Abstrak: Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita merupakan tujuan MDGS 4 dan 5. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Bina Kesehatan Ibu adalah kebijakan perencanaan terpadu untuk Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) melalui intervensi Distric Team Problem Solving (DTPS). Kabupaten Serang di Provinsi Banten telah melaksanakan DTPS sejak tahun 2010. Dengan intervensi tersebut diharapkan adanya dukungan terhadap belanja program KIBBLA untuk pencapaian target indikator program. Studi ini bertujuan untuk mengetahui tren belanja bersumber APBD Dinas Kesehatan, capaian indikator dan proses perencanaan KIBBLA dengan dan tanpa intervensi DTPS. Kabupaten Tangerang dipilih sebagai sampel kabupaten tanpa intervensi DTPS. Hasil studi menunjukkan bahwa belanja kesehatan kedua kabupaten Tahun 2011-2013 diluar gaji cenderung meningkat, namun belum sesuai dengan amanat UU yaitu 10 % di luar gaji karena masih berkisar 2% .Tren belanja KIBBLA tersebut, menunjukkan peningkatan namun separuhnya (sekitar50%) bersumber jam persal yang diperuntukkan bagi pelayanan perorangan.Hasil capaian indikator program KIBBLA dengan dan tanpa intevensi DTPS menunjukkan K1, KN1 dan PN cenderung meningkat meski belum mencapai target serta untuk K4 dan Pelayanan Kesehatan Anak Balita di ke-2 kabupaten menunjukkan kecenderungan tidak ada peningkatan bahkan jauh dari target. Proses Perencanaan KIBBLA dengan intervensi DTPS di Kabupaten Serang belum terintegrasi dengan sistem perencanaan yang ada di tingkat Kabupaten/noninstitusional. Intervensi DTPS tidak lagi berjalan sesuai tahapan yang dikembangkan setelah bantuan donor berakhir walaupun sudah ada pembahasan perencanaan terkait kesehatan ditingkat Kabupaten melalui forum SKPD yang dikoordinir oleh Bappeda. Disarankan agarmemotret pembiayaan secara periodik untuk memperbaiki perencanaan dan advokasi. Hal iniakan mampu meningkatkan kinerja KIBBLA .Kata kunci : Tren Belanja Kesehatan, DTPS, KIBBLA.

---

Efforts to improve the quality of maternal and child health services to reduce Maternal Mortality and Neonatal Mortality Rate, Infant and Toddler/KIBBLA is part of the MDG 4 and 5goals. One effort of the Directorate of Maternal Health is the integrated planning policy for Maternal, Newborn and Child Toddler (MNCH/KIBBLA) through Distric Team ProblemSolving (DTPS) intervention as the strategic approach. Kabupaten Serang in Banten province hasimplemented this approach since 2010. It is expected that support to execute programs to achievethe target indicator of MNCH/KIBBLA program will be sustained..This study aimed to determine trend on spending to support KIBBLA performanceindicators and the MNH planning processes with and without DTPS intervention. TangerangDistric is the sample for distric without DTPS intervention.The study revealed that in both districts the health expenditures excluding salaries forYear 2011-2013 has increased, but still less than what has been mandated by the act, which is10% of the total distric budget excluding salary, it is still around 2%..The trend showed increased spending, however around 50% has been used for curativecare (Jampersal). Result on performance of MNCH/KIBBLA programs with and without DTPSintervention indicated that the target for K1, KN1 and PN increased, although still less than thetargets and for K4 and Toddler Child Health Services in both districts showed no tendency toincrease and even far behind the target.Planning process for DTPS MNCH/KIBBLA interventions in Serang has not beenintegrated with the existing system. After donor support terminated the ideal process of DTPSwas no longer conducted. It is suggested to track down expenditure to see whether priorityprogram received sufficient support. This would lead to the improvement of KIBBLA.Key words:Health Expenditure Trends, DTPS, MNCH.

Abstrak:

AKI dan AKB di Papua masih tinggi, hampir dua kali lebih besar AKI dan AKB Nasional. Disisi lain Depkes menargetkan pada tahun 2009, AKI turun dari 307/100.000 kelahiran hidup menjadi 226/100.000 kelahiran hidup dan AKB turun dari 35/1000 kelahiran hidup menjadi 25/1000 kelahiran hidup. Tingginya AKI dan AKB di Papua, akibat akumulasi masalah di Puskesmas yang ada di Papua. Program KIA Puskesmas merupakan salah satu cara akselerasi menurunkan AKI dan AKB di Indonesia. penelitian ini dilakukan guna menganalisis sistem program KIA Puskesmas Desain penelitian ini adalah, kualitatif dengan pendekatan sistem. Metode pengumpulan data, dengan cara wawancara mendalam untuk data primer dan telaah dokumen untuk data sekunder. Selanjutnya data dianalisis dengan content analysis. Tempat penelitian dilakukan di Enam Puskesmas di kabupaten Mimika selama dua bulan. Hasil penelitian: Aspek Pembiayaan: Sumber dana dari retribusi Puskesmas kurang sebab masyarakat berobat gratis. Alokasi APBD tahun 2007, 80% untuk fisik dan 20% operasional. Waktu pencairan dana pada akhir tahun. Aspek SDM: ketersediaan tenaga bidan di puskesmas, bervariasi, dari 0 samapai 15 bidan. Ketercukupan tenaga bidan puskesmas dengan rasio 1:1000 penduduk, semua puskesmas belum cukup. Aspek sarana; ketersediaan bervariasi, dari belum ada sarana, ada tapi belum cukup sampai ada dan cukup. Kondisi, sebagian kecil rusak, sebagian lagi baik. Aspek peralatan: semua puskesmas tersedia, cukup dan baik kondisinya. Aspek obat-obatan: semua puskesmas tersedia, cukup dan baik kondisinya. Aspek fungsi manajemen: diterapak berdasarkan pengalaman, terfrakmentasi sebab belum ada Renstra Dinkes sebagai pedoman. Aspek cakupan pelayanan: semua cakupan program KIA seperti K1, K4, Persalinan oleh Nakes dan pertolongan neonatus oleh Nakes masih rendah. Hal ini disebabkan kompilasi masalah pada komponen input dan process dari sistem pengelolaan program KIA di Puskesmas. Rekomendasi: (1) Perlu dibuatkan Renstra Dinkes (2) Perlu upaya untuk meningkatkan biaya operasional program KIA melalui kajian tentang (a) biaya minimal untuk operasional program di Puskesmas (b) ASKES daerah. (c) Perda tentang ibu hamil dan anak Balita dipelihara Pemda dan (c) Perda Promkes masuk dalam Muatan lokal pengajaran TK, SD, SMP, SMA. (3) Terkait dengan tenaga bidan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan Kualitas dan kuantitas tenaga bidan serta memperhatikan pendistribuasiannya. (4) Perlu ada pengadaan dan perbaikan sarana sesuai kebutuhan Puskesmas.