Penerapan Pengembangan Manajemen Kinerja (PMK) bidan di puskesmas ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan; kepatuhan penggunaan standar dalam melakukan pelayanan kebidanan; kemampuan manajerial pelayanan kebidanan; pelaksanaan monitoring kinerja; mutu asuhan kebidanan. Penerapan PMK ini diharapkan dapat berperan untuk tercapainya indikator Sistem Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan bidan di sarana kesehatan, mengingat bidan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dengan jumlah yang cukup besar (40%) dari seluruh kategori tenaga kesehatan. Dalam penerapan Pengembangan Manajemen Kinerja bidan di rumah sakit dan puskesmas diawali dengan pelatihan. Pelatihan ini ditujukan pada bidan koordinator, dengan harapan bidan koordinator dapat memberikan kiat-kiat dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan sekaligus menilai kinerja staf secara obyektif. Scsuai dengan Kepmenkes no. 8361Menkes/SKIVI12005, pada pelatihan tersebut ditekankan pada penguasaan lima komponen PMK yaitu standar, uraian tugas, indikator kinerja, sistem monitoring, dan Refleksi Diskusi Kasus. Penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran sejauh mana penerapan PMK bidan di Puskesmas dengan pendekatan sistem. Penelitian ini menggunakaii pendekatan kuantitatif dengan bidan yang telah mendapat pelatihan PMK dan telah menerapkan PMK bidan di puskesmas tempat bekerja yang berjumlah 33 orang dari lima puskesmas. Juga dilakukan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada lima pimpinan dan bidan koordinator puskesmas yaitu di puskesmas Curup, Kampung Delima, Perumnas, Tunas Harapan, dan Sambirejo serta dilakukan telaah dokumen terhadap penerapan PMK bidan di puskesmas. Hasil penelitian antara lain: (1) Faktor masukan penerapan PMK bidan berupa uraian tugas, Standard Operational Procedure (SOP), pendidikan dan latihan, semua bidan puskesmas (100%) telah ada dan dilaksanakan dcngan baik, hanya variabel penerapan sistem penghargaan ada yang masih buruk di puskesmas (48.5%). (2) Faktor proses penerapan PMK bidan di Puskesmas berupa kegiatan pendokumentasian kegiatan dimana semua bidan (100%) telah melaksanakan dengan baik dan sesuai dengan telaah dokumen, sedangkan pemantauan dan pengendalian kegiatan umumnya sudah baik (66.7%), dan masih ada yang buruk (33.3%), pertemuan strategis umumnya juga sudah baik (72.7%) dan yang masih buruk (27.3%), kegiatan Refleksi Diskusi Kasus (RDK) umumnya sudah baik (63.6%) dan masih buruk (36.4%). (3) Faktor luaran penerapan PMK bidan di Puskesmas yaitu manajemen kinerja bidan umumnya sudah baik di puskesmas (57.6%), yang masih buruk (42.4%). Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa penerapan Pengembangan Manajemen Kinerja bidan di puskesmas umumnya sudah baik, hanya beberapa variabel saja penerapannya yang masih buruk dan perlu ditingkatkan lagi. O1eh karena itu, peneliti mencoba memberikan rekomendasi kepada: (1) Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan pelaksanaan setiap komponen program PMK bidan, menyetujui usulan program Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pelatihan PMK kepada bidan yang belum mendapat pelatihan. (2) Kepala Dinas Kesehatan supaya melakukan tindak lanjut dari penerapan program PMK, seperti melakukan monitoring PMK setiap 3 bulan sekali, memberikan pelatihan penerapan PMK kepada bidan yang belum dilatih, dan diharapkan semua puskesmas di kabupaten Rejang Lebong dapat menerapkan PMK (3) Kepada Pimpinan Puskesmas supaya menyusun indikator kinerja bidan untuk keperluan monitoring dan penilaian kinerja, menilai kinerja bidan puskesmas minimal 1 tahun sekali dan memberikan penghargaan sebagai umpan balik.

The Application Of Management Performance Development o: Midwife in health center is expected improve the midwife's knowledge and skill; compliance of usage in midwifery service standard; ability of midwifery service managerial; execution of performance monitoring; midwifery care quality, while expectation of Development Of Management Performance contribute to reach a Minimum Service System indicator in the District City which is executed and midwife in health place, considering midwife as part of health service with high amount (40%) from all of health worker category. The Application Of Management Performance Development in hospitals and health centers started with training. This Training is addressed for the coordinator midwife in health center, while the expectation of the coordinator midwife is to give suggestions in guidance, teaching, tuition, and at the same time to assess stair performance objectively. According to Kepmenkes No. 836 / Menkes / SK / VI / 2005, this training emphasized five components: standard, job description, performance indicator, monitoring system, and reflection cased discussion (RCD). This research is done to give an assessment and to describe how far the application of Development Of Management Performance of midwife in Health Center is done. This research applying the quantitative method to midwife as respondents who work in a health center which have applied the Development Of Management Performance, they are 33 midwife from five health centers. This research is also done by a qualitative method through interview for five leaders of health center and midwife coordinator, such as Curup Health Center. Kampung Delima, Perumnas, Tunas Harapan, and Sambirejo and also analyze document for applying Development 0C Management Performance midwife in health center. Research results include: (I) Input factor for applying Development Of Management Performance midwife, such as job description, SOP, and training and fellowship for all of Health Center midwives (100%) arc done well available with duty in Health Center, but applying of appreciation system variable is not good (48.5%). (2) Process factor for applying Development of Management Performance Midwife in Health Center such as activity of documentation where all midwives (100%) have done this matter based on document study by Researcher, while monitoring activity generally is good (66.7%), the other is bad (33.3%), strategic meeting generally is so good (72.7%) and the other is bad (27.3%), Reflection Case Discussion (RCD) activity generally is good (63.6%) and the other is bad (36.4%). (3) Output factor for applying Development of Management Performance Midwife in Health Center that is midwife performance management generally is good in Health Center (57.6%), the other management is bad (42.4%). The conclusion of this research is that applying development of midwife performance management in health center generally is good, there just some variables which is bad. Therefore, researcher try to give recommendation for: (I) Local Government, giving support the application of Management Performance Development of midwife in health center, approve proposal of District Health Office program to doing Development Of Management Performance training for midwife who does not get training yet. (2) Head of District Health Office: should follow-up program of Management Performance Development, such as monitoring every 3 months once, doing training of Management Performance Development For midwife who have not been [rained yet, and expected that all health center in Rejang Lebong district can applying the Management Performance Development of midwife. (3) Health Center leader, monitoring and performance assessment minimally 1 year once to assess midwife performance in Health Center and give appreciation as feed back.

Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis untuk menyusun kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mengatasi masalahmasalah kesehatan setempat. Pada pelaksanaannya proses penyusunan PTP ini mengalami hambatan sehingga tidak semua puskesmas dapat menyusun PTP ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif sebagai upaya untuk menggali lebih jauh masalah yang timbul dalam pelaksanaan proses penyusunan PTP pada puskesmas di kota Palembang. Data diperoleh dengan observasi dan penelusuran data sekunder dan melalui wawancara mendalam dengan empat kepala puskesmas di kota Palembang, dengan Kepala Dinas kesehatan dan staf dinas, juga dengan pihak kecamatan, serta diskusi kelompok terarah dengan staf puskesmas di empat puskesmas penelitian. Informan ini adalah orang-orang yang berkepentingan dalam proses penyusunan PTP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses penyusunan PTP di kota Palembang dimulai dengan pengumpulan data, dimana data yang dikumpulkan adalah data dasar dari lintas sektor dan data dasar dari puskesmas. Data yang dikumpulkan ini terlalu banyak dan luas. Setelah data terkumpul, puskesmas melihat dan menemukan masalah yang kemudian masalah ini dirangking untuk mencari prioritas masalah dan disusunlah rencana kegiatan puskesmas. Proses penyusunan PTP ini dipengaruhi oleh metode perencanaan (PTP) yang ada, dimana kepala puskesmas dan staf serta dari dinas menyatakan bahwa pedoman PTP tersebut baik, tetapi terlalu rumit, selain itu juga dipengaruhi oleh pembinaan oleh dinas kesehatan yang dianggap kurang oleh pihak puskesmas, lalu juga dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala puskesmas dan pengorganisasian dimana menurut staf puskesmas masih perlu ditingkatkan lagi. PTP yang dihasilkan oleh puskesmas tidak semua dapat direalisasikan di puskesmas yang dipantau dalam Minlok. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa saran antara lain: untuk puskesmas perlunya dibentuk tim khusus dalam penyusunan PTP yang beranggotakan staf puskesmas dan ditunjuk siapa yang bertanggung jawab, diberikannya pelatihan dalam pengenalan dan penguasaan pedoman PTP bagi staf puskesmas. Untuk Dinas kesehatan kota agar membuat pedoman khusus PTP yang bisa dipakai di puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Juga memberikan bimtek dalam proses penyusunan PTP dan mengevaluasi kegiatan puskesmas apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Terakhir agar Depkes RI dapat menyempurnakan pedoman PTP yang lebih sederhana dan efektif selaras dengan fungsi manajemen puskesmas.

Community Health Center Planning Process in Palembang CityThe Community health center planning is a systematic activities process to arrange the activities and increase the quality of services to yhe people in order to handle the health problems. In its implementation, the process of puskesmas-level planning (PTP) arrangement encountered a number of barriers so that not all puskesmas could carry out the PTP This study was an analytical descriptive research employing a qualitative approach in an attempt to dig as much as possible from the existing problem in the implementation process of PTP arrangement in a number of puskesmas in Palembang city. It uses observation, secondary data collection, and indepth interview with four the chief of puskesmas in Palembang city, with the chief of health department and the staffs, and the head of the district (Camat), and focus group discussion with the staffs of puskesmas in four puskesmas. They are chosen because they were considered understanding well about Process of PTP arrangement. Result of this study shows that the process of PTP arrangement in Palembang city started with data collection in wich the data gathered were basic data of various sectors and basic data from puskesmas. The data collected were too large in number and too broad in category. Following the data collection, puskesmas sought and found the problems. The problems were then ranked on priority basis. Later, PTP was carried out based on the priority set. The PTP itself was influenced by the existing PTP method of wich the chief of puskesmas and the staff and people from health department stated that the PTP was good enough but it was too complicated. It was also considered not good bythe puskesmas. Finally, it was influenced by leadership of chief of puskesmas and organization skills that, according to puskesmas could not all be implemented in puskesmas oversaw in mini workshop. Based on above stated study result, it may be concluded that for puskesmas, there should be a special team for the PTP consisting of puskesmas staff and the person in charge should be appointed an there training of introduction and mastering the PTP guidelines for puskesmas stsff should be provided. For the city health department, it may be recommended that it make special guidelines on PTP that can be used in puskesmas in accordance with the local needs and conditions. Technical guidance should also be provided for the process of PTP arrengement as well as evaluation to compared the result with the set plan. Finally, it may be recommended for the Indonesian Health Ministry to revise the PTP guidelines into more applicable and effective one pursuant to the management function of puskesmas.

Langkah awal untuk memperbaiki kinelja, program monitoring efek samping obat (MESO) harus mengembangkan perencanaan program yang sesuai dengan visi dan misi Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi yang tertuang pada Perencanaan Program MESO Nasional Tahun 2003-2007. Untuk dapat menyusun perencanaan program MESO, dilakulkan penelitian operasional dengan analisis data kualitatif berupa metode wawancara mendalam dan analisis data kuantitatitj dibantu dengan peramalan. Teknik penyusunan perencanaan dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama meliputi peninjauan visi dan misi Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi, analisis lingkungan eksternal dan intemal program MESO, evaluasi faktor lingkungan esktemal dan intemal dengan menggunakan matriks EFE dan IFE. Tahap kedua meliputi penetapan tujuanjangka panjang program MESO sarnpai tahun 2007 dan penctapan altematif kebijakan operasional dengan menggunakan matriks SWOT dan IE. Pada tahap ketiga dilakukan penetapan kebijakan operasional terbaik menggunakan matriks QSPM. Selanjutnya ditentukan kegiatan, termasuk tujuan, indikator dan pembiayaan yang sesuai bagi posisi program MESO. Dari hasil penelitian, pada pemilihan altcmatif kebijakan operasional berdasarkan hasil dari matriks IE, memperlihatkan posisi program MESO pada kuadran V yang berarti strategi yang disarankan pada posisi Hold and Maintain dengan strategi yang dianjurkan adalah slntegi penetrasi pasar dan strategi pengembangan produk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam memanfaatkan peluang yang ada, program MESO harus mengatasi kelemahan karakteristik intemal. Strategi yang dapat dilakukan adalah rneningkatkan sosialisasi kepada tenaga kesehatan, meningkatkan kemitraan dengan Panitia Fannasi dan Terapi di rumah sakit, meningkatlcan efektilitas sistem monitoring, pembenahan manajemen, sosialisasi ke masyarakat, mcningkatkan penelusuran inforrnasi efek samping obat intemasional dan mengembangkan sistem reward. Untuk implementasi program disarankan agar terlebih dahulu melakukan advokasi kepada pihak pengambil keputusan, untuk selanjutnya perencanaan program ini disosialisasikan kepada seluruh pimpinan dan staf yang terkait dengan program MESO.

In order to improve its perfonnance, adverse drug reaction monitoring program should initially develop adequate planning program, which is in accordance with vision and mission of the Directorate of Drug and Biological Product Evaluation. Activities of this program should be compiled in a document called National Monitoring, of Adverse Drug Reaction Planning Program Year 2003 - 2007. Therefore, the aim of this study was to formulate the plan using operational research approach with qualitative data analysis method such as indepth interview and observation as well as quantitative data analysis. The study was conducted in three stages, in which the iirst stage covers vision and mission development as well as internal and extemal analysis. On the second stage, the decision makers (using Concensus Decision Making Group process) determined long term objectives until 2007 and determined operational policy which was obtained from SWOT and IE analysis. On the third stage, the best operational policy was determined by QSPM. Furthcnnore, activities including goals, indicators and budget were indentitied. The result of the study indicates that adverse drug reaction monitoring program can be seen in the filth quadrant of IE matrix, hence it can be advised to use Hold and Maintain Strategy with market penetration and product development. It was concluded that, in improving adverse drug reaction monitoring program any opportunities should be made use of, while intemal capability should' be strengthened. To achieve the objective of the program, some strategies should be improved among others sosialization of the program to health providers, cooperation with Pharmacy and 'Therapeutic Committee at hospital, improving cffectivity of monitoring system, management improvement, sosialization/marketing effort to community and updating infomiation on adverse drug reaction from intemational sources. In addition, reward system should also be developed. To implement the program, it is recommended to advocate the decision makers initially, furthermore the planning program should be socialized to all of managers and staff involve in adverse drug reaction monitoring program.

Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Hal ini karena bila terjadi kekurangan gizi terutama pada usia balita akan menyebabkan terjadi penurunan kecerdasan, kegagalan pertumbuhan fisik, menurunkan produktivitas serta menurunkan daya tahun tubuh terhadap penyakit. Ini disebabkan karena sejak anak dalam kandungan hingga berumur 2 tahun terjadi pertumbuhan dan perkembangan otak paling pesat yakni 80 % dan hingga usia 5 tahun mencapai 100 %. Dinas kesehatan kota Kupang merupakan instansi pemerintah yang salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan. Oleh karena itu dengan adanya peningkatan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di kota Kupang, maka dinas kesehatan kota Kupang mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam mengatasi masalah gizi balita. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah perencanaan program gizi balita. Hal ini karena dengan perencanaan dapat menentukan tujuan, pedoman serta cara pelaksanaan yang efektif dan teratur dalam mengatasi masalah gizi balita. Hingga saat ini belum ada penelitian tentang perencanaan gizi balita di Dinas Kesehatan Kota Kupang. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui gambaran perencanaan program gizi balita di dinas kesehatan kota Kupang tahun 2005, dengan menggunakan pendekatan sistem yakni input, proses, dan output, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan tidak ada perencanaan dari bawah (bottom up planning). Pedoman yang digunakan dalam perencanaan tahunan hanya pedoman anggaran sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan berupa rencana anggaran tahunan. Tidak ada rencana kerja operasional yang akan dilakukan. Data yang dipakai untuk perencanaan sangat terbatas jugs sarana komputasi dan transportasi. Tenaga perencana gizi merangkap kepala seksi kesehatan anak dan remaja. Tidak ada pembagian tugas (job description). Kegiatan bimbingan teknis dan konsultasi dengan pimpinan berjalan baik, hanya materinya terbatas sehingga tidak ada koordinasi lintas program, koordinasi lintas sektor sangat terbatas, tidak ada perencanaan untuk mencegah terjadinya masalah gizi balita hanya perencanaan untuk mengatasi masalah gizi balita. Kualitas dokumen perencanaan jangka panjang 5 tahunan cukup baik, sedangkan dokumen perencanaan jangka pendek hanya ada tujuan dan rencana anggaran. Saran untuk dinas kesehatan kota Kupang agar menerima perencanaan yang dibuat dari puskesmas, tenaga perencana gizi tidak merangkap dengan jabatan lain, ada pembagian tugas (job description) yang jelas, perlu adanya koordinasi lintas program koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan lagi. Focus perencanaan bukan hanya untuk mengatasi masalah gizi balita tapi untuk mencegah terjadinya masalah gizi balita. Perlu adanya rencana kerja operasional (plan of action) untuk 1 tahun yang merupakan aplikasi dari rencana jangka panjang dan disosialisasikan ke semua puskesmas yang ada di kota Kupang.

Nutrition is one determinant of human resource quality. Malnutrition, particularly during underfives would reduce intellectual capacity, failure to thrive, reduce productivity, and reduce immune system against infection. Since conception until 2 years old, growth and development of brain is in its peak, reaching 80% of its potential and reqaching 100% at five years old. Kupang City Health Office is government institution which function includes formulating technical policy in health area. Therefore, the situation of increasing prevalence of malnutrition (both moderate and severe undemub ition) in Kupang City has forced Kupang City Health Office to formulate and implement policy and program to overcome the situation. One policy that has been formulated was underfive nutrition program planning. Planning should determine the objectives, guidance, and effective implementation to overcome underfives nutrition problem. Until recently, there was no study on underfive nutrition program planning in Kupang City Health Office. The objective of this study was to describe underfive nutrition program planning in Kupang City Health Office in year 2005 using system approach consisting of input, process, and output. This study was a descriptive analytic using qualitative approach. Data used in this study included primary and secondary data. The study showed no bottom up planning. Guidance used in the yearly planning was only budget guidance and thus the produced planning document was yearly budget plan. There was no operational work plan, and very limited use of data, computation and transport. Nutrition planner also worked as Head of Section of Child and Adolescent Health. There was no job description available. Technical assistance and consultation with management was running well, however the material was limited and therefore no planning to prevent malnutrition among underfives only planning to overcome the situation when it was occurred, The quality of five year plan document was quite good, while the short term planning document only included objective and budget plan. It is recommended that the Kupang City Health Office to accept planning developed by public health centers, no overlapping and dual job, to have clear job description, to implement the inter program coordination, and to improve intersectoral coordination, to shift focus of nutrition program planning as not to focus only on corrective action but also preventive. There is a need to develop yearly plan of action which is an application of long term (five yearly) planning and to socialize it to all public health centers Kupang City.