Ditemukan 39371 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Hesti Harianti Eka Putri; Pembimbing: Amila Megraini; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Murba Marakarma
S-4172
Depok : FKM-UI, 2005
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ristiyani Yuliyantari; Pembimbing: Peter Pattinama; Penguji: Adang Bachtiar, Kusdinar Achmad, Herawani, Farida Djufri
Abstrak:
Read More
Dari berbagai pendapat dan analisis para pengelola pendidikan maupun pemakai tenaga kesehatan di pelayanan, ada simpulan dan benang merah yang sama yaitu "Mutu lulusan yang berkualitas masih menjadi harapan yang belum jadi kenyataan". Banyak faktor yang mempengaruhi mutu lulusan dan belum pernah diteliti. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu lulusan Akper di Propinsi kalimantan Barat dan faktor-faktor yang berhubungan dengan mutu lulusan Akper di Propinsi Kalimantan Barat tahun 2000. Disain penelitian ini menggunakan pendekatan dua studi yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada studi kuantitatif menggunakan. rancangan penelitian potong lintang dengan jumlah sampel 83 orang, sementara studi kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dengan 8 informan. Pengolahan data dengan menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat, sedang untuk kualitatif dengan menggunakan analisis isi. Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa nilai rerata mutu lulusan Akper adalah 2,57 dengan range 1,01. Sementara hasil bivariat menunjukkan adanya hubungan bermakna antara kemampuan kualitatif (r= 0,404 ; p<0,05) dan kemampuan kuantitatif (r= 0,321; p<0, 05) dengan mutu lulusan Akper. Hasil analisis mutivariat terlihat bahwa kemampuan kualitatif dan kemampuan kuantitatif merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan mutu lulusan Akper. Saran untuk meningkatkan mutu lulusan Akper di Propinsi Kalimantan Barat agar Sipensimaru dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, serta informasi tentang penerimaan Sipensimaru Diknakes, khususnya D-III Keperawatan lebih optimal lagi untuk menjaring calon pendaftar sebanyak-banyak.
Analysis of the Quality of Nurse Academy Graduates and Factors that Correlate with the Quality of the Graduates in West Kalimantan Province in Year 2000Referring to comments and analyses obtained from the management of various nurse academies and from users of health workers in health services, it may be concluded that "Excellent graduates of nurse academies are still far from reality". There may he various factors that influence the quality of the graduates. However, these factors have not been revealed much in existing studies. Therefore, this study is aimed at investigating the quality of nurse academy graduates in West Kalimantan Province as well as investigating factors that correlate with quality of the nurse academy graduates in West Kalimantan Province in year 2000. This study employed two research approaches, namely quantitative and qualitative. In term of quantitative approach, the design of study was cross sectional with 83 people as study sample while the quantitative one employed an in-depth interview method with 8 informants. Quantitative data gathered were analyzed using univariate, bivariate and multivariate techniques while qualitative data obtained from the informants were analyzed by using content analysis technique. Results from univariate analysis show that the mean of the quality score of nurse academy graduates is 2, 57 with 1, 02 range while results from bivariate analysis show that there is a significant correlation between qualitative competence (r= 0,404; p<0, 05) and quantitative competence (r= 0,321; p<0, 05) with the quality score. The multivariate analysis revealed that both qualitative and quantitative competences are dominant factors that correlate with the quality of nurse academy graduates. It is recommended that to increase the quality of nurse academy graduates in West Kalimantan Province, the Sipensimaru (freshmen recruitment system) should be executed in compliance with the prevailing standards furthermore information regarding the opening of freshmen recruitment for health workers education (Diknakes), particularly for D-11I Nursing Program, should be disseminated widely to recruit as many enrollers as possible.
T-864
Depok : PPS FKM-UI, 2001
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fransiska Meyanti; Pembimbing: Mieke Savitri; Penguji: Rina Artining Anggorodi, Kasmiyati
S-4255
Depok : FKM-UI, 2005
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nazaruddi; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Anwar Hassan, Dian Ayubi, Widaninggar Widjajanti, Tanty Herawaty
Abstrak:
Read More
Pelaksanaan kegiatan TRIAS UKS yang meliputi Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Lingkungan sekolah sehat di sekolah yang dibina oleh Tim Pembina UKS secara berjenjang mulai dari TP UKS Kecamatan, TP UKS Kabupaten/Kota, TP UKS Propinsi dan TP UKS Pusat, merupakan kegiatan lintas program dan lintas sektor yang harus dikoordinasikan secara baik. Pada kenyataannya TP UKS Propinsi Sumatera Barat terdapat masalah dalam melaksanakan koordinasi TP UKS. Untuk itu penulis ingin mengetahui gambaran pelaksanaan koordinasi TP UKS Propinsi Sumatera Barat dalam pembinaan dan pengembangan program UKS tahun 2000. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Data diperoleh melalui penelusuran data yang terdokumentasi, observasi dan wawancara mendalam terhadap 13 informan TP UKS dan Sekretariat TP UKS Propinsi Sumatera Barat. Informan ini adalah orang-orang yang masuk namanya dalam 5K No.441.5-119-1999 tentang Tim Pembina UKS Propinsi dan memahami serta mengetahui TP UKS dan Sekretariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi TP UKS Propinsi Sumatera Barat dalam pembinaan dan pengembangan program UKS belum efektif. Mengingat koordinasi antar sektor terkait dalam wadah TP UKS Propinsi belum mencapai hasil yang efektif, maka untuk memperoleh daya guna dan hasil guna kegiatan TP UKS Propinsi yang maksimal, disarankan untuk dapat melakukan penyempurnaan SK TP UKS dan Sekretariat serta mengajak para ketua untuk selalu ikut berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan TP UKS Propinsi, karena disadari bahwa peran ketua merupakan salah satu kunci keberhasilan koordinasi. Dalam rangka otonomi daerah, tentu diperlukan tenaga profesional dari masing-masing instansi terkait untuk duduk di TP UKS Sekretariat.
Analysis Coordination of Health School Advisory Team Province in Health School Guidance and Improvement, West Sumatera Province, 2000School Health Program activities consist of health education, health services and healthy school environment. Hierarchical advisory teams supervise implementation of these activities according to level of administration, i.e. central, province, district and subdistrict. As an integrated activity, School Health Program needs a close of both inter-programs and inter-sectors coordination. Implementation of School Health Program in West Sumatera province shows provincial advisory team's lack of coordination. The researcher intends to explore thoroughly coordination aspects of the School Health Program in West Sumatera province during the year 2000. Design of this research is a case study by using qualitative approach. Data was collected from several sources such as documented reports, observations and in-depth interviews to thirteen informants who were member of advisory team and/or secretariate of the School Health Program of West Sumatera Province. Those informants are listed in governor decree as stated in SK. No. 441.5-119-1999 with regard to Advisory Team of the School Health Program of West Sumatera Province. They know very well the program activities as well team's performance. This study reveals an ineffectiveness of implementation and development of the School Program in West Sumatera Province. Lack of inter-sectors coordination within West Sumatera Province School Health Program advisory team has been the major cause of this less optimum program effectiveness. To overcome the problem, it is recommended to revise the governor decree and to update the advisory team member. In addition, it is very important to motivate better involvement of the school head in the program. The school head play a major role in program success. Tn the day of a greater local autonomy, the School Health Program demands a lot of professionals staff of many relevant disciplines to organize Secretariate of West Sumatera Province School Health Program Advisory Team.
T-957
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Irma Yunita; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Ede Surya Darmawan, Nurrahmiati, Pattiselano Robert Johan
Abstrak:
Pilihan karir dokter sangat penting dalam upaya pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas, mengingat keberadaan seorang dokter dalam pelayaan kesehatan dasar sangat vital dan menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pilihan karir dokter internsip dan determinannya, serta bagaimana keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan mix method dengan desain penelitian convergent parallel design. Responden penelitian adalah dokter internsip di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dengan sampel penelitian berjumlah 154 orang dan informan penelitian adalah pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan bahwa pilihan karir dokter internsip paling banyak menjadi dokter spesialis dan pilihan bekerja paling banyak di Rumah Sakit, sedangkan yang berminat bekerja di layanan primer maupun kesehatan masyarakat sangat sedikit khususnya di Puskesmas. Hasil analisis multivariat dengan uji regresi logistik multinominal memperoleh hasil terdapat enam variabel yang berhubungan signifikan secara statistik terhadap pilihan karir dokter internsip: jenis kelamin, asal universitas, tempat berkerja, penghasilan, gaya hidup dan tuntutan keluarga. Kebijakan Pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya belum selaras dengan amanah Undang-Undang untuk memeratakan layanan kesehatan ke seluruh wilayah Indonesia
The choice of a doctor's career is very important in the effort to fulfill quality health services, considering the existence of a doctor in basic health care is vital and determines the quality of health services. This study aims to determine the career choice of an internship doctor and its determinants, and how it is aligned with stakeholder policies. This study used a mix method with a parallel convergent research design. Research respondents were internship doctors in Jakarta 2020 with a research sample of 154 people and research informants were stakeholders. The results of the study found that the career choice for interns was to be specialist doctors and the choice of work was mostly in hospitals, while those who were interested in working in primary and public health services were very few, especially in Puskesmas. The results of multivariate analysis showed that there are six variables that have a statistically significant relationship: gender, university origin, place of work, income, lifestyle and family demands. Government policies together with other stakeholders are not in line with the mandate of the law to distribute health services throughout Indonesia
Read More
The choice of a doctor's career is very important in the effort to fulfill quality health services, considering the existence of a doctor in basic health care is vital and determines the quality of health services. This study aims to determine the career choice of an internship doctor and its determinants, and how it is aligned with stakeholder policies. This study used a mix method with a parallel convergent research design. Research respondents were internship doctors in Jakarta 2020 with a research sample of 154 people and research informants were stakeholders. The results of the study found that the career choice for interns was to be specialist doctors and the choice of work was mostly in hospitals, while those who were interested in working in primary and public health services were very few, especially in Puskesmas. The results of multivariate analysis showed that there are six variables that have a statistically significant relationship: gender, university origin, place of work, income, lifestyle and family demands. Government policies together with other stakeholders are not in line with the mandate of the law to distribute health services throughout Indonesia
T-6087
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Paripurna Harimuda Sediyono; Pembimbing: Sandi Iljanto
T-861
Depok : FKM UI, 2000
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Farhan: Pembimbing; Sabarinah; Penguji; Evi Martha, Dian Ayubi, Annie Trisusilo, Wiwi Karnasih
Abstrak:
Read More
Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan prosedur kerja dari setiap jenis kegiatan pelayanan yang diberikan. Bila dilihat dari pendekatan sistem yang terdiri dari komponen masukan, proses, keluaran, maka SOP dapat dikatakan sebagai komponen proses. Dari data laporan tahunan RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, untuk tiga tahun terakhir nilai indikator-indikator kesehatan menggambarkan rendahnya mutu pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan proses pelaksanaan SOP pelayanan rawat inap oleh perawat dalam meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tahun 2000. Penelitian dilakukan secara observasional dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian merupakan observasi kegiatan oleh perawat di ruang rawat inap. Sedangkan jumlah sampel adalah 64 kali observasi yang dilakukan oleh 32 orang perawat di ruang rawat inap RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Pengumpulan data menggunakan tiga buah instrumen. Instrumen untuk perawat dan pasien berupa data sekunder. Instrumen untuk pelaksanaan SOP berupa data primer. Pengolahan data menggunakan program Epi Info dan SPSS, sedangkan analisis data dengan melakukan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan hahwa faktor-faktor yang berhubungan secara signifikan pada cc=0,05 terhadap pelaksanaan SOP adalah pendidikan, status pernikahan, beban kerja, diagnosa penyakit, dan kemandirian pasien. Faktor yang paling dominan adalah beban kerja dimana perawat yang tidak diberi tugas rangkap akan cenderung bekerja sesuai dengan SOP 6,564 kali dibanding dengan perawat yang punya tugas rangkap. Untuk itu perlu kiranya pertimbangan sejauh mungkin agar tidak memberikan tugas rangkap kepada perawat yang bertugas di ruang rawat inap RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
Factors Related to Implementation of SOP of in-Patient Service by Nurses in Increasing the Quality of Service in Regional General Hospital Regency of Pasaman Year 2000.Standard Operating Procedure (SOP) is the work procedure of each type of service activities provided. In terms of system approach that consists of input, process, output process components, the SOP is a part of the process component. From the annual report of Lubuk Sikaping Regional General Hospital, in regency of Pasaman, for the past three years it turned out that the health indicators that describe the health service quality is not in accordance with to the expected level_ The purpose of this research is to identify the factors related to the implementation process of the SOP of in-patient service by nurses in improving the service quality in the regional general hospital of Lubuk Sikaping in 2000. This research is done through observation with cross sectional method. The population of the research is observation activities from nurses that in charge in an in-patient room. While the sample of the research is 64 observation activities from 32 nurses that in charge in an in-patient room of the Regional General Hospital of Lubuk Sikaping. The data collection is done by using 3 instruments. The instrument for nurses and patients are obtained from secondary data. While instrument for SOP is primary data. The data processing is done by using Epi Info and SPSS, while the data analysis is done by using univariate, bivariate, and multivariate analysis. The result of this research indicates the factors that related significantly within a=0.05 toward the implementation of SOP is education, marital status, workload, diseases diagnosis, and self-sufficiency of patients. The most dominant factors is the workload in which the nurses that have no multiple tasks will tend work according the SOP 6.564 times compared to the nurses that have multiple tasks. Therefore, the management of the Regional General Hospital of Lubuk Sikaping needs to consider not to give multiple task to nurses that are in charge in the in-patients ward. Bibliography 30 (1980 - 2000)
T-989
Depok : FKM-UI, 2001
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Diva Trie Anggraini; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Puput Oktamianti, Rini Hastuti
Abstrak:
Read More
Indikator Nasional Mutu (INM) merupakan tolok ukur untuk menjamin mutu rumah sakit yang wajib dilakukan secara nasional, namun rata-rata capaian nasional tahun 2025 menunjukkan masih terdapat lima INM yang belum memenuhi target. Sebagai kota global dengan tuntutan mutu pelayanan kesehatan yang tinggi dan kepatuhan pelaporan INM yang baik, gambaran capaian INM rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan karakteristik strukturalnya belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan capaian INM rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta pada semester II tahun 2025 serta menganalisis hubungannya dengan kelas, jenis pelayanan, status kepemilikan, dan wilayah administrasi rumah sakit. Penelitian ini menggunakan data sekunder bersumber dari Aplikasi Mutu Fasyankes dengan desain studi cross-sectional. Sebanyak 132 rumah sakit ditetapkan sebagai sampel melalui total sampling dengan kriteria kelengkapan data ≥70% pada semester II tahun 2025. Analisis univariat untuk menggambarkan distribusi karakteristik rumah sakit dan capaian INM, serta analisis bivariat menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 13 INM, terdapat lima indikator masih menunjukkan proporsi rumah sakit dengan pemenuhan target yang lebih rendah dan menjadi prioritas perbaikan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identifikasi pasien, waktu tunggu rawat jalan, kepatuhan waktu visite dokter, dan kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh. Analisis bivariat menunjukkan kelas rumah sakit berhubungan bermakna dengan kepatuhan kebersihan tangan (p-value = 0,023) dan pelaporan hasil kritis laboratorium (p-value = 0,017). Status kepemilikan berhubungan bermakna dengan kepatuhan penggunaan APD (p-value = 0,044), kepatuhan identifikasi pasien (p-value = 0,013), dan kepatuhan waktu visite dokter (p-value = 0,003). Sementara itu, jenis pelayanan dan wilayah administrasi tidak menunjukkan hubungan yang bermakna dengan seluruh INM (p-value > 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa capaian INM rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor operasional i
Hospital National Quality Indicators (NQIs) are benchmarks for ensuring hospital quality that must be implemented nationally, however the national average achievement in 2025 shows that there are still five NQIs that have not met their targets. As a global city with high demands for quality healthcare services and good NQIs reporting compliance, the achievement of NQIs among hospitals in DKI Jakarta Province based on their structural characteristics is not yet known. This study aims to describe NQIs achievement among hospitals in DKI Jakarta Province in the second semester of 2025 and analyze its association with hospital class, type of service, ownership status, and administrative region. This study uses secondary data sourced from the Mutu Fasyankes Application with a cross-sectional study design. A total of 132 hospitals were determined as the sample through total sampling with a data completeness criterion of ≥ 70% in the second semester of 2025. Univariate analysis was used to describe the distribution of hospital characteristics and NQIs achievement, and bivariate analysis was conducted using the chi-square test. The results show that of the total 13 NQIs, five indicators still show a lower proportion of hospitals meeting their targets and are priority areas for improvement in DKI Jakarta Province, namely compliance with personal protective equipment, patient identification compliance, outpatient waiting time, physician visit time compliance, and compliance with fall risk prevention. Bivariate analysis shows that hospital class is significantly associated with hand hygiene compliance (p-value = 0,023) and reporting of critical laboratory result (p-value = 0,017). Ownership status is significantly associated with PPE use compliance (p-value = 0,044), patient identification compliance (p-value = 0,013), and physician visit time compliance (p-value = 0,003). Meanwhile, type of service and administrative region show no significant association with all NQIs (p-value > 0,05). These findings suggest that NQI achievement among hospitals in DKI Jakarta Province is potentially more influenced by specific internal operational factors at the hospital level than structural characteristics. The results are expected to serve as evaluation material for hospitals to strengthen internal governance, procedural oversight, and human resource management, as well as to be a consideration for policymakers in developing more targeted quality improvement strategies.nternal yang lebih spesifik di rumah sakit dibandingkan karakteristik struktural. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit untuk memperkuat tata kelola internal, pengawasan prosedural, dan pengelolaan sumber daya manusia, serta menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi pembinaan mutu yang lebih terarah.
S-12341
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Murti Komala Dewi; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Eka Purnamasari, Roy Himawan
Abstrak:
Tesis ini membahas aspek keberhasilan dan kendala dalam implementasi kebijakan penyesuaian izin PBF sesuai Permenkes 1148 Tahun 2011 tentang PBF di Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2013 berdasarkan teori EdwardIII. Data pengawasan Badan POM pada PBF di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta Tahun 2012 s/d 2013, dan data Perizinan PBF Kementerian Kesehatan tahun 2012 s/d Mei 2014, lebih dari 90% PBF yang tidak memenuhi ketentuan CDOB belum melakukan penyesuaian izin. Penelitian menggunakan metodekualitatif melalui analisis konten dan studi literatur. Hasil penelitian: aspekkeberhasilannya adalah kompetensi dan komitmen petugas, ketersediaaninstrumen dan SOP yang aplikatif, koordinasi antar instansi berjalan dengan baik. Aspek kendalanya adalah definisi penyesuaian izin belum jelas, sosialisasi belum maksimal, jumlah petugas kurang, Instrumen tidak dapat diakses secara online, dan ketersediaan sumber dana dan sarana. Kata kunci : Implementasi kebijakan, penyesuaian izin, PBF, Edward III
This thesis addressess key successes and constraints on the implementation ofpolicy adjustment on PBF referring to Ministrial Decree no. 1148/2011 in DKIJakarta and West Java in 2013 using theory of Edward III. Results onsurveillance on PBF in West Java and Jakarta of NADFC in 2012 until 2013, andthe data PBF Licensing of Ministry of Health in 2012 until May 2014, indicatesthat more than 90% PBF did not comply with CDOB, thus not make adjustmentspermission. Research using qualitative methods of content analysis and literaturereview. Results: aspects of competence and commitment to success of theofficers, the availability of instruments and applicable SOPs, coordination amongagencies run well. Obstacles found in several aspects including lack of cleardefinition of permits adjustment, lack of socialization, insufficient number ofofficers, inaccessibility of instruments online basis, and lack of availability ofresources and facilities.Key word: Policy implementation, adjustment policies, PBF, Edward III
Read More
This thesis addressess key successes and constraints on the implementation ofpolicy adjustment on PBF referring to Ministrial Decree no. 1148/2011 in DKIJakarta and West Java in 2013 using theory of Edward III. Results onsurveillance on PBF in West Java and Jakarta of NADFC in 2012 until 2013, andthe data PBF Licensing of Ministry of Health in 2012 until May 2014, indicatesthat more than 90% PBF did not comply with CDOB, thus not make adjustmentspermission. Research using qualitative methods of content analysis and literaturereview. Results: aspects of competence and commitment to success of theofficers, the availability of instruments and applicable SOPs, coordination amongagencies run well. Obstacles found in several aspects including lack of cleardefinition of permits adjustment, lack of socialization, insufficient number ofofficers, inaccessibility of instruments online basis, and lack of availability ofresources and facilities.Key word: Policy implementation, adjustment policies, PBF, Edward III
T-4143
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Irwan Ilyas; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Adang Bachtiar, Jhon Sihar Marbun, F. Jeanne Uktolseja
T-4023
Depok : FKM UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉