Penetapan tarip pengobatan di 13 Puskesmas di Kabupaten Karawang sejak dikeluarkan SK bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (1974), sampai saat ini telah mengalami perubahan-perubahan. Besarnya tarip pengobatan berdasarkan SK bersama tersebut adalah Rp. 300,- all to, yaitu termasuk pemeriksaan dan obat-obatan. Berdasarkan Perda Kabupaten Karawang nomor 6 tahun 1999, ditetapkan besarnva tarip pengobatan BP Puskesmas sebesar Rp.2000,- per pasien per kunjungan. Tarip scbelumnya yang juga ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Karawang adalah Rp.1050,- per pasien per kunjungan. Penetapan tarip pengobatan tersebut ditetapkan hanya berdasarkan perhitungan untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa memperhitungkan berapa besarnya Unit Cost BP yang sebenarnya dan berapa kemampuan membayar serta kemauan membayar masyarakat. Untuk itu peneliti mencoba menyajikan suatu metode pengembangan sistem informasi penetapan tarip BP Puskesmas untuk tiap kali kunjungan . Sistem ini perlu legitimasi dari Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu sebelum implementasi pada jaringan sistem informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang rencananya akan dikembangkan dalam bentuk Lokal Area Network pada tahun 2001. DaIam pengembangan sistem informasi penetapan tarip BP Puskesmas, telah dilakukan uji-coba sistem pada lima Puskesmas terpilih. Uji coba pada Kabupaten lain tidak dilakukan karena terbatasnya dana dan waktu. Pada uji coba tersebut ternyata sistem ini dapat menetapkan bukan saja Unit Cost Actual, tetapi juga Unit Cost Normative . Agar sistem ini dapat bermanfaat maka disarankan agar setiap Puskesmas selalu menyiapkan data-data yang terkait selengkap-lengkapnya agar memudahkan dalam entry data. Perbaikan data dilakukan setiap tahun agar dapat dilakukan evaluasi penetapan tarip yang telah dilaksanakan.

The Information System of Outpatient's Fee for Puskesmas at Karawang District.Since the joint agreement between Ministry of Health and Ministry of Home Affair of Republic of Indonesian had been launched (1974), there were several changes in Puskesmas outpatient fee. According to the joint agreement, the fee was Rp.300,- for health examination and drug. According to Local Regulation of Karawang District No.6/1999, the for outpatient was Rp.2000,0 per patient/visit. Previously, the fee was Rp.1050,-. The determination of Puskesmas fee was calculated based on the need of increasing the income of Karawang district without the calculation of the Unit Cost. Ability To Pay (ATP) and Willingness To Pay (WTP) from the population of Karawang district. This study tried to develop an Information System to the fee of outpatient visit at Puskesmas. This system need to be ligitimited by the Head Office of Health Services of Karawang district before implementing it into the health area network which will be built on the first trimester in 2001. In the process of the development of information system, 5 Puskesmas had be chosed for a field trial. The system has not been tried in other district because the limitation of time and budget. The trial showed that the system could calculate not only Actual Unit Cost but also Normative Unit Cost. To make this system useful, it is suggested that every Puskesmas should always have the necessary data as complete as possible to make data entry process easier. Data updating should be done annually to evaluate the Puskesmas fee.