Ditemukan 31003 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang menyeluruh, bermutu, terjangkau oleh masyarakat dan sebagai motor pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dirasakan masih belum memadai. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain standar pelayanan dan pembiayaan. Sampai saat ini biaya pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas sangat min:m sehingga op rasional Puskesmas masih banyak mendapat subsidi baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kecukupan pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Puskesmas Baradatu Kabupaten Way Kanan pada tahun 2006. Ruang lingkup penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Baradatu Kabupaten Way Kanan dengan membatasi area penclitian pada pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah dari berbagai tingkatan yang dialokasikan dan dikelola oleh Puskesmas Baradatu yang ditelusuri pada tahw1 anggaran 2006. Desain penelitian yang dipergunakan adalah penelitian operasional. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari alokasi anggaran tahun 2006 dan diambil dari doktllllen di masing•masing instansi pengelola serta data sasaran dan cakupan program di Puskesmas Baradatu. Analisis pencapaian program pelayanan kesehatan di Puskesmas Baradatu dilakukan dengan mengacu pada indikator Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Pencapaian program pelayanan kesehatan Puskesmas Baradatu rendah yaitu baru 57,8% indikator program prioritas SPM yang sudah dijalankan sesuai dan melebihi target. Pembiayaan kesehatan pemerintah tahun 2006 sebesar Rp.l.292.814.897,dimana 85,57% dari APBD Kabupnten Way Kanan dan 14,43% dari APBN. Anggaran APBD Kabupaten Way Kanan 84,49% berasal dari DASK Puskesmas Baradatu sedangkan 15,51% berasal dari DASK Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. Estimasi pembiayaan kesehatan sebesar Rp. 35.316,- atau US$ 3,85 per kapita pertahun. Perkiraan kebutuhan biaya operasional pelayanan kesehatan berdasarkan pencapaian program prioritas SPM Puskesmas Baradatu tahun 2006, sebesar Rp.377.427.084,-. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan obat membutuhkan biaya operasional t rbesar. Total kebutuhan pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah sebesar Rp.1.410.507.627,- Kesenjangan yang terjadi sebesar Rp.l17.692.730,- disebabkan kekurangan biaya operasional anggaran bersurnber APBD Kabupaten Way Kanan sebesar 10,64%. Keadaan ini menyebabkan rendahnya pencapaian program prioritas SPM Puskesrnas Baradatu tahun 2006. Disarankan agar penyusunan perencanaan anggaran berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, dengan mengalokasikan pembiayaan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran pernerintah dilakukan upaya rnenaikkan anggaran secara bertahap dari tahun ke tahun disesuaikan dengan kecenderungan kenaikan pemerintah hingga kebutuhan tersebut masih dapat ditanggung oleh daerah.
The Community Health Center (CHC)/Puskesmas have a main task to conduct the basic health services comprehensively, alified, and affordable by the community, and act as the motor of the health development of its work area. However, the quality of the basic health services is still far from expectation. There are a lot of factors that affected, such as: the standard of the services and its cost Until this day, the cost for health services, especially at puskesmas is very low. Therefore, the operational cost of the puskesmas still have subsidized from the central and provincial government. The study has a purpose on describing the appropriate health cost that resourced from the government, at Baradatu Puskesmas of the District of Way Kanan in the year of 2006. The study is carried out in the area of working of the puskesmas with a limitation of The analysis of target program achievement of the health services at Baradatu Puskesmas is obtaining by referring the indicators of Minimum Standard of Health Services (MSHS). It is found that the coverage of health services program at Baradatu Puskesmas is still low, i.e. only 57.8%, but indicators on priority program of MSHS that have been applied are appropriate and over the target. Government health cost in 2006 is about 1,292,814,817,00 rupiah (one billion and two hundred ninety two million eight hundred fourteen thousand and eight hundred seventeen rupiah), where 85.5% of it is from the Provincial Budget and Expenditure (APBD) and 14.43% is from the Central Budget and Expenditure (APBN). The APBD of the District of Way Kanan is 84.49% from the DASK Puskesmas Baradatu, and its 15.51% is from the DASK of the District Health Authority of Way Kanan. It is estimated that the health cost at the District of Way Kanan is about 35,316 rupiah or$ 3.85 per-capita per year. Estimation for cost health services operational need based on program achievement on MSHS priority of Baradatu Puskesmas in the year of 2006 is around 377,427,084 rupiah. The implementation of the basic health services and medication need a considerable operational cost. The total needed on health services that resourced from the government is 1,410,507,627 rupiah. The disparity produced is 117,692,730 rupiah, caused by 10.46% of the shortage of operational budget from APBD resourced from the District of Way Kanan. The situation that lead to the low on target achieved by program priority of MSHS at Baradatu Puskesmas in 2006. It is suggested that planning arrangement for budget based on MSHS, should be allocated efficiently and effectively. To deal with the limitation of the government budget, an increasing the budget year by year should be attempted in corresponds with the elevation on government budget Therefore, the cost needed can be managed by the district.
The change in financing patterns from fee for service to the INA-CBGs pattern is both an opportunity and a threat for hospitals. Opportunities arise if hospitals can run the JKN-KIS (National Health Insurance-Healthy Indonesia Card) program effectively so that claims are positive, otherwise JKN-KIS turns into a threat if the services provided by the hospital are not effective and efficient (Mardiah and Rivany, 2017). Therefore casemix and casemix index are important parameters. The aim of this research is to determine the hospital casemix and casemix index achievements as well as the relationship between hospital characteristics, patient characteristics and hospital capacity on hospital casemix and casemix index. This research uses claim data submitted by hospitals to BPJS Health, data related to hospital capacity is obtained from the hospital. Analysis was carried out univariate, bivariate and multivariate using multiple linear regression. The results of the research showed a significant relationship between the hospital class D variable and the hospital class B variable, the hospital BOR variable, the number of intensive beds, the number of cases with advanced equipment in inpatient care, the proportion of treatment class 3, the proportion of severity level 3 and the proportion of BP with inpatient casemix. There is a significant relationship between the variables of hospital class, type of hospital, hospital ownership, hospital BOR, number of intensive beds, proportion of class 3, proportion of severity level 3, proportion of BP and proportion of women with inpatient casemix index. There is a significant relationship between the variable hospital class D and hospital class B, hospital ownership, the variable proportion of women, the number of cases with advanced equipment in outpatient care, the proportion of elderly people and the proportion of BP to outpatient casemix. There is a significant relationship between the variables of hospital ownership, proportion of women, proportion of BP, number of cases with advanced equipment in the outpatient setting and number of operating rooms with the outpatient casemix index.
Penetapan tarif raslonal pelayaiian balai pengobatan pada Puskesmas Jalan Gedang di Kota Bengkulu yang berlaku saat ini tidak berdasarkan perhitungan analisis biaya satuan pelayanan, cost recovery rate, tingkat keman^juan/kemauan masyarakat untuk membayar, kebijakan tarif maiqiun tarif pesaing yang setara . Dengan melihat komponen biaya seperti ini, tarif tersebut diatas masih dipertanyakan. Dalam konteks inilah perlu dilakukao suatu penelitian, uatuk menganalisis tarif rasional balai pengobatan pada Puskesmas Jalan Gedang di Kota Bengkulu.Penelitian ini dilakukan dengan rancangan cross sectional melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer digunakan uotuk meneliti ATP/WTP. kebijakan tarif dan tarif pesaing. Sedangkan data sekunder digunakan untuk meneliti biaya balai pengobatan dan perbitungan biaya satuan pelayanan. Analisis biaya dilakukan dengan metoda double distribution, Sedaogkan untuk menetapkan tarif digunakan simulasi tarif.Hasil penelitian menunjukan bahwa bia>'a satuan aktual adalah Rp. 5.391 total biaya tanpa annualized fixed cost adalah Rp. 65.153.436 sedangkan total biaya tanpa annualized fixed cost dan gaji adalah Rp. 23,239.609. Biaya satuan yang diperoleh ini lebih besar dari larif yang berlaku berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pada balai pengobatan puskesmas tersebut Dengan demikian tarif yang rasional mestinya Rp. 2.000 berdasarkan jumlah simulasi pengunjung yang mampu raeuibayar (91 %) dan pengunjung yang tidak mampu bayar (11%).Hasil penelitian perhitungan tarif BP puskesmas ini dapat dijadikan bahati pertimbangan bagi Kepala Dinas Kesebatan Kota Bengkulu, dalam mengajukau usulan penyesuaian tarif kepada Pemda Kota Bengkulu untuk menetapkan tarif puskesmas yang rasional.
Pricing for Curative Care (CCS) at Jalan Gedang Health Cnter HC in Bengkulu Municipality has not been set up the unit cost, cost recovery rate, ability to pay/willingness to pay, fee regulation and competitor fee, obviously the price se-ting is remain questionable A research to analyze a rational CCS Rice in Jalan Gedang HC.This research used is needed the determine the unit cost as well as as the ability to payAVTP of the constinuaity a cross sectional design qualitative and quantitative approaches. Primary and secondary data was collected, Primry data were used determine the ability to pay/willingnes to pay price setting and competitor, secondary data were conducted to study CCS actual & normative and price setting. The analisys was done using double distribution method, and a simulation was undertaken to determining the rational tariff.Research result showed that actual unit cost was 5.391 rupiahs, total cost without annualized fixed cost was 65.153.436 rupiahs. The unit cost was higer than the current price It is proposed That rational Tariff need to be adjusted to a new pice ( 2000 Rp ), Based on the simulation of patients, abnity to pay 91 % is predicted can afford this, while the poor could still be protected by the government.The Findings revealed (hat this pricing policy model could be used to help the policy mater to consider that the current tariff could be adjusted rationally without sacrificing the poor.
