Ditemukan 35612 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Berbagai jenis pembayaran (Fee For Service Bebas, Fee for Service Kerjasama, Asuransi, Kapitasi) layanan kesehatan kepada pekerja, keluarga dan pensiunan termasuk rawat inap dilakukan di Perlamina dan makin meningkatnya biaya layanan kesehatan maka dipandang perlu mencarikan jenis pembayaran yang sesuai untuk memberikan dampak yang efektif dan efisien. Dilain pihak, pekerja, keluarga dan pensiunan sebagai masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan menjadi semakin kritis terhadap mutu layanan yang mereka terima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran jenis pembayaran dihubungkan dengan mutu layanan rawat inap yang diterima oleh pekerja, keluarga dan pensiunan PT Pertamina UPms III. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jumlah sample 100 orang yang mendapat pelayanan rawat inap dengan menggunakan berbagai jenis pembayaran. Data primer diperoleh dari kuesioner yang didistribusikan kepada sampel terpilih untuk mendapat mutu berupa kepuasan dengan metode lima dimensi servqual. Sedangkan data sekunder untuk mendapatkan lama hari rawat yang merupakan bagian dari mutu dan biaya diperoleh dari laporan fungsi Kesehatan Pemasaran III. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembayaran dengan cara asuransi 87,5% puas, dengan cara kapitasi 85% puas, dengan cara Fee For Service Kerjasama 76,5% puas, dengan Fee For Service Bebas 66,7% puas. Lama hari rawat dengan cara asuansi dan Fee for Service Bebas 83,3% kurang dari 6 hari, dengan FFS Kerjasama 80% kurang dari 6 hari, dengan Kapitasi 55% kurang dari 6 hari. Jenis pembayaran secara kapitasi mempakan pembayaran yang terbesar dari jenis pembayaran yang lain pada penelitian ini.
Malaria merupakan salah satu penyakit yang menjadi ancaman masyarakat di daerah tropis dan sub tropis terutarna pada bayi, anak balita dan ibu melahirkan. Sejak krisis ekonomi 1997 daerah endemis malaria bertambah luas bahkan menimbulkan kejadian luar biasa pada daerah yang telah berhasil menanggulangi malaria. Kejadian penyakit malaria di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan Propinsi barn di Indonesia masih menunjukkan angka kesakitan malaria cukup tinggi. Dari data Departemen Kesehatan tahun 2005 untuk Iuar Jawa dan Bali, data 2001 - 2003, Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung masih masuk dalam kategori Medium Incidence Area dengan AMI 45,85. Total anggaran bidang kesehatan selama orde baru hanya 2,5%-3% dan setelah krisis ekonami sangat tergantung kebijakan pemerintah daerah. Kabupaten Bangka Tengah di tahun 2006, anggaran biaya obatnya 1 milyar, untuk obat malaria 45 jutaan, Adanya obat baru Artesunate Combination Therapy (ACT) yang harganya lebih mahal dengan anggaran obat malaria masih kccil maka perlu melakukan studi efektititas-biaya dengan obat yang sudah lama dipakai. Penelitian ini merupakan evaluasi ekonomi kuantitatif bersifat deskriptif dengan melakukan studi perbandingan (comparative study) obat CO + PQ dan obat ACT + PQ secara prospektif di Puskesmas Koba. Diharapkan mendapatkan variasi biaya pengobatan malaria vivax dengan analisis efektifitas-biaya serta perhitungan biaya dilakukan dengan metode activity based costing (ABC). Tujuan penelitian untuk memilih biaya pengobatan malaria vivax yang lebih efektif antara obat CQ + PQ dan obat ACT + PQ di Puskesmas Koba. Dari basil penelitian di Puskesmas Koba selama bulan Pebruari sampai dengan April 2006 didapatkan aktifitas biaya investasi terbesar adalah pembacaan sediaan DDR dengan jenis investasi terbesar ruang laboratoriurn, mikroskop. Aktifitas biaya operasional langsung terbesar obat CQ + PQ adalah anarnnesis dan pemeriksaan fisik dan komponen operasional terbesar gaji dan kartu medical record. Obat ACT + PQ biaya operasional langsung terbesar adalah aktifitas menulis cara makan obat di etiket dengan komponen operasional terbesar obat dan gaji. Biaya operasional tidak langsung terbesar kedua alternatif obat adalah aktifitas anarnnesis dan pemeriksaan fisik dengan komponen gaji tak langsung. Biaya pemeliharaan terbesar adalah aktifitas anamnesis dan pemeriksaan fisik di ruang periksa. Dari biaya total yang terbesar adalah biaya operasional. Efektifitas cakupan makan obat CQ + PQ 27 orang dan ACT + PQ 26 orang, selesai makan obat CQ + PQ 25 orang dan obat ACT + PQ 24 orang, turun panas hari pertama obat CQ + PQ 16 orang dan obat ACT + PQ 10 orang dan respon klinis memadai obat CQ + PQ 24 orang dan obat ACT + PQ 22 orang. Hasil analisis rasio obat CQ + PQ lebih kecil daripada obat ACT + PQ, simulasi analisis sensitifitas rasio obat CQ + PQ lebih kecil dari pada obat ACT + PQ dan dari analisis cost recovery rate obat CQ + PQ Iebih sedikit yang disubsidi pernerintah dibandingkan obat ACT + PQ. Obat CQ + PQ lebih cost effective daripada obat ACT + PQ untuk semua analisis dengan semua efektifitas yang didapat. Obat CQ + PQ tetap pilihan utama pengobatan malaria vivax sedangkan obat ACT + PQ untuk malaria falsiparum. Perlunya penyuluhan cara makan obat dengan dosis yang tepat untuk pengobatan malaria vivax dan perlu melakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak sesuai standar.
Malaria was one of disease which becoming a public risk in tropical and sub tropical area. especially for baby, child under five years and child birth's mother. Since economic crisis in 1997, endemic area of malaria increased, even became extraordinary occurrence in the area which has succeeded to overcome of malaria Occurrence of malaria in Province of Archipelago of Bangka Befitting representing new Province in Indonesia still show the malaria index enough was high. In 2005 health data to outside Java and Bali, data 2001 - 2003, Province of Archipelago Bangka-Belitung still enter in category of Medium Incidence Area by AMI 45,85. Totally budget of health service during Orde Baru regime was only 2,5 - 3% and after economic crisis was most depend on locals government : policy. Drug budget of Bangka Tengah district was I billion rupiahs and drug. therapy of malaria was over 45 million rupiahs in 2006. The existence of new drug of Artesunate Combined Therapy (ACT) where its price was more expensive and in the other hand drug budget of malaria was not enough, so it need to cost-effectiveness study with drug which have been used before. This research was a descriptive quantitative economic evaluation with a comparative study of CQ + PQ and ACT + PQ prospectively. Expected to be got a variation of drug therapy of malaria vivax with cost-effectiveness analysis and calculating has been done with Activity Based Costing (ABC) method. These research was to calculated which one more effective in Koba community health center between Cloroquine + Primakuin (CQ + PQ) or Artesunate + Amodiaquine + primakuin (ACT + PQ). The resulth of research in Koba Community Health Center from February until April 2006 was got that the biggest activity investment cost is read of available DDR, with biggest investment component is laboratory room and microscope. The biggest of direct operational cost of CQ + PQ drug were anamnesis and physical examination and the biggest component of operational cost was salary and medical record card. The biggest activity cost of direct operational ACT + PQ was write etiquette of dosage and the biggest operational component was medicine and salary. The biggest cost of indirect operational both drug alternative were anamnesis and physical examination activity and indirect salary component The biggest maintenance cost were anamnesis and physical examination activity and polyclinic. The biggest total, cost was cost of operational. Effectiveness of respondence CQ + PQ were 27 people and ACT + PQ were 26 people; complete treatment CQ + PQ were 25 people and ACT + PQ were 24 people; afebris in the first day CQ + PQ were 16 people and ACT + PQ were 10 people; and the adequate clinical and parasitological response (ACPR) of CQ + PQ were 24 people and ACT + PQ were 22 people. Result analysis drug ratio of CQ + PQ was smaller than ACT + PQ ; analysis simulation of ratio sensitivity drug of CQ + PQ were smaller than ACT + PQ and analysis cost recovery rate drug of CQ + PQ was smaller subsidized by government compared with ACT + PQ. Drug of CQ + PQ was more cost effective than ACT + PQ for all analyses with all of their effectiveness. CQ + PQ was still remain to drug of choice a malaria vivax while ACT + PQ was drug of choice for malaria falcifarum. The importance was counseling of correct dosages for therapy malaria vivax and its importance to research with more minimal samples.
Peningkatan kasus HIV/AIDS di Kalimantan Barat sangat tinggi, dari 64 kasus tahun 2004 menjadi 231 kasus tahun 2005, sehingga diperlukan upaya penanggulangan termasuk perhitungan biaya pengobatan HIV/AIDS di rumah sakit dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan dengan penetapan DRGs. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran variasi biaya pengobatan (cost of treatment) HIV/AIDS berdasarkan DRGs di RSU Dr. Soedarso Pontianak. Penelitian ini adalah survei kuantitatif terhadap cost of treatment pasien HIV/AIDS di RSU Dokter Soedarso tahun 2005 pada rawat jalan dan rawat inap, berdasarkan Clinical Pathway dengan metode analisis biaya ABC (Activity Based Costing) dan Simple Distribution. Jumlah kasus yang diteliti 55 kasus, dikelompokkan berdasarkan Australian Refined Diagnosis Related Groups (AR-DRGs) Classification Version 4.1. Kasus HIV termasuk Major Diagnostic Categories (MDC) 18 Infectious and parasitic diseases, yaitu DRG S61Z HIV dengan CNS disease, S62Z HIV dengan malignancy, S63A HIV related infection dengan penyakit penyerta dan penyulit, S63B HIV related infection tanpa penyakit penyerta dan penyulit, S64A HIV lain dengan penyakit penyerta dan penyulit, S64B HIV lain tanpa penyakit penyerta dan penyulit. Hasil penelitian menunjukkan Clinical Pathway HIV terdiri dari tahapan pendaftaran, penegakan diagnosis, terapi, pulang dan rawat jalan. Cost of treatment rawat inap Kelas III tertinggi S64A sebesar Rp. 6.363.402,- dan terendah S62Z sebesar Rp. 1.547.226,-, Kelas VIP tertinggi S64A sebesar Rp. 8.885.558,- dan terendah S62Z sebesar Rp. 1.871.795,-. Cost of treatment rawat jalan tertinggi S63A sebesar Rp. 431.898,- dan terendah S61Z sebesar Rp. 171.207. Pengelompokan HIV berdasarkan AR-DRGs dapat dilakukan di RSU Dokter Soedarso Pontianak, dengan ditambah satu kelompok untuk pasien status keluar rumah sakit meninggal. Variabel yang digunakan untuk menentukan cost of treatment berdasarkan DRGs HIV di RSU Dokter Soedarso Pontianak tahun 2005 yaitu diagnosis utama, penyakit penyerta dan penyulit (casemix), lama hari rawat, dan pemanfaatan utilisasi. Dalam penyusunan DRGs agar didapatkan angka rata-rata biaya yang lebih stabil perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap diagnosis sejenis pada beberapa rumah sakit yang tipenya sama dengan jumlah sampel lebih besar. Perlu pengembangan Clinical Pathway yang baku dan penetapan biaya berdasarkan DRGs disesuaikan kondisi di Indonesia untuk mendapatkan Indonesian DRGs (INA-DRGs), sehingga ada kepastian biaya yang diperlukan bagi pihak rumah sakit, asuransi, konsumen dan pemerintah.
The increasing of HIV/AIDS cases in West Kalimantan in the year 2005 is very high; the cases increased from 64 cases in 2004 to 231 in 2005. Because HIV/AIDS cases increase in West Kalimantan need prevention program and health service, including HIV/AIDS medication cost account in hospital and the control of health services cost with DRGs's stipulating. Main objectives of this research are to find HIV/AIDS cost of treatment based on DRGs in Dr. Soedarso General Hospital Pontianak. This research is quantitative survey toward HIV/AIDS patient cost of treatment in Dr. Soedarso General Hospital year 2005 of outpatient and inpatient, based on Clinical Pathway with cost analysis method using ABC method (Activity Based Costing) and Double Distribution. Total researched cases are 55 cases. Then grouped into Australian Refined Diagnosis Related Groups (AR- DRG) Classification Version 4.1, HIV is belong to Major Diagnostic Categories (MDC) 18 Infections and parasitic diseases, which is DRG S61Z HIV with CNS disease, S62Z HIV with malignancy, S63A HIV related infection with complicated diseases, other S64A HIV with complicated diseases, other S64B HIV without complicated diseases. Research result shows that Clinical Pathway of HIV i.e.: admission, to get the main diagnosis, therapy, discharge and inpatient. One episode HIV/AIDS outpatient cost of treatment based on Clinical Pathway as according to AR-DRG grouping for the highest of ffl class was in S64A equal to Rp. 6,363,402,- and the lowest in S62Z equal to Rp. 1,547,226,-. The highest HIV cost of treatment for VIP class was in S64A equal to Rp. 8,885,558,- and the lowest in S61Z equal to Rp. 1,871,795,-. The highest cost of treatment in inpatient in S63A equal to Rp. 431,898,- and the lowest in S61Z equal to Rp. 171,207. HIV grouping based on AR-DRG done in Dr. Soedarso General Hospital Pontianak, with one group addition for patient with out from hospital status died. Variable that affect HIV DRGs settlement in Dr. Soedarso General Hospital Pontianak year 2005 i.e.: main diagnosis, patient characteristic, casemix disease, inpatient length, and utilization use. In arranging DRG, to get more stabilize cost mean number need advanced research toward equal diagnose on some hospital with same type with larger number of samples. Need basic Clinical Pathway development and cost settlement based on DRGs that apropiate with condition in Indonesia and finally created Indonesia DRGs (INADRG). Therefore, there is cost certainty that needed by hospital, assurance, consumer, and government.
Penyaldt Demam Berdarah merupakan salah satu rnasalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan,karena merupakan pcnyakit menular yang berbahaya oleh karena dapat rnenimbulkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabaln Kabupaten Lebak mcrupakan kabupaten yang dapat berpolensi temjadinya kasus luar biasa (KLB) demem Berdamh Dengue,untuk tu maka perlu perhatian dari pemcrimah daerah untuk penyiapan baik dana maupun sarana dalam mengantisipasi kejadian tersebut.Kebijakan otonomi daiam era desentralisasi menyebabkan bidang kesehatan menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah Kabupatcn/Kota didalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakagdan sebagai konsckwcnsinya pemerintah kabupaten/kota harus menyusun kebijakan,termasukkebijakan pembiayaan dalam upaya pembanguuan kesehatan tersebut. Sampai saat ini belum pemah dilakukan analisis mengenai pendanaan program yang bersumber pemerintah baik lmtuk pemeberantasan maupun pengobatannya di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bcrapa besar pcndanaan program pemberantasan Dcmam Berdarah Dengue di Kabupaten Lcbak baik untuk Upaya peningkatan Kesehatau Masyarakat (UKM) maupun untuk Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan (UKP), berapa persentasenya dari anggaran kesehatan maupun dari APBD,dan bagaimana pengglmaannya untuk kegiatan apa saja yang menjadi prioritas. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lebak pada Instansi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Di RSUD Adjidharmo yang merupakan Rumah sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, sebagai pengclola anggaran program Demam Berdarah Dengue bcrsumber pernerintah di Kabupaten Lebak. Analisis pendanaan program pemberantasan DBD menggunakan data anggaran tahun 2005, tahun 2006 dan data anggaran tahun 2007. Dari hasil analisis tersebut didapatkan besaran anggaran bcrsumber pemerintah untuk program UKM DBD tahun 2005 adalah sebesar Rp.l02.035.000 sedangkan untuk tahun 2005 adalah sebcsar Rp. 80.821000 dan untuk tahun anggaran 2007 adalah 242.384.000. Besaran anggaran yang digunakan untuk Program UKP yang bersumber pemerintah (kcls III) adalah untuk tahlm 2005 sebesar Rp. 1.518.750, untuk tahun 2006 sebesar l6.258.800. sedangkan untuk tahun 2007 besamya adalah sebesar Rp. 44.305.308. Dengan menggnmakan angka estimasi bank dunia lmtuk kebutuhan program csscnsial dimana Demam Berdarah Dengue termasuk didalamnya maka realisasi pendanaan untuk program DBD di Kabupatcn Lebak baru mencapai 201,50 perkapita/tahun dari estimasi kebutuhan standar bank dunia untuk program DBD adalah sebesar 4.923 pcrkapita/tahun. Pada analisis kasus diketahui terdapat kecamatan endcrnis untuk kasus Demam Berdarah yaitu kecamatan Rangkasbitung, kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalang Anyar, Kecamatan Bojong manik dan Kecamatan Cileles. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak untuk dapat memanfaatkau lebih optimal kebijakan pemda dalam alokasi pendanaan untuk lebih efektif dan efisien dalam penentuan dan penggunaan berdasarkan skala prioritas.
Dengue Haemorragic Fever disease is a public health problem that affects widely in life because it is a dangerous and contagious disease which can cause death in a short period and become epidemic otienly. Regency of Lebak is an area that has a potentiality for extraordinary case (KLB) of dengue fever. Therefore, need more attention from local govcmmcnt in preparing fund and also means for anticipating this problem. Autonomous policy in the era of decentralization has placed health sector as its local govemment's responsibility and obligation; and thus, makes local govemment has to arrange local policy including funding policy in order to develop enough progress in health sector. Until now, there is no study from the government, which analy/.e the timding program either for eradicating or medication of dengue haemorrhagic fever in Regency of Lebak. Therefore this research is conducted in order to know how much tl1e funding program for dengue haemorragic fever?s eradication in Lebak for both Public Health Improvement Effort (UKM) and Personal Health Improvement Effortl And also to know how much the percentage from either health budget or APBD; how is its usage, what activities that become the first priority. This research is executed on the Institution of Public Health Service and Social Prosperity and on RSUD Adjidharmo in Regency of Lebak, as the organizer of dengue haemorrhagic fever's funding program that comes fiom its local government. Dengue Haemorragic fever?s eradication funding program analysis uses all budget data in 2005, 2006 and 2007. From the analysis we found that the amount of budget from local govemment for UKM DBD program in the year of 2005 is l02.035.000 IDR; while 2006 is 80.821000 IDR and for 2007 is 242.384.000 IDR. The amount of budget used for UKP Program which is based on govemmcnt (class III) in the year of 2005 is 1.518.750 IDR, and 2006 is l6,258.800 IDR, and 2007 is 44.305.308 IDR. By using world bank?s estimation number for essential program requirement where dengue haemorrhagic fever is included, hence the realization ol? dengue haemotragic fever?s funding program in Lebak is about 201,50 per capita/year while the world bank?s standard requirement estimation is about 4.923 per capita/year. On case analysis, known that there is endemic sub-district for dengue haemorragic fever case, which are Rangkasbitung, Cibadak, Kalang Anyar, Bojong Manilc and Cileles. Pursuant to the result ofthe research, the writer suggests the Public Health Service and Social Prosperity Institution in Regency of Lebak to make use the local government?s policy more optimal especially in funding allocation to be more effective and efficient base on priority scale.