Fenomena penuaan penduduk di Indonesia ditandai dengan terus meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia. Kelompok pra lansia (45-59 tahun) dan lansia (≥60 tahun) menanggung beban penyakit tidak menular tertinggi sehingga memerlukan upaya deteksi dini melalui skrining kesehatan. Meskipun demikian, pemanfaatan layanan skrining pada penduduk usia pra lansia dan lansia di Indonesia masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran dan fator-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan skrining kesehatan pada usia ≥45 tahun berdasarkan data Indonesia Longitudinal Aging Survey (ILAS) 2023. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan sampel penelitian yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Variabel independen yang diteliti meliputi usia, jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, tingkat pendidikan, partisipasi sosial, sumber pendapatan, dan status kesehatan. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat menggunakan uji Chi-Square, dan multivariat menggunakan uji regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan skrining kesehatan pada penduduk usia ≥45 tahun baru mencapai 37,1%, masih jauh di bawah target Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia 2020–2024 sebesar 60%. Seluruh variabel independen terbukti memiliki hubungan yang signifikan (p value < 0,05) dengan pemanfaatan skrining kesehatan. Pemanfaatan skrining lebih tinggi pada kelompok lansia (≥60 tahun), perempuan, penduduk perkotaan, berpendidikan tinggi, aktif berpartisipasi sosial, bersumber pendapatan tidak mandiri, serta berstatus kesehatan buruk. Faktor yang paling dominan memengaruhi pemanfaatan skrining kesehatan adalah tingkat pendidikan (OR = 1,975; 95% CI: 1,691–2,307). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan aksesibilitas serta penguatan strategi promosi skrining yang menargetkan kelompok dengan pemanfaatan rendah.

The aging of Indonesia’s population is characterized by a steadily increasing proportion of older adults. The pre-elderly (45–59 years) and elderly (≥60 years) groups bear the highest burden of noncommunicable diseases, necessitating early detection efforts through health screening. However, the utilization of screening services among the pre-elderly and elderly populations in Indonesia remains low. This study aims to analyze the profile and factors associated with the utilization of health screening among individuals aged ≥45 years based on data from the 2023 Indonesia Longitudinal Aging Survey (ILAS). This study employed a cross-sectional design with a sample selected based on inclusion and exclusion criteria. The independent variables examined included age, sex, residential area, educational level, social participation, source of income, and health status. Data were analyzed using univariate, bivariate (Chi-Square test), and multivariate (multiple logistic regression) analyses. The study results show that the utilization rate of health screenings among the population aged ≥45 years is only 37.1%, still far below the 60% target set by the 2020–2024 National Action Plan for Elderly Health. All independent variables were found to have a significant association (p < 0.05) with the utilization of health screenings. Screening utilization was higher among the elderly (aged 60 years and older), women, urban residents, those with higher education, those actively participating in social activities, those with non-independent sources of income, and those in poor health. The most dominant factor influencing health screening utilization was education level (OR = 1.975; 95% CI: 1.691–2.307). Therefore, improved accessibility and strengthened screening promotion strategies targeting groups with low utilization are needed.

Meskipun Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah meningkatkan akses layanan kesehatan di Indonesia, hambatan seperti ketimpangan fasilitas, keterbatasan tenaga kesehatan, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan domestik masih terjadi. Hal ini mendorong sebagian masyarakat untuk mencari layanan kesehatan ke luar negeri, yang diperkirakan menyebabkan potensi kerugian devisa negara hingga Rp165 triliun per tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan jenis layanan kesehatan luar negeri berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023. Desain yang digunakan adalah kuantitatif potong lintang dengan cakupan 38 provinsi. Dalam tiga tahun terakhir, medical check-up menjadi layanan yang paling banyak dipilih, disusul tindakan bedah dan pengobatan lainnya. Faktor predisposisi seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan tidak menunjukkan hubungan signifikan. Sebaliknya, faktor pendukung seperti kepemilikan jaminan kesehatan, kelengkapan fasilitas layanan, dan negara tujuan berobat memiliki hubungan yang signifikan. Faktor kebutuhan berupa riwayat penyakit tidak menunjukkan hubungan signifikan terhadap jenis layanan yang dipilih. Temuan ini mengindikasikan perlunya pengembangan layanan unggulan nasional berdasarkan jenis layanan yang diminati masyarakat, peningkatan mutu layanan preventif, penguatan integrasi layanan kesehatan, serta perluasan layanan berbasis wellness di dalam negeri.

---

Despite improvements in healthcare access through the National Health Insurance (JKN) program, Indonesia continues to face challenges such as uneven distribution of facilities, limited healthcare professionals, and low public trust in domestic services. These conditions have led many Indonesians to seek medical care abroad, resulting in an estimated foreign exchange loss of up to IDR 165 trillion per year. This study aims to analyze factors associated with the types of overseas health services chosen by Indonesians using data from the 2023 Indonesian Health Survey (SKI). A quantitative cross-sectional design was applied, covering 38 provinces. Over the past three years, medical check-ups were the most frequently selected service, followed by surgical procedures and other treatments. Predisposing factors, including age, gender, marital status, education level, and employment status, showed no significant relationship. In contrast, enabling factors such as health insurance ownership, availability of complete facilities, and destination country were significantly associated with service type. Need factors, particularly medical history, were not significantly related. These findings highlight the need to develop nationally prioritized services, improve preventive care quality, strengthen health service integration, and expand wellness-based services.

Akreditasi puskesmas merupakan instrumen penjaminan mutu yang berlaku nasional, tetapi puskesmas berakreditasi dasar masih banyak ditemukan pada wilayah dengan hambatan sistem tinggi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan capaian Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP) serta menganalisis hubungan faktor struktur dan dukungan sistem terhadap PMP pada puskesmas berakreditasi dasar berdasarkan dataset Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia (LASKESI) periode 2023 sampai 2025. Penelitian menggunakan desain potong lintang dengan data sekunder puskesmas berakreditasi dasar (n = 58). Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif, uji beda PMP menurut karakteristik puskesmas (Wilcoxon dan Kruskal-Wallis), serta uji korelasi Spearman antara faktor struktur, yaitu perencanaan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan, tata kelola organisasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen fasilitas dan keselamatan, manajemen keuangan, pengawasan pengendalian dan penilaian kinerja (PPPK), serta pembinaan puskesmas oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota (PPODK), dengan skor PMP. Hasil menunjukkan sebaran puskesmas berakreditasi dasar terkonsentrasi di wilayah Papua dan didominasi lokasi terpencil hingga sangat terpencil. Skor total PMP relatif homogen, tetapi analisis per standar menunjukkan kelemahan yang menonjol pada peningkatan mutu berkesinambungan dan program manajemen risiko. Analisis hubungan pada skor total memperlihatkan pola yang tidak selalu konsisten antar faktor struktur sehingga interpretasi temuan diperkuat melalui penelusuran elemen penilaian. Temuan elemen menunjukkan kelemahan utama berada pada mekanisme penutupan siklus perbaikan atau closing the loop, terutama pada ketuntasan tindak lanjut rekomendasi, pelaporan kinerja, verifikasi, serta umpan balik pembinaan. Temuan ini menegaskan bahwa mutu pada puskesmas berakreditasi dasar lebih ditentukan oleh kualitas pelaksanaan siklus monitoring, umpan balik, dan tindak lanjut pada level internal melalui PPPK dan pada level eksternal melalui PPODK, dibanding sekadar pemenuhan standar administratif. Implikasi penelitian menempatkan perbaikan mutu sebagai agenda lintas level yang memerlukan penguatan pelaksanaan monitoring, umpan balik, dan tindak lanjut oleh puskesmas, LASKESI, dinas kesehatan, serta Kementerian Kesehatan agar siklus perbaikan berjalan rutin, terukur, dan berkelanjutan.

Accreditation is a national quality assurance instrument for primary health care facilities in Indonesia, yet basic-accredited puskesmas remain concentrated in settings with substantial system constraints. This study aimed to describe quality improvement performance and to examine how structural and system support factors relate to the overall quality improvement score among basic-accredited puskesmas, using the Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia (LASKESI) dataset from 2023 to 2025. A cross-sectional design was applied with secondary data from 58 basic-accredited puskesmas. Analyses included descriptive statistics, group comparisons by facility characteristics, and Spearman correlation tests between key structural factors and the total quality improvement score. The distribution of basic-accredited puskesmas was concentrated in Papua and was dominated by remote and very remote contexts. While the total quality improvement score appeared relatively homogeneous across facilities, standard-level results indicated prominent weaknesses in continuous quality improvement and risk management programs. Element-level review showed that the most critical gaps lay in completing the improvement cycle, particularly in follow-up completion, performance reporting, verification, and actionable supervisory feedback. These findings indicate that quality improvement in basic-accredited puskesmas is driven primarily by the functioning of routine monitoring, feedback, and follow-up mechanisms at the internal level through PPPK and at the external level through district health office supervision (PPODK), rather than administrative compliance alone.