Abstrak:

---

Abstrak: Formulir asuhan keperawatan yang sesuai slandar belum lengkap, serta sosialisasi dari SOP belum menyeluruh. Saran yang diberikan agar pihak rumah sakit mengeluarkan kebijakan keharusan membuat dokumen asuhan keperawatan untuk setiap pasien yang dirawat, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga perawat pelaksana, mengurangi tugas rangkat dan sederhana kalau perlu dalam bentuk check list serta sosialisasi SOP secara menyeluruh.

---

Nursing Care Document is an indicator to prove that the Nurses are doing good nursing care to clients in internal room. Purpose of the research is to get a clear description on nursing care document and its related factors in internal room. Research methodology is qualitative method through in depth interview and observation to 8 informan which charge with the nursing care document and its related Factors.

Abstrak:

Saat ini dalam pengelolaan sualu rumah sakit membutuhkan biaya yang terus meningkat. Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya biaya-biaya umum di rumah sakit, meningkatnya kebutuhan pelayanan oleh masyarakat Serta kemajuan di bidang teknologi kedokteran. Di lain pihak, kemampuan sumber dana pemerintah semakin terbatas sehingga peran serta masyarakat dalam pembiayaan rumah sakit perlu terus digali dan ditingkatkan. Pembaharuan sistem pengelolaan keuangan pada rumah sakit pemerintah telah dirintis sejak tahun 1992, dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang unit swadana. Sejalan dengan hal tersebut diatas juga diharapkan adanya peningkatan akses dan keterjangkauan upaya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III pada rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjuk. Berbagai upaya juga lelah dilakukan oleh Pemerintah untuk menyalurkan subsidi ke masyarakat, baik melalui sisi supplay (provider) atau sisi demand (langsung ke pasien). RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah salah satu rumah sakit swadana pemerintah yang mengemban misi sosial danjuga sebagai rumah saklt rujukan tertinggi di Provinsi Lampung. Sejak dicanangkannya program JPSBK tahun 1998 hingga program JPKMM pada tahun 2005, telah ikut berperan dalam menyelenggarakan program-program tersebut. Pada tahun 2005, RS.AM bekerja sama dengan PT Askes (Persero) untuk melayani masyarakat miskin di Lampung khususnya Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil negosiasi disepakati tarif paket-paket pelayanan termasuk di dalamnya tarif paket rawat inap untuk program JPKMM sebesar Rp90.000,- per hari/pasien. Dalam aplikasinya, rumah sakit membuat aturan pembagian tarif paket tersebut menjadi tiga komponen besar yaitu jasa pelayanan, pembelian alat kesehatan dan bahan habis pakai dan retribusi rawat inap kelas III. Sejak diimplementasikannya program JPKMM di RSAM bulan Januari 2005, utilisasi rawat inap kelas III baik dilihat dari aspek jumlah hari rawat maupun jumlah pasien telah menunjukkan peningkatan secara bermakna. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan penerimaan yang memberikan kontribusi sampai dengan 65,5% di tahun 2005. Padahal tarif yang digunakan adalah tarif paket, dimana informasi biaya satuan di rumah sakit belum tersedia. Selain itu sistem pengajuan klaim oleh RS kepada PT Askes mempunyai kesenjangan waktu yang cukup berarti sampai dengan pembayaran klaim dan tidak semua klaim yang diajukan dapat disetujui. Seyogyanya peningkatan penerimaan memberikan kontribusi (keuntungan) khususnya bagi Unit rawat inap kelas III. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi kesinambungan keuangan Unit rawat inap kelas III di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan retribusi program JPKMM tahun 2005. Penelitian ini bersifat operational research melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan telaah dokumen. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa, tarif rawat inap program JPKMM yang ditetapkan sangat jauh dibawah biaya satuan akrual maupun normatif, tetapi tarif tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan UC actual tanpa AIC dan biaya pegawai. Hal tersebut didukung pula dengan adanya subsidi silang dalam tarif paket (shadow revenue). Pasien program JPKMM memberi kontribusi cukup besar terutama untuk Unit rawat inap kelas III. CRR tanpa AIC dan biaya pegawai >I00%. Pihak manajemen RS telah melakukan upaya efisiensi dengan tepat sebagai salah Satu cara meningkatkan penerimaan dan mengurangi pengeluaran. Dari hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa Unit rawat inap kelas III RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan retribusi program JPKMM tahun 2005 mempunyai potensi untuk mewujudkan kesinambungan keuangan. Untuk meningkatkan dan menjamin kesinambungan tersebut hendaknya dilakukan sosialiasi tentang program JPKMM kepada Direktur dan jajarannya, pelaksana pelayanan khususnya Kelas III dan unit terkait serta kepada Dinas Kesehatan dan Pemda Provinsi Lampung, melakukan survey kepuasan pasien JPKMM, melakukan penelitian lanjutan terkait dengan multiplier effect, menata birokrasi keuangan RS dan mereview laporan keuangan terkait dengan modal kerja RS, menghitung biaya satuan unit lain, menambah jenis pelayanan dan menyederhanakan birokrasi keuangan supaya Iebih cepat dalam pembayaran klaim.

Abstrak: Membangun budaya keselamatan pasien merupakan langkah awal dalampengembangan keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien di rumah sakitmerupakan bagian dari budaya organisasi, sehingga pengkajian tentang budayaorganisasi diperlukan untuk menjadi panduan dalam mengembangkan keselamatanpasien. Penelitian ini bertujuan mengetahui budaya keselamatan pasien di kalanganpemberi pelayanan di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung danmengidentifikasi profil budaya organisasi pada jajaran pimpinannya.Penelitian deskriptif dengan interpretasi dan analisis kualitatif ini mengambilsubyek penelitian para pemberi pelayanan dan jajaran manajemen rumah sakit, dengancara menyebarkan kuesioner dan melaksanakan Consensus Decision Making Group(CDMG). Instrumen penelitian menggunakan kuesioner AHRQ (Agency for HeathResearch and Quality) membagi budaya keselamatan pasien menjadi 1.) BudayaKeterbukaan, 2.) Budaya Keadilan, 3.) Budaya Pelaporan, 4.) Budaya Belajar, 5.)Budaya Informasi. Sedangkan kuesioner Organization Culture Assesment Instrument(OCAI) menilai 6 kriteria budaya yaitu 1.) Karakter Dominan, 2.) KepemimpinanOrganisasi, 3.) Manajemen Karyawan, 4.) Perekat Organisasi, 5.) Penekanan Strategis,6.) Kriteria Keberhasilan. Budaya organisasi terbagi menjadi Tipe Clan, Adhocrazy,Market dan Hierarki.Hasil penelitian mendapatkan bahwa budaya keterbukaan, terutama kerjasamadalam unit merupakan dimensi budaya keselamatan pasien yang terkuat dan dominan.Sedangkan respons non punitive dan pencatatan merupakan dimensi yang terlemah.Tipe budaya Hierarki didapatkan sebagai tipe budaya organisasi yang dominansekaligus kuat untuk saat ini dan yang diharapkan. Hal ini menjadi panduan untukmemilih strategi peningkatan mutu melalui Competing Value Framework dalamrangka pengembangan dan peningkatan keselamatan pasien. Rencana tindak lanjutdibuat dan disepakati dalam Consensus Decision Making Group (CDMG) untukmembumikan unsur keselamatan pasien dalam visi dan misi organisasi sertapenguatan budaya keselamatan melalui pelatihan keselamatan pasien bagi seluruh staf.Blamming culture harus secara perlahan dan signifikan segera dihilangkan dalamsemua bentuk pelayanan di rumah sakit.Kata Kunci: Budaya Organisasi, Budaya Keselamatan Pasien, Budaya Hierarki,RSUD dr. H. Abdul Moeloek.

---

Building a culture of patient safety is the first step in the developmentof patient safety. Culture of patient safety in hospitals is part of the cultureof the organization, so that the assessment of organizational culture neededto be a guide in developing patient safety. This study aims to determine thepatient safety culture among providers in dr. H. Abdul Moeloek Lampungand identify organizational culture profile in the ranks of leadership.Descriptive study with qualitative interpretation and analysis of thestudy subjects took care providers and hospital management board, bydistributing questionnaires and implement the Consensus Decision MakingGroup (CDMG). The research instrument used questionnaires AHRQ(Agency for Heath Research and Quality) dividing the patient safety cultureto 1.) Cultural Openness, 2.) Cultural Justice, 3) Cultural Reporting, 4.)Cultural Learning, 5.) Cultural Information. While questionnairesOrganization Culture Assessment Instrument (OCAI) assesses six culturalcriteria, namely 1.) Dominant character, 2) Organizational Leadership, 3)Employee Management, 4.) Adhesive Organization, 5.) Strategic Emphasis,6.) Success Criteria. Organizational culture is divided into Type Clan,Adhocrazy, Market and Hierarchy.Results of the study found that a culture of openness, especiallycooperation in the unit are the dimensions of patient safety culture isstrongest and dominant. While the non-punitive responses and recording theweakest dimension. Type Hierarki culture obtained as the dominant type oforganizational culture as well strong for the current and expected. It servesas a guide to select a quality improvement strategy through CompetingValue Framework in order to develop and increase patient safety. Follow-upplan prepared and agreed in the Consensus Decision Making Group(CDMG) to ground elements of patient safety in the vision and mission ofthe organization and strengthening a culture of safety through patient safetytraining for all staff. Blamming culture must gradually and significantlysoon be eliminated in all forms of service in hospitals.Keywords: Organizational Culture, Patient Safety Culture, Patient safety,Cultural Hierarchy, RSUD dr. H. Abdul Moeloek

Abstrak:

Dewasa ini pola penyakit cenderung mengalami perubahan. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh perubahan gaya hidup misalnya trauma semakin meningkat. Sedangkan di Indonesia trauma merupakan penyebab kematian tertinggi pada usia 15-45 tahun dan kematian yang disebabkan kecelakaan menempati urutan keempat tertinggi. Propinsi Lampung, terletak pada daerah yang merupakan perlintasan arus transportasi darat dari dan menuju Pulau Jawa dan Sumatera, daerah ini memiliki tingkat resiko kecelakaan lalu lintas yang tinggi, dan ini terlihat dan banyaknya kasus trauma yang ditangani di IGD RSAM lebih dan 4000 kasus pertahun. Sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di propinsi ini maka RSAM berkeinginan untuk mengembangkan IGD nya menjadi pusat pelayanan trauma di Propinsi Lampung. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran situasi Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. H. Abdul Moeloek untuk menjadi pusat pelayanan trauma di Propinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif informasi yang didapat berupa data primer melalui observasi dan wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda Propinsi Lampung memberikan dukungan sepenuhnya baik (dari segi anggaran maupun politis guna mewujudkan pusat pelayanan trauma ini, dengan jumlah total penderita trauma yang dilayani di IGD RSAM mencapai diatas 4100 pertahun, sekitar 1500(37%) penderita pertahun merupakan kasus trauma yang membutuhkan perawatan dari suatu pusat pelayanan trauma, dan dan jumlah tersebut I044 (69%) adalah penderita trauma serius/trauma parah. Dengan jumlah seperti ini menurut informan maka RSUD Dr. H. Abdul Moeloek sudah memerlukan tersebut 1044 (69%) adalah penderita trauma serius/ trauma parah. Dengan jumlah seperti ini menurut informan maka RSUD Dr. H. Abdul Moeloek sudah memerlukan penanganan oleh Tim Trauma dan dengan 460 tempat tidur dan BOR 85% memenuhi kriteria pusat pelayanan trauma tingkat dua. Sumber Daya Manusia yang dimiliki dari kompetensi dokter spesialis sudah memenuhi standar jumlah dan tenaga pendukung nonmedis masih kurang. Untuk dokter umum dan tenaga paramedik jumlahnya sudah memenuhi standar tetapi kompetensi yang dimiliki belum memenuhi standar. Untuk fasilitas fisik sudah memenuhi standar, kecuali kemiringan ramp lebih dari 20°, tidak memiliki pintu khusus untuk pasien dengan alat pengangkut, untuk fasilitas alat medik sudah memenuhi standar pusat pelayanan trauma, hanya belum memiliki alat torakosintesis, dan pada ruang resusistasi belum memiliki kotak pemanas cairan infus, gantungan infus dari langit-langit serta alat komunikasi khusus, sedangkan fasilitas layanan intensif belum memenuhi standar karena belum memiliki HCU, depo penyediaan darah dan untuk layanan CT Scan pada radiologi belum memenuhi standar karena hanya melayani pada pagi hari. Kesimpulan secara umum dengan memperhatikan komponen penderita dan komponen umum berdasarkan kondisi saat ini maka pusat pelayanan trauma RSUD Dr. H. Abdul Moeloek berada pada tingkat tiga menuju dua, dan pada tahun 2006 ini dapat di realisasikan. Saran kepada Pemda Propinsi Lampung, selain anggaran untuk investasi juga dialokasikan anggaran khusus untuk operasional pusat pelayanan trauma tersebut. Dinas Kesehatan Propinsi harus melakukan sosialisasi kepada rumah sakit-rumah sakit kabupaten/ kota tentang penanganan penderita trauma dan kriteria kasus trauma yang perlu dirujuk ke Pusat PeIayanan Trauma RSUD Dr. H. Abdul Moeloek. Kepada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, dilakukan penambahan dokter spesialis dan penambahan tenaga non medik, pelatihan khusus trauma untuk dokter umum dan paramedik, memperbaiki kekurangan pada fasilitas fisik dan melengkapi fasilitas alat medik serta untuk fasilitas layanan pendukung layanan CT Scan diberikan dalam 24 jam, melengkapi sarana prasarana HCU dan menyiapkan depo penyediaan darah.

---

 

In recent days, the pattern of the disease or illness is tending to change. Diseases caused by the changing of lifestyle, such as trauma, are likely to increase. in Indonesia, trauma has been a highest leading cause of death among people age 15 to 45, and death cause by accident is the forth highest. Province of Lampung is located on the area of cross-land transportation from and to the island of Java and Sumatera, and having a very high risk of road accident. It can be seen from the high number of trauma cases handled in the Emergency Room (ER) of District General Hospital of Dr. H. Abdoel Moeloek (DGHAM), which are as high as 4,000 cases per-year. Therefore, as the highest referral hospital in the province, DGHAM need to develop its ER and shifted to be a Trauma Service Center (TSC) for the province of Lampung. The aim of the study is to find out the description of situation on the ER of DGHAM that will shift to be a TSC. The study using a qualitative approach, and the information obtained are a primary data from observation and in-depth interview, and secondary data from documents review. The study found that District Authority (Pemda) of Lampuitg Province is giving fully supports both on budgeting and politically, in order to develop the TSC to become a reality. With the total cases handled at the ER of DGHAM are more than 4,100, about 1,500 (37%) of those are patients of trauma that need advance and intensive care form a trauma service center, and from those numbers, about 1,044 (69%) are having serious and severe trauma_ Informant from the DGHAM stated, with a figure as explained above the DGHAM is suppose to be have its own Trauma Team, and with 460 beds and BOR as high as 85% that makes DGHAM have a criterion for the level two of TSC. Regarding to the human resources, DGHAM has reach the standard of competency for its specialist doctors, but still have a lack on number of non-medic supporting staffs. It also has an adequate number on GPs and paramedic personnel, but they have not yet reach their standard of competency. DGHAM also has reached the standard for facilities, physically, but still have some exception, such as: the slope of the building is more than 20°, and there is no special entrance for patient that carried by cart. The facility on medical instruments and utensils has fulfilled the standard for TSC, but there is no instruments for thoracosinthesys, and at the resuscitation room, there is not yet have a warmer box for warming liquid infuse, infuse hanger at the ceiling, and a communication device. However, facilities for the intensive service has not fulfill the standard for an intensive services because there is no HCU instrument, blood reserve depot, and CT Scan services at the radiology department is only gave services in the morning. In general conclusion, with regard to the components on the situation of patients and condition of ER at DGHAM, it can be said that DGHAM have status for being a TSC level three to become a TSC level two, and it is hoped that in this year of 2006 can be brought into reality. Suggestion for Pemda of Lampung Province, beside the budget for investment, it is also needed to have special budget for the operational of the TSC. For DGHAM, there is a need to increase the number of specialist doctors and non medic supporting staffs, special trauma training for the GP and paramedic personnel, to improve the facilities on the building, and to complete the medical instruments, to provide 24 hours service for CT Scan, and also to supply the HCL' instrument and to have the blood reserve depot.