Saat inl virus A/H5Nl Avian Influenza adalah anca:man bagi kesehatan masyarakat karena potensi pandeminya. Dimana pandemi Influenza menjadi ancaman yang akan menyebabkan meningkatkan angka kesakitan dan kematian, kelumpuhan pelayanan kesehatan, kekacauan sosial, kerugian besar dalam bidang ekonomi (perdagangan, pariwisata, dan lain-lain). Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan retrospektif menggunakan rancangan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, diskusi ke!ompok terarah, telaah dokumen dari institusi dan publikasi dari media terhadap content. context, actors dan process kebijakan penggunaan Antiviral Oseltamivir dalam pcnanggulangan Flu Burung di Indonesia tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Oseltamivir saat ini menjadi satu-satunya alternatif pengobatan flu burung di Indonesia. Kebijakan ini diambil dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah karena Oseltamivir ini merupakan obat yang direkomendasikan WHO untuk pengobatan flu burung, selain itu pada awal terjadinya kasus, pemerintah Indonesia belum memiliki persiapan untuk pengadaan obat, sedangkan bantuan obat yang datang adalah Oseltamivir dengan merk dagang "Tamiflu", sebagai merek dagang yang secara tersurat dalam pedoman teknis penggunaan Oseltamivir di Puskesmas. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular sebagai jabaran dar! UU No. 4 tahun 1984 tentang wabah, saat ini dinilai kurang relevan dengan kejadlan kasus Flu Burung dengan kondisi desemralisasi dan otonomi daerah saat ini. Sehingga perlu direvisi atau dibuatkan PP baru yang terkait dengan penatalaksaan kejadian pandemi atau Undang undang tentang flu burung. Saat ini Departemen kesehatan dinllai be!um menerapkan pendekatan integral dan holistik baik dalam keilmuan maupun koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan Flu Burung secara umum. Rendahnya upaya keterlibatan organisasi lain seperti partai, LSM, organisasi masa, tokoh agama, dan petinggi negara di luar institusi kesehatan dan institusi pertanian yang peduli secara teknis dalam pengaturan dan pelaksanaan kebijakan di Depkes. Upaya sosialisasi dan peningkatan pengetahuan tentang Flu Burung ke masyarakat secara terus menerus perlu dilakukan di samping upaya peningkatan hidup bersih dan sehat, serta penyiapan sarana pelayanan kesehatan yang terjangkau dan SDM kesehatan yang dapat bersahabat dengan masyarakat. Aktor kebijakan penentu penggunaan Antiviral OseUamivir ini terdiri dari aktor lntemasional dan aktor nasional dimana WHO. Oeparternen kesehatan, Komnas FBPI dan lndustri obat BUMN memegang peranan penting. Proses pembuatan kebijakan penggunaan antiviral Oseltamivir inl dipengaruhi oleh lingkungan lnternasional terutama oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Dalam konteks Otonomi Daerah saat ini, Puskesmas mempunyai peran yang sangat vital sebagai institusi pelaksana teknis, dituntut memiliki kemampuan manajerial dan wawasan jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sehingga yang seharusnya menjadi fokus pemerintah selain Rumah Sakit adalah Puskesmas sebagai pintu masuk utama.

In this time virus of A/HSN1 Avian of Influenza is threat for health socialize because potency pandemic. Where pandemic of Influenza become threat to cause to improve number of painfulness and death, paralysis of health service, social chaos, big loss in the field of economics (commerce, tourism, and others). This research represent research of policy of retrospective use device qualitative with method of circumstantial interview, discussion of directional group, analyze document from institution and publicizing from media to content, context, actors and process of policy of use of Antiviral Oseltamivir in handling Flu of Bird in Indonesia year 2007. Result of this research indicate that Oseltamivir in this time become the single mwdication Flu Bird alternative in Indonesia. This policy is taken because of several things, among other things because this Oseltamivir represent drug recommended by WHO for medication Flu Bird, at the others early the happening case, governmental of Indonesia not yet owned preparation for the levying medicine, while incoming drug aid from various state is Oseltamivir with trademark "Tamiflu", as trademark which in letter in tech reference manual use Oseltamivir in Puskesmas. In this time the health Department assessed not yet applied integrating approach good and holistic in science and also co-ordinate to pass by quickly sector in handling Flu Bird in general. Lower strive organizational involvement other like party, NGO, organization a period, religion figure, and bureaucrat outside agriculture institution and health institution which care technically in policy execution and arrangement in Depkes. Strive socialization and improvement of knowiedge about flu of Bird to society continually require to be conducted beside strive clean improvement live and make healthy, and also preparation of medium of service of health reached and SDM of health which can make friends with society. Actor of Policy of determinant of this use Antiviral Oseltamivir is consisted of the International actor and actor of national where organization of world health (WHO), health Department, Komnas FBPl and Industry medicine BUMN play a part important. Process of policy of this use antiviral Oseltamivir is influenced by International environment especially by organization of world health (WHO). In Autonomous context of Area in this time, Puskcsmas have very vital role as institution of technical executor. claimed to own ability of managerial and knowledge far forwards to increase quaHty of health service. So that which ought to become governmental focus besides Hospital is Puskesmas as especial entrance. Suggestion from this research is that economic analysis (cost benefit and cost effectiveness) related/relevant with overseas aid acceptance and use policy to antiviral Oseltarnlvir very required to reply policy efficiency and effectiveness in the future, governmental Regulation, or the arranging peculiarly about Flu Bird need immediately to create, function Puskesmas reinforcement very needed in health service in society, needed by a knowledge improvement and socialization effort about Flu Bird to society continually and serious commitment of government shall with powerfully co-ordinate and cooperation multidiscipline and multisector to overcome.

AKI dan AKB di Papua masih tinggi, hampir dua kali lebih besar AKI dan AKB Nasional. Disisi lain Depkes menargetkan pada tahun 2009, AKI turun dari 307/100.000 kelahiran hidup menjadi 226/100.000 kelahiran hidup dan AKB turun dari 35/1000 kelahiran hidup menjadi 25/1000 kelahiran hidup. Tingginya AKI dan AKB di Papua, akibat akumulasi masalah di Puskesmas yang ada di Papua. Program KIA Puskesmas merupakan salah satu cara akselerasi menurunkan AKI dan AKB di Indonesia. penelitian ini dilakukan guna menganalisis sistem program KIA Puskesmas Desain penelitian ini adalah, kualitatif dengan pendekatan sistem. Metode pengumpulan data, dengan cara wawancara mendalam untuk data primer dan telaah dokumen untuk data sekunder. Selanjutnya data dianalisis dengan content analysis. Tempat penelitian dilakukan di Enam Puskesmas di kabupaten Mimika selama dua bulan. Hasil penelitian: Aspek Pembiayaan: Sumber dana dari retribusi Puskesmas kurang sebab masyarakat berobat gratis. Alokasi APBD tahun 2007, 80% untuk fisik dan 20% operasional. Waktu pencairan dana pada akhir tahun. Aspek SDM: ketersediaan tenaga bidan di puskesmas, bervariasi, dari 0 samapai 15 bidan. Ketercukupan tenaga bidan puskesmas dengan rasio 1:1000 penduduk, semua puskesmas belum cukup. Aspek sarana; ketersediaan bervariasi, dari belum ada sarana, ada tapi belum cukup sampai ada dan cukup. Kondisi, sebagian kecil rusak, sebagian lagi baik. Aspek peralatan: semua puskesmas tersedia, cukup dan baik kondisinya. Aspek obat-obatan: semua puskesmas tersedia, cukup dan baik kondisinya. Aspek fungsi manajemen: diterapak berdasarkan pengalaman, terfrakmentasi sebab belum ada Renstra Dinkes sebagai pedoman. Aspek cakupan pelayanan: semua cakupan program KIA seperti K1, K4, Persalinan oleh Nakes dan pertolongan neonatus oleh Nakes masih rendah. Hal ini disebabkan kompilasi masalah pada komponen input dan process dari sistem pengelolaan program KIA di Puskesmas. Rekomendasi: (1) Perlu dibuatkan Renstra Dinkes (2) Perlu upaya untuk meningkatkan biaya operasional program KIA melalui kajian tentang (a) biaya minimal untuk operasional program di Puskesmas (b) ASKES daerah. (c) Perda tentang ibu hamil dan anak Balita dipelihara Pemda dan (c) Perda Promkes masuk dalam Muatan lokal pengajaran TK, SD, SMP, SMA. (3) Terkait dengan tenaga bidan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan Kualitas dan kuantitas tenaga bidan serta memperhatikan pendistribuasiannya. (4) Perlu ada pengadaan dan perbaikan sarana sesuai kebutuhan Puskesmas.