Abstrak: Anggaran kesehatan di Kota Bogor berasal dari usulan kepala seksi yang ada di Dinas Kesehatan dan musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota serta reses anggota DPRD. Besarnya alokasi anggaran kesehatan Kota Bogor masih dibawah aturan UU No 36 Tahun 2009 pasal 171 yang menyebutkan anggaran kesehatan yang berasal dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 10%. Pada anggaran kesehatan Kota Bogor masih belum merupakan anggaran prioritas hanya sebagai faktor pendukung utama prioritas pembangunan Kota Bogor. Selain itu, anggaran kesehatan yang terdapat di Dinas Kesehatan lebih diutamakan pada pelayanan kuratif bukan pelayanan promotif dan preventif. Penelitian ini dilakukan pada instansi yang memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam perencanaan anggaran lebih mengutamakan anggaran untuk pelayanan promotif dan preventif serta lebih sering melakukan konsolidasi kepada Bappeda, BPKAD dan DPRD.

---

The health budget in Bogor City comes from the section head exist in District Health Office and the community aspirations village level, district, city and member of legislative recess. The magnitude the health budget allocation of Bogor City still under the act no 37 of 2009 on health article 171 that mentions the health budget comes from APBD Province, Country/City is a minimum 10%. The health budget in Bogor City is still not a priority of the budget, but the main constituents of priority development of Bogor City. In addition, there are health budgets in health service preferred curative services rather than on promotif and preventive services. This research was conducted at establishments that have an important role in the planning and budgeting process. The design of this research is qualitative research. The results suggest that the health agency of Bogor City priorities budget for promotif and preventive services in budget planning and more often having consolidate with Bappeda, BPKAD and Legislative.

Abstrak: Wilayah Indonesia secara geografis merupakan area yang rawan bencana. Jikaterjadi bencana biasanya akan ada penyakit-penyakit menular tertentu yang timbuldan mengalami peningkatan melebihi batas normalnya di masyarakat yangterdampak oleh bencana tersebut. Pada akhirnya hal tersebut dapat dikategorikansebagai darurat kesehatan masyarakat. Masyarakat adalah pihak pertama yanglangsung berhadapan dengan ancaman dan bencana karena itu kesiapanmasyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana di masyarakat. Indonesiasebagai negara berkembang tentunya memiliki wilayah perkotaan dan pedesaanyang berbeda dari aspek pembangunan, pemerintahan serta kondisi geografisnya.Perbedaan potensi aspek tersebut tentunya berpengaruh terhadap kemungkinanadanya perbedaan juga dari sisi kesiapsiagaan masyarakatnya dalam menghadapikondisi darurat kesehatan masyarakat dan kebencanaan. Tujuan dari penelitian iniadalah untuk mengetahui seperti apa gambaran kesiapsiagaan masyarakatperkotaan dan pedesaan di Indonesia yang dalam penelitian ini mengambil contohdi wilayah Kampung Makasar-Jakarta Timur dan Desa Campaka-Cianjur yangdipilih berdasarkan pertimbangan bahwa kedua wilayah tersebut berpontensi akanadanya masalah darurat kesehatan masyarakat baik dari segi bencana maupunpeningkatan kasus penyakit. Penelitian ini menggunakan gabungan dari metodekuantitatif data analisis deskriptif berdasarkan penilaian kesiapsiagaan masyarakatyang mengkombinasikan dari unsur Desa Siaga Aktif dan Desa Tangguh Bencanadan kualitatif (wawancara mendalam, telaah dokumen). Hasil dari penelitian inimengungkap bahwa ada perbedaan nilai kesiapsiagaan di masyarakat pedesaaandan perkotaan. Pada wilayah perkotaan, hasil persentase kesiapsiagaan yangdidapat adalah sebesar 62.3% sedangkan untuk wilayah pedesaan sebesar 41.3%.Dari 20 indikator hampir memenuhi dalam hal keberadaan dan juga bervariasiantara daerah pedesaan dan perkotaan. Poin yang masih kurang adalahpelaksanaan indikator dan kinerja belum seperti yang diharapkan sebagaimanamestinya. Penyebab perbedaan yang paling mencolok hasil antara pedesaan danperkotaan perbedaan struktural, aksesibilitas, pendanaan dan pengetahuanmasyarakat. Untuk itu diperlukan pengawasan pihak stakeholder (dalampenelitian ini adalah Puskesmas, pemerintah di pedesaan dan perkotaan)Kata kunci : kesiapsiagaan masyarakat, darurat kesehatan masyarakat, pedesaan,perkotaan.

---

Indonesia teritory geographically is a disaster-prone area. In the event of a disasterthere will usually be certain infectious diseases that arise and have increasedbeyond normal limits in communities affected by the disaster. In the end it can becategorized as a public health emergency. Community is the first to directly dealwith the threat and disaster. Preparedness in community will determines the sizeof the impact of disasters on communities. Indonesia as a developing country haveurban and rural areas that different from the aspect of development, governmentand geography. The potential difference aspects certainly affect the possibility ofdifferences also in terms of community preparedness in the face of public healthemergencies and disasters. The purpose of this study was to determine aboutcommunity preparedness in urban and rural communities in Indonesia, which inthis study took a sample in Kampung Makasar-East Jakarta and Desa Campaka-Cianjur that were selected based on the consideration that the two regions areequally harmful for any problems public health emergencies both in terms ofdisaster as well as an increase in cases of the disease. This study uses acombination of quantitative methods (descriptive analysis data based on anassessment of the preparedness of community that combines elements of DesaSiaga Aktif and Desa Tangguh Bencana) and qualitative methods (in-depthinterviews, review of documents). The results of this study reveal that there areany differences in preparedness in rural and urban communities. In urban areas,the percentage of community preparedness is 62.3%, while in rural areas is 41.3%.Almost all of 20 indicators meet in existence and also vary between rural andurban areas. Points are still lacking is the implementation and performanceindicators were not as expected as it should be. The cause of the most strikingdifference between the results of the structural differences in rural and urbanareas, accessibility, funding and knowledge society. It is necessary for thesupervise of the stakeholders (in this research are health centers, the governmentin rural and urban)Keywords: community preparedness, public health emergency, rural, urban.