Menyadari semakin terbatasnya kemampuan pemerintah utamanya dalam hal pembiayaan, maka berkembanglah konsep kemitraan dengan swasta dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilakukan di RSUD "X" yang bermitra dengan pihak swasta. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu secara kuantitatif dengan mencatat data keuangan yang ada dan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Perhitungan biaya di PKS dilakukan dengan dua cara yaitu Full Cost (menghitung biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh PKS) dan Variabel Cost (menghitung biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh oleh PKS).Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalin antara RSUD "X" dengan pihak swasta dalam membangun gedung rawat inap dengan fasilitas VIP (PKS) adalah dengan sistem B.0.T yaitu bagi hasil selama 10 tahun dari hasil sewa kamar dengan formula 60% pihak swasta dan 40% pihak RSUD "X". Pengelolaan PKS dilakukan oleh Koperasi Pegawai RSUD "X".Dari penelusuran biaya pada tahun 2001 diperoleh bahwa biaya total di PKS pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 2.912.323.106,-(Full Cost) dan Rp.2.225.133.800,-(Variabel Cost). Biaya terbesar di PKS adalah biaya operasional yaitu sebesar 80,91% dari seluruh biaya yang ada(Full Cost). Sedangkan biaya operasional terbesar adalah untuk alokasi biaya personil yaitu 53,35% dari total biaya operasional yang ada. Total pendapatan PKS pada tahun 2001 adalah Rp.2.894.887.000,-. Adapun CRR PKS tahun 2001 adalah 99,40% (Full Cost) dan 130,10% (Variabel Cost). Pada tahun 2001 PKS tidak menghasilkan SHU atau PKS dalam keadaan defisit yaitu sebesar (Rp.I7.436.106,-) (Full Cost). Tetapi apabila dihitung secara Direct Cost, PKS mendapatkan SHU sebesar Rp.669.753,200,-.Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa PKS tidak melakukan subsisdi silang kepada RSUD "X". Trend pendapatan dan pengeluaran PKS sejak mulai didirikan sampai tahun 2001 terlihat relatif meningkat baik yang dihitung secara current price maupun constant price. Dari hasil forecasting selama 10 tahun (1996-2005) menunjukkan bahwa dari kemitraan tersebut, pihak investor mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 872.849.930,- sedangkan pihak RSUD "X" mengalami kerugian sebesar Rp.3.108.259.938,-.Dengan melihat hasil forecasting dapat diketahui bahwa investor swasta merupakan pihak yang paling diuntungkan dalam kemitraan tersebut. Dan pemerintah dalam hal ini RSUD "X" merupakan pihak yang dirugikan. Salah satu harapan dalam kerjasama atau kemitraan dengan swasta di lingkungan RSUD "X" adalah terwujudnya subsidi silang dari PKS kepada RSUD "X" , namun dalam kenyataannya subsidi silang tersebut lama sekali tidak terwujud.

Government-Private Partnership in Hospital Services in Financing and Cross Subsidy Perspective (Case Study in Hospital "X")Constraints of the government to finance healthcare services had ignited the concept of government - private sector partnership in hospital services. This study is a case study in a district government hospital "Z" which had started partnering with private sector in developing a new in-patient hospital service (PKS). Data collection has been done using quantitative data collection and qualitatively explored using in-depth interviews with selected informants. Cost calculations in PKS were done using two methods: full cost (calculating the costs that should have been borne by PKS) and direct cost (calculating the costs that has actually been borne by PKS).The partnership of this district hospital with private sector took place in the form of private sector build a new VIP in-patient building using BOT arrangement for 10 years period. Revenue from bed usage will be divided 60% to the private investor and 40% to the hospital. The cost of PKS services in 2001 was Rp. 2,912,323,106 (full cost) and Rp. 2,225,133,800 (direct cost). Operating cost has the highest share of the total cost (full cost). Within the operating cost category, staff cost ranks first with 53.35%.Total revenue of PKS in 2001 was Rp 2,894,887,000. Cost Recovery Rate of the PKS in 2001 was 99.40% (full cost) and 130.10% (direct cost). PKS in the year 2001 was deficit (Rp. 17, 436, 106,-) (full cost). But if calculation by direct cost, PKS gain profit Rp. 669,753,200).From the in-depth interview, it was found that cross subsidy was not take place from PKS to the hospital. Trends of the revenue and costs of PKS from its beginning to 2001 were found increasing both in current and constant price. From forecasting, for a period of 10 years (1996-2005), it was found that from this partnership private investor will gain Rp. 872,849,930,- and the hospital would loose Rp. 3,108,259,938.From the forecasting, it was found that the private investor will gain benefit from this partnership while the hospital will not. One of the reasons from the development of government-private partnership in this hospital is to provide cross subsidy from the PKS to the hospital. However, this notion has not been realized so far.

Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis.

Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.

Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.

This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.

The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.

Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better.

Latar belakang: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkatkan utilisasi dan pendapatan pasien dari prosedur operasi rawat inap di RS Jakarta. Namun, peningkatan ini justru menurunkan laba rumah sakit akibat tarif JKN yang relatif rendah. Prosedur operasi bedah umum merupakan prosedur terbanyak yang dilakukan, tetapi memiliki utilitas kamar operasi terendah. Untuk itu, perlu dilakukan analisis efisiensi biaya prosedur ini sebagai dasar strategi pengembangan layanan untuk kesinambungan bisnis rumah sakit ke depan. Tujuan: Diketahui perbandingan tingkat efisiensi biaya prosedur operasi agar dapat memberikan rekomendasi strategi efisiensi dan pengembangan prosedur operasi bedah umum JKN di RS Jakarta agar tercapai kesinambungan bisnis rumah sakit yang baik. Metode: Penelitian menggunakan data prosedur operasi bedah umum pasien JKN tahun 2023. Biaya satuan dihitung menggunakan metode activity-based costing, mencakup biaya langsung dan tidak langsung. Efisiensi dinilai dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya normatif berdasarkan clinical pathway. Total biaya diperoleh dari penjumlahan biaya prosedur dan akomodasi rawat inap. Skor efisiensi teknis dan skala dihitung dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil: Rata-rata biaya satuan prosedur aktual di kamar operasi sebesar Rp3.515.894,65 dengan skor efisiensi 103,0%, yang idealnya ada di bawah 100%. Komponen biaya jasa medis dan obat serta bahan medis habis pakai (BMHP), menjadi pemicu utama inefisiensi. Rata-rata biaya total aktual, yaitu biaya satuan prosedur aktual di kamar operasi ditambah biaya akomodasi adalah Rp4.678.032,01 dengan skor efisiensi 108,4%. Biaya akomodasi menyumbang 24,8% dari biaya total dan berkontribusi besar pada inefisiensi. Prosedur paling efisien adalah hemoroidektomi kelas 3 dan insisi abses perianal (satu kelas). Kesimpulan: Biaya satuan prosedur operasi bedah umum di kamar operasi untuk pasien JKN tahun 2023 belum efisien karena penggunaan obat, BMHP, dan lama rawat inap yang tidak sesuai clinical pathway. Diperlukan penerapan clinical pathway yang ketat, perubahan sistem pembayaran jasa medis berbasis kinerja, serta optimalisasi metode dan jenis anestesi. Rumah sakit juga perlu meningkatkan kompetensi, khususnya di bidang bedah digestif, untuk menghadapi kebijakan kelas standar dan klasifikasi rumah sakit berbasis kompetensi.

Background: The National Health Insurance (JKN) program has led to increased inpatient utilization and revenue at RS Jakarta, particularly through surgical procedures. However, this increase has paradoxically reduced hospital profit margins due to the relatively low reimbursement rates under JKN. General surgery accounts for the highest number of procedures but demonstrates the lowest operating room utilization. Therefore, a cost-efficiency analysis of these procedures is essential to inform service development strategies that ensure long-term hospital sustainability.  Objective: This study aims to compare the cost efficiency of general surgical procedures for JKN patients, providing strategic recommendations to improve efficiency and develop general surgery services to support sustainable hospital operations.  Methods: The study used data on general surgical procedures performed on JKN patients in 2023. Unit costs were calculated using an activity-based costing method, incorporating both direct and indirect costs. Efficiency was assessed by comparing actual costs to normative costs based on clinical pathways. Total costs included both procedural and inpatient accommodation expenses. Technical and scale efficiency scores were calculated using the Data Envelopment Analysis (DEA) approach.  Results: The average unit cost for actual surgical procedures in the operating room was IDR 3,515,894.65, with an efficiency score of 103.0%, indicating inefficiency as ideal scores should be below 100%. Direct operating costs—particularly medical services, medications, and consumables—were the main contributors to inefficiency. The average total actual cost, including accommodation, was IDR 4,678,032.01, with an efficiency score of 108.4%. Accommodation costs accounted for 24.8% of the total and were a significant source of inefficiency. The most efficient procedures were Grade 3 hemorrhoidectomy and perianal abscess incision (single class).  Conclusion: The unit costs for general surgical procedures under JKN in 2023 remain inefficient relative to clinical pathway standards, primarily due to inappropriate use of medications, consumables, and extended length of stay. Improvements are needed through stricter clinical pathway implementation, performance-based physician remuneration, and optimization of anesthetic techniques. The hospital must also enhance competencies, particularly in digestive surgery, in anticipation of standard class policies and competency-based hospital classifications.

Meningkatnya biaya kesehatan dapat mengakibatkan tidak teraksesnya pelayanan kesehatan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih membayar biaya pelayanan kesehatan dengan cara pembayaran tunai (Out of pocket). Pembayaran secara out of pocket menyebabkan rumah sakit tidak kepastian tentang pendapatan dari pelayanan yang diberikan kepada pasien. Ketidakpastian tersebut disebabkan rumah sakit tidak bisa membuat proyeksi yang pasti tentang jumlah pasien yang akan dilayani. Prospective Payment System (PPS) atau Sistem pembiayaan praupaya merupakan sistem pembayaran pada pemberi pelayanan kesehatan baik rurnah sakit maupun dokter dalam jumlah yang ditetapkan sebelum suatu pelayanan medik dilaksanakan, tanpa memperhatikan tindakan medik atau lamanya perawatan di rumah sakit. Salah satu bentuk dari sistem pembiayaan praupaya adalah Diagnosis Related Groups (DRG's) yang mengelompokkan diagnosis terkait. Pengelompokkan penyakit berdasarkan DRG's yang menja.di objek penelitian ini adalah penyakit pneumonia yang berkontribusi cukup besar terhadap kematian anak dan balita dan ketertarikan untuk diteliti karena belum perah ada perhitungan unit cost biaya pengobatan penyakit pneumonia di RSUD. Kota Banjar berdasarkan DRG's. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cost of treatment pneumonia berdasarkan Diagnosis Related Groups di RSUD.Kota Banjar tahun 2006. Metode penelian ini adalah penelitian deskriptif yang di1aksanakan pada bulan april sampai mei 2007 dengan menggunakan data sekunder dari rekam medik pasien rawat inap dengan diagnosa pneumonia tahun 2006 dan data primer dengan observasi serta wawancara dengan dokter spesialis, dokter umum, perawat, paramedik dan instalasi gizi serta bagian keuangan. Perhitungan unit cost dengan menggunakan Activity Based Costing. Pengelompokkan penyakit Pneumonia berdasarkan AR-DRGis di RSUD. Kota Banjar, yaitu : 1) Pneumonia dengan penyerta dan penyulit (E62A), 2) Pneumonia dengan penyerta atau penyulit (E62B) dan 3) Pneumonia murni (Eec). Untuk pneumonia yang meninggal tidak bisa diterapkan karena menurut AR-DRG's tidak ada pneumonia yang mengakibatkan meninggal, hal ini perlu dikembangkan sebagai model lisTA-DRG's. Clinical Pathway pnemonia di RSUD. Kota Banjar yang didapatkan terdiri atas 5 (lima) tahap, yaitu : pendaftaran, penegakan diagnosis, terapi, pulang dan rawat jalan. Diagnosis utama yang dipakai berdasarkan ICD-X merupakan hasil kesepakatan para dokter yaitu J18 terdiri atas J18.0 Bronchopneumonia dan J18.9 Pneumonia. Cost of treatment pneumonia path anak di RSUD. Kota Banjar tahun 2006 yaitu cost of treatment kelompok E62B di kelas III sampai kelas I dengan median hari rawat 4 hari biayanya antara Rp. 891971,- sampai dengan Rp. 944.429,- sedangkan cost of treatment kelompok E62C di kelas III sampai ke/as 1 dengan median hari rawat 3 hari biayanya antara Rp, 725,559,- sampai dengan Rp. 817.659,- Cost of treatment pneumonia path dewasa di RSUD. Kota Banjar tahun 2006 yaitu cost of treatment kelompok E62A di kelas III sampai kelas VIP dengan median hari rawat 8 hari biayanya antara Rp. 1.691.669,- sampai dengan Rp. 1,853.874,- cost of treatment pada kelompok E62B di kelas III sampai kelas VIP dengan median hari rawat 5 had biayanya antara 1.258.120,- sampai dengan Rp. 1.359.498,- sedangkan cost of treatment kelompok E62C di kelas III sampai kelas VIP dengan median hari rawat 5 hari biayanya antara Rp. 1120.411,- sampai dengan Rp. 1_221.789,-. Perlu ditetapkan cam perhitungan biaya perawatan pasien di rumah sakit secara nasional seperti perhitungan biaya berdasarkan Diagnosis Related Groups dan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk penyakit lainnya dengan sampel dari berbagai rumah sakit sehingga diperoleh gambaran casemix setiap rumah sakit, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengembangan INA-DRG's

Increasing of health cost is affecting health service become can not accessed by most of Indonesians. It happened because most of Indonesians still paying health service cost by cash (out of pocket). Paying by out of pocket cause hospital does not have certainty toward income from given services to patients. It caused by inability of hospital making a certain projection toward total patients served. Prospective Payment System (PPS) is payment system to health service giver whether hospital or doctor in decided amount before performed medical service, without concerning medical action or care length in hospital. One form of prospective payment system is Diagnosis Related Groups (DRG's) that group related diagnosis. Disease grouping based on DRG's that become this research object is quite high contribution of pneumonia disease toward child death and toddlers and significance to research because no unit cost calculation of pneumonia disease medication at RSUD Banjar City based on DRWs. This research purpose is to identify pneumonia cost of treatment based on Diagnosis Related Groups at RSUD Banjar City year 2006. This research method is descriptive research that performed in April to May 2007 by using secondary data from inpatient medical report with pneumonia diagnosis in 2006 and primary data with observation as well as interview with specialty doctor, public doctor, nurse, and paramedic and nutrition installation along with finance sector. Unit cost calculation is using Activity Based Costing. Pneumonia disease grouping based on AR-DRG's at RSUD Banjar City, which are: 1). Pneumonia with accomplice and complication disease (E62A), 2). Pneumonia with accomplice or complication disease (E62B) and 3). Pure Pneumonia (E62C). For pneumonia, deaths not implemented because according to AR-DRG's there is no pneumonia caused death, it should improved as 11\IA-DRG's model. Clinical Pathway of pneumonia disease at RSUD Bogor City obtained 5 steps, which are: registration, diagnosis maintenance, therapy, inpatient and outpatient. Used main diagnosis based on ICD-X is an agreed result of doctors that is J18 consist of J18.0 Bronchopneumonia and J18.9 Pneumonia. Pneumonia cost of treatment in children at RSUD Banjar City year 2006 is E62B group cost of treatment in third class to first class with median of 4 days inpatient is Rp. 893,971 to Rp. 944.429 while E62C group cost of treatment in third class to first class with 4 days median is Rp. 725.559 to Rp. 817.659. Pneumonia cost of treatment in adult at RSUD Banjar City year 2006 is E62A group cost of treatment in third class to VIP with median of 8 days inpatient is between Rp, 1.691.669 to Rp. 1.853.874, E62B group cost of treatment in third class to VIP with median of 5 days inpatient is Rp. 1.258.120 to RP. 1.359,498 while E62C group cost of treatment in third class to VIP with median of 5 days inpatient is Rp. 1.120.411 to Rp. 1.221.798. Calculation of patient cost in hospital was need to be decided nationally as cost calculation based on Diagnosis Related Groups and require advanced research for other disease with samples from various hospital, so that obtained casernix description of every hospital, which expected to give contribution toward development effort of INA-DRG's.

Kerugian ekonomi akibat adanya gangguan kesehatan yaog dialami seseorang berdampak terhadap pembiayaan kesehatan pemerintah dao pengeluaran rumah tangga. Dalam periode tahun 2005-2006, jumlah kasus penyakit infeksi akut lain saluran pernafasao atas menempati posisi teratas dalam proporsi sepuluh penyakit terbesar di kota Jambi. Tahun 2005 sebaoyak 108.292 kasus (34,51 %) dao pada tahun 2006 sebaoyak 99.332 (32,75%). Untuk mencapai kesembuhan, seseorang yaog menderita sakit memerlukan tindakan pengobatan. Layaoao pengobatan yang dilakukan terhadap pasien, akao menimbulkao biaya pada provider selaku penyedia jasa layanan dan juga pada pasien yaog memanfaatkan jasa layanan. Biaya yang timbul pada sisi provider maupun pasien masing-masing diklasifikasikan sebagai biaya laogsung (drect cost) dan biaya tak langsung (indirect cost). Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang besarao biaya yaog ditimbulkan akibat sakit (cost of illness) untuk rawat jalao ISPA. Tujuao khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang : karakteristik responden dan pasien rawat jalao ISPA, besaran biaya langsung (direct cost) dan biaya tak langsung (indirect cost) pada sisi provider dan pasien yang melakukao kunjungan berobat untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit. Penelitian ini menggunakao desain studi analisis biaya, yaog dilaksanakao di wilayah kerja Puskesmas Simpaog rv Sipin pada bulao Jaouari s/d. Maret 2007, dengao jumlah sampel penelitiao 96 responden. Data yaog digunakao dalam penelitiao ini adalah data sekunder yaog diperoleh dari lokasi penelitiao serta data primer yaog diperoleh dari basil interview kepada responden. Hasil penelitian menunjukkao bahwa jumlah responden terbaoyak berusia kuraog dari atau sama dengao 31 tahun. Sebagiao besar responden berjenis kelamin perempuao dao berstatus sebagai ibu rumah tangga yaog tidak memiliki penghasilao. Berdasarkao jenis kelarnin, pasien terbaoyak adalah laki-laki. Jumlah pasien terbanyak pada kelompok umur 13 - 36 bulao. Untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit, 80,21 % dari seluruh pasien masing-masing melakukan 1 kali kunjungan berobat, sisanya 19,79 % masing-masing melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat. Jumlah klUljlUlgan berobat dalam satu periode sakit yang dilakukan oleh setiap pasien lUltuk mencapai kesembuhan, sangat berpengaruh terhadap besaran biaya yang menjadi tangglUlgan provider mauplUl biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Semakin banyak jumlah klUljlUlgan berobat yang di1akukan oleh pasien maka akan semakin besar biaya yang timbul pada sisi provider mauplUl pada sisi pasien. Opportunity cost tetap ada pada biaya yang dikeluarkan oleh repondenlpasien dalam memanfaatkan layanan rawat jalan ISPA. Untuk kese1uruhan pasien, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 2.316.259,45 dengan rata-rata Rp 24.127,70. Untuk pasien yang melakukan 1 kali kunjungan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 1.597.144,85 dengan rata-rata Rp 20.742,14. Untuk pasien yang melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 719.114,60 dengan rata-rata Rp 37.848,14. Saran yang dapat disampaikan adalah : Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta sarana kesehatan pemerintah yang memberikan layanan pengobatanl perawatan perlu melakukan perhitlUlgan dan analisis biaya secara menyeluruh berdasarkan kegiatan dalam memberikan pelayanan. Puskesmas seyogyanya mempertahankan dan meningkatkan penerapan pola pelayanan pengobatan sesuai standar. Perlu dilakukan pengembangan model perhitlUlgan biaya ini ke dalam bentuk perangkat lunak komputer. Kepada peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian serupa terhadap jenis penyakit lainnya.

Economic loss due to health disorder experienced by patient have an impact to governmenthealth financing and household health expenditure. From 2005 to 2006 period, acute respiratory infection disease was in first place of top ten diseases in Jambi City. In 2005 there were 108.292 cases (34,51%) and in 2006 were 99.332 cases (32,75%). The patient needs medical care to recover from the illness. Medical service for patient will incur the cost upon the provider who provides the service and the patient who uses the service. The cost incurred upon both the provider and the patients are classified into direct cost and indirect cost. The aim of this study was to describe the amount of the cost of illness for acute respiratory infection disease outpatient. The particular objectives were to describe characteristics of the participant and patient of acute respiratory infection disease outpatient, the amount of direct cost and indirect cost upon provider and the patient who performed medical visit to get recovery from the illness period. This study used cost analysis design, carried out in Simpang IV Sipin Public Health Centre from January to March2007, with 96 participants. Datawere secondary data collected from study area and primary data obtained from interviewed participants. The findings demonstrated that most patients were less or equal to 31 years old. Majority of them female and housewives. Base on gender the most patients were male. The most patients were in 13 -36 months age group. To get recovery in one illness period, 80,21% of total patients performed once medical visit, the remaining patients did twice medical visit. The medical visit patient performs in one illness period to get recovery from the illness highly influence the amount of cost upon provider and the patient. The more visits patient has, the higher the cost required upon provider and the patient. Opportunity cost I remains upon the patients expenditures in using acute respiratory infection outpatient services. For all patients, the total costs upon provider were higher than the total costs uponpatient. Cost of illness for acute respiratory infection out patient was. Rp 2.316.259,45 with Rp 24.127,70 on average. For the patients who did once medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness foracute respiratory infection out patient were Rp1.597.144,85withRp. 20.742,14 on average. For the patients who did twice medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness for acute respiratory infection outpatient were Rp 719.114,60 with Rp. 37.848,14 on average. It is suggested that District Health and government health facilities that provide medical/nursing care are required to calculate and conduct cost analysis as a whole based on activities in providing services. Public Health Centre must maintain and improve medical service pattern application by standard. It is need to develop this cost calculation model into computer software. Further researchers are needed to do the similar study for other diseases.