Abstrak:

---

Abstrak:

Menyadari semakin terbatasnya kemampuan pemerintah utamanya dalam hal pembiayaan, maka berkembanglah konsep kemitraan dengan swasta dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilakukan di RSUD "X" yang bermitra dengan pihak swasta. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu secara kuantitatif dengan mencatat data keuangan yang ada dan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Perhitungan biaya di PKS dilakukan dengan dua cara yaitu Full Cost (menghitung biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh PKS) dan Variabel Cost (menghitung biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh oleh PKS).Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalin antara RSUD "X" dengan pihak swasta dalam membangun gedung rawat inap dengan fasilitas VIP (PKS) adalah dengan sistem B.0.T yaitu bagi hasil selama 10 tahun dari hasil sewa kamar dengan formula 60% pihak swasta dan 40% pihak RSUD "X". Pengelolaan PKS dilakukan oleh Koperasi Pegawai RSUD "X".Dari penelusuran biaya pada tahun 2001 diperoleh bahwa biaya total di PKS pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 2.912.323.106,-(Full Cost) dan Rp.2.225.133.800,-(Variabel Cost). Biaya terbesar di PKS adalah biaya operasional yaitu sebesar 80,91% dari seluruh biaya yang ada(Full Cost). Sedangkan biaya operasional terbesar adalah untuk alokasi biaya personil yaitu 53,35% dari total biaya operasional yang ada. Total pendapatan PKS pada tahun 2001 adalah Rp.2.894.887.000,-. Adapun CRR PKS tahun 2001 adalah 99,40% (Full Cost) dan 130,10% (Variabel Cost). Pada tahun 2001 PKS tidak menghasilkan SHU atau PKS dalam keadaan defisit yaitu sebesar (Rp.I7.436.106,-) (Full Cost). Tetapi apabila dihitung secara Direct Cost, PKS mendapatkan SHU sebesar Rp.669.753,200,-.Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa PKS tidak melakukan subsisdi silang kepada RSUD "X". Trend pendapatan dan pengeluaran PKS sejak mulai didirikan sampai tahun 2001 terlihat relatif meningkat baik yang dihitung secara current price maupun constant price. Dari hasil forecasting selama 10 tahun (1996-2005) menunjukkan bahwa dari kemitraan tersebut, pihak investor mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 872.849.930,- sedangkan pihak RSUD "X" mengalami kerugian sebesar Rp.3.108.259.938,-.Dengan melihat hasil forecasting dapat diketahui bahwa investor swasta merupakan pihak yang paling diuntungkan dalam kemitraan tersebut. Dan pemerintah dalam hal ini RSUD "X" merupakan pihak yang dirugikan. Salah satu harapan dalam kerjasama atau kemitraan dengan swasta di lingkungan RSUD "X" adalah terwujudnya subsidi silang dari PKS kepada RSUD "X" , namun dalam kenyataannya subsidi silang tersebut lama sekali tidak terwujud.

---

 

Government-Private Partnership in Hospital Services in Financing and Cross Subsidy Perspective (Case Study in Hospital "X")Constraints of the government to finance healthcare services had ignited the concept of government - private sector partnership in hospital services. This study is a case study in a district government hospital "Z" which had started partnering with private sector in developing a new in-patient hospital service (PKS). Data collection has been done using quantitative data collection and qualitatively explored using in-depth interviews with selected informants. Cost calculations in PKS were done using two methods: full cost (calculating the costs that should have been borne by PKS) and direct cost (calculating the costs that has actually been borne by PKS).The partnership of this district hospital with private sector took place in the form of private sector build a new VIP in-patient building using BOT arrangement for 10 years period. Revenue from bed usage will be divided 60% to the private investor and 40% to the hospital. The cost of PKS services in 2001 was Rp. 2,912,323,106 (full cost) and Rp. 2,225,133,800 (direct cost). Operating cost has the highest share of the total cost (full cost). Within the operating cost category, staff cost ranks first with 53.35%.Total revenue of PKS in 2001 was Rp 2,894,887,000. Cost Recovery Rate of the PKS in 2001 was 99.40% (full cost) and 130.10% (direct cost). PKS in the year 2001 was deficit (Rp. 17, 436, 106,-) (full cost). But if calculation by direct cost, PKS gain profit Rp. 669,753,200).From the in-depth interview, it was found that cross subsidy was not take place from PKS to the hospital. Trends of the revenue and costs of PKS from its beginning to 2001 were found increasing both in current and constant price. From forecasting, for a period of 10 years (1996-2005), it was found that from this partnership private investor will gain Rp. 872,849,930,- and the hospital would loose Rp. 3,108,259,938.From the forecasting, it was found that the private investor will gain benefit from this partnership while the hospital will not. One of the reasons from the development of government-private partnership in this hospital is to provide cross subsidy from the PKS to the hospital. However, this notion has not been realized so far.

Abstrak: Proses penetapan kebijakan perencanaan dan penganggaran pada DirektoratKesehatan Kerja dan Olahraga sangat dinamis dan bergerak sesuai dengan arahkebijakan dan prioritas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan faktasejauh mana aspek politik ikut berperan dalam penetapan kebijakanperencanaan dan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan melakukan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat.Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek politik paling kental terjadi padatahapan proses penetapan kebijakan terutama saat terjadi konflik, kerjasama,negoasiasi dalam penetapan besaran alokasi anggaran dan target yang disusun.Penelitian ini merekomendasikan untuk memperkuat SDM direktorat kesehatankerja dan olahraga dalam hal kemampuan untuk melakukan advokasi mengenaipentingnya program kesehatan kerja dan olahraga.Kata kunci: kebijakan, politik, Perencanaan, penganggaran

---

The process of establishing policy on planning and budgeting in directorate ofoccupational health and sport is very dynamic and moving in accordance withthe policy and priorities. The purpose of this study is to get the facts extent towhich the political aspect played a role in policy establishing and budgetplanning. This study uses a qualitative method by conducting in-depthinterviews of the parties involved in the process of planning and budgeting.Results showed political aspect of most condensed occur in the process of theestablishment of policies especially when conflict, cooperation, and negotiationhappen in determining the amount of budget allocations and targets arranged. Thisstudy recommends to strengthen human resources of directorate in terms of abilityto advocate on the importance of occupational health and sports programsKeywords : policy, politics, planning, budgeting.

Abstrak: Reimbursement policy for DBD by Health Office Of DKI Jakarta Province, on be half Indonesian Government, on 17 State Hospitals has implication on delay of hospital cash inflow. At Pasar Rebo Hospital, from total amount of account receivable didn?t paid completely by Health Office Of DKI Jakarta Province. This payment lateness affect to hospital loss out, especially for financial capital which related with account receivables, in turn will be affect to cash inflow smoothness This research is quantitative and qualitative study, aimed to know number of account receivables distinction for DBD patient?s expenses and amount of opportunity cost from payment lateness of patient account receivable as effect from government reimbursement policy to Pasar Rebo Hospital and see how hospital manage this issue. The result of this research shows that policy from Health Office Of DKI Jakarta Province on manages the payment for DBD patient based-on decision of Governor DKI Jakarta no. 446/2005. Unfortunately, the policy did not followed by regulation to define time limit for reimbursement completion time of account receivables claim, so there is anticipation action if delay is happen. In other hand, at Pasar Rebo Hospital has no own policy on service regulation for DHF patients, just refer to regulation that released by Health Office Of DKI Jakarta Province. Longer time needed to complete account receivable claim payment affect to changes of value of money. The account receivables value changes observed through perspective of time value of money, where in this concept interest of bank?s loan is important factor. In this study, where number of interest which used for calculation is 14 % p.a, found that from total claim of DHF patient?s account receivable Rp. 389,547,330,- there is an opportunity cost Rp.31,409,925 or equal to 8.06 % From the study knew that due to the lateness of DHF patient?s account receivables reimbursement by Health Office Of DKI Jakarta Province to Pasar Rebo Hospital there is 84.51 % that still not paid from total claim, so for operational cost hospital must re-budgeting their spent for not disturb their cash flow and suggested to make a standard time requirement to complete claim payment since sent claim report until receive claim payment. The result of this study expected can be use for Pasar Rebo Hospital as an input for management, especially department that related to account receivable management.
References : 28 (1977 - 2005)

Abstrak: Sumber penerimaan terbesar rumah sakit adalah pasien rawat inap persalinan Jam kesda. Integrasi Jamkesda dengan BPJS Kesehatan, akan merubah sistempembayaran dari retrospektif menjadi prospektif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan potensi selisih penerimaan rumah sakit berdasarkan tarif Perdadan INA-CBGs serta strategi menghadapi potensi selisih tersebut. Penelitian ini merupakan gabungan kuantitatif dan kualitatif, menggunakan 660 tagihan danrekam medis pasien persalinan Jamkesda Tahun 2013. Komponen biaya terbanyakadalah jasa medis, BHP, jasa sarana, obat dan jasa pelayanan. Selisih terbesar pada persalinan dengan sectio secaria dengan rata-rata Rp.3.373.669/pasien. Diperlukan strategi melalui pengelolaan dokter, perawat dan tenaga farmasi, pengawasan, SIM-RS, rekam medis dan billing, perhitungan biayaserta identifikasi pelayanan dan pasar.Kata kunci : jamkesda; prospektif; retrospektif; selisih; strategi.

Abstrak:

---

Abstrak: Sejak 1 Januari 2014 pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan sistem jaminan sosial nasional untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilakukan secara bertahap menuju Universal Health Coverage pada tahun 2019 sesuai dengan Renstra Kemenkes 2015 2019. Kenaikan pendapatan seiring dengan kenaikan beban semenjak adanya implementasi JKN. kinerja RSUD mengalami peningkatan bila dilihat dari rasio keuangan. Selama tahun 2014 2017 nilai casemix index pada rawat jalan tidak mengalami perubahan sedangkan pada rawat inap mengalami peningkatan. Hospital Base Rate untuk rawat jalan dan rawat inap meningkat selama tahun 2014 2017