Ditemukan 34348 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran karakteristik dan factor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas oleh keluarga miskin peserta JPKMM di Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Tahun 2005. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan tujuan melihat hubungan ll variabel independent sikap petugas, keberadaan dokter, jam buka pelayanan, ketersediaan dan kecukupan obat, pendidikan, pengetahuan, persepsi sakit, persepsi tentang kualitas puskesmas,jarak, sarana transportasi dan biaya transport dengan pemanfaatan puskesmas. Responden pada penelitian ini adalah keluarga miskin peserta JPKMM yang tersebar di Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur dengan jumlah sample sebanyak 100 responden dari 5 desa yang dipilih secara acak sederhana. Penelitian ini memiliki banyak kelemahan antara lain jumlah responder; yang terbatas, reslko selection bias dan recall bias yang tinggi dibandingkan dengan penelitian kohort dan case control. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor sikap petugas, keberadaan dokter, pengetahuan, persespsi sakit dan persepsi tentang kualitas puskesmas berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas. Sementara factor jam buka pelayanan, ketersediaan dan kecukupan obat, pendidikan, jarak, sarana transportasi dan biaya transport tidak berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas. Dari kelima faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas, ternyata sikap petugas, pengetahuan dan keberadaan dokter yang paling dominan hubungannya dengan pemanfaatan puskesmas dengan nilai OR masing-masing 10,261 ; 5,722 ; dan 3,481. Melihal hal diatas maka perlu ditingkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan kesehatan dasar puskesmas. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pendekatan supply dan demand. Dari sisi supply adalah dengan cara mendekatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan kesehatan scpcrti penempatan dokter di puskesmas, adanya bidan di desa dan mengaktifkan kembali puskesmas keliling serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan melibalkan masyarakat menjadi fasilitator masyarakat dalam bidang kesehatan. Dari sisi demand adalah dengan meningkatkan pembinaan ke puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan penyuluhan-penyuluhan yang bemanfaat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang JPKMM dan hak-haknya.
This research aims to gain a picture of the characteristics and factors related to the utilization of Primary Health Care service by poor families participated in HMSPC in Warungkondang sub district, Cianjur District in 2005. The research used the cross sectional metl1od in order to observe the relations of eleven independent variables considered reliable in the utilization of PHC service. These eleven variables are the attitude of service providers (officers, nurses, and doctors), doctor?s availability, the opening hours, medicines availability, education background (of the service users), perception of illness, perception of the quality of the service, distance, transportation methods and transport fees. The respondents of the research were the poor families who join the HMSPC in Warungkondang in Cianjur District. There are 100 respondents taken randomly from live villages in that sub district. However, this study has several flaws such as the limited number of respondents, high risks of selection and recall bias compared to research using cohort and case control. The research shows that the factors of the attitude of the service givers, doctors availability, knowledge, perceptions on illness and on the quality of the PHC are related to the utilization of the clinic. Whereas factors such as opening hours, medicines availability, education background, distance, means of transport and transportation fees are not related to the utililization of the health center. From the five related factors above, it appears that the attitude of service providers, knowledge and doctors? availability are the most dominant factors here, each with the following OR value: 10,261 (for attitude of service providers), 5,722 (for knowledge) and 3,481 (forthe doctor?s availability). Based on the finding above, it is necessary to improve the access of poor families in receiving, the basic health service in PHC, and this can be achieved through the supply and demand approach. By supplying, we bring the services closer to them such as providing doctors in PHC and midwives in villages, reactivating the mobile clinics and improving the empowemient of communities by involving them as health facilitators. On the demand, we can cultivate trainings in PHC by the Health Council of Cianjur District. and administer educational sessions for the community in order to improve their knowledge about HMSPC and their rights.
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemanfaatan dana Program Jaminan Pemelihaan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) di Puskesmas sudah sesuai dengan peruntukannya atau tidak, dan bagaimana pengaruh kebijakan yang berlaku.
Disain : Penelitian ini adalah riset evaluasi (evaluative research). Populasi adalah 27 Puskesmas yang menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan PKPS BBM Bidang Kesehatan kepada Dinas Kesehatan kota Depok untuk tahun 2004, yang secara purposif di pilih 6 (Enam) puskesmas yang merupakan sample penelitian. Enam Puskesmas yang di pilih adalah 3 (tiga) Puskesmas dengan jumlah Keluarga miskin (Gakin) tertinggi dan 3 (tiga) Puskesmas dengan jumlah Keluarga miskin (Gakin) terendah di kota Depok, dan di lakukan kajian pada data sekunder yang bersifat kuantitatif, serta di lakukan penelusuran kepada data primer (wawancara, dan diskusi dengan pihak puskesmas) yang bersifat kualitatif. Pengolahan data kuantitatif menggunakan analisis univariat, analisis bivariat (uji T Independent).
Hasil : penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana pada jenis pelayanan kesehatan dasar (yankesdas) dan revitalisasi posyandu (revipos) tidak terkait dengan jumlah keluarga miskin (gakin) yang terdaftar pada masing-masing puskesmas, karena sebagian besar pemanfaatan dana dialokasikan kepada biaya yang bersifat non pelayanan medis kepada pasien Jaminan Pemeliharaan Keluarga Miskin (JPK-Gakin). Sementara untuk persalinan, di ketahui bahwa dari laporan yang di sampaikan oleh masing-masing puskesmas kepada Dinas Kesehatan kota Depok masih belum sesuai dengan standar cost yang ditetapkan untuk setiap ibu bersalin (bulin) dari keluarga miskin yang di tolong bidan, yakni Rp. 200.000,-.
Kesimpulan : Dalam analisa kesesuaian pemanfaatan dana kesehatan program JPK-Gakin untuk Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) pada 6 (Enam) Puskesmas di kota Depok tahun 2004, masih belum sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan, proporsi kunjungan terhadap jumlah peserta keluarga miskin (gakin) pada masing-masing puskesmas belum optimal, hal ini di tunjukkan oleh adanya perbedaan yang signifikan expenditure per unit kunjungan untuk pelayanan kesehatan dasar pada masing-masing puskesmas yang di teliti.
Kata Kunci : RJTP, JPK-GAKIN, Expenditure, Yankesdas, Revipos, riset evaluasi.
Background : First Level Outpatient Services provided by a community health center are Primary Health Care (Yaskandes), giving birth services, and revitalization of community-based integrated service posts (Posyandu) (Revipos). The proportion of poor family visit to the number of poor families registered at each community health center and the policies established are expected to be related to the utilization of the Poor Family Care Guarantee Program (JKP-Gakin) health funds for first level outpatient services in the health centers. This is revealed by the research on Analysis of the Conformity of Health Fund Utilization of Poor Family Care Guarantee Program for First Level Outpatient Services at six community health centers in Depok, in 2004.
Aim : This research is aimed at knowing whether the utilization of the fund at health centers has conformed to what it is meant for or not, and how the policy influences are.
Design : This research is an evaluative research. The population is 27 community health centers giving the Report of Activity Implementation and Subsidy Reduction Compensation Program Finance (PKPS BBM) in health to Health Office in Depok in 2004. Six community health centers were purposively selected as research samples. Three of the health centers are the highest poor family number's health centers and the rest are the lowest in Depok. The secondary data were analyzed quantitatively, while the primary one (interview, discussion with health center personnel) were studied qualitatively. The quantitative data were processed using univariate and bivariate analyses (Independent T test).
Result : The results show that the fund utilization for Primary Health Care and revitalization of community-based integrated service posts is not related to the number of poor families registered in each health center because the funds are mostly allocated to finance non-medical services for poor family care guarantee outpatients. Meanwhile, for giving birth, it was known from reports given by each of the health centers to Depok Health Offices that the utilization has still not conformed to the standard cost determined for every giving birth mother of poor families helped by midwives, namely Rp 200,000.
Conclusion : Hence, it is concluded that the utilization of the health funds has not complied with the policy determined; the proportion of visit to the number of poor family participants at each health center has not been optimum. This is indicated by significant difference of expenditure per unit of visit for primary health care at every community health centers studied.
Dalam rangka menjamin akses masyarakat miskin ke pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 pemerintah mengadakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui program JPS-BK, PDPSE, PKPS-BBM dan dilanjutkan pada semester I tahun 2005 dengan melaksanakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang dikelola melalui sistim asuransi oleh PT Askes untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin ke puskesmas dan rumah sakit, pada semester ke II tahun 2005 terjadi perubahan dimana pendanaan program JPKMM untuk puskesmas disalurkan oleh pemerintah melalui bank SRI ke puskesmas. Pelaksanaan program JPKMM semester ke 1I di kota Padang kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana oleh puskesmas, pemakaian dana baru berkisar 50 % setelah melewati waktu yang ditetapkan program. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program JPKMM semester kedua di puskesmas kota Padang dengan pendekatan sistem. Variabel input terdiri dari dana, tenaga, manlak dan juknis, pembinaan, variabel proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan variabel output adalah indikator program JPKMM serta diketahuinya masalah dalam penilaian manajemen yang mempengaruhi kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana. Penelitian dilakukan di empat puskesmas dikota Padang yang dipilih secara purposif berdasarkan penilaian kinerja paling baik dan kurang serta penyerapan dana paling tinggi dan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada informan dari puskesmas dan Dinas Kesehatan serta melakukan telaah terhadap dokumen. Penilaian tolak ukur penelitian didasarkan kepada dimensi kecukupan dan kesesuaian. Hasil penelitian menunjukkan puskesmas yang penyerapan dana paling tinggi ternyata mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan dan pengorganisasian yang kurang baik dan puskesmas yang memiliki kinerja paling baik ternyata memiliki fungsi-fungsi manajemen paling baik dari ketiga puskesmas lainnya. Hampir sebahagian besar puskesmas yang diteliti memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan yang kurang baik. Kurang baiknya perencanaan disebabkan pembuatan POA JPKMM yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, turunnya dana yang tidak tepat waktu serta jumlah sasaran masyarakat miskin yang tidak akurat. Lemahnya pengawasan disebabkan kurangnya frekwensi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Perencanaan dan pengawasan yang kurang baik diketahui menyebabkan kurang balk penyerapan dan penggunaan dana. Hasil penelitian disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan program JPKMM di puskesmas kota Padang masih belum baik terutama dari fungsi perencanaan dan pengawasan. Kepada pimpinan puskesmas disarankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan leadership. Bagi Dinas Kesehatan disarankan untuk memberikan pelatihan dan kursus manajemen kepada pimpinan, meningkatkan pengawasan secara berkala, mengizinkan realokasi dana dan membantu puskesmas mendapatkan data sasaran yang tepat dari BPS.
In order to assure a poor society access to health services, government performed an effort of health care for poor society by ]PS-BK, PDPSE and PKPS-BBM program since 1998 and in the first semester of 2005, government also performed a Health Care Assurance for Poor Society which is managed through an insurance system by a Health Assurance Firm of health services for poor society to primary health care and hospital, in the second semester of 2005 has been changed where program fund of Health Care Assurance for Poor Society at primary health care was re-distributed directly by government to primary health care through BRI bank. The performance of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester were not good in reserve and usage of fund by primary health care of Padang, usage of fund is almost 50% after its limited time is over. This research purpose is to know an illustration of performance management of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester at primary health care of Padang by a system approach. Input variables consist of fund, human resources, operational guideline and technical guideline, supervising. Process variables consist of planning, organization, direction and controling, and output variables are program indicator of Health Care Assurance for Poor Society and also known an internal issue on management assessment which affected unsupport reserve and usage of fund. Research was conducted at four primary health cares in Padang which was selected purposively based on the most good and less job assessment and the most high and low reserve of fund. This research used a qualitative approach by a deep interview to informan from primary health care and District Health Services and studying document. Indicator assessment research based on sufficiency and conformity dimensions. Research result indicated that the most high fund reserve of primary health care has not good on planning, guiding and organizing function and the most good performance of primary health care has the best management functions of the third primary health care. Most of primary health care which is studied has not good on planning and supervising functions. This planning is not good due to the inaccurate planning on POA, the funds came late, and the target number of poor society was not accurate. The weakness of supervising is caused by supervising frequency was low of District Health Services. The planning and supervising which were not good known that caused of reserve and usage of fund were not available. From research result was concluded that the performance management of Health Care Assurance for Poor Society program at primary health care in Padang was still not good yet, especially for planning and supervising function. It was suggested to primary health care leader to improve a managerial skill in planning and controlling and improve a leadership skill in giving direction and guiding. It was also suggested to District Health Services to improve controlling periodically, permitted a fund reallocation for primary health care and cooperated with BPS to get a direct data of poor society.
Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis.
Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.
Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.
This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.
The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.
Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better.
Penelitian ini bertujuan mengetahui peran jaminan kesehatan dan determinan yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2021 menggunakan data Susenas Maret 2021. Variabel terikat penelitian ini adalah pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di FKTP dan FKRTL. Data dianalisis secara bivariat dan multivariat dengan metode Binary Regression menggunakan model logit. Diketahui variabel kepemilikan jaminan kesehatan, pemanfaatan JKN, jenis disabilitas, tingkat keparahan disabilitas, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, status kawin, jumlah anggota rumah tangga, dan karakteristik tempat tinggal serta status ekonomi berpengaruh signifikan pada pemanfaatan layanan rawat jalan dan rawat inap (p-value 0,000 <0,005). Kepemilikan jaminan kesehatan non JKN atau kepemilikan jaminan kesehatan ganda (JKN dan non JKN) meningkatkan peluang pemanfaatan layanan baik rawat inap maupun rawat jalan. Terjadi penurunan kepemilikan jaminan kesehatan terhadap peningkatan status ekonomi penyandang disabilitas (propoor). Sebaliknya terjadi tren peningkatan pemanfaatan jaminan kesehatan terhadap peningkatan status ekonomi keluarga penyandang disabilitas (prorich).
This research aims to determine the role of health insurance and the determinants that influence the use of health services by people with disabilities in Indonesia in 2021 using Susenas data for March 2021. The dependent variable of this research is the use of outpatient and inpatient health services at FKTP and FKRTL. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using the logit model. It is known that the variables of ownership of health insurance, utilization of JKN, type of disability, severity of disability, gender, education, employment status, marital status, number of household members, and characteristics of residence and economic status have a significant effect on the utilization of outpatient and inpatient services ( p-value 0.000 <0.005). Ownership of non-JKN health insurance or ownership of dual health insurance (JKN and non-JKN) increases the chances of utilizing both inpatient and outpatient services. There has been a decrease in ownership of health insurance due to an increase in the economic status of people with disabilities (propoor). On the contrary, there is a trend of increasing use of health insurance towards increasing the economic status of families of people with disabilities (prorich).