Peraturan Pemerintah nomar 58 tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban membuat suatu menyusun suatu rencana kerja yang terukur pendanaannya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan upaya perencanaan yang baik namun belum pernah melakukan evaluasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses penyusunan perencanaan dan masalah yang dihadapi dalam penyusunan proses perencanaan tahunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2005, dengan pendekatan sistem yang terdiri dari komponen masukan ( Kewenangan wajib Standar pelayanan Minimal, SIMPUS, Data surveilans, data program, tenaga, dana, fasilitas dan metode), komponen proses (analisis situasi, penetapan tujuan, identiikasi kegiatan, rencana kegiatan operasional ) dan komponen keluaran ( Dokumen perencanaan yang lengkap, cukup dan efisien). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan telaah dokumen, pengumpulan data langsung dengan informan sebanyak 27 orang yang merupakan personil yang bertanggung jawab Iangsung dalam proses penyusunan perencanaan dan dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2006. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa proses langkah-langkah dalam perencanaan belum dilakukan seperti analisis situasi, penetapan tujuan, identitikasi kegiatan dan rencana kegiatan operasional disebabkan karena kurang memanfaatkan Kwspm, data Simpus tidak dimanfaatkan, data surveilans tidak digunakan, tenaga yang kurang trampil, minimnya pendanaan, dan juga fasilitas yang sangat minim, penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan petugas perencana yang masih menyusun perencanaan berdasarkan pengalaman semata dan kurangnya koordinasi dalam mengelola data yang ada. Dari hasil penelitian ini diharapkan ditahun mendatang agar Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat memanfaatkan data dengan baik dengan menganalisis terlebih dahulu, kemudian menggunakan tahap-tahapan perencanaan agar dapat diketahui masalah, tujuan yang diharapkan serta pembiayaan yang diinginkan.

Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Hal ini karena bila terjadi kekurangan gizi terutama pada usia balita akan menyebabkan terjadi penurunan kecerdasan, kegagalan pertumbuhan fisik, menurunkan produktivitas serta menurunkan daya tahun tubuh terhadap penyakit. Ini disebabkan karena sejak anak dalam kandungan hingga berumur 2 tahun terjadi pertumbuhan dan perkembangan otak paling pesat yakni 80 % dan hingga usia 5 tahun mencapai 100 %. Dinas kesehatan kota Kupang merupakan instansi pemerintah yang salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan. Oleh karena itu dengan adanya peningkatan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di kota Kupang, maka dinas kesehatan kota Kupang mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam mengatasi masalah gizi balita. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah perencanaan program gizi balita. Hal ini karena dengan perencanaan dapat menentukan tujuan, pedoman serta cara pelaksanaan yang efektif dan teratur dalam mengatasi masalah gizi balita. Hingga saat ini belum ada penelitian tentang perencanaan gizi balita di Dinas Kesehatan Kota Kupang. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui gambaran perencanaan program gizi balita di dinas kesehatan kota Kupang tahun 2005, dengan menggunakan pendekatan sistem yakni input, proses, dan output, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan tidak ada perencanaan dari bawah (bottom up planning). Pedoman yang digunakan dalam perencanaan tahunan hanya pedoman anggaran sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan berupa rencana anggaran tahunan. Tidak ada rencana kerja operasional yang akan dilakukan. Data yang dipakai untuk perencanaan sangat terbatas jugs sarana komputasi dan transportasi. Tenaga perencana gizi merangkap kepala seksi kesehatan anak dan remaja. Tidak ada pembagian tugas (job description). Kegiatan bimbingan teknis dan konsultasi dengan pimpinan berjalan baik, hanya materinya terbatas sehingga tidak ada koordinasi lintas program, koordinasi lintas sektor sangat terbatas, tidak ada perencanaan untuk mencegah terjadinya masalah gizi balita hanya perencanaan untuk mengatasi masalah gizi balita. Kualitas dokumen perencanaan jangka panjang 5 tahunan cukup baik, sedangkan dokumen perencanaan jangka pendek hanya ada tujuan dan rencana anggaran. Saran untuk dinas kesehatan kota Kupang agar menerima perencanaan yang dibuat dari puskesmas, tenaga perencana gizi tidak merangkap dengan jabatan lain, ada pembagian tugas (job description) yang jelas, perlu adanya koordinasi lintas program koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan lagi. Focus perencanaan bukan hanya untuk mengatasi masalah gizi balita tapi untuk mencegah terjadinya masalah gizi balita. Perlu adanya rencana kerja operasional (plan of action) untuk 1 tahun yang merupakan aplikasi dari rencana jangka panjang dan disosialisasikan ke semua puskesmas yang ada di kota Kupang.

Nutrition is one determinant of human resource quality. Malnutrition, particularly during underfives would reduce intellectual capacity, failure to thrive, reduce productivity, and reduce immune system against infection. Since conception until 2 years old, growth and development of brain is in its peak, reaching 80% of its potential and reqaching 100% at five years old. Kupang City Health Office is government institution which function includes formulating technical policy in health area. Therefore, the situation of increasing prevalence of malnutrition (both moderate and severe undemub ition) in Kupang City has forced Kupang City Health Office to formulate and implement policy and program to overcome the situation. One policy that has been formulated was underfive nutrition program planning. Planning should determine the objectives, guidance, and effective implementation to overcome underfives nutrition problem. Until recently, there was no study on underfive nutrition program planning in Kupang City Health Office. The objective of this study was to describe underfive nutrition program planning in Kupang City Health Office in year 2005 using system approach consisting of input, process, and output. This study was a descriptive analytic using qualitative approach. Data used in this study included primary and secondary data. The study showed no bottom up planning. Guidance used in the yearly planning was only budget guidance and thus the produced planning document was yearly budget plan. There was no operational work plan, and very limited use of data, computation and transport. Nutrition planner also worked as Head of Section of Child and Adolescent Health. There was no job description available. Technical assistance and consultation with management was running well, however the material was limited and therefore no planning to prevent malnutrition among underfives only planning to overcome the situation when it was occurred, The quality of five year plan document was quite good, while the short term planning document only included objective and budget plan. It is recommended that the Kupang City Health Office to accept planning developed by public health centers, no overlapping and dual job, to have clear job description, to implement the inter program coordination, and to improve intersectoral coordination, to shift focus of nutrition program planning as not to focus only on corrective action but also preventive. There is a need to develop yearly plan of action which is an application of long term (five yearly) planning and to socialize it to all public health centers Kupang City.

Perencanaan dan pengadaan obat yang cermat, tepat dan berkelanjutan sangat diperlukan dalam rangka penyediaan kebutuhan obat di Kabupaten Padang Pariaman. Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 jumlah ketersediaan dana kebutuhan obat cenderung menurun, terutama dari sumber APED Kabupaten. Selama ini belum dilakukan analisis terhadap kinerja perencanaan dan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman secara terpadu dan kamprehensif. Untuk itu dirasa perlu melakukan analisis terhadap kinerja perencanaan dan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dari bulan Pebruari sampai dengan Maret 2006 yang bertujuan untuk mengetahui kinerja perencanaan dan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2004 dengan memakai pendekatan Balanced Scorecard yaitu menggunakan empat perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, Proses Bisnis Internal, Pelanggan dan Finansial. Janis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis, dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait dan pemberian kuesioner serta penelusuran dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada kinerja pembelajaran dan pertumbuhan kemampuan dan komitmen anggota tim masih kurang sehingga mengakibatkan menurunnya kinerja proses bisnis internal, yaitu kualitas pelayanan kepada Puskesmas menjadi rendah. Pada kinerja pelanggan tingkat kepuasan yang diperoleh Puskesmas dalam rangka perencanaan, pengadaan dan pendistribusian obat rendah yaitu pada tingkat kepuasan 80% hanya 25,2 % yang puas terhadap pelayanan. Tingkat kepuasan terendah ditemui pada dimensi keandalan (reliability) yaitu 68,50% dan responsiveness (daya tanggap) yaitu 69,31% dan tertinggi pada tangibles dan assurance yaitu masing-masing 77,69% dan 76,24%. Untuk kinerja finansial dana yang diperoleh khusus dari APBD Kabupaten belum sesuai dengan kebutuhan obat. Untuk itu disarankan kepada Tim Perencanaan dan Pengadaan Obat Kabupaten agar meningkatkan kualitas pelayanan kepada Puskesmas, penggunaan metode konsumsi untuk perhitungan kebutuhan obat dengan memanfaatkan data yang ada secara benar, meningkatkan hubungan kerjasama lintas program dan melakukan advokasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan khususnya untuk penyediaan obat-obatan kepada Panitia Anggaran (Eksekutif dan Legislatil) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan dana obat.

Accurate, precise and continuous drugs planning and procurement needed in supplying of drugs requirement in Padang Pariaman Regency. Since 2000 until 2004 fund of drugs needs availability relatively decreasing, especially from Regency APBD source. Recently not yet done analysis toward drugs planning and procurement in Health Agency of Padang Pariaman Regency with comprehensively and inwrought. Therefore, analysis toward drugs requirement and procurement performance in Health Agency of Padang Pariaman Regency needed. Research done in Health Agency of Padang Pariaman Regency from February to March 2006 that aimed to find the drugs planning and procurement performance in Health Agency of Padang Pariaman Regency in the year 2004 using Balanced Scorecard approach, which is four perspective, Learning and Growth, Internal Business Process, Costumer and Financial. Research done is analysis of descriptive research, using indepht interview with related party and questioner and document study. From research result got conclusion that performance of team member ability and commitment still lack with the result of performance decrease in Internal Business Process, which is service quality to Health Centre become low. On Costumer performance satisfy rate that got from Health Centre in order to drugs planning, procurement and distribution is very low that is satisfying rate of 80% there's only 25,2% that satisfied with service. The lowest satisfy found in reliability that is 68,50% and responsiveness dimension that is 69,31% and the highest in tangibles and assurance dimension that is each 77,69% dan 76,24%. For Financial performance the fund especially from APBD Regency source not yet suitable with drug needs. Therefore, suggestion for Regency Drugs Planning and Procurement Team is improving service quality to Health Centre, using the method with make use of data correctly, and increase cross sector cooperation relation in order to give advocate effort toward District Government in fulfilling drugs requirement.