and casemix index. This research uses claim data submitted by hospitals to BPJS Health, data related to hospital capacity is obtained from the hospital. Analysis was carried out univariate, bivariate and multivariate using multiple linear regression. The results of the research showed a significant relationship between the hospital class D variable and the hospital class B variable, the hospital BOR variable, the number of intensive beds, the number of cases with advanced equipment in inpatient care, the proportion of treatment class 3, the proportion of severity level 3 and the proportion of BP with inpatient casemix. There is a significant relationship between the variables of hospital class, type of hospital, hospital ownership, hospital BOR, number of intensive beds, proportion of class 3, proportion of severity level 3, proportion of BP and proportion of women with inpatient casemix index. There is a significant relationship between the variable hospital class D and hospital class B, hospital ownership, the variable proportion of women, the number of cases with advanced equipment in outpatient care, the proportion of elderly people and the proportion of BP to outpatient casemix. There is a significant relationship between the variables of hospital ownership, proportion of women, proportion of BP, number of cases with advanced equipment in the outpatient setting and number of operating rooms with the outpatient casemix index.
Read More
T-7006
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Enizarti; Pemb. Pujiyanto; Penguji: Prastuti C. Soewondo, Asep Zaenal Mustofa
T-2721
Depok : FKM UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Retno Prihastuti; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Prastuti Soewondo, Pujiyanto, Iyan Apriyanto, Efraim Mudumi
Abstrak:
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan digunakan untuk operasional bidang kesehatan untuk program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Realisasi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas tahun 2022 yaitu 69,32%. Kabupaten Tangerang mencapai realisasi anggaran BOK Puskesmas sebesar 86,11%. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas Kabupaten Tangerang tahun 2022. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan penganggaran belum sesuai juknis, ketersediaan SDMK tidak berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas, petunjuk teknis belum dapat diimplementasikan seluruhnya. Pengelolaan yang fektif, pelaporan yang tepat waktu dan monitoring dan evaluasi berhubungan dengan realisasi anggaran BOK Puskesmas yang optimal. Sistem informasi/aplikasi dalam pengelolaan BOK Puskesmas belum digunakan oleh Puskesmas di tahun 2022 sehingga tidak dapat dibuktikan hubungannya terhadap realisasi anggaran. Non-physical Special Allocation Funds (DAK Nonfisik) for the Health Sector Nonfisik are allocated for health sector operation for the community health effort (UKM).

The realization of the Health Operational Assistance (BOK) budget for Puskesmas in 2022 is 69,32%. Tangerang Regency achieved the realization of the BOK Puskesmas budget of 86,11%. This realization has quite wide variations from 97,41% to 72,33%. This research aims to determine and analyze the factors related to the realization of the BOK budget for Tangerang regency in 2022. The research is non-experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-dept interview and document review. The result of the research show that planning and budgeting is not accordance to technical guidelines, availability of health human resources is not related to the realization of BOK budget and technical guidelines can not fully implemented. Effective management, timely reporting, and monitoring and evaluation related to realization of the optimal BOK Puskesmas budget. Information system/application in managing BOK Puskesmas has not been used by Puskesmas in 2022 so the relationship to budget realization cannot be proven.

Read More
T-7173
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Mus'ab; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Kurnia Sari, Vetty Yulianty Permanasari, Mazda Novi Mukhlisa, Veronica Maulana
Abstrak:
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan salah satu sumber pendanaan penting yang dirancang untuk mendukung upaya pengendalian dampak konsumsi tembakau serta peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. Namun dalam implementasinya, pemanfaatan DBH CHT belum sepenuhnya mampu menurunkan prevalensi merokok secara nasional, termasuk di Kabupaten Karawang sebagai salah satu daerah penghasil rokok dan penerima DBH CHT tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan DBH CHT serta  menganalisis implementasi penggunaan DBH CHT pada bidang kesehatan di Kabupaten Karawang tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari BAPPEDA, BPKAD, Sekretariat Daerah, dan Dinas Kesehatan, serta telaah dokumen perencanaan dan laporan keuangan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka Public Financial Management (PFM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan DBH CHT di Kabupaten Karawang telah mengacu pada seluruh regulasi nasional dan telah disosialisasikan, namun pemahaman pihak yang terlibat dalam penggunaan DBH CHT belum merata. Alokasi DBH CHT untuk kesehatan tergolong besar, yaitu 55,2%-99,9% dari total pagu DBH CHT dan memberikan kontribusi 12,3%-19,5% terhadap total anggaran kesehatan daerah. Orientasi anggaran berubah setiap tahun, dari respons pandemi pada 2020, penguatan sarana-prasarana kesehatan pada 2021-2022 dan 2024, hingga dukungan pembiayaan JKN untuk pencapaian UHC pada 2023 dan 2025. Sistem pembayaran masih berfokus pada kepatuhan pelaporan administratif dan belum berbasis kinerja. Realisasi anggaran sangat tinggi (90%-100%), namun program pelayanan kesehatan khususnya kegiatan penuruan prevalensi merokok belum diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran. Monitoring dan evaluasi dilakukan, tetapi tidak terdokumentasi. Pelaporan dilakukan rutin melalui aplikasi digital namun aksesibilitas publik masih terbatas. Penelitian merekomendasikan agar pemanfaatan DBH CHT lebih difokuskan pada penguatan program promotif dan preventif seperti penurunan prevalensi merokok, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi, penguatan koordinasi antar-OPD, peningkatan transparansi publik melalui laporan yang mudah diakses, serta penyusunan kebijakan dan mekanisme pendanaan berbasis kinerja untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran.

The Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBH CHT) is an important source of financing intended to support the control of tobacco consumption impacts and the improvement of health services at the local level. However, in practice, the utilization of DBH CHT has not yet been able to significantly reduce smoking prevalence nationally, including in Karawang Regency, one of Indonesia’s largest cigarette-producing areas and the highest recipient of DBH CHT. This study aims to describe and analyze the utilization and implementation of DBH CHT in the health sector in Karawang Regency during 2020-2024. The study employed a qualitative descriptive approach using an exploratory case study design. Data were collected through in-depth interviews with key informants from BAPPEDA, BPKAD, Regional Secretariat and the Health Office, as well as a review of planning documents and financial reports. Data analysis was conducted using the Public Financial Management (PFM) framework. The results indicate that DBH CHT policies in Karawang Regency have complied with national regulations and have been formally disseminated; however, stakeholders’ understanding remains uneven. The allocation of DBH CHT to the health sector was relatively high, ranging from 55.2%-99.9% of the total DBH CHT budget, contributing 12.3%-19.5% to the overall regional health budget. Budget orientation shifted annually, from pandemic response in 2020, strengthening health infrastructure in 2021-2022 and 2024, to supporting National Health Insurance (JKN) financing for achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2023 and 2025. The payment system remains focused on administrative compliance rather than performance-based mechanisms. Budget absorption was very high (90%-100%); however, specific health service programs aimed at reducing smoking prevalence were not prioritized in planning and budgeting. Monitoring and evaluation activities were conducted but not systematically documented, while reporting was routinely submitted through digital applications, although public accessibility remains limited. This study recommends prioritizing the use of DBH CHT for strengthening promotive and preventive programs, particularly smoking prevalence reduction, improving planning and evaluation quality, enhancing inter-agency coordination, increasing public transparency through accessible reporting, and developing performance-based policies and financing mechanisms to ensure more effective and targeted budget allocation.
Read More
T-7467
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Hermadi; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Prastuti Soewondo, Adang Mulyana, Nugroho Soeharno
Abstrak:

Abstrak

Imunisasi dasar lengkap (IDL) merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, khususnya pada bayi dan balita. Cakupan IDL yang tinggi menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan yang baik, sementara ketimpangan cakupan mencerminkan adanya tantangan dalam sistem pelayanan. Di Kabupaten Bogor tahun 2022, tercatat perbedaan mencolok antara Puskesmas Bojong Nangka dengan cakupan IDL sebesar 187,5% dan Puskesmas Ciapus yang hanya mencapai 15,35%. Perbedaan ini mengindikasikan adanya faktor-faktor penting yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan cakupan imunisasi.
Tujuan: Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi cakupan imunisasi dasar lengkap di dua Puskesmas dengan cakupan kontras.
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive dan terdiri dari tenaga kesehatan, kader, tokoh masyarakat, dan orang tua anak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Data dianalisis menggunakan pendekatan Kualitatif.
Hasil: Faktor Supply meliputi jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, serta dukungan dana. Faktor Demand mencakup pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sosiodemografi, serta kepercayaan terhadap vaksin. Di Ciapus, ditemukan keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap imunisasi. Sebaliknya, Bojong Nangka menunjukkan kolaborasi aktif antara petugas dan masyarakat.
Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) antara Puskesmas Bojong Nangka dan Ciapus di Kabupaten Bogor tahun 2022. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kesalahan pencatatan data, faktor sosiodemografi, keterbatasan tenaga kesehatan, sarana prasarana, pendanaan, serta tingkat pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi. Kolaborasi aktif antar petugas dan masyarakat serta dukungan lintas sektor terbukti efektif meningkatkan cakupan IDL. Strategi peningkatan cakupan perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal guna mengatasi disparitas dan mencapai target kesehatan anak secara merata

Kata kunci: Imunisasi Dasar Lengkap, Cakupan Imunisasi, Ketimpangan Layanan, Tenaga Kesehatan, Sosiodemografi, Kepercayaan terhadap Vaksin


 

 Abstrak  Imunisasi dasar lengkap (IDL) merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, khususnya pada bayi dan balita. Cakupan IDL yang tinggi menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan yang baik, sementara ketimpangan cakupan mencerminkan adanya tantangan dalam sistem pelayanan. Di Kabupaten Bogor tahun 2022, tercatat perbedaan mencolok antara Puskesmas Bojong Nangka dengan cakupan IDL sebesar 187,5% dan Puskesmas Ciapus yang hanya mencapai 15,35%. Perbedaan ini mengindikasikan adanya faktor-faktor penting yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan cakupan imunisasi. Tujuan: Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi cakupan imunisasi dasar lengkap di dua Puskesmas dengan cakupan kontras. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive dan terdiri dari tenaga kesehatan, kader, tokoh masyarakat, dan orang tua anak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Data dianalisis menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil: Faktor Supply meliputi jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana prasarana, serta dukungan dana. Faktor Demand mencakup pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sosiodemografi, serta kepercayaan terhadap vaksin. Di Ciapus, ditemukan keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap imunisasi. Sebaliknya, Bojong Nangka menunjukkan kolaborasi aktif antara petugas dan masyarakat. Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) antara Puskesmas Bojong Nangka dan Ciapus di Kabupaten Bogor tahun 2022. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kesalahan pencatatan data, faktor sosiodemografi, keterbatasan tenaga kesehatan, sarana prasarana, pendanaan, serta tingkat pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi. Kolaborasi aktif antar petugas dan masyarakat serta dukungan lintas sektor terbukti efektif meningkatkan cakupan IDL. Strategi peningkatan cakupan perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal guna mengatasi disparitas dan mencapai target kesehatan anak secara merata  Kata kunci: Imunisasi Dasar Lengkap, Cakupan Imunisasi, Ketimpangan Layanan, Tenaga Kesehatan, Sosiodemografi, Kepercayaan terhadap Vaksin

Read More
T-7382
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fahlepi Indriansyah; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Prastuti Soewondo, Vetty Yulianty Permanasari, Intan Widayati, Maliki Arif Budianto
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab rendahnya realisasi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Salur tahun 2023 di Puskesmas Kabupaten Bogor dengan menggunakan pendekatan Public Financial Management (PFM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa serapan anggaran yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain kurangnya pemahaman juknis terhadap batasan pelaksanaan dari menu BOK salur, rendahnya satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, masih kurangnya pemahaman penata laporan SPJ oleh PPTK dan penata keuangan bendahara. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sinkronisasi antara tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di tingkat Puskesmas. Selain itu, terbatasnya kapasitas teknis dan manajerial pelaksana juga mempengaruhi pelaksanaan program. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mempertimbangkan lagi satuan unit cost agar mendorong kinerja dan motivasi kerja. Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan efektivitas penggunaan dana BOK Salur.This study aims to analyze the causes of the low realization of the 2023 Health Operational Assistance (BOK) Salur budget at the Bogor Regency Health Center using the Public Financial Management (PFM) approach. The results of the study indicate that low budget absorption is caused by several main factors, including a lack of understanding of technical instructions on the implementation limits of the BOK Salur menu, low unit costs set by the local government, and a lack of understanding of the SPJ report organizer by PPTK and the treasurer's financial administrator. This indicates a weakness in the synchronization between the planning, budgeting, and budget implementation stages at the Health Center level. In addition, the limited technical and managerial capacity of the implementers also affects program implementation. Therefore, it is hoped that local governments can further consider the unit cost unit to encourage work performance and motivation. Increasing human resource capacity and strengthening cross-sector coordination to ensure the effectiveness of the use of BOK Salur funds.
Read More
T-7370
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nurbaati; Pembimbing: Prastuti Chusnun Soewondo, Mahlil Rubi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Iswandi Mourbas, Hendrianto
T-2407
Depok : FKM UI, 2006
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Suhandi Lubis; Pemb. Budi Hidayat; Penguji: Atik Nurwahyuni, Nurjamil, Ismawiningsih
T-3971
Depok : FKM UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Devi Trias Tuti; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Pujiyanto, Adin Nulkhasanah, Riris Dian Hardiani
Abstrak:
Casemix, casemix index dan hospital baserate merupakan indikator penting untuk melihat kinerja rumah sakit di bawah sistem pembayaran INA-CBGs. Indikator tersebut merupakan penyusun besaran tarif INA-CBGs, instrumen penilaian kinerja rumah sakit mitra BPJS Kesehatan dan instrumen penyusun pembayaran klaim mixed method INACBGs dan global budget yang mulai diujicobakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian indikator casemix, casemix index dan hospital baserate RSPON Mahar Mardjono tahun 2018 - 2022. Penelitian dilakukan di RSPON Mahar Mardjono selama bulan Maret - Juni 2024, menggunakan data sekunder yang didapatkan dari rekapitulasi elektronik klaim (e-klaim) Kemenkes dan laporan rumah sakit. Penelitian ini menggunakan studi cross sectional menggunakan pendekatan analitik untuk menghitung capaian indikator Casemix, CMI dan HBR rawat inap dan rawat jalan. Analisis multivariat dengan regresi linier digunakan untuk melihat variabel independen yang berkaitan dengan variabel dependen indikator casemix dan CMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus, jumlah kasus dengan prosedur canggih, dan proporsi produktif berpengaruh signifikan terhadap casemix rawat jalan. Jumlah Kasus, Jumlah Kasus dengan Prosedur Canggih, dan Proporsi SL3 berpengaruh signifikan terhadap Casemix Rawat Inap. Jumlah Kasus, Jumlah Kasus dengan Prosedur Canggih, dan Proporsi Produktif berpengaruh signifikan terhadap CMI Rawat Jalan. Jumlah Kasus, Jumlah Kasus dengan Prosedur Canggih, Proporsi SL2, Proporsi SL3, dan Proporsi Meninggal berpengaruh signifikan terhadap CMI Rawat Inap. Casemix rawat jalan tertinggi pada bulan November 2022 yakni 7956, sedangkan casemix terendah terjadi pada bulan Mei 2020 sebesar 1929. Capaian rata-rata casemix rawat jalan tertinggi pada tahun 2022 yaitu 6.738,01. Casemix rawat inap tertinggi pada bulan Desember 2022 sebesar 2392 dan terendah pada Mei 2020 sebesar 1006. Capaian rata-rata casemix rawat inap tertinggi pada tahun 2022 yaitu 1980,98 CMI rawat jalan tertinggi pada bulan Maret 2021 sebesar 1,0821 dan terendah pada April 2018 sebesar 0,9461. Capaian rata-rata CMI rawat jalan tertinggi pada tahun 2021 yaitu 1,044. CMI rawat inap tertinggi terdapat pada bulan Februari 2018 sebesar 3,65 dan terendah pada Desember 2020 sebesar 2,18. Capaian rata-rata CMI rawat inap tertinggi pada tahun 2018 yaitu 3,009. HBR Rawat Jalan tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp548.434, dan terendah dicapai pada tahun 2018 sebesar Rp481.862. HBR Rawat Inap tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp12.852.109, dan terendah dicapai pada tahun 2021 sebesar Rp11.031.593. HBR Rawat Jalan dan rawat inap RSPON tahun 2018-2022 lebih tinggi dari HBR Nasional Kelas A Regional I yang berarti RSPON mengalami defisit dengan tarif INA-CBGs yang berlaku.

Casemix, casemix index and hospital baserate are important indicators for assessing hospital performance under the INA-CBGs payment system. These indicators determine the INA-CBGs tariff rates, serve as performance assessment tools for hospitals partnered with BPJS Kesehatan, and contribute to the payment claim structure of the mixed-method INACBGs and global budget being piloted. This research aims to analyze the achievements of casemix, casemix index, and hospital baserate indicators at RSPON Mahar Mardjono from 2018 to 2022. The research was conducted from March to June 2024 by researchers at RSPON Mahar Mardjono. Analysis of the achievement of casemix, casemix index and hospital baserate using secondary data obtained from data recapitulation on electronic claims (e-claims) of the Ministry of Health and hospital reports. This cross-sectional study employed an analytical approach to calculate the achievement of casemix, casemix index, and hospital baserate for both inpatient and outpatient care. Multivariate analysis with linear regression was used to examine independent variables associated with the dependent variables of casemix and casemix index. The results indicate that variables such as number of cases, number of cases with advanced procedures, and productive proportion significantly influence outpatient casemix. Similarly, the number of cases, cases with advanced procedures, and SL3 proportion significantly affect inpatient casemix. For outpatient casemix index, the variables influencing significantly are number of cases, cases with advanced procedures, and productive proportion. For inpatient casemix index, significant variables include number of cases, cases with advanced procedures, SL2 proportion, SL3 proportion, and mortality proportion. The highest outpatient casemix was in November 2022, at 7956, while the lowest occurred in May 2020 at 1929. The highest average outpatient casemix achievement in 2022 was 6,738.01. The highest inpatient casemix was in December 2022, at 2392, and the lowest was in May 2020 at 1006. The highest average inpatient casemix achievement in 2022 was 1980.98. The highest outpatient casemix index was in March 2021 at 1.0821, and the lowest was in April 2018 at 0.9461. The highest average outpatient casemix index achievement in 2021 was 1.044. The highest inpatient casemix index was in February 2018 at 3.65, and the lowest was in December 2020 at 2.18. The highest average inpatient casemix index achievement in 2018 was 3.009. The highest Hospital Baserate for outpatient care was IDR548.434 in 2020, and the lowest was IDR481.862 in 2018. The highest Hospital Baserate for inpatient care was IDR12.852.109 in 2018, and the lowest Rp11.031.593 in 2021. The Hospital Baserate for inpatient and outpatient care at RSPON from 2018 to 2022 was higher than the National HBR Class A Regional I, indicating that RSPON RSPON incurred a deficit with INA CBG's tariffs.
 
Read More
T-7010
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive