Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 28945 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Dyah Kesuma Ningrum; Pembimbing: Jaslis Ilyas
S-1866
Depok : FKM UI, 2000
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Maya Marinda Montain; Pembimbing: Alex Papilaya
T-658
Depok : FKM UI, 1998
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Iswanto; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Kurnia Sari, Izanuddin
Abstrak:

Dana bantuan operasional kesehatan (BOK) bertujuan untuk membiayai operasional kegiatan di Puskesmas dalam rangka peningkatan indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM) di puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan dana BOK Puskesmas dalam pencapaian kinerja SPM di Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan studi kasus dan pendekatan kualitatif. Studi kasus dilakukan di Puskesmas Kulisusu, Puskesmas Bonerombo, dan Puskesmas Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara pada Oktober 2022 hingga Juli 2023. Hasil penelitian menemukan bahwa pada faktor input yaitu dari sisi sumber daya manusia (SDM), jumlahnya masih belum lengkap dan masih ada beberapa posisi yang diisi oleh tenaga kesehatan yang bukan keahliannya. Selain itu, para SDM tersebut juga memiliki berperan ganda (double job). Kelengkapan sarana dan prasarana di puskesmas juga belum mencukupi seperti standar sarana untuk pelaksanaan program dalam SPM yang menghambat pelaksaan program yang termasuk dalam SPM. Selain itu, peralatan penunjang (misalnya pemeriksaan laboratorium) dan jaringan internet sebagian belum terpenuhi. Ketersediaan anggaran puskesmas mengalami kendala karena anggaran yang diturunkan belum berbasis kinerja dan bukan berdasarkan sepenuhnya usulan dari puskesmas. Pada faktor proses, impelementasi anggaran dana BOK puskesmas dilakukan melalui penyusunan RUK dan RPK, tetapi untuk penentuan pagu anggaran tetap ditentukan oleh pemerintah pusat. Waktu pencairan dana BOK mengalami keterlambatan yang dimulai dari telat turunnya dana BOK ke kas daerah karena terlambatnya pengiriman laporan dari tahun sebelumnya. Selain itu, Puskesmas juga menunggu keluarnya DPA sebagai penjabaran dari APBD yang baru bisa keluar di akhir bulan Maret. Hal tersebut semakin rumit disebabkan inisiatif pencairan dana BOK oleh Puskesmas baru dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus. Keterlambatan turunnya dana ke Puskesmas tersebut berpengaruh pada terhambatnya pelaksanaan program kegiatan di awal tahun yang menggunakan BOK dan mengganggu realisasi program UKM di Puskesmas. Hal tersebut berdampak pada pencapaian indikator kinerja SPM di Puskesmas Bonerombo, Kulisusu, dan Wakorumba Utara yang mengalami penurunan dan masih banyak yang dibawah target. Kata kunci: bantuan operasional kesehatan, dana, sumber daya manusia, sarana prasarana, implementasi, kinerja


 

The health operational assistance funds aim to finance operational activities at community health centers (CHCs) to improve the minimum service standard (MSS) performance indicators. The current study aimed to analyze the implementation of HOA funds at CHCs in achieving MSS performance in North Buton Regency. An observational study was performed using a case study design and a qualitative approach. Case studies were conducted at the Kulisusu Health Center, Bonerombo Health Center, and North Wakorumba Health Center at North Buton Regency from October 2022 to July 2023. The study found that the input factor, namely from the human resources side, was still inadequate, and unskilled health workers still filled several positions. In addition, these human resources also had a double role. The facilities and infrastructure at the CHCs were also insufficient, such as the standard of facilities for implementing programs in the MSS, which hinders the program implementations. In addition, some of the supporting tools (e.g., laboratory equipment) and internet networks have not been fulfilled. The availability of the CHCs budget is facing problems because it has been reduced, not based on performance, and not entirely based on suggestions from the CHCs. In the process factor, implementation of the HOA budget for CHCs was carried out through the preparation of the Proposed Activity Plan (PAP) and Activity Implementation Plan (AIP), but the central authorities still determined the determination of the budget ceiling. The timing of the disbursement of HOA funds was delayed, starting with the transfer of HOA funds to the local treasury due to the delay in submitting reports from the previous year. Apart from that, the CHCs were also waiting for the Budget Implementation Document (BID) to be released as an elaboration of the new Regional Expenditure Budget and Revenue (REBR), which came out at the end of March. It is even more complicated because the initiative to disburse HOA funds by the CHCs is only carried out from July to August. The delay in the disbursement of funds to the CHCs affected the implementation of program activities that used the HOA funds at the beginning of the year and disrupted the realization of the Community Health Efforts (CHE) program at the CHCs. It had an impact on the achievement of performance indicators for MSS at the Bonerombo, Kulisusu, and North Wakorumba Community Health Centers, which experienced a decline and many were still below target. Key words: health operational assistance, funds, human resources, infrastructure, implementation, performance

Read More
T-6793
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
F.X. Agus Budiyono; Pembimbing: Nurhayati P.
S-670
Depok : FKM UI, 1993
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Suryana Afandi; Pembimbing: Iwan Ariawan; Penguji: Toha Muhaimin, Mardiati Nadjib, Yudhi Prayudha, Tanty Lukitaningsih
Abstrak:

Penetapan tarip pengobatan di 13 Puskesmas di Kabupaten Karawang sejak dikeluarkan SK bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (1974), sampai saat ini telah mengalami perubahan-perubahan. Besarnya tarip pengobatan berdasarkan SK bersama tersebut adalah Rp. 300,- all to, yaitu termasuk pemeriksaan dan obat-obatan. Berdasarkan Perda Kabupaten Karawang nomor 6 tahun 1999, ditetapkan besarnva tarip pengobatan BP Puskesmas sebesar Rp.2000,- per pasien per kunjungan. Tarip scbelumnya yang juga ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Karawang adalah Rp.1050,- per pasien per kunjungan. Penetapan tarip pengobatan tersebut ditetapkan hanya berdasarkan perhitungan untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa memperhitungkan berapa besarnya Unit Cost BP yang sebenarnya dan berapa kemampuan membayar serta kemauan membayar masyarakat. Untuk itu peneliti mencoba menyajikan suatu metode pengembangan sistem informasi penetapan tarip BP Puskesmas untuk tiap kali kunjungan . Sistem ini perlu legitimasi dari Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu sebelum implementasi pada jaringan sistem informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang rencananya akan dikembangkan dalam bentuk Lokal Area Network pada tahun 2001. DaIam pengembangan sistem informasi penetapan tarip BP Puskesmas, telah dilakukan uji-coba sistem pada lima Puskesmas terpilih. Uji coba pada Kabupaten lain tidak dilakukan karena terbatasnya dana dan waktu. Pada uji coba tersebut ternyata sistem ini dapat menetapkan bukan saja Unit Cost Actual, tetapi juga Unit Cost Normative . Agar sistem ini dapat bermanfaat maka disarankan agar setiap Puskesmas selalu menyiapkan data-data yang terkait selengkap-lengkapnya agar memudahkan dalam entry data. Perbaikan data dilakukan setiap tahun agar dapat dilakukan evaluasi penetapan tarip yang telah dilaksanakan.


 

The Information System of Outpatient's Fee for Puskesmas at Karawang District.Since the joint agreement between Ministry of Health and Ministry of Home Affair of Republic of Indonesian had been launched (1974), there were several changes in Puskesmas outpatient fee. According to the joint agreement, the fee was Rp.300,- for health examination and drug. According to Local Regulation of Karawang District No.6/1999, the for outpatient was Rp.2000,0 per patient/visit. Previously, the fee was Rp.1050,-. The determination of Puskesmas fee was calculated based on the need of increasing the income of Karawang district without the calculation of the Unit Cost. Ability To Pay (ATP) and Willingness To Pay (WTP) from the population of Karawang district. This study tried to develop an Information System to the fee of outpatient visit at Puskesmas. This system need to be ligitimited by the Head Office of Health Services of Karawang district before implementing it into the health area network which will be built on the first trimester in 2001. In the process of the development of information system, 5 Puskesmas had be chosed for a field trial. The system has not been tried in other district because the limitation of time and budget. The trial showed that the system could calculate not only Actual Unit Cost but also Normative Unit Cost. To make this system useful, it is suggested that every Puskesmas should always have the necessary data as complete as possible to make data entry process easier. Data updating should be done annually to evaluate the Puskesmas fee.

Read More
T-913
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Dadang Supandi Pembimbing: Anhari Achadi
T-814
Depok : FKM UI, 2000
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Masidah Wauziyah, Lucia Yovita Hendrati
JBE Vol.1, No.1
Surabaya : FKM Unair, 2013
Indeks Artikel Jurnal-Majalah   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fajar Hardianto; Pembimbing; Purnawan Junadi; Penguji; Anwar Hasan, Peter Pattinama, Kodrad Pramudho
T-1137
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fitri; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Anhari Achadi, Wachyu Sulistiadi, Hendrastuti Pertiwi, Nurjamil
Abstrak: ABSTRAK Mulai tahun 2016, mekanisme penyaluran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dialihkan penyaluran dananya dari Tugas Pembantuan yang alokasinya pada anggaran Kementerian Kesehatan menjadi DAK non-fisik yang di transfer langsung dari Kementerian Keuangan dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan daerah. BOK merupakan dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan promotif-preventif di luar gedung Puskesmas. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi BOK melalui mekanime DAK non-fisik serta diketahui hambatan yang dihadapi di Kabupaten Serang. Capaian realisasi dana BOK di Kabupaten Serang mengalami penurunan menjadi 85,87% di tahun 2016. dibanding tahun 2015 yang menggunakan mekanisme TP yaitu 96,49%. Hasil penelitian mengungkapkan adanya keterlambatan penerbitan juknis, keterbatasan fasilitas berupa komputer, printer dan gudang, keterbatasan staf sehingga merangkap beberapa tugas, keterlambatan pencairan dana, kesulitan dalam penyesuaian kode rekening dengan kegiatan BOK, banyaknya syarat dokumen pertanggungjawaban yang harus dilengkapi untuk pencairan dana serta masih lemahnya perencanaan kegiatan, komitmen, dan koordinasi antara para pengelola BOK. Kata kunci : Bantuan Operasional Kesehatan; Puskesmas; DAK non-fisik. Starting in 2016, fund channeling mechanism of Operational Budget for Health (BOK) has shifted from Tugas Perbantuan in which allocated through the Ministry of Health to Special Allocation Fund (DAK) non-physic that is directly transferred from Ministry of Finance and recorded as part of the local government revenues. BOK is for funds allocated to support preventif and promotive activities outside the building of Puskesmas. This qualitative approach aims to obtain an overview on the implementation of BOK using mechanism of DAK non-physic and identify obstacles faced by Kabupaten Serang. The budget realization has reduced from its previous achievement, from 96.49% in 2015 using TP mechanism to 85.87% in 2016. The study result demonstrates that there are several main issues that need to be tackled in the future, including: delays on issuing technical guidelines, limited supporting infrastructure and technology (such as computers, printers and warehouses), limitations in human resources that are forced to multitask different job descriptions, continued delay on disbursement of funds, difficulties in adjusting code of account under BOK activities, the excessive amount of documentation required as prerequested for fund disbursement, and ineffective planning activities, commitment, and coordination among BOK managers. Key words : Operational Budget for Health (BOK), Community Health Center; Health to Special Allocation Fund (DAK) non-physic.
Read More
T-5305
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Maya Risantina; Pembimbing: Purnawan Junadi
S-1961
Depok : FKM UI, 2000
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive