Abstrak: Anggaran kesehatan di Kota Bogor berasal dari usulan kepala seksi yang ada di Dinas Kesehatan dan musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota serta reses anggota DPRD. Besarnya alokasi anggaran kesehatan Kota Bogor masih dibawah aturan UU No 36 Tahun 2009 pasal 171 yang menyebutkan anggaran kesehatan yang berasal dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 10%. Pada anggaran kesehatan Kota Bogor masih belum merupakan anggaran prioritas hanya sebagai faktor pendukung utama prioritas pembangunan Kota Bogor. Selain itu, anggaran kesehatan yang terdapat di Dinas Kesehatan lebih diutamakan pada pelayanan kuratif bukan pelayanan promotif dan preventif. Penelitian ini dilakukan pada instansi yang memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam perencanaan anggaran lebih mengutamakan anggaran untuk pelayanan promotif dan preventif serta lebih sering melakukan konsolidasi kepada Bappeda, BPKAD dan DPRD.

---

The health budget in Bogor City comes from the section head exist in District Health Office and the community aspirations village level, district, city and member of legislative recess. The magnitude the health budget allocation of Bogor City still under the act no 37 of 2009 on health article 171 that mentions the health budget comes from APBD Province, Country/City is a minimum 10%. The health budget in Bogor City is still not a priority of the budget, but the main constituents of priority development of Bogor City. In addition, there are health budgets in health service preferred curative services rather than on promotif and preventive services. This research was conducted at establishments that have an important role in the planning and budgeting process. The design of this research is qualitative research. The results suggest that the health agency of Bogor City priorities budget for promotif and preventive services in budget planning and more often having consolidate with Bappeda, BPKAD and Legislative.

Abstrak: ABSTRAKBantuan Operasional Kesehatan (BOK) bertujuan untuk membantu meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Tahun 2010, Kabupaten Bandung Barat mendapatkan alokasi untuk BOK sebesar Rp. 1.132.000.000,- yang terdistribusi di 31 Puskesmas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui nilai realisasi penyerapan BOK untuk pelayanan kesehatan reproduksi di 31 Puskesmas Kabupaten Bandung Barat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah jenis Puskesmas, ketenagaan, manajemen internal Puskesmas, sumber dana dan kebijakan daerah mengenai peningkatan kapasitas Puskesmas. Hasil penelitian menunjukan realisasi yang dicapai tahun 2010 sebesar Rp. 903.859.550,- atau sekitar 80% dari Pagu BOK tahun 2010, sedangkan besaran alokasi untuk pelayanan kesehatan reproduksi sebesar Rp. 246.789.000 atau 22% dari pagu BOK. Dari alokasi tersebut paling banyak dipergunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan anak dan pelayanan KB. Hal ini sesuai dengan upaya untuk mencapai target MDGs terkait dengan sasaran 4 dan 5 untuk penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Hasil studi kualitatif di 3 Puskesmas menunjukan BOK sangat bermanfaat dalam peningkatan pelayanan di Puskesmas termasuk cakupan pelayanan kesehatan reproduksi. Kegiatan yang paling banyak di lakukan oleh Puskesmas adalah pelayanan di Posyandu dengan komponen perjalanan paling banyak. Agar realisasi BOK mencapai 100% maka ketepatan diterima anggaran awal tahun merupakan hal penting selain pendampingan dari pihak Dinas Kesehatan dalam Penyusunan POA. Selain itu program untuk pengembangan Puskesmas dan dukungan anggaran dari APBD agar tetap tersedia sehingga derajat kesehatan di Kabupeten Bandung Barat dapat meningkat dan mampu terwujudnya Indonesia Sehat, Mandiri dan Berkeadilan.

---

ABSTRACTHealth Operational Assistance (BOK) aims to assist improve the performance of Public Health Center and their networks in organizing health services in promotive and preventive. In 2010, West Bandung District get allocation funds for the BOK which is Rp. 1.132.000.000 that distributed at 31 public health centers. This research used a quantitative and qualitative approaches to determine the realizable value of the absorption of Health Operational Assistance for reproductive health services in 31 Public Health Center located in West Bandung District. Independent variables are the type of public health centers, resources, internal management of public health center, financial resources, and regional policies on the improvement of Public Health Center capacity. The results of these studies show the realization that achieved in 2010 was Rp. 903,859,550 or about 80% from the BOK Ceilings 2010, while the amount allocated for the reproductive health services was Rp. 246 789 000 or 22% from the BOK Ceilings. The allocation most widely used for the improvement of maternal and child health services and family planning services. This is consistent with effort to achieve the the MDGs (numbers 4 and 5) realted with the target of reducingmaternal and child mortality. The results of the qualitative study in 3 health centers showed that Health Operational Assistance is very helpful in improving services in Public Health Center, including coverage of reproductive health services is increasing. The activities that most widely performed by public health center is a component of Posyandu services in the most widely trip. In order to realization of Operational Assistance Health up to 100% then the accuracy of revenue budget in beginning years are essential besides the assistance from Health Office in the preparation of Plan Of Action (POA). Program to development of public health centers and support from the regional budget in order to remain provided so that the degree of health in West Bandung District can be improved and capable of realization of Healthy Indonesia, Independent and Equitable.

Abstrak:

Pembangunan di bidang kesehatan terlihat belum merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabepateo Musi Rawas., hal ini dapat diketahui dari rendahnya alokasi pembiayaan bidang kesehatan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas (tahun 2002-2006) yaitu rata-rata sebesar 7,9 % darl total APBD, yang menunjukkan masih kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan (Stake/wider) akan pentingnya arti pembangunan sektor kesebatan sedangkan ·masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Musi Rawas masih sangat kompleks terlihat darl rendahnya indikator derajat kesehatan sedangkan unsur diluar pemerintah seperti organisasi - organisasi kemasyarakatan belum ataUu tidak dilibatkan. Unsur organisasi kemasyarakatan yang membidangi kesehatan di Kabupaten Musi adalah Forum Musi Rawas Sehat 2008. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 3 kriteria, yakni sebagai penanggung jawab ketua, sebagai anggota tim yang mengkoordinasikan, merumuskan dan mengevalusi usulan kegiatan/program serta sebagai penyusun perencanaan dan menyampaikan usulan rencana Pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggamn masih berbentuk pemahaman umum tentang kesehatan, para pemangku kepentingan memiliki kepentingan dalam pembangunan kesehatan karena pembangunan kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dimana keberhasilan pembangunan kesehatan adalah juga merupakan keberhasilan program pembangunan lainnya. Sebagian besar posisi para pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penganggaran pembangunan bidang kesehatan adalah netml yaitu menyatakan Pembangunan kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keherhasilan pembangunan bangsa, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah memheri porsi yang lebih besar untuk pendanaan sektor kesehatan dalarn APBD.

---

 

Development in the healih field seems not to be ihe first priority in Musi Rawa Regency Developmeot. It can be seen from the low budget allocation for the healih field in Regional Budget of Musi Rawa Regency (in 2002 -2006), average 7.9"/o of Regional are still dominated by the government (local government). The main task of function of stakeholders in making planning and development budgeting in the health field can be cla!iSified into three groups. The understanding about health of stakeholders who involved in making planning and budgeting is still general; stakeholders have interests in the health field beeause health development has interweave relation, that is the success of health field is the success of other fields as well; most of the stakeholders' point of view in the health field are neutral.They said that health building is the priority, hut in other side, they said that other fields out of health field also beeame the priority. Hopefully, in the coming future in making planning and development budgeting in the health field always consider standardized rules, quality and quantity improvement of plaoning makerS, supporting of fund, fucility, and means to support planning implementstion. Because of the strong inlluence of stakeholders in deciding budget allocation for health development in Regional Budget, intensive and survival advocate is quite necessary for stakeholders and good coordination with other related institutions. Regional Budget is the bmakdown of development planuing and social welfare is the target. For that reason, inmaking planning and budgeting should involve society.

Abstrak: Based on 2012 IDHS, neonatal mortality rate in Indonesia reached 19/1000 live births. This figure is still far from the SDGs target by 2030, i.e 12/1000 live births. Several studies have shown that government health budget allocations that are influenced by regional income and social determinants of health have a role in reducing neonatal mortality. This study aims to look at the description of regional income, health financing in the APBD, adequacy of health personnel, and social determinants of health and its correlation with neonatal mortality at the regency/city level in Indonesia in 2016. The method used for this study is ecological study by analyzing secondary data. The statistical test used is correlation for numerical variables and chi-square for categorical variables with 4 strata of area analysis, i.e national, city, regency, and rural area. The results of this study indicate that there is no significant correlation between local income level and neonatal mortality rate, but it is found a correlation trend between health budget allocation percentage and neonatal mortality rate. In addition, social determinants of health variable also has a tendency to correlate with the neonatal mortality rate, except for the unemployment rate variable.