The effective enforcement ofthe district autonomy regulations will influence all sectors included health sector. Public health center as the point of spear that directly provides health scmices to public, will be _inliuenced by that effect. Since the effective enforcement of district autonomy, health financing depend on the district?s income and the concem of the district government. Besides the health financing problems, health sector is also faced with public demand of good services. One way out altemative is application of self-financed public health center concept which public health centers are given authority to manage their functional revenue for filling their operational needs directly and to mobilize the potency of public financing in order to increase their quality of services. Tebet public health center as one ofthe self-financed public health centers in Jakarta is also faced with financing problem. Being self-financed public health center, one of the efforts is price adjustment because the prevailing prices have accorded to the reject pricing regulation which the prices of the seitltinanced public health center are similar with the prices of the public health center that not a self-financed one. Price adjustment effort must consider unit cost and ability to pay (ATP). There are no reliable estimate of unit cost and rationale price at Tebet public health center. So, the general objective of this study is to obtain the unit cost and the rationale price of the basic health services at Tebct public health center. The method used for cost analysis is the ?double distribution method" and the results were used for price simulation in which ATP'is used to obtain rationale price. The data was taken at 5 basic health services production units (BP, BPG, KB, KIA., Immunisation) in Tebet public health center fiom April until September 2000. The results indicated that from the 5 production units analizecl, the normative unit cost of BP is Rp.5.343, Dental Health Consultation is Rp.S_720, simple measures at BPG is Rp.l0_364, complex measures at BPG is Rp.2l.l34, Family Planning is Rp. 18.866, Mother and Children Care is R.p.7_018 and Immunization is Rp.4.628. The rationale prices for _each production units when the ATP is considerated, are as follow: BP production unit is Rp_7.000, Dental Health Consultation is Rp.7.000, simple measures at BPG is Rp. R.p. 18.000, complex measures at BPG is Rp. Rp.25.000, Family Planning is Rp.28.000, Mother and Children Care is Rp.8. 000, and Immunization is only Rp.900, because immunization is one ofthe public goods. With those results, it is Suggested for the public health center to ask about the extent of the rationale price to decision maker and to carry out operational cost eiiiciency. While the decision maker is suggested to adjust the price of self-finance public health centers.

Abstract Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang otonomi daerah, maka akan berdampak pada berbagai sektor termasuk sektor kesehatan. Puskesmas sebagai ujung tombak yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga akan merasakan dampak dari pelaksanaan otonomi daerah. Dengan pemberlakuan otonomi daerah, pembiayaan kesehatan tergantung pada Pendapatan Asli Daerah dan ?concern? Pemerintah Daerah terhadap sektor kesehatan. Disamping pemxasalahan-pembiayaan, sektor kesehatan juga menghadapi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bermutu. Salah satu alternatif jalan keluarnya adalah dengan menerapkan konsep Puskesmas Swadanzg yaitug puskesmas diberi kewenangan untuk mengelola selumh pendapatan fungsionalnya untuk keperluan opcrasional dan mengoptimalkan mobilisasi potensi pembiayaan masyarakat dalam rangka mcningkatkan mulu pelayanan. Puskesmas Kecamatan Tebet, sebagai salah satu Puskesmas Swadana di DKI Jakarta juga menghadapi masalah pembiayaan Dalam upaya menjadi puskesmas yang mandiri, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penyesuaian tarif mengingat bahwa tarif yang benlaku di Puskesmas Tcbet masih nmcnggunakan pola tadf lama yang sama dengan puskesmas-puskesmas lain yang belum swadana. Upaya penyesuaian tarif hams dilakukan dengan mempcrtimbangkzm biaya satuan dan kemampuan membayar masyarakat (ATP) Permasalahan yang dihadapi adalah belum diketahuinya biaya satuan dan tarif rasional di Puskcsmas Tebet. Dcngan dcmikian tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mcngenai besarnya biaya saluan dan tarif rasional pelayanan dasar di Puskesmas Tcbet. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskdptif analitik dengan rancangan cross sectional. Metoda analisis biaya yang digunakan adalah double distribution dan aplikasi ATP melalui simulasi tarif. Data diambil dari bulan April sampai dengan September 2000 pada unit pelayanan dasar (BP, BPG, KB, KIA dan lmunisasi) di Puskesrnas Tebct, data ATP dari SUSENAS tahun 1999. Hasil pcnelitian menunjukkan bahwa dari 5 unit produksi pelayanan dasar yang dianalisis biaya saman dan tarifrasionalnya didapatkan biaya satuan normatif di unit BP sebesar Rp.5.343, pcmcriksaan di BPG sebesar Rp.5.'720, tindakan ringan di BPG sebesar Rp_10.364, tindakan berat di BPG sebesar Rp.2l.l34, KB sebesar Rp.18_866, KIA sebcsar Rp_7.018 Serta Imqrlisasi sebesar Rp.4.628. Kcnaikan tarif dengan mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat (ATP) yang direkomendasikan untuk BP adalah sebesar Rp.7.000, pcmcxiksaan gigi Rp.7_O00, tarif tindakan ringan di BPG Rp.18.000, tarif tindakan berat di BPG Rp.25;000, tarifKB Rp.2s_ooo, tarifKIA Rp.8.000, tariff lmunisasi tetap Rp.9oo karena Imunisasi merupakan salah salu public goods. Dengan hasil tersebut disarankml bagi puskesmas untuk mengusulkan kepada pengambil keputusan tentang besamya tarif rasional di unit pelayanan dasar dan melakukan efisiensi biaya opemsional_ Sedangkan bagi pengambil keputusan untuk menetapkan tarif puskesmas terutama Puskesrnas Swadana sesuai dengan biaya satuan dan kemampuan membayar masyarakan.

Puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya saat ini, membutuhkan biaya opernsional yang cukup banyak, pembiayaan puskesmas selama ini sebagian besar berasal dari pemerintab pusat dan daerah, seperti diketahui bahwa dana pemerintah dirasakan tidak mencukupi, hal ini juga disebahkan oleh pihak puskesmas khususnya dan dinas kesehatan kota umumnya tidak mampu menghitung kebutuhan biaya normative untuk masing-masing program, kekurangan dana tersebut tidak dapat diketahu seberapa kebutuhannya karena tidak pernah dilakukan analisis. Tingkat kecukupan pembiayaan kesehatan biasanya dinilai dengan Cost Recovery yaitu perbandingan antara kontriusi biaya oleh pengguna pelayanan kesehatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan tersebut. Informasi ini dirasakan semakin penting dengan salah satu persyaratan / kriteria puskesmas dijadikan unit swadana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan Cross Sectional.

Pada undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dinyatakan kesehatan adalah bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Perencanaan adalah suatu hal yang penting karena merupakan langkah awal dari suatu kegiatan, dan daerah dituntut untuk merencanaan kegiatan sesuai dengan kondisi daerah dan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui sistem perencanaan anggaran tahunan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan otonomi sudah baik karena daerah dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan kualitas tenaga perencana cukup memadai, namun demikian masih diperlukan pelatihan di bidang perencanaan untuk meningkatkan pengetahuan. Dana, fasilitas yang ada belum mencukupi, dan untuk perangkat lunak belum menggunakan perangkat lunak dari Ditjen Anggaran. Sedangkan jadwal penyusunan perencanaan tidak tersedia secara tertulis, Juklak/Jukren serta tim penyusunan perencanaan tidak ada, tetapi sudah melibatkan semua seksi dalam penyusunan perencanaan. Di samping itu informasi telah menggunakan data dari berbagai sumber, namun baru segi keakuratan, validitas, dan ketepatan waktu masih perlu perhatian. Hasil lain diperoleh satuan harga pada umumnya masih sesuai. Dan komponen proses belum menggunakan langkah-langkah perencanaan sesuai dengan teori, dalam penentuan prioritas belum mengacu kepada rencana strategi atau rencana tahunan. Koodinasi lintas program dan lintas program sudah ada, namun untuk koordinasi lintas sektor lebih menekankan pada pelaksanaan, bukan dalam perencanaan. Komponen keluaran diperoleh hasil dana yang tersedia pada tahun 2001 persentase anggaran Dinas Kesehatan sebesar 5,46 % dari total anggaran Kota Bekasi, lebih kecil dad tahun sebelumnya sebesar 8,37%. Pada tahun 2001 anggaran dinas kesehatan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) hanya 0,44% dad DAU seluruh Kota Bekasi, dan Dana Dana Lain (DDL) sebesar 2,28% dari Pendapatan Pasti Daerah (PAD). Disarankan perlu bekerja keras untuk dapat mewujudkan otonomi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, dan mengalokasikan dana untuk perencanaan dan pengadaan fasilitas, serta dibentuknya tim penyusunan perencanan dan penyusunan Juklak/Jukren tentang perencanaan oleh Ka Sub Bagian Perencanan sesuai dengan fungsinya. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor mulai dan perencanaan. Di samping itu untuk meningkatkan biaya kesehatan perlu dilakukan advokasi kepada pengambil keputusan misalnya dengan diundang melalui seminar atau terjun ke lapangan bersama-sama. Daftar bacaan: 33 (1982-2001)

System Analysis of Annual Budget Planning at Health Institution of Bekasi District in the 2001 Local Autonomy Implementation" 6 On Act Number 22/1999 clarified that health is a government field that must be maintained by municipal and/or district. Planning is a substantial matter because this is a beginning step of an activity, and local demanded to maintain their activity according to available resources and local condition. Objective of this study is to expose annual budget planning at Health Official of Bekasi District in 2001 local autonomy implementation. Used research method is a qualitative research with using deep interview, documentation review, and observation. Research showed that autonomy has a good direction to self-planning with their local needs. And planner quality is respectively appropriate enough, however it is still necessary for training at planning field in order to increase knowledge and know-how. Inadequate fund and facilities and for software not using from Director General of Budgeting. And planning arrangement schedule is not available in written, there is no Juklak/Jukren and planning arrangement team, but it already involved all planning arrangement sections. Beside of that, information has used data from several sources, and from accuracy, validity and timely manners still need further attention. From process component has not using planning steps according to theories, in deciding priority has not tend to strategic plan or annual plan. Cross-program coordination and cross-program already existed, but for cross-sector coordination more emphasized on implementation rather than planning. Output component gathered from available fund on health institution budget percentage on 2001 for 5,46%. From total budget of Bekasi district, it is smaller than previous year for 8,37%. On Health Institution at 2001 fiscal year sourced from General Allocation Fund (DAU), it is only 0.44% of DAU on Bekasi district, and Other Funds (DDL) for 2,28% of Local Original Income (PAD). It is necessary to working hard in order to realize autonomy of human resources quality enhancement from training, and to allocate facility arrangement and planning fund, and to form planning arrangement team and arrangement of Juklak/Jukren planning by Head of Planning Sub-Department referring to its function. In order to increase cross-program coordination and cross sector are starting from planning. Beside of that to increase health cost, it is necessary to maintain advise for decision makers, for example, to invite on seminars or directly take to the field. Reading List : 33 (1982-2001)