Ditemukan 29149 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Permasalahan mengenai kesehatan reproduksi banyak dialami oleh hampir semua negara di dunia seperti Angka Kemarian Ibu (AKI), Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), aborsi, perilaku seks bebas, Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome), dan lain-lain. Permasalahan rnengenai kesehatan reproduksi tersebut tidak terlepas dari Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Saat ini remaja membutuhkan sumber informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi remaja. Dan di sekolah yang akan berperan dalam memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja adalah guru. Di Indonesia terdapat beberapa program yang mendukung program-program kesehatan reproduksi remaja yang akan melibatkan para guru dalam hal ini Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Dcpkes RI) pada tahun 2002 dan Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR) yang dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) RI pada tahun 1998. Di SMA Bina Bangsa Sejahtera Kota Bogor, program PKPR dan PKRR belum berjalan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran persepsi SMA Bina Bangsa Sejahtera Kota Bogor terhadap pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Bina Bangsa Sejahtera Kota Bogor. lnforman pada penelitian ini adalah guru biologi, guru agama, guru Bimbingan Konseling (BK), kepala sekolah dan siswa-siswi. Pengumpulan data diambil dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam dan djskusi kelompok terarah yang dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh asisten peneliti. Selanjulnya data dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua informan guru, kepala sekolah dan siswa-siswi menyatakan bahwa PKRR itu merupakan pendidikan atau pengenalan mengenai alat-alat reproduksi. Dan hampir semua informan guru, kepala sekolah dan siswa-siswi menyatakan bahwa sekolah merupakan tempat di mana PKRR dapat diberikan, mereka juga menyatakan bahwa PKRR bisa diberikan di Iuar sekolah seperti di rumah dan di masyarakat. Mengenai tujuan PKRR, hampir semua informan guru, kepala sekolah dan siswa-siswi menyatakan bahwa tujuan PKRR adalah agar remaja mengetahui alat dan fungsi reproduksi. Menurut informan guru dan kepala sekolah, siswa-siswi atau remaja merupakan sasaran yang paling utama. Informan guru dan kepala sekolah berpendapat bahwa guru biologi merupakan guru yang dapat berperan dalam PKRR, selain guru biologi mereka juga menyebutkan guru lain seperti guru BK/BP, agama, Bahasa Indonesia, PPKN, dan sosiologi. Mengenai bentuk dan cara penyampaian, diskusi merupakan jawaban yang banyak disebutkan oleh informan guru dan siswa-siswi dalam pelaksanaan PKRR di sekolah. Menurut informan guru dan siswa-siswi, pembahasan mengenai kesehatan reproduksi remaja bisa berupa alat-alat dan sistem reproduksi, perubahan fisik, gangguan-gangguan pada alat reproduksi, cara menjaga reproduksi, penyakit-penyakit reproduksi, menstruasi, perubahan hormon, onani, asupan gizi, pergaulan remaja, pacaran, seks bebas, kehamilan, dan aborsi. Penelitian ini menghasilkan bahwa sebagian besar informan guru, kepala sekolah dan siswa-siswi mendukung apabila di sekolahnya dilaksanakan PKRR. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak sekolah di SMA Bina Bangsa Sejahtera Kota Bogor dan bahan masukan bagi pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor. Bagi kepala sekolah SMA Bina Bangsa Sejahtera Kota Bogor hasil penelitian ini dapat menyiapkan guru dan siswa-siswi dalam menerima program PKRR. Bagi pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor dapat memberikan pelatihan kepada guru-guru yang berperan dalam program Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja di lingkup Dinas Pendidikan Kota Bogor dan sekolah menengah di wilayah Kota Bogor dan menyiapkan perangkat yang dapat mendukung pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja di Sekolah khususnya SMA di kota Bogor.
Based on the results of a nutritional status monitoring survey (PSG) in 2018, as many as 26.64% of children under five in North Lampung Regency were stunted. In 2020 North Lampung Regency was established as one of the stunting focus districts. Regarding the implementation of stunting dropping interventions at the community level, it is known that not all villages have formed human development cadres (HDC) including villages in the working area of the Kotabumi II Public Health Center. The purpose of this study was to identify the knowledge, attitudes, motivations and behavior of posyandu cadres about stunting and its prevention in the context of preparing policy advocacy documents regarding the role of cadres. The study uses qualitative methods with rapid assessment procedure design. The informants in this study were 6 posyandu cadres, with 7 key informants namely 5 midwives, 1 nutritionis and 1 puskesmas head. Data collection was carried out by means of in-depth interviews via cellular telephone, using interview guidelines. The results of this study indicate that the knowledge of posyandu cadres about stunting and prevention is still largely lacking, all cadres have a positive attitude about stunting and prevention, all cadres have high motivation, and cadre behavior regarding early detection of stunting and prevention, most are still lacking. Based on the identification results, a policy advocacy document can be prepared in the form of a policy brief with recommendations including: need to increase the capacity of posyandu cadres, and the need to establish human development cadres (KPM) as staff who can assist in overcoming stunting problems in the village by increasing the role of posyandu cadres . Considering that North Lampung Regency is one of the special stunting location districts, there should be an integrated stunting prevention policy at the community level by making stunting a priority program in village fund budgets and forming human development cadres (HDC) by recruiting posyandu cadres
