Sejak tahun 1997, Departemen Kesehatan bekerjasama dengan WHO telah mengembangkan suatu pendekatan dalam tatalaksana balita sakit di tingkat pelayanan kesehatan dasar yang selanjutnya disebut sebagai Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dengan dana bantuan WHO pada tahun 1997 pula telah mulai menerapkan pendekatan MTBS di 6 puskesmas.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kepatuhan petugas pelaksana MTBS dan kepuasan ibu balita yang mendapat pelayanan dengan menggunakan tatalaksana MTBS di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan disain cross sectional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan jumlah sample sebanyak 12 petugas pelaksana MTBS dan 120 ibu balita. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada saat petugas memeriksa balita sakit dengan menggunakan daftar tilik dan wawancara terhadap ibu balita setelah selesai pelayanan dengan menggunakan kuesioner, kemudian dilakukan wawancara mendalam kepada petugas dan diskusi kelompok terarah dengan ibu balita.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada tingkat kepatuhan petugas dengan menggunakan cut off point 90 dalam niiai kisaran kepatuhan tertinggi 100 dan terendah 83,32 maka sebanyak 65,80% petugas patuh dalam melakukan penilaian dan klasifikasi, 9I,70% petugas patuh dalam menentukan tindakan dan 66,70% petugas patuh dalam memberikan konseling. Untuk tingkat kepuasan ibu balita, dengan cut off point 29 dari total score 40, maka secara umum ibu balita menyatakan puas mendapat pelayanan dengan tatalaksana MTBS, tetapi masih ada 8,34% ibu balita yang tidak puas dalam hal keinginannya untuk kembali. Dengan uji statistik, pada p~,43 terdapat hubungan yang bermakna antara kepatuhan petugas dalam penilaian dan klasifikasi penyakit dengan kepuasan ibu balita dalam hal keinginannya untuk kembali membawa anaknya berobat ke puskesmas.Kesimpulan secara umum, tingkat kepatuhan petugas daIam tatalaksana MTBS sudah cukup baik, demikian pula kepuasan ibu balita terhadap pelayanan kesehatan dengan menggunakan tatalaksana sudah cukup tinggi. Maka disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk tetap mempertahankan kualitas bimbingan dan supervisinya agar kelangsungan pendekatan ini tetap terjaga. Bagi puskesmas perlunya memberikan penghargaan tertentu bagi petugas yang patuh untuk mempertahankan tingkat kepatuhan petugas , dan untuk meningkatkan kepuasan ibu perlu dilakukan sosialisasi tentang MTBS. Bagi Departemen Kesehatan perlu mempertimbangkan cut off point tingkat kepatuhan, disesuaikan dengan telah berapa lama puskesmas menerapkan MTBS.

Relationship on the Compliance Rate of Health Workers and the Satisfaction Rate of Mothers on the Integrated Management of Childhood Illness at Distric Sidoarjo East Java year 2002Since 1997, the Ministry of Health Republic of Indonesia in collaboration with the World Health Organization has developed an approach in managing sick child underfive at the primary health services known as Integrated Management of Childhood Illness (LMCI). District of Sidoarjo, using WHO budget has started socializing the IMCI in 6 health centers on 1997.The objective of this study is to have a description of health worker's compliance and mother's satisfaction towards IMCI implementation in district Sidoarjo. The study will use cross sectional design with quantitative and qualitative approach with sum of sample to 12 IMCI-implement health workers and 120 mothers. Data collection is conducted by direct observation to health workers during sick child examination using a checklist and exit interviews to mothers using questionnaires then followed by an indepth interview to the health workers and focus group discussion to the mothers.The study showed that means of staff compliance score on IMCI procedures are 92,18; 96,56; 93,06 and 95,45 respectivety for patient assessment & classificatioiu; determine treatment; giving counseling; and average total compliance using cut-off 90, it is showed that compliance on treatment determination is highest with 91,70% respondent midwifes. Followed by giving counseling (66,70%) and assessment & classification (65,50%). Furthermore, this study showed level of satisfaction for IMCI service on high (by using cut-off score of 29 of total score 40), except that there are 8,30% of mothers who expreseed will not return for the IMCI services at the health center. Furthermore, using Chi Square statistic with exact p-value approach, it is showed that there is a significant relationship between compliance in assessment & classification and satisfaction in intention to return for the same services (p~,03).In conclusion, the compliance rate of health workers towards the IMCI achieve a higher level than Ministry of Health suggestion (80% comply)) similar results are shown for the mother satisfaction in health treatment. This study suggest the District Health Office of Sidoarjo to maintain its quality of IMCI services with adequate supervision and monitoring evaluation. Furthermore, Puskesmas manager should identify staff with excellent compliance and reward them adequately. For other staff, the manager may promote continuously the IMCI services. At last but not least, this study suggest the Ministry of Health recruits level of compliance based local experience on applying IMCI services.

Untuk dapat mewujudkan Misi Indonesia Sehat 2010, ditetapkan empat misi pembangunan kesehatan dan salah satu misi tersebut adalah memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Pelayanan kesehatan hendaknya dikerjakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku dan dilakukan secara benar dengan segera. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan kesehatan guna mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan secara terus menerus. Sesuai dengan hal diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan-alasan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan petugas dalam menggunakan standar penatalaksanaan ISPA pada Balita di Puskesmas Dempo Kota Palembang, dimana tingkat kepatuhan petugas terhadap standar penatalaksanaan di Puskesmas tersebut masih rendah. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan 5 prang informan di Puskesmas Dempo. Sebagai informan adalah petugas kesehatan yang melayani balita penderita ISPA dengan mengadakan observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview), sedangkan kepala Puskesmas dilakukan wawancara mendalam. Untuk petugas kesehatan yang dilihat adalah pengetahuan, sikap, motivasi, pengalaman, sarana dan imbalan, untuk kepala Puskesmas yang dilihat adalah pengawasan atau supervisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan ketidakpatuhan petugas menggunakan daftar tilik ISPA pada balita adalah karena rendahnya pengetahuan petugas terhadap standar pengetahuan yang ada di daftar tilik, terbatasnya waktu yang ada untuk melayani balita ISPA, kurangnya penghargaan pembinaan pada petugas, kurangnya pengawasan dan kepala Puskesmas dan kurangnya j umlah petugas yang diperlukan untuk melayani penderita ISPA. Melihat dari hasil penelitian ini disarankan kepada Dines Kesehatan agar mengadakan pelatihan kembali untuk meningkatkan pengetahuan petugas, menyediakan dana khusus untuk pembinaan, meningkatkan pengawasan, menyediakan dan memperbaiki sarana, dan lebih memperhatikan pelaksanaan program ISPA. Bagi kepala Puskesmas agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan, mengadakan diseminasi, memotivasi petugas ISPA dengan memberikan penghargaan, menyediakan ruang periksa khusus, menambah jumlah petugas ISPA, memberikan perhatian yang cukup terhadap program ISPA dan melakukan pengawasan terhadap rekam medik dan sistem pencatatan dan pelaporan ISPA. Bagi petugas kesehatan adalah agar dalam memberikan pelayanan kepada pasien tetap berpedoman pada standar yang telah ditetapkan, apabila menemukan kesulitan atau hambatan melapor ke pimpinan dan agar setiap petugas ISPA terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani pasien ISPA dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Bagi peneliti lain agar meneliti variabel-variabel lain diluar variabel yang sudah diteliti dan meneliti lebih lanjut mengenai periunya daftar tilik yang ada sekarang untuk diperbaiki.

Qualitative Analysis of Personnel Compliance In Using ARI Check List in Infants: Case Study in Dempo Community Health Center, Palembang, South Sumatera Year 2001In order to realize the vision of Healthy Indonesia 2010, four health development missions have been set and one of such mission is to maintain and improve high quality, well-distributed and affordable health service. The health service must be done according to the prevailing health standard and shall be done correctly and immediately. Various efforts have been done in an attempt to improve health developments in order to give health service to the people and improve its distribution and quality continuously. According to the above matters, this research in intended to study the reasons that affect the level of personnel compliance in using the ARI administration standard in infants in Community Health Center in Dempo, Palembang, where the level of compliance of the personnel towards administration standard in such Community Health Center is still low. This research is a case study by using qualitative approach. The data is obtained through observation and in-depth interview with 5 informants in Dempo Community Health Center. The informants are health personnel that serve the infants ARI patients by performing observation and in-depth interview, while the Head of Community Health Center perform in-depth interview. The health personnel observed are knowledge, attitude, motivation, experience, facilities and rewards, while for the Head of Community Health Center the characteristics observed are supervision or control. Results of study shows that the cause of incompliance of personnel in using the ARl Check List in infants is the low level of such personnel knowledge toward the knowledge in such check list, the limitation of the available time to serve the ARI infants, the lack of incentive for guidance in such personnel, the lack of supervision from Head of Community Health Center and the lack of personnel needed to serve the ARI patients. Having observed this research it is suggested that the Health Office to perform retraining to increase knowledge of such personnel, provide special fund for development, increase supervision, provide and improve facilities, and pay more attention to the ART program implementation. For the Head of Community Health Center, they must improve development and supervision, dissemination, motivating the ARI personnel by giving rewards, provide special check room, increase the number of ARI personnel, provide sufficient attention to ARI program and perform supervision towards medical records and recording and reporting system of ARi. For the health personnel, in providing service to the patients they must stick to the standard that has been set, in case they have difficulties or obstacles they must report supervisor and each ARI personnel must continue to increase their knowledge and skill in handling ARI patients by following training. For other researchers, the variables other than that have been to studied can examined and further research regarding the need to improve the existing checklist.