Industri konstruksi merupakan sektor dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi sehingga memerlukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesesuaian implementasi SMK3 terhadap persyaratan ISO 45001:2018 di Proyek X PT Y Tahun 2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan semi kuantitatif dengan studi deskriptif komparatif dan desain cross-sectional. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan metode skoring dan gap analysis berdasarkan klausul 4 sampai dengan klausul 10 ISO 45001:2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SMK3 di Proyek X PT Y memperoleh skor 111 dari skor maksimum 115 dengan tingkat kesesuaian sebesar 96,52%, sehingga termasuk kategori sangat sesuai. Klausul 4, 5, 6, 9, dan 10 memperoleh tingkat kesesuaian 100%, sedangkan Klausul 7 dan Klausul 8 masing-masing sebesar 92% dan 80%. Kesenjangan yang ditemukan meliputi belum tersedianya matriks kompetensi yang terdokumentasi secara sistematis, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan yang belum optimal, serta belum dilaksanakannya simulasi keadaan darurat. Secara keseluruhan, implementasi SMK3 di Proyek X PT Y telah memenuhi sebagian besar persyaratan ISO 45001:2018, namun masih diperlukan upaya perbaikan pada aspek kompetensi pekerja dan kesiapsiagaan tanggap darurat untuk mendukung peningkatan kinerja SMK3 secara berkelanjutan.

The construction industry is one of the sectors with the highest risk of occupational accidents, making the effective implementation of an Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) essential. This study aimed to analyze the conformity level of OHSMS implementation with the requirements of ISO 45001:2018 at Project X of PT Y in 2026. A semi-quantitative approach was employed using a comparative descriptive study with a cross-sectional design Data were collected through field observations, interviews, and document reviews, and were analyzed using a scoring method and gap analysis based on Clauses 4 through 10 of ISO 45001:2018. The results showed that the implementation of the OHSMS at Project X of PT Y achieved a score of 111 out of a maximum score of 115, corresponding to a conformity level of 96.52%, which falls within the highly conforming category. Clauses 4, 5, 6, 9, and 10 achieved 100% conformity, while Clauses 7 and 8 achieved 92% and 80%, respectively. The identified gaps included the absence of a systematically documented competency matrix, suboptimal implementation and evaluation of training programs, and the lack of emergency response drills. Overall, the implementation of the OHSMS at Project X of PT Y complied with most of the requirements of ISO 45001:2018. However, improvements are still needed in worker competency management and emergency preparedness to further enhance the effectiveness and sustainability of the OHSMS.

Industri pertambangan memiliki karakteristik profil risiko tinggi yang membutuhkan manajemen risiko proaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pada kegiatan operasional penambangan di PT X Jobsite Y tahun 2026 berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) dan ISO 31000:2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui triangulasi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko di PT X Jobsite Y secara struktural telah berjalan dengan dukungan dokumen SOP yang lengkap. Namun, tingkat kematangan sistem cenderung berada pada kategori reaktif dan memicu "paradoks kepatuhan SMKP", di mana kelengkapan administratif belum menjamin efektivitas substantif di lapangan. Pada aspek komunikasi, Pembicaraan 5 Menit (P5M) terlaksana konsisten sebagai komunikasi satu arah, tetapi konsultasi dua arah yang partisipatif masih lemah. Penetapan konteks risiko dominan berfokus pada aspek teknis operasional, sementara faktor sistemik dan sosial (seperti beban kerja dan kompetensi) terabaikan, dipengaruhi oleh minimnya pengawas berpengalaman di atas lima tahun. Selain itu, meskipun identifikasi bahaya empiris di lapangan tergolong kuat, formalisasi ke dalam dokumen IBPR dan Job Safety Analysis (JSA) masih lemah serta tidak konsisten menggunakan matriks penilaian formal. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya transformasi manajemen risiko dari reaktif menjadi proaktif. Perusahaan disarankan untuk memperkuat mekanisme konsultasi partisipatif, meningkatkan akurasi pengisian instrumen K3 secara kuantitatif, serta memberikan pelatihan terstruktur bagi pengawas mengenai identifikasi faktor risiko sistemik guna membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan.

The mining industry inherently possesses a high-risk profile that requires proactive risk management. This study aims to analyze the implementation of risk management in mining operational activities at PT X Jobsite Y in 2026 based on the Mining Safety Management System (SMKP) and ISO 31000:2018. This research utilizes a descriptive qualitative approach, with data collected through the triangulation of in-depth interviews, field observations, and document reviews. The results indicate that risk management implementation at PT X Jobsite Y has structurally advanced, supported by a comprehensive set of SOP documents. However, the system's maturity level tends to be reactive, triggering a "compliance paradox of SMKP," where administrative completeness does not necessarily guarantee substantive effectiveness on the ground. In terms of communication, the 5-Minute Safety Talk (P5M) is consistently implemented as an effective one-way communication tool, but participatory two-way consultation remains weak. The determination of risk context dominantly focuses on operational technical aspects, while systemic and social factors (such as workload and competency) are neglected, influenced by the scarcity of supervisors with more than five years of tenure. Furthermore, while empirical hazard identification in the field is robust, its formalization into Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control (IBPR) and Job Safety Analysis (JSA) documents remains weak and inconsistent with formal assessment matrices. The conclusion of this study emphasizes the necessity of transforming risk management from reactive to proactive. The company is recommended to strengthen participatory consultation mechanisms, improve the accuracy of quantitative OHS instrument completion, and provide structured training for supervisors on systemic risk factor identification to build a sustainable safety culture.

Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan elemen penting dalam memastikan keselamatan kerja pada proyek konstruksi sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya SMKK berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS), mengevaluasi alokasi biaya SMKK pada proyek konstruksi sipil, dan mengidentifikasi hubungan antara biaya SMKK dengan kejadian kecelakaan kerja. Penelitian dilakukan pada satu proyek bendungan dengan perhitungan ulang biaya berdasarkan WBS dan 20 proyek konstruksi sipil (gedung bertingkat, bendungan & irigasi, jalan & jembatan) tahun 2020–2023. Data dianalisis melalui dokumen proyek dan validasi oleh lima pakar keselamatan konstruksi menggunakan metode diskusi terfokus untuk memastikan relevansi identifikasi, pengendalian risiko, dan alokasi biaya sesuai Permen PUPR No. 8 Tahun 2023. Uji statistik Spearman digunakan untuk mengkaji hubungan biaya SMKK dan kecelakaan kerja. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan berbasis WBS memungkinkan identifikasi kebutuhan spesifik dan alokasi biaya yang lebih akurat. Personel keselamatan mencatat alokasi terbesar (24,61%), sedangkan asuransi memiliki alokasi terkecil (0%). Rasio biaya SMKK per Rp1 miliar lebih proporsional dibandingkan persentase terhadap nilai kontrak, terutama untuk proyek besar. Korelasi antara biaya SMKK dan kecelakaan kerja tidak signifikan (p>0,05), tetapi proyek dengan alokasi SMKK lebih tinggi menunjukkan penurunan kecelakaan serius. Penelitian ini merekomendasikan pengaturan berbasis rasio biaya SMKK, prioritas pada pelatihan keselamatan, dan evaluasi cost-benefit penerapan SMKK dalam proyek konstruksi.

The cost of Construction Safety Management Systems (SMKK) is a critical element in ensuring workplace safety in civil construction projects. This study aims to analyze SMKK costs based on the Work Breakdown Structure (WBS), evaluate the allocation of SMKK costs in civil construction projects, and identify the relationship between SMKK costs and workplace accidents. The research was conducted on one dam project with a recalculation of costs based on WBS and 20 civil construction projects (high-rise buildings, dams & irrigation, roads & bridges) from 2020–2023. Data were analyzed through project documents and validated by five construction safety experts using a focused group discussion method to ensure the relevance of risk identification, risk control, and cost allocation in accordance with Permen PUPR No. 8 of 2023. Spearman’s statistical test was used to examine the relationship between SMKK costs and workplace accidents. The results show that the WBS-based approach enables the identification of specific needs and more accurate cost allocation. Safety personnel recorded the largest allocation (24.61%), while insurance had the smallest allocation (0%). The SMKK cost ratio per IDR 1 billion was found to be more proportional compared to a percentage of the contract value, especially for large-scale projects. The correlation between SMKK costs and workplace accidents was not statistically significant (p>0.05), but projects with higher SMKK allocations showed a reduction in serious accidents. This study recommends regulation based on SMKK cost ratios, prioritization of safety training, and a cost-benefit evaluation of SMKK implementation in construction projects.

Kecelakaan kerja di sektor konstruksi masih tinggi probabilitasnya sedangkan tantangan kedepan semakin besar. Sektor konstruksi merupakan salah satu faktor dominan dalam strategi pembangunan nasional maupun dalam menghadapi pasar global. Komitmen organisasi dalam menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dapat menekan jumlah kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan yang aman untuk bekerja. Penelitian ini mengkaji tingkat komitmen dan mengevaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yaitu PT X. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan analisis mendalam berdasarkan in depth interview. Variabel utama penelitian merupakan hasil pertimbangan dari elemen komitmen pada peraturan SMK3 Republik Indonesia yaitu struktur organisasi dan kebijakan. Komitmen yang ditetapkan oleh perusahaan dibandingkan dengan konsistensi pelaksanaannya pada tiga tahapan pekerjaan di proyek yaitu persiapan, pelaksanaan dan pasca konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen perusahaan tinggi secara administratif namun secara konsistensi masih sedang karena penerapan yang belum optimal di lapangan. Pada evaluasi ditemukan beberapa gap yaitu client enforcement, role model, monitoring dan pola komunikasi yang harus diperbaiki.

---

The probability of work accidents in the construction sector are still high while the challenges ahead are even greater. Construction industri is one of the dominant factors in the national development strategy and facing global markets. Organizational commitment in implementing occupational safety and health management system can reduce the number of workplace accidents and create a safe environment for work. This study examines the level of commitment and evaluates the application of occupational safety and health in construction company, namely PT X. This study was a descriptive analytic research with in-depth analysis based on in depth interviews. The main variables of this research are considered to obligation of Republic of Indonesia OHSMS regulation, those are organizational structure and policy. The commitment set by the company is compared with the consistency of its implementation at three stages of work on the project those are preparation, execution and post construction. This research obtained that the company’s commitment is administratively high however the consistency is still medium because the application was not optimal in the field. In the evaluation found several gaps, those are client enforcement, role models, monitoring and communication scheme that must be improved.