Ditemukan 37262 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Perkembangan ilmu dan teknologi membawa program imunisasi ke dalam penyelenggaraan pelayanan yang bermutu dan efisien. Upaya terscbut didukung dengan kemajuan yang pesat dalam penemuan vaksin baru. Kemajuan lainnya adalah menggabungkan beberapa jenis vaksin dalam satu kemasan/vial. Salah satu vaksin tersebut adalah Vaksin DPT - Hepatitis B Combo, yang mcrupakan kombinasi antara vaksin DPT dan Hepatitis B. Kabupaten Tangerang masih menggunakan 3 jenis vaksin dalarn imunisasi DPT dan Hepatitis B, yaitu vaksin DPT, Hepatitis B Vial dan DPT - Hepatitis B Combo. Sejauh ini belum diketahui vaksin mana yang lebih cost Mctive antara DPT dan Hepatitis B Vial dengan DPT - Hepatitis B Combo. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui vaksin manakah yang lebih cost effective dalam pelaksanaan imunisasi DPT dan Hepatitis B di Kabupaten Tangerang. Peneilitian dilakukan di Puskesmas Cisoka yang menggunakan vaksin DPT dari Hepatitis B Vial, dan Puskesmas Jayanti yang menggunakan vaksin DPT - Hepatitis B Combo. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Operasional Research, dasar penilaian Cost effectiveness menggunakan sistem atau metode Acifivily Based Costing (ABC). Hasil penclitian menunjukkan bahwa niiai Cost Ejjieclive Rario (CER) penggunaan vaksin DPT - Hepatitis B Vial lebih besar dibandingkan dengan vaksin DPT - Hepatitis B Combo, yaitu CER berdasarkan cakupan vaksin DPT - Hepatitis B Vial scbcsar Rp. 151.981 dan vaksin DPT - Hepatitis B Combo sebesar Rp. 85.l27. CBR Indeks pemakaian Vaksin DPT » Hepatitis B Vial scbcsar Rp. 21.788470 dan vaksin DPT - Hepatitis B Combo scbcsar Rp. 2l.2l7.8l9. CER berdasarkan dosis vaksin terbuang vaksin DPT -» Hepatitis B vial sebesar Rp. 16,510,787 dan vaksin DPT - Hepatitis B Combo sebesar Rp. 7.0~'l4.23l. Hasil ini menunjukkan bahwa vaksin DPT -» Hepatitis B Combo lebih murah dibandingkan vaksin DPT - Hepatitis B Combo. Berdasarkan hasil peneiitian disarankan khususnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang agar menggunakan vaksin DPT - Hepatitis B Combo dalam pelaksanaan imunisasi DPT dan Hepatitis B.
Development of science and technology brought immunization program into qualitative and efficiently services management. lt supported by vast progress in finding new vaccine. Other development is gathering various vaccines in one vial. One of the vaccines is DPT Vaccine - Hepatitis B Combo, that representing combination between DPT vaccine and Hepatitis B. Tangerang Regency still utilized three types of vaccine in immunization DPT and Hepatitis B, there are DPT vaccine, Hepatitis B Vial and DPT - Hepatitis B Combo. Meanwhile, didn?t know yet whether vaccine is most effective costly between DPT and Hepatitis B Vial with DPT - Hepatitis B Combo. This research conducted to recognize which vaccine is more cost effective in conducting DPT immunization and Hepatitis B at Tangerang Regency. This research conducted in Cisoka Puskesrnas that use DPT vaccine and Hepatitis B Vial, and Jayanti Puskesmas that use DPT vaccine - Hepatitis B Combo. Research designed utilized operational research. Bases on Cost Effectiveness asses? system or method activity based costing (ABC). Research result shows that Cost EiTective Ratio (CER) using DPT vaccine - Hepatitis B Vial value is higher that DPT vaccine - Hepatitis B Combo, which is CER based on coverage of DPT vaccine - Hepatitis B Vial as much as Rp. 151.981 and DPT vaccine - Hepatitis B Combo as much as Rp. 85.l27. CER Index of using DPT vaccine - Hepatitis B Vial as much as Rp. 2l.788.4'70 and DPT vaccine - Hepatitis B Combo as much as Rp. 21.2l7.819. CER based on wasted vaccine dose of DPT vaccine - Hepatitis B Vial as much as Rp. 16.5lO.787 and DPT vaccine - Hepatitis B Combo as much as Rp. 7.044.23l. This result shows that DPT vaccine - Hepatitis B Combo is more lower at cost. Based on research result, suggested to, especially, Health Agency Tangerang Regency use DPT vaccine - Hepatitis B Combo as altemative vaccine in conducting DPT immunization and Hepatitis B.
Kerugian ekonomi akibat adanya gangguan kesehatan yaog dialami seseorang berdampak terhadap pembiayaan kesehatan pemerintah dao pengeluaran rumah tangga. Dalam periode tahun 2005-2006, jumlah kasus penyakit infeksi akut lain saluran pernafasao atas menempati posisi teratas dalam proporsi sepuluh penyakit terbesar di kota Jambi. Tahun 2005 sebaoyak 108.292 kasus (34,51 %) dao pada tahun 2006 sebaoyak 99.332 (32,75%). Untuk mencapai kesembuhan, seseorang yaog menderita sakit memerlukan tindakan pengobatan. Layaoao pengobatan yang dilakukan terhadap pasien, akao menimbulkao biaya pada provider selaku penyedia jasa layanan dan juga pada pasien yaog memanfaatkan jasa layanan. Biaya yang timbul pada sisi provider maupun pasien masing-masing diklasifikasikan sebagai biaya laogsung (drect cost) dan biaya tak langsung (indirect cost). Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang besarao biaya yaog ditimbulkan akibat sakit (cost of illness) untuk rawat jalao ISPA. Tujuao khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang : karakteristik responden dan pasien rawat jalao ISPA, besaran biaya langsung (direct cost) dan biaya tak langsung (indirect cost) pada sisi provider dan pasien yang melakukao kunjungan berobat untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit. Penelitian ini menggunakao desain studi analisis biaya, yaog dilaksanakao di wilayah kerja Puskesmas Simpaog rv Sipin pada bulao Jaouari s/d. Maret 2007, dengao jumlah sampel penelitiao 96 responden. Data yaog digunakao dalam penelitiao ini adalah data sekunder yaog diperoleh dari lokasi penelitiao serta data primer yaog diperoleh dari basil interview kepada responden. Hasil penelitian menunjukkao bahwa jumlah responden terbaoyak berusia kuraog dari atau sama dengao 31 tahun. Sebagiao besar responden berjenis kelamin perempuao dao berstatus sebagai ibu rumah tangga yaog tidak memiliki penghasilao. Berdasarkao jenis kelarnin, pasien terbaoyak adalah laki-laki. Jumlah pasien terbanyak pada kelompok umur 13 - 36 bulao. Untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit, 80,21 % dari seluruh pasien masing-masing melakukan 1 kali kunjungan berobat, sisanya 19,79 % masing-masing melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat. Jumlah klUljlUlgan berobat dalam satu periode sakit yang dilakukan oleh setiap pasien lUltuk mencapai kesembuhan, sangat berpengaruh terhadap besaran biaya yang menjadi tangglUlgan provider mauplUl biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Semakin banyak jumlah klUljlUlgan berobat yang di1akukan oleh pasien maka akan semakin besar biaya yang timbul pada sisi provider mauplUl pada sisi pasien. Opportunity cost tetap ada pada biaya yang dikeluarkan oleh repondenlpasien dalam memanfaatkan layanan rawat jalan ISPA. Untuk kese1uruhan pasien, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 2.316.259,45 dengan rata-rata Rp 24.127,70. Untuk pasien yang melakukan 1 kali kunjungan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 1.597.144,85 dengan rata-rata Rp 20.742,14. Untuk pasien yang melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 719.114,60 dengan rata-rata Rp 37.848,14. Saran yang dapat disampaikan adalah : Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta sarana kesehatan pemerintah yang memberikan layanan pengobatanl perawatan perlu melakukan perhitlUlgan dan analisis biaya secara menyeluruh berdasarkan kegiatan dalam memberikan pelayanan. Puskesmas seyogyanya mempertahankan dan meningkatkan penerapan pola pelayanan pengobatan sesuai standar. Perlu dilakukan pengembangan model perhitlUlgan biaya ini ke dalam bentuk perangkat lunak komputer. Kepada peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian serupa terhadap jenis penyakit lainnya.
Economic loss due to health disorder experienced by patient have an impact to governmenthealth financing and household health expenditure. From 2005 to 2006 period, acute respiratory infection disease was in first place of top ten diseases in Jambi City. In 2005 there were 108.292 cases (34,51%) and in 2006 were 99.332 cases (32,75%). The patient needs medical care to recover from the illness. Medical service for patient will incur the cost upon the provider who provides the service and the patient who uses the service. The cost incurred upon both the provider and the patients are classified into direct cost and indirect cost. The aim of this study was to describe the amount of the cost of illness for acute respiratory infection disease outpatient. The particular objectives were to describe characteristics of the participant and patient of acute respiratory infection disease outpatient, the amount of direct cost and indirect cost upon provider and the patient who performed medical visit to get recovery from the illness period. This study used cost analysis design, carried out in Simpang IV Sipin Public Health Centre from January to March2007, with 96 participants. Datawere secondary data collected from study area and primary data obtained from interviewed participants. The findings demonstrated that most patients were less or equal to 31 years old. Majority of them female and housewives. Base on gender the most patients were male. The most patients were in 13 -36 months age group. To get recovery in one illness period, 80,21% of total patients performed once medical visit, the remaining patients did twice medical visit. The medical visit patient performs in one illness period to get recovery from the illness highly influence the amount of cost upon provider and the patient. The more visits patient has, the higher the cost required upon provider and the patient. Opportunity cost I remains upon the patients expenditures in using acute respiratory infection outpatient services. For all patients, the total costs upon provider were higher than the total costs uponpatient. Cost of illness for acute respiratory infection out patient was. Rp 2.316.259,45 with Rp 24.127,70 on average. For the patients who did once medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness foracute respiratory infection out patient were Rp1.597.144,85withRp. 20.742,14 on average. For the patients who did twice medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness for acute respiratory infection outpatient were Rp 719.114,60 with Rp. 37.848,14 on average. It is suggested that District Health and government health facilities that provide medical/nursing care are required to calculate and conduct cost analysis as a whole based on activities in providing services. Public Health Centre must maintain and improve medical service pattern application by standard. It is need to develop this cost calculation model into computer software. Further researchers are needed to do the similar study for other diseases.
Malaria merupakan salah satu penyakit yang menjadi ancaman masyarakat di daerah tropis dan sub tropis terutarna pada bayi, anak balita dan ibu melahirkan. Sejak krisis ekonomi 1997 daerah endemis malaria bertambah luas bahkan menimbulkan kejadian luar biasa pada daerah yang telah berhasil menanggulangi malaria. Kejadian penyakit malaria di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan Propinsi barn di Indonesia masih menunjukkan angka kesakitan malaria cukup tinggi. Dari data Departemen Kesehatan tahun 2005 untuk Iuar Jawa dan Bali, data 2001 - 2003, Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung masih masuk dalam kategori Medium Incidence Area dengan AMI 45,85. Total anggaran bidang kesehatan selama orde baru hanya 2,5%-3% dan setelah krisis ekonami sangat tergantung kebijakan pemerintah daerah. Kabupaten Bangka Tengah di tahun 2006, anggaran biaya obatnya 1 milyar, untuk obat malaria 45 jutaan, Adanya obat baru Artesunate Combination Therapy (ACT) yang harganya lebih mahal dengan anggaran obat malaria masih kccil maka perlu melakukan studi efektititas-biaya dengan obat yang sudah lama dipakai. Penelitian ini merupakan evaluasi ekonomi kuantitatif bersifat deskriptif dengan melakukan studi perbandingan (comparative study) obat CO + PQ dan obat ACT + PQ secara prospektif di Puskesmas Koba. Diharapkan mendapatkan variasi biaya pengobatan malaria vivax dengan analisis efektifitas-biaya serta perhitungan biaya dilakukan dengan metode activity based costing (ABC). Tujuan penelitian untuk memilih biaya pengobatan malaria vivax yang lebih efektif antara obat CQ + PQ dan obat ACT + PQ di Puskesmas Koba. Dari basil penelitian di Puskesmas Koba selama bulan Pebruari sampai dengan April 2006 didapatkan aktifitas biaya investasi terbesar adalah pembacaan sediaan DDR dengan jenis investasi terbesar ruang laboratoriurn, mikroskop. Aktifitas biaya operasional langsung terbesar obat CQ + PQ adalah anarnnesis dan pemeriksaan fisik dan komponen operasional terbesar gaji dan kartu medical record. Obat ACT + PQ biaya operasional langsung terbesar adalah aktifitas menulis cara makan obat di etiket dengan komponen operasional terbesar obat dan gaji. Biaya operasional tidak langsung terbesar kedua alternatif obat adalah aktifitas anarnnesis dan pemeriksaan fisik dengan komponen gaji tak langsung. Biaya pemeliharaan terbesar adalah aktifitas anamnesis dan pemeriksaan fisik di ruang periksa. Dari biaya total yang terbesar adalah biaya operasional. Efektifitas cakupan makan obat CQ + PQ 27 orang dan ACT + PQ 26 orang, selesai makan obat CQ + PQ 25 orang dan obat ACT + PQ 24 orang, turun panas hari pertama obat CQ + PQ 16 orang dan obat ACT + PQ 10 orang dan respon klinis memadai obat CQ + PQ 24 orang dan obat ACT + PQ 22 orang. Hasil analisis rasio obat CQ + PQ lebih kecil daripada obat ACT + PQ, simulasi analisis sensitifitas rasio obat CQ + PQ lebih kecil dari pada obat ACT + PQ dan dari analisis cost recovery rate obat CQ + PQ Iebih sedikit yang disubsidi pernerintah dibandingkan obat ACT + PQ. Obat CQ + PQ lebih cost effective daripada obat ACT + PQ untuk semua analisis dengan semua efektifitas yang didapat. Obat CQ + PQ tetap pilihan utama pengobatan malaria vivax sedangkan obat ACT + PQ untuk malaria falsiparum. Perlunya penyuluhan cara makan obat dengan dosis yang tepat untuk pengobatan malaria vivax dan perlu melakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak sesuai standar.
Malaria was one of disease which becoming a public risk in tropical and sub tropical area. especially for baby, child under five years and child birth's mother. Since economic crisis in 1997, endemic area of malaria increased, even became extraordinary occurrence in the area which has succeeded to overcome of malaria Occurrence of malaria in Province of Archipelago of Bangka Befitting representing new Province in Indonesia still show the malaria index enough was high. In 2005 health data to outside Java and Bali, data 2001 - 2003, Province of Archipelago Bangka-Belitung still enter in category of Medium Incidence Area by AMI 45,85. Totally budget of health service during Orde Baru regime was only 2,5 - 3% and after economic crisis was most depend on locals government : policy. Drug budget of Bangka Tengah district was I billion rupiahs and drug. therapy of malaria was over 45 million rupiahs in 2006. The existence of new drug of Artesunate Combined Therapy (ACT) where its price was more expensive and in the other hand drug budget of malaria was not enough, so it need to cost-effectiveness study with drug which have been used before. This research was a descriptive quantitative economic evaluation with a comparative study of CQ + PQ and ACT + PQ prospectively. Expected to be got a variation of drug therapy of malaria vivax with cost-effectiveness analysis and calculating has been done with Activity Based Costing (ABC) method. These research was to calculated which one more effective in Koba community health center between Cloroquine + Primakuin (CQ + PQ) or Artesunate + Amodiaquine + primakuin (ACT + PQ). The resulth of research in Koba Community Health Center from February until April 2006 was got that the biggest activity investment cost is read of available DDR, with biggest investment component is laboratory room and microscope. The biggest of direct operational cost of CQ + PQ drug were anamnesis and physical examination and the biggest component of operational cost was salary and medical record card. The biggest activity cost of direct operational ACT + PQ was write etiquette of dosage and the biggest operational component was medicine and salary. The biggest cost of indirect operational both drug alternative were anamnesis and physical examination activity and indirect salary component The biggest maintenance cost were anamnesis and physical examination activity and polyclinic. The biggest total, cost was cost of operational. Effectiveness of respondence CQ + PQ were 27 people and ACT + PQ were 26 people; complete treatment CQ + PQ were 25 people and ACT + PQ were 24 people; afebris in the first day CQ + PQ were 16 people and ACT + PQ were 10 people; and the adequate clinical and parasitological response (ACPR) of CQ + PQ were 24 people and ACT + PQ were 22 people. Result analysis drug ratio of CQ + PQ was smaller than ACT + PQ ; analysis simulation of ratio sensitivity drug of CQ + PQ were smaller than ACT + PQ and analysis cost recovery rate drug of CQ + PQ was smaller subsidized by government compared with ACT + PQ. Drug of CQ + PQ was more cost effective than ACT + PQ for all analyses with all of their effectiveness. CQ + PQ was still remain to drug of choice a malaria vivax while ACT + PQ was drug of choice for malaria falcifarum. The importance was counseling of correct dosages for therapy malaria vivax and its importance to research with more minimal samples.
Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Berbagai pilihan obat tersedia sehingga diperlukan pertimbangan yang cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit. Obat merupakan bagian penting dalam pelayanan dokter kepada pasien di Rumah sakit. Ksrena itu perlu memehami cost effectivenees analysis dari berbagai produk sejenis. Untuk menentukan jenis obat eensial pada daftar obat esensial nasional (DOEN) ditetapkan melaluianalisis biaya manfaat pada seleksi obat yang digunakan di semua tingkat pelayanan kesehatan. Ranitidin merupakan obat pilihan pertama pada pengobatan gastritis akut sedangkan di RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci masih digunakan simetidin dengan jumlah yang hampir sama dengan ranitidin. Simetidin adalah obat anti gastritis akut yang memiliki harga yang berbeda dengan ranltidin maka perlu diadakau Cost Effectiveness Analysis untuk mengetahui mana yang lebih pantas digunakan. Teori yang dlgunakan pada penelitian ini adalah teknik evaluasi ekonomi Cost Effictiveness Analysis (CEA) dengan naalisis biaya menggunakn metode perhitungan oppertunity cost. Out put yang dlgunakan dari kedua altematif obat adalah cakupan, rata-rata waktu hilangnya gejala klinis dan hari yang hilang karena gastritis akut. Pada penelitian ini didapatkao bahwa basil perhitungan Cost Electiveness Ratio (CBR) dldapatkao bahwa CBR ranitidln lebih kecil dibaudlngken CBR Simetidin, dhnana (CBR) ranitidln = 67.986 sedangken CBR shnetidln 97.414 Proporsi kejadian efek sarnping ranltidln lebih kecil dlbandingkan dengan simetidin dlmana dari 58 pasien yang diobati dengan ranltidin thnbul efek samping pada 4 pasien berupa saki!kepala dan atau prutitus ( ruam kulit }, sedangkan dari 33 pasien yang diobati dengan simetidin timbul efek samping berupa sakit kepala dan atau prutitus {ruam kulit) 4 orang pasien. Waktu yang dibutuhkan ranitidin untuk menghilangkan gejala klinis juga lebih kecil dibandingkan dengan simetidin, dimana rata-rata yang dibutuhkan ranitidine untuk menghilangkan gejala klinis adalah 13,6 jam sedangkan simetidin membutuhkan waktu 16,6 jam. Rata-rata hari yang hilang kelompok ranitidine lebih kecil dari kelompok simetidin. Secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa ranitidin lebih cost effectiveness dibandingkan dengan simetidin dalam mengobati gastriris akut. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada pihak Manajemen Rumah Sakit agar memilih ranitidin sebagai obat gastritis akut untuk dimasukkan dalam formularium, selain itu disarankan melakukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang memadai.
Tuberculosis Paru merupakan salah satu penyakit kronis yang harus mendapat perhatian untuk segera diatasi dan ditangani. Di Indonesia strategi untuk menanggulanginya dengan Directly Observed Treatment Shorcourse chemotherapy (DOTS) telah dilaksanakan di 7.349 Puskesmas (97 %). Keberhasilan penanggulangan Program Tuberculosis Paru terkait erat antara komitmen dan pendanaan. Apabila dapat dijalankan dengan baik akan memberi keuntungan secara ekonomis. Mengingat alokasi pembiayaan kesehatan baru mencapai 3,93 % APBD Kabupaten Bengkayang. Maka untuk memberikan advokasi perlu dilakukan evaluasi ekonomi terhadap program kesehatan, salah satunya dengan CEA (Cost Effectiveness Analysis). Kondisi geografis sepesifik Kabupaten Bengkayang terdiri dari daerah pantai, kepulauan, pedaiaman, perkotaan, perbatasan dan tertinggal. Maka untuk lebih memberikan gambaran apakah pembiayaan kesehatan sudah sesuai dengan karakteristik daerah dilakukanlah studi kasus analisis efektifitas biaya penemuan dan pengobatan penderita tuberculosis pant dengan konseling/penyuluhan dan Pengawas menelan Obat (PMO) anggota keluarga dan petugas kesehatan dengan tanpa konseling dan PMO hanya anggota keluarga di Puskesmas Pantai dan Puskesmas Perbatasan. Untuk mengetahui komitmen anggaran dilakukan penggalian pendapat 1 pandangan kepada pengambil keputusan. Disain penelitian adalah kuantitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan basil cost effectiveness ratio penemuan dan pengobatan penderita tuberculosis paru dengan konseling/penyuluhan dan PMO anggota keluarga dan petugas kesehatan dengan tanpa konseling dan PMO hanya anggota keluarga di Puskesmas Pantai dan Puskesmas Perbatasan. Pengumpulan data primer berupa observasi dan wawancara mendalam dengan pengambil keputusan. Data sekunder dengan telaah dokumen. Hasil penelitian studi kasus ini menunjukkan bahwa komponen terbesar biaya penemuan dan pengobatan penderita tuberculosis paru dengan konseling/penyuluhan dan PMO anggota keluarga dan petugas kesehatan serta tanpa konseling dan PMVIO hanya anggota keluarga adalah biaya operasional sebesar 57,53 % di Puskesmas Sungai Duri (63,27 % gaji dan 17,01 % bahan habis pakai), sebesar 64,67 % di Puskesmas Sungai Raya (78,50 % gaji dan 10,87 % bahan habis pakai), sebesar 65,80 % di Puskesmas Jagoi Babang (90,34 % gaji dan 5,23 % bahan habis pakai) dan sebesar 32,66 % di Puskesmas Seluas (77,83 % gaji dan 12,50 % bahan habis pakai). Penemuan dan pengobatan penderita Tuberculosis Pam dengan metode konseling dan PMO di Puskesmas Pantai lebih efektif dibandingkan Puskesmas Perbatasan. Hampir semua pengambil keputusan menyatakan dukungan terhadap pembiayaan program kesehatan dan efektifitas tergantung pada SDM, sarana dan prasarana, serta pembiayaan kesehatan. Dalam pelaksanaan program tuberculosis part' di Puskesmas perlu didukung adanya konselinglpenyuluhan dan PMO tenaga kesehatan. Sosialisasi SPM dan hasil studi kasus sebagai bahan evaluasi dan advokasi dalam penyususnan anggaran APBD 2007. Dan efektifitas pelaksanaan program digunakan sebagai dasar dalam penentuan Kebijakan Umum Anggaran (KU A) APBD Kabupaten Bengkayang.
Lungs tuberculosis is one of the chronic diseases that have to be noticed then handled and overcome earlier. Overcome strategy by Directly Observed Treatment Shorcourse chemotherapy (DOTS) had conducted in 7.349 Puskesmas (97 %). Lungs Tuberculosis Program overcome efficacy related with commitment and funding. If conducted well, it will give benefit economically. Remembering health funding alloction recently reach 3,93 % of Bengkayang Regency APBD. Therefore to give advocated need economic evaluation toward health program, one of them is CEA (Cost Effectiveness Analysis). Specific geographical condition of Bengkayang Regency consist of coast, island, hinterland, urban, border and remains. Therefore to give view that health defrayal is appropriate with district characteristic conducted case study of cost effectiveness analysis case detection patient and lungs tuberculosis medication patient with conselling and PMO with family and health provider without no conselling and PMO by family only in Coastal Puskesmas and Border Puskesmas. To find the budget commitment conduct opinionlview delve toward decision maker. Research design is quantitative. Research aim is to find cost effectiveness ratio result of patien and lungs tuberculosis medication invention in Coastal Puskesmas and Border Puskesmas. Primary data gathering was in observation and circumstantial interview with decision maker. Secondary data by document study. This case study research result shows that total cost of case detection and TB Lungs Medication Patient by conselling and PMO with family and health provider with by no conselling and PMO with family only is operasional cost is 57,53 % in Puskesmas Sungai Duri (63,2 % salary and 17,01 % substance used up wear), 64,67 % in Puskesmas Sungai Raya (78,50 % salary and 10,87 % substance used up wear), 65,80 % in Puskesmas Jagoi Babang (90,34 % salary and 5,23 % substance used up wear) and 32,66 % in Puskesmas Seluas (77,83 % salary and 12,50 % substance used up wear). Case detection patient and Lungs TB Medication Patient with Cancelling and PMO Methode in Coastal Puskesmas is more effective with Border Puskesmas. Almost all decision maker express that effectiveness depends on SDM, tools and infrastructure, and also health financing. Program execution in Puskesmas with concelling and PMO with health provider, SPM Socialization and deciding budget allocation need to play attention to program conducting effectiveness evaluation and advocating on in desition to budget APBD 2007. And effectivness execution programme used by decision elementary in policy budget general Bengkayang Regency APBD.
Penyaldt Demam Berdarah merupakan salah satu rnasalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan,karena merupakan pcnyakit menular yang berbahaya oleh karena dapat rnenimbulkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabaln Kabupaten Lebak mcrupakan kabupaten yang dapat berpolensi temjadinya kasus luar biasa (KLB) demem Berdamh Dengue,untuk tu maka perlu perhatian dari pemcrimah daerah untuk penyiapan baik dana maupun sarana dalam mengantisipasi kejadian tersebut.Kebijakan otonomi daiam era desentralisasi menyebabkan bidang kesehatan menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah Kabupatcn/Kota didalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakagdan sebagai konsckwcnsinya pemerintah kabupaten/kota harus menyusun kebijakan,termasukkebijakan pembiayaan dalam upaya pembanguuan kesehatan tersebut. Sampai saat ini belum pemah dilakukan analisis mengenai pendanaan program yang bersumber pemerintah baik lmtuk pemeberantasan maupun pengobatannya di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bcrapa besar pcndanaan program pemberantasan Dcmam Berdarah Dengue di Kabupaten Lcbak baik untuk Upaya peningkatan Kesehatau Masyarakat (UKM) maupun untuk Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan (UKP), berapa persentasenya dari anggaran kesehatan maupun dari APBD,dan bagaimana pengglmaannya untuk kegiatan apa saja yang menjadi prioritas. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lebak pada Instansi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Di RSUD Adjidharmo yang merupakan Rumah sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, sebagai pengclola anggaran program Demam Berdarah Dengue bcrsumber pernerintah di Kabupaten Lebak. Analisis pendanaan program pemberantasan DBD menggunakan data anggaran tahun 2005, tahun 2006 dan data anggaran tahun 2007. Dari hasil analisis tersebut didapatkan besaran anggaran bcrsumber pemerintah untuk program UKM DBD tahun 2005 adalah sebesar Rp.l02.035.000 sedangkan untuk tahun 2005 adalah sebcsar Rp. 80.821000 dan untuk tahun anggaran 2007 adalah 242.384.000. Besaran anggaran yang digunakan untuk Program UKP yang bersumber pemerintah (kcls III) adalah untuk tahlm 2005 sebesar Rp. 1.518.750, untuk tahun 2006 sebesar l6.258.800. sedangkan untuk tahun 2007 besamya adalah sebesar Rp. 44.305.308. Dengan menggnmakan angka estimasi bank dunia lmtuk kebutuhan program csscnsial dimana Demam Berdarah Dengue termasuk didalamnya maka realisasi pendanaan untuk program DBD di Kabupatcn Lebak baru mencapai 201,50 perkapita/tahun dari estimasi kebutuhan standar bank dunia untuk program DBD adalah sebesar 4.923 pcrkapita/tahun. Pada analisis kasus diketahui terdapat kecamatan endcrnis untuk kasus Demam Berdarah yaitu kecamatan Rangkasbitung, kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalang Anyar, Kecamatan Bojong manik dan Kecamatan Cileles. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak untuk dapat memanfaatkau lebih optimal kebijakan pemda dalam alokasi pendanaan untuk lebih efektif dan efisien dalam penentuan dan penggunaan berdasarkan skala prioritas.
Dengue Haemorragic Fever disease is a public health problem that affects widely in life because it is a dangerous and contagious disease which can cause death in a short period and become epidemic otienly. Regency of Lebak is an area that has a potentiality for extraordinary case (KLB) of dengue fever. Therefore, need more attention from local govcmmcnt in preparing fund and also means for anticipating this problem. Autonomous policy in the era of decentralization has placed health sector as its local govemment's responsibility and obligation; and thus, makes local govemment has to arrange local policy including funding policy in order to develop enough progress in health sector. Until now, there is no study from the government, which analy/.e the timding program either for eradicating or medication of dengue haemorrhagic fever in Regency of Lebak. Therefore this research is conducted in order to know how much tl1e funding program for dengue haemorragic fever?s eradication in Lebak for both Public Health Improvement Effort (UKM) and Personal Health Improvement Effortl And also to know how much the percentage from either health budget or APBD; how is its usage, what activities that become the first priority. This research is executed on the Institution of Public Health Service and Social Prosperity and on RSUD Adjidharmo in Regency of Lebak, as the organizer of dengue haemorrhagic fever's funding program that comes fiom its local government. Dengue Haemorragic fever?s eradication funding program analysis uses all budget data in 2005, 2006 and 2007. From the analysis we found that the amount of budget from local govemment for UKM DBD program in the year of 2005 is l02.035.000 IDR; while 2006 is 80.821000 IDR and for 2007 is 242.384.000 IDR. The amount of budget used for UKP Program which is based on govemmcnt (class III) in the year of 2005 is 1.518.750 IDR, and 2006 is l6,258.800 IDR, and 2007 is 44.305.308 IDR. By using world bank?s estimation number for essential program requirement where dengue haemorrhagic fever is included, hence the realization ol? dengue haemotragic fever?s funding program in Lebak is about 201,50 per capita/year while the world bank?s standard requirement estimation is about 4.923 per capita/year. On case analysis, known that there is endemic sub-district for dengue haemorragic fever case, which are Rangkasbitung, Cibadak, Kalang Anyar, Bojong Manilc and Cileles. Pursuant to the result ofthe research, the writer suggests the Public Health Service and Social Prosperity Institution in Regency of Lebak to make use the local government?s policy more optimal especially in funding allocation to be more effective and efficient base on priority scale.
Dalam penatalaksanaan diare non spesifik sering terjadi ketidaktepatan pengobatan seperti pemakaian antibiotika. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pola dan biaya penggunaan antibiotika pada pasien rawat jalan diare non spesifik balita ini dilaksanakan di puskesmas MTBS dan non-MTBS di wilayah Kota Tangerang Selatan tahun 2012.
Rerata item obat per resep, persentase pemberian oralit dan persentase resep mengandung antibiotika pada puskesmas MTBS berturut ? turut adalah 3,18 item, 89,53% dan 25,43%. Pada puskesmas non-MTBS adalah 3,33 item, 60,11% dan 62,84%. Pola peresepan berhubungan dengan biaya obat pada kedua puskesmas, sementara faktor penjamin tidak berhubungan. Penatalaksanaan MTBS di puskesmas mendorong rasionalitas penggunaan antibiotika.