Abstrak: Pedagang Besar Farmasi (PBF) harus menerapkan Cara Distribusi Obat yangBaik (CDOB) dalam semua aktivitas pengelolaan obatnya sebagai upayajaminan kualitas obat di rantai distribusi. PBF yang telah menerapkan CDOBdiberikan Sertifikat CDOB oleh Badan POM melalui proses Sertifikasi CDOB. Sebagai bentuk pelayanan publik di lingkungan Badan POM, pelaksanaan Sertifikasi CDOB masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kepadaPBF. Hal tersebut dikarenakan tidak ada sistem pengawasan timeline padapelaksanaan sertifikasi, petugas di Badan POM terbebani untuk membuatlaporan di setiap tahapan sertifikasi, kurangnya integritas data dan informasiyang dihasilkan, ketidakpastian status dan waktu penyelesaian proses sertifikasiCDOB yang dialami oleh PBF pemohon, serta kurangya informasi kepadamasyarakat mengenai sertifikasi CDOB. Oleh karena itu peneliti mengembangkan Sistem Informasi Sertifikasi CDOB dengan menerapkan konsep pengembangan indikator pengawasan timeline, sistem manajemen basisdata dan sistem informasi berbasis web. Dari hasil penelitian, sistem informasiyang dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL database inidapat menghasilkan tabel pengawasan timeline yang memberikan informasi status sertifikasi serta waktu yang tersisa untuk pelaksanaan setiap tahapansertifikasi sehingga dapat membantu perencanaan sertifikasi dan timelinepelayanan publik dapat terpantau. Selain itu, sistem informasi ini dapatmenyimpan data base hasil setiap tahapan sertifikasi serta otomatisasi penentuan bahwa PBF memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat CDOB. Dengan sistem informasi berbasis web akan mempermudah komunikasi antara petugas di Badan POM dan PBF karena sistem dirancang secara online serta bentuk publikasi hasil sertifikasi ini dapat dimanfaatkan olehinstansi lain dan pelaku usaha kefarmasian sebagai sumber data pemilihan distributor. Kata kunci:Sertifikasi, CDOB, sistem informasi

---

Drug wholesaler must implement Good Distribution Practices (GDP) in all theirdrugs handling in an effort to guarantee drugs quality in their distribution chain.Those who already implement GDP will be awarded certificate by BPOM,through GDP certification process. As a public service in BPOM, thiscertification procedure is still not optimal in providing service to the drugwholesaler. That is because there is no timeline monitoring on the certificationimplementation, the officer in BPOM burdened to create reports in every step ofthe certification, there are lack of data and information integrity in the outcome,the uncertainty for the status and time GDP certification process will be donefor the applicant, also lack of information for public about GDP certificationresults. Therefore, researcher developed the GDP certified information systemby implement timeline monitoring indicators development concept , databasemanagement system and web-based information system. From the research, theinformation system developed with the PHP programming language and Mysqldatabase will create timeline monitoring tables that will give certification statusinformation, also time remaining for each stage of the certification so it can helpcertification plan, and public service timeline can be monitored. In addition thesystem can store every phase of the certification as well as automationdetermination whether a drug wholesaler eligible or not to be GDP certified.With a web-based information system, will ease communication betweenofficers in BPOM and drug wholesaler due to its online naturality, and thepublication of the results can be utilized by other agencies and pharmaciesindustry as a source for distributors selection to deal with.Key Words:Certification, GDP, information system

Abstrak:

Berdasarkan data SUSENAS 2004 diperoleh data bahwa pemanfaatan fasilitas kesehaman dalam rangka Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang diselenggarakan oleh pihak di luar pcmerintah (rumah sakit swasta, praktik dokter, poliklinik, prakzik pemugas kesehatan) sangat tinggi yaitu mencapai 5l,08%, hal ini menunjukkan bahwa besamya peranan sarana pelayanan kesehatan yang diselanggarakan oleh swasta. Keadaan tersebut tidak _iauh berbeda dengan keadaan di Kabupatcn Bekasi, hal ini dikarenakan sarana pelayanan kesehatan swasta yang sangat lmnyak di Kabupaten Bekasi dimana wilayahnya yang berbatasan langsung dengan ibukota DKI Jakarta dan laju pertmnbuhan yang cukup tinggi yang disebabkan urbanisasi. Hal tersebut memicu pesatnya perkembangan sarana pelayanan kesehatan swasta yang melakukan perizinan, narnun belum semua sarana pelayanan kesehatan swasta melakukan dan mengetahui tentang perizinan di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu periu adanya sistem informasi pcrizinan penyclenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta yang berbasis web, sehingga pihak terkait dengan perizinan dapat mengakses informasi dan melakukan perizinan dengan lebih cepat. Pengembangan sistem yang dilakukan berdasarkan metode System Development LM; Cycle, yaitu planning ana&sis system, design, implementation, maintencmce dan evaluation system dengan memadukan konsep Data Base Management System dan data website sehingga menjadi kekuatan dalam Sistcm Informasi Perizinan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (SIP-PSPKS). SIP-PSPKS di desain untuk kemudahan input data dan otomasi proses pengolaharmya menjadi informasi. Output yang dihasilkan bempa laporan data sarana pelayanan kesehatan swasta berizin, tabulasi indikator perizinan, dan informasi perizinan herbasis web yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan dalam meningkatkan persentase sarana pelayanan kcsehatan swasta berizin dan dapat melihat penyebaran Iokasi sarana pelayanan kesehatan swasta. Prototype aplikasi SIP-PSPKS dan Website informasi perizinan telah terbangun dan dapat diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupatcn Bekasi karcna menggunakan teknologi yang sederha.na dengan spcsiiikasi sistem yang rendah dan ditunjang dcngan akan adanya jaringan LAN.

---

Pursuant to SUSENAS 2004 obtained by data that health facility exploiting in order to Individual Health Effort (UKP) which is carried out of outside government (private sector hospital, practical doctor, polyclinic, practical health officer) very high that is reaching 5l,08%, this matter indicate that the level of health service facility which carried out by private sector. The situation do not far differ from situation in Bekasi District, it because so many private health service facilities in Bekasi District where its region which abut on direct capital of DKI Jakarta and high enough growth rate caused by urbanization. The mentioned trigger its fast is growth of private health service facilities conducting permit, but not yet all private health service facilities conduct and know about permit in Bekasi District. Therefore need thc existence of permit infomation system of private health service facilities based on web, so that related parties with permit can access information and conduct permit faster. System development conducted by pursuant to System Development Life Cycle method, that is planning analysis system, design, implementation, maintenance and evaluation system with combine concept of Data Base of Management System and website data so that become strength in permit infomation system of private health service facilities ( SIP-PSPKS). SIP-PSPKS designed for amenity of data input and automation process its processing become information. Output yielded by in the form of data report of private health service facilities have pennitted, tabulation of permit indicator, and information of pemiit base on web able to be used for decision making in determining policy in improving percentage of private health service facilities have pcmiit and can see spreading of location of private health service facilities, The prototype of SIP-PSPKS application and Website of permit information have been developed and applicable in Bckasi District Health Service because using modestly technology by the low system specification and it has supported by developed of Local Area Network (LAN).

Abstrak:

Selama ini yang menjadi masalah di Subdit Inspeksi Produk II, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisiona1, Kosmetik dan Produk Komplemen unt-uk kegiatan pengawasan kosmetik yang ada di peredaran adalah tidak adanya basis data kosmetik terdaftar yang lengkap dan cepat bila diperlukan sewaktu-waktu untuk proses tindak lanjut atau pemberian sanksi kepada produser distributor importir yang melanggar. Juga belum adanya basis data kosmetik yang diuji sehingga tidak ada data kosmetik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat baik tidak memenuhi syarat mutu maupun tidak memenuhi syarat penandaan. Kegiatan pengawasan kosmetik sangat didukung oleh sistem informasi yang 1engkap, cepat dan tepat. Dengan adanya prototype sistem informasi pengawasan kosmetik di Subdit Inspeksi Produk II ini diharapkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini. Prototype ini selain menghasilkan basis data kosmetik terdaftar, basis data kosmetik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, data monitoring juga dapat menghasilkan output berupa laporan hasil pengawasan kosmetik berupa indikator pengawasan untuk laporan bulanan, triwulan atau tahunan. Manfaat dari prototype sistem informasi pengawasan kosmetik ini diharapkan dapat mendukung keiancaran dalam proses pengawasan kosmetik yang ada di peredaran, yaitu di Subdit Inspeksi Produk II.

---

During the time becoming the problem in Sub Directorate of Inspection Product II, Directorate Inspection and Certification of Traditional Medicine, Cosmetic and Product Complement for cosmetic control on the market is the cosmetic registration of data bases inexistence, complete and quickly when needed at any times in process of follow-up action or give of sanction to the company/distributor/importer which not complying. Also there is no the cosmetic analyze data bases, so that there is no the cosmetic data for cosmetic is compliance and the cosmetic data for cosmetic is not compliance for quality requirements and also labeling requirements. Activity of the cosmetic control is very supported by complete information system, quickly and correct. With existence of information system prototype of the cosmetic control in Sub Directorate of Inspection Product II that hoped as solution for the solving of problems that happened during the time. This prototype unless produces the cosmetic registration data basis, cosmetic data basis of compliance and not compliance, monitoring data but also it can produce output the result of cosmetic control of control indicator for report every month, three months or year. Benefit of information system prototype of this cosmetic control is expected can support fluency in process of cosmetic control to the market in Sub Directorate of Inspection Product II.

Abstrak: A hospital is defined as a place where all people with health disorders are accommodate and being an inpatient to be care far. A hospital is also a place where every type of health and medicine expertise and experience are c ncentrated, as well as every medical instruments and appliances 0f modem health.Until now, Cimacan Hospital (CH) is still on aking a great effort to process the official approval from MOH of Inadonesia. as the-Letter of AnnoW1cement of Bupati Cianjur Number 42 of Year 2001 t at the claSsification of CH is not decided yet.The study is also produce a prototype on the Information System for Registration Installation with Medical Record-based that need a continuity on strong commitment from the director of the hospital and the entire medical record staffs, to be implemented and a persistence input for improvements.