Ditemukan 27708 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Ditetapkannya PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang merupakan kebijakan pelaksanaan dari UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pasal 68 dan 69 dari UU tersebut, di satu sisi menjadi landasan hukum bagi rumah sakit-rumah sakit pemerintah (RSP) untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU), di sisi lain mcmbcri harapan kcpada rumah sakit pemerintah untuk lebih otonorn di bidang pengeiolaan keuangan, sehinga peningkatan kinelja pclayanan dan keuangan rumah sakit dapat terjadi dan manfaat rumah sakit bagi masyarakat mcnjadai lebih baik. PP No. 23 lahun 2005 tcrsebut sudah ditctapkan sejak tanggal I3 juni tahun 2005, letapi sampai bulan juli 2007 ini RSUD Gunung Jali Kota Circbon beium menerapkan pola pengeiolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU). Penclitian ini ditujukan untuk mengctahui tingkat persiapan RSUD Gunung Jati Kota Circbon dalam mengimplcmentasi PP 23 tahun 2005. Dcngan penelitian ini diharapkan dapat merckomendasikan kebijakan kepada yang berwcnang untuk segera mengambil aksi kebijakan yang diperlukan dalam proses uansfomnasi pola pcngelolaan keuangan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dari pola pcngelolaan Unit Swadana ke pola pengeloiaan badan layanan umum (PPK-BLU). Metode pcneiitian yang digunakan adalah metoda kualitatif di bidang kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kebijakan pengelolaan keuangan badan layanan umum belum bcrjalan efcktif, penyiapan sumber daya untuk implerncntasi kebijakan tersebut belum terencana dan tcrprogram secara sistematis. Secara substanlif dan teknis RSUD Gunung Jati Kota Circbon telah memenuhi syarat untuk menerapkan pola pengclolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU). Tetapi, persyaratan administratif yang dipcrlukan untuk penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di RSUD Gunung Jati, belum selesai disiapkan. Lebih lanjut, dari hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kebijakan-kebijakan teknis, selain yang menjadi persyaratan administratif di atas, yang diperlukan dalam pengclolaan kcuangan badan layanan umum sepcrti tarif layanan yang berdasarkau pcrhitungan biaya satuan per unit pelayanan atau per investasi dana; pengelolaan keuangan yang khas pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; kelembagaan, pejabat pengelola, dan kepegawaian BLU; pembinaan dan pengawasan BLU; dan remunerasi beium selesai disiapkan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa bclum sdesainya kebijakan-kebijakan teknis yang diperlukan dalarn pengelolaan keuangan badan layanan umum disebabkan karena belum ditetapkarmya pctunjuk pelaksanaan dan tcknis dalam penerapan pola pengclolaan keuangan badan layanan umum daerah. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah cmpat masalah kebijakan yang meliputi : komunikasi kebijakan; penyiapan sumbcr daya ; penyiapan persyaralan administralif 1 dan penyiapan kebijakan-kebijakan teknis yang diperlukan untuk implemcnlasi pengclolaan keuangan badan layanan umum di RSUD Gunung Jati belum optimal dan belum selesai disiapkan oleh RSUD Gunung Jati. Untuk itu sebagai saran dari penelilian ini adalah sambil menunggu dikeluarkannya pedoman pelaksanaan dan tcknis tcntang pengelolaan keuangan BLUD, agar RSUD Gunung Jati membuat pcrencanaan kegiatan (POA : plan of acriory atas cmpat kegiatan yang rneliputi komunikasi kebijakan, penyiapan sumber daya untuk implemcntasi kebijakan, penyiapan pcrsyaratan administratii dan pcnyiapan kcbijakan-kebijakan teknis yang diperlukan dalam penclolaan kcuangan BLU secara sislematis, efektitl dan efisien.
To settled the govemment's rules (PP) No. 23 year 2005 concerning Pattem of Finance Mangement of 'Badan Layanan Umum' which is policy of execution from UU No I year 2004 concerning Exchequer Of State, specially section of 68 and 69 of UU, in one side become basis law for government's hospitals to apply the pattem of financé management of 'badan layanan Umum', and the other's gives hope to government's hospitals to be more otonom in management of iinance. So that increasing of service and financial performance of government's hospital can be occurred, and increasing of hospital`s benefit to public. PP No. 23 year 2005 the have been specitied commencing from the date of 13 j uny year 2005, but until month of July 2007 this RSUD Gunung Jati Kota Cirebon not yet apply pattern of finance management of "Badan Layanan Umum". This research addressed to know level of preparation of RSUD Gunung Jati Cirebon in implementation PP 23 year 2005. With this research expected can recommend policy to in charge to soon take policy action which required in process of p transformation of pattern of finance management of RSUD Gunung Jati Cirebon from pattern of finance management 'Unit Swaclana' to pattem of finance management of Badan Layanan Umum' (PPK-BLU). Research method which applied is qualitative method in policy area. Research result indicate that policy communication about patem of of finance finance management of 'Badan layanan umum' is unef`f`ective activity , resources preparation to implement the policy isn't plant and program systematically. Beside substantively and technically clauses, RSUD Gunung Jati Cirebon have been is up to standard to apply pattern of finance management of 'Badan Layanan Umum" (PPK-BLU). But, from clauses is administrative is unfinished RSUD Gunung Jati. Further, from this research result also lay open that technical policys, besides becoming administrative clauses above, what is required in finance management of 'Badan Layanan Umum" like service tariff which based on calculation expense of identity per service unit or per fund invesment; management of finance which typical pattem of finance management of 'Badan Layanan Umum'; institute, organizer functionary, and officer BLU; construction and observation of BLU; and remuneration prepared is unfinished. This research explain that the inchoate of technical policys which required in finance management of 'Badan Layanan Umum' by not yet specify him (it executions guides and technical in applying of pattems ofiinance management of BLUD). As conclusion of This research are four's policy problem : policy communications; preparation of resource ; and preparation of technical policy, preparation of clauses administrative which needed by is implementation of finance management of 'Badan Layanan Umum' in RSUD Gttnung Jati not yet is optimal and untinissed. As suggestion from this research is at the same time await the spent / specified of execution guide and technical in applying of pattern of finance management of 'Badan Layanan Umum Daerah' RSUD Gunung Jati have to make planning of action (POA) to solute the four's policy problem.
Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin yang terjadi pada awal tahun 2007, telah memberikan dampak negatif terhadap cash flow Rumah Sakit Umum Daerah dan pelayanan bagi masyarakat miskin. Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin terjadi selama 2 (dua) bulan, klaim yang seharusnya dibayar pada bulan Januari 2007 baru dibayarkan pada bulan Maret 2007. Penyebab keterlambatan pembayaran klaim Askeskin adalah karena adanya proses administrasi kesepakatan kerjasama I MoU (Memmy of Understanding) antara Departemen Kesehatan dengan PT Askes (Persero) di tingkat pusat dan juga proses administrasi kesepakatan ketjasama I MoU (Memory of Understanding) antara PT Askes (Persero) Cabang Cirebon dengan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon. Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin tersebut sangat berpengaruh terhadap cash flow RSUD Gunung Jati Kota Cirebon sehingga RSUD Gunung Jati Kota Cirebon terpaksa mcnunda pembayaran kewajiban kepada pegawai dan pemasok serta mernangkas biaya pemeliharaan gedung I sarana dan prasarana. Upaya-upaya tersebut tentunya sangat berdampak terhadap kinerja pegawai dan ketersediaan supplies yang mempengaruhi pelayanan pasien peserta Askeskin di RSUD Gunung Jati kota Cirebon. Siapkan dana yang cukup untuk mendanai pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, misalnya dengan mengalokasikan pendanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang bersumber dari pajak produk yang bersifat destruktif seperti, rokok, minuman keras (alkohol) dan makanan cepat saji. Setelah tersedia dana yang cukup, buat aturan yang memuat sangsi bagi para pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin jika terjadi keterlambatan pembayaran klaim Askeskin.
Pembangunan di bidang kesehatan terlihat belum merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Batanghari, hal ini dapat diketahui dari rendahnya alokasi pembiayaan bidang kesehatan dalam APBD Kabupaten Batanghari Tahun 2006 sebesar 6,50 % dan 08111111 2007 sebesar 6,22 % dari total APBD, dan mempakan urutan ke lima dalam alokasi anggaran sedangkan dalam dokumen perencanaan prioritas nomor dua dalam pcmbangunan daerah. Hal ini menunjukkan masih klmmgnya kesadaran para (aktor/Stakeholders) yang terlibat dalam penentuan alokasi anggaran kesehatan akan pentingnya ani pembangunan bidang kesehatan sedangkan masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Batanghari masih sangat kompleks terlihat dari rcndahnya indikator derajat kesehatan masyarakat. Tujuan dalam penclitian ini adalah diketahuinya tahapan proses penyusunan anggaran pembangunan bidang kcsehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi menetapkan alokasi anggazan bidang kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Batanghari. Pcnclitian dilakukan dengan menggunakan desain peneljtian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan tahapan proses penyusunan anggaran pembangunan bidang kesehatan dalam APBD dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari hasil penelitian dikeiahui bahwa proscs pcnyusunan dan penetnpan APBD di Kabupaten Batanghari, proses perencanaan yang bersifat politik, teknokratik dan top-down lebih besar pcngamhnya dibanding proses partisipaiif dan bottom-up. Faktor-faktor aktor yang mempengaruhi adalah peran, komitmen, kekuatan/kekuasaan dan kepentingan. Tugas pokok dan iimgsi para aktor dalam proscs penyusunan anggaran ini kemudian rncrupakan dasar untuk mengetahui kekuatan dan kekuasaan dai alctor dalam mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran kesehatan. Para aktor yang terlibat ini kcmudian dikelompokkan menjadi 3 kriteria, yakni sebagai penanggung jawab/ketua, sebagai anggota nm yang menglcoordinasikan, merumuskan dan mengevaluasi usulan kegiatan/program serta sebagai penyuslm perencanaan dan menyampaikan usulan rencana. Komitmen para aktor yang terlibat dalam proses pcnyusunan anggaran terhadap sektor masih rendah. Pam aktor memiliki kepentingan dalam pembangunan kesehatan karena pembangunan kesehatan mcmiliki kerterkaitan yang erat dimana keberhasilan pcmbangzman keschatan adalnh juga merupakan keberhasilan program pembangunan lainnya. Diharapkan nantinya dalam pelaksanaan proses penyusunan anggaran pembangunan kesehatan oleh dinas kesehatan selalu memperhaiikan kaidah-kaidah penyusunan perencanaan yang baik, perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas para petugas perencanaan. Mengingat besarnya pengaruh para aktor dalam menentukan kebij akan alokasi biaya pembangunan kesehatan dalam APBD, malca perlu dilakukan advokasi secara intensif dan berkelanjutan kepada para aktor serta melakukan koordinasi yang baik dengan unit instansi yang terkait. Mengingat APBD adalah mempakan penjabamn dari upaya-upaya program pembangunan yang sasarannya adalah kesejahteraan rakyat, untuk ilu dalam penyusunan anggaran agar selalu melibatkan unsur dad masyarakat. Pembangunan kcschatan adalah hak azasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah memberi porsi yang lebih besar untuk pendanaan bidang kesehatan dalam APBD.
Development in the health field seems not to be the tirst priority in Batanghari Regency Development. It can be seen from the low budget allocation for the health field in Regional Budget of Batanghari Regency in 2006 6,50%, 2007 6,22% of Regional Budget. This is an indicator of low awareness of stakeholders on the importance of health sector, whereas health problems in Batanghari Regency are still complicated because of low quality of health service. The objective of this research is to know the process stages of making planning and development budgeting in the health field and any factor that influence stakeholders to decide budget allocation for health tield in Regional Budget of Batanghari Regency. This research uses qualitative method design. This method objective is to describe or to explain the process stages of making planning and development budgeting in the health field in Regional Budget of Batanghari Regency and any influencing factors. In this research found that the process stages of making planning and development budgeting in the health field in Regional Budget of Batanghari Regency do not yet meet standardized rules. Stakeholders who involved in making planning and development budgeting in the health in Regional Budget of Batanghari Regency are still dominated by the government (local government). The main task of tirnction of stakeholders in making and development budgeting in the health field can be classiiied into three groups. The understanding about health of stakeholders who involved in making planning and budgeting is still general; stakeholders in the health field because health development has interweave relation, that is the success of health field is the success of other fields as well; most of the stakeholders point of view in the health field are neutral. They said that health building is the priority, but in other side, they said that other fields out of health field also became the priority. Hopefully, in the coming future in making planning and development budgeting in the health field always consider standardized rules, quality and quantity improvement of planning makers, supporting of fund, facility, and means to support planning implementation. Because of the strong influence of stakeholders in deciding budget allocation for health development in Regional Budget, intensive and survival advocate is quite necessary for stakeholders and good coordination with other related institutions. Regional Budgets is the breakdown of development planning and social welfare is the target. For that reason, in making planning and budgeting should involve society. Health development is as human rights and investment for the success of development. Thus, local govemment should allocation more budget for the health in Regional Budget.
Metode pada penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data WM, FGD dan telaah dokumen dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi,sikap pelaksana, struktur birokrasi dan lingkungan sosial.
Hasil dari penelitian didapatkan aspek komunikasi dalam bentuk sosialisasi mengenai program dan pedoman pelaksanaan belum optimal dijalankan hal ini berpengaruh kepada aspek lainnya yaitu ketersediaan sumber daya baik fasilitas, dana maupun SDM masih terbatas dan berfokus pada layanan di Puskesmas, struktur birokrasi berupa SOP dan fragmentasi koordinasi antar bidang yang terlibat belum terintegrasi, lingkungan sosial berupa dukungan masyarakat, dukungan layanan kesehatan swasta yang belum optimal dan adanya stigma negatif mempengaruhi implementasi integrasi PPIA ke layanan antenatal. Disisi lain disposisi berupa sikap pelaksana dan sumber daya berupa kewenangan sudah sesuai dengan pedoman.
Kesimpulan didapatkan bahwa implementasi integrasi layanan PPIA ke layanan antenatal belum optimal hal ini didukung konseling pra-tes dan pasca tes belum efektif, cakupan skrining HIV bumil masih rendah, mekanisme rujukan yang belum berjalan dengan baik dan proses pencatatan dan pelaporan serta monitoring evaluasi yang belum terintegrasi. Direkomendasikan melakukan koordinasi efektif agar dapat melakukan pemetaan tentang apa yang sudah dilakukan sehingga akan dapat dibuat road map perencanaan dan regulasi agar proses komunikasi kepada semua pelaksana dan advokasi kepada stake holder dilakukan dengan efektif yang akan berpengaruh kepada ketersediaan sumber daya, disposisi, pembentukan struktur birokrasi dan lingkungan sosial yang mendukung implementasi kebijakan.
Keyword: Implementasi, PPIA, skrining HIV ibu hamil, antenatal
Prevention of mother to child HIV transmission (PMCT) in pregnant women is an essential activity in antenatal care, so that the existence of integration would be more effective to increase coverage of pregnant women do HIV screening aimed at preventing the transmission vertically from mother to child. In areas with concentrated HIV epidemic status and expanded, mandatory HIV tests and counseling is offered and became part of antenatal care and laboratory examination time labor for all pregnant women. The analysis of integrated implementation is aimed at seeing the implementation of HIV screening of pregnant women that is integrated with antenatal care in Depok city ,2017.
Method in this research is qualitative data develop techniques with WM, FGD and review the document by using the views of communication, resources, disposition of the attitude of the implementor, the bureaucratic structure and the social environment.
Result of the research, communication aspects of the obtained in the form of socialization about the program and implementation of the guidelines have not been optimally run. it is influential to other aspects, such availability of good facility resources, funds or human resources is still limited and focuses on public health centre, bureaucratic structure in form of SOP and coordination field fragmentation involved has not yet been integrated, the social environment in the form of community support, private health service support that is not optimal and the existence of negative stigma affect the implementation of the integration of the PMTCT to antenatal care. Disposition be implementor attitude and resources in the form of authority is in compliance with the guidelines but is not supported by the availability of resources raises the indifference of the executor.
The conclusions obtained that the implementation of the Integration PMTCT to antenatal care has not been optimal. Recommended effective coordination in order to do perform the mapping of what is already done so will can be made road map planning and regulation in order to make the communication process to managing and advocating to all stake holders is done effectively that will affect the availability of resources, establishment of a bureaucratic structure, disposition and social environment which supports the implementation of the policy.
Keyword :implementation, PMTCT, HIV screening of pregnant women, antenatal care