Kepemilikan asuransi kesehatan mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan sarana layanan kesehatan. Di Provinsi Jambi orang yang memiliki asuransi kesehatan dan memanfaatkan sarana layanan kesehatan masih rendah bila dibandingkan dengan persentase nasional asutansi kesehatan baru mencapai 33% dari jumlah penduduk, sedangkan yang memanfaatkan sarana layanan keseha1an rawat jalan baru mencapai 34,70% dan rawat inap baru mencapai 2,25%. Selain kepemilikan asuransi kesehatan pemanfaatan sarana layanan kesehatan dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, wilayah tempat tinggal (kota/desa) dan keluhan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dan bertujuan untuk mengetahui apakah kepemilikan asuransi kesehatan di Propinsi Jambi mempengaruhi pemanfaatan sarana layanan kesehatan untuk rawat jalan dan rawat inap, baik milik pemerintah maupun swasta. Data yang digunakan adalah data sekunder hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada tahun 2006 dengan menggunakan kuesioner VSEN2006.K. Populasi pada penelitian ini adalah penduduk Propiosi Jambi, sedangkan sampel adalah semUa individu yang diwawancarai atau yang di data oleh petugas pencacah. Untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel digunakan uji bivariat, kemudian dilanjutkan dengan uji multivariat Uji statistik yang diperlukan pada analisis bivariat digunakan uji kai kundrat dan uji T, sedangkan untuk uJi analisis multivariat memakai uji regresi logistik. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor kepemilikan asuransi kesenatan, kelompok umur, wilayah (kota/desa), dan ke1uhan sakit berhubungan dengan pemanfaatan sarana layanan kesehatan rawat jalan. Untuk rawat inap faktor yang berhubungan adalah kepemilikan asuransi kesehatan, kelompok umur, wilayah (kota/desa), keluhan sakit dan pendapatan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memberikan pelayanan kesehatan yang merata, memberikan perhatian yang serius terhadap asuransi untuk orang miskin di Propinsi Jambi, baik dari segi pendataan maupun pendanaan.

Health insurance has influence on utilizalion of health care facilities in Jambi Province. Persentage of people who had health insurance and have utilized health care facilities were lower than national percentage. Health insurance covered only 33% in Jambi and only 34,7% of them have utilized out patient care, 2,25% of them have utilized in patient care of health centres. Bisides health insurance, health care utilization are influenced by other factors such: as sex, age, education, employment status, income, geogrofiphic (urban/rural) and symptoms illness. This research was designed as cross sectional study, aimed to know whether health insurance ownership in Jambi Province influenced the utilization of public or private health care centres, for out patient care and inpatient care. This research used data from the 2006 Nasional Socioeconomic Survey, called Susenas, Only data from questioner VSEN 2006.K was used in this research. Populations of the research was an people in Jambi province. All individuals interviewed in Susenas were enrolled as samples in this research. Bivariate analysis was to fird the relationship among variables. Those variables were then analyzed by multivariate analysis. Statistical test that was used for bivariate analysis were chi-square test and T-test, and test for multivariate analysis were logistic regretion test, The research findings found that factors such health insurance ownership, age, geographic (urband/rural), symptom of illness were related to outpatient health care. Utilization of inpatient hearth care were related to health insurance ownership, age, geographic (urband/rural), symptom of illness, and income. The findings of this research recommended government to increase equity in health care services, to give great intentios in health insurance for the poor in Jambi Province especia1ly in collecting data of the poor and funding system.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlangsungan program pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat di Desa Karangsuko Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan analisis isi melalui wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Keberlangsungan program pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi dapat dilihat dengan terpeliharanya manfaat sarana air bersih dan sanitasi sampai dengan penelitian ini berlangsung, terlembaganya Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi "Sumber Maron" menjadi organisasi yang berbadan hukum dengan bukti Akte pendirian Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sumber Maron Nomor AHU-0462.AH.02.01 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, dan meningkatnya cakupan layanan dan akses sarana air bersih menjadi 4 Desa yaitu Desa Karangsuko, Desa Sukosari, Desa Panggungrejo dan Desa Gondanglegi Kulon dengan total layanan 1.225 Kepala Keluarga (KK). Munculnya dorongan menjaga kesinambungan sarana air bersih dan sanitasi disebakan rasa memiliki terhadap program WSLIC-2 yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan pembangunannya.

This research aims to determine the sustainability of the program management of water supply and sanitation trough community empowerment approach in Karangsuko 2012. This research used a qualitative approach through content analysis through in-depth interviews, document review and observation. Sustainability of management program of water supply and sanitation can be seen within the maintenance of the benefits of water supply until now, organization Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi "Sumber Maron" into an organization with legal status in fact of establishment of the Certificate No: AHU-0462.AH.02.01 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 and increased service coverage and access to clean water became four villages, Desa Karangsuko, Desa Sukosari, Desa Panggungrejo dan Desa Gondanglegi Kulon with total service 1.225 families. Encouragement to maintain continuity of management of water supply and sanitation was caused by sense of belonging to WSLIC-2 is fully involves community participation in its development stages.

Meningkatnya biaya kesehatan dapat mengakibatkan tidak teraksesnya pelayanan kesehatan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih membayar biaya pelayanan kesehatan dengan cara pembayaran tunai (Out of pocket). Pembayaran secara out of pocket menyebabkan rumah sakit tidak kepastian tentang pendapatan dari pelayanan yang diberikan kepada pasien. Ketidakpastian tersebut disebabkan rumah sakit tidak bisa membuat proyeksi yang pasti tentang jumlah pasien yang akan dilayani. Prospective Payment System (PPS) atau Sistem pembiayaan praupaya merupakan sistem pembayaran pada pemberi pelayanan kesehatan baik rurnah sakit maupun dokter dalam jumlah yang ditetapkan sebelum suatu pelayanan medik dilaksanakan, tanpa memperhatikan tindakan medik atau lamanya perawatan di rumah sakit. Salah satu bentuk dari sistem pembiayaan praupaya adalah Diagnosis Related Groups (DRG's) yang mengelompokkan diagnosis terkait. Pengelompokkan penyakit berdasarkan DRG's yang menja.di objek penelitian ini adalah penyakit pneumonia yang berkontribusi cukup besar terhadap kematian anak dan balita dan ketertarikan untuk diteliti karena belum perah ada perhitungan unit cost biaya pengobatan penyakit pneumonia di RSUD. Kota Banjar berdasarkan DRG's. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cost of treatment pneumonia berdasarkan Diagnosis Related Groups di RSUD.Kota Banjar tahun 2006. Metode penelian ini adalah penelitian deskriptif yang di1aksanakan pada bulan april sampai mei 2007 dengan menggunakan data sekunder dari rekam medik pasien rawat inap dengan diagnosa pneumonia tahun 2006 dan data primer dengan observasi serta wawancara dengan dokter spesialis, dokter umum, perawat, paramedik dan instalasi gizi serta bagian keuangan. Perhitungan unit cost dengan menggunakan Activity Based Costing. Pengelompokkan penyakit Pneumonia berdasarkan AR-DRGis di RSUD. Kota Banjar, yaitu : 1) Pneumonia dengan penyerta dan penyulit (E62A), 2) Pneumonia dengan penyerta atau penyulit (E62B) dan 3) Pneumonia murni (Eec). Untuk pneumonia yang meninggal tidak bisa diterapkan karena menurut AR-DRG's tidak ada pneumonia yang mengakibatkan meninggal, hal ini perlu dikembangkan sebagai model lisTA-DRG's. Clinical Pathway pnemonia di RSUD. Kota Banjar yang didapatkan terdiri atas 5 (lima) tahap, yaitu : pendaftaran, penegakan diagnosis, terapi, pulang dan rawat jalan. Diagnosis utama yang dipakai berdasarkan ICD-X merupakan hasil kesepakatan para dokter yaitu J18 terdiri atas J18.0 Bronchopneumonia dan J18.9 Pneumonia. Cost of treatment pneumonia path anak di RSUD. Kota Banjar tahun 2006 yaitu cost of treatment kelompok E62B di kelas III sampai kelas I dengan median hari rawat 4 hari biayanya antara Rp. 891971,- sampai dengan Rp. 944.429,- sedangkan cost of treatment kelompok E62C di kelas III sampai ke/as 1 dengan median hari rawat 3 hari biayanya antara Rp, 725,559,- sampai dengan Rp. 817.659,- Cost of treatment pneumonia path dewasa di RSUD. Kota Banjar tahun 2006 yaitu cost of treatment kelompok E62A di kelas III sampai kelas VIP dengan median hari rawat 8 hari biayanya antara Rp. 1.691.669,- sampai dengan Rp. 1,853.874,- cost of treatment pada kelompok E62B di kelas III sampai kelas VIP dengan median hari rawat 5 had biayanya antara 1.258.120,- sampai dengan Rp. 1.359.498,- sedangkan cost of treatment kelompok E62C di kelas III sampai kelas VIP dengan median hari rawat 5 hari biayanya antara Rp. 1120.411,- sampai dengan Rp. 1_221.789,-. Perlu ditetapkan cam perhitungan biaya perawatan pasien di rumah sakit secara nasional seperti perhitungan biaya berdasarkan Diagnosis Related Groups dan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk penyakit lainnya dengan sampel dari berbagai rumah sakit sehingga diperoleh gambaran casemix setiap rumah sakit, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengembangan INA-DRG's

Increasing of health cost is affecting health service become can not accessed by most of Indonesians. It happened because most of Indonesians still paying health service cost by cash (out of pocket). Paying by out of pocket cause hospital does not have certainty toward income from given services to patients. It caused by inability of hospital making a certain projection toward total patients served. Prospective Payment System (PPS) is payment system to health service giver whether hospital or doctor in decided amount before performed medical service, without concerning medical action or care length in hospital. One form of prospective payment system is Diagnosis Related Groups (DRG's) that group related diagnosis. Disease grouping based on DRG's that become this research object is quite high contribution of pneumonia disease toward child death and toddlers and significance to research because no unit cost calculation of pneumonia disease medication at RSUD Banjar City based on DRWs. This research purpose is to identify pneumonia cost of treatment based on Diagnosis Related Groups at RSUD Banjar City year 2006. This research method is descriptive research that performed in April to May 2007 by using secondary data from inpatient medical report with pneumonia diagnosis in 2006 and primary data with observation as well as interview with specialty doctor, public doctor, nurse, and paramedic and nutrition installation along with finance sector. Unit cost calculation is using Activity Based Costing. Pneumonia disease grouping based on AR-DRG's at RSUD Banjar City, which are: 1). Pneumonia with accomplice and complication disease (E62A), 2). Pneumonia with accomplice or complication disease (E62B) and 3). Pure Pneumonia (E62C). For pneumonia, deaths not implemented because according to AR-DRG's there is no pneumonia caused death, it should improved as 11\IA-DRG's model. Clinical Pathway of pneumonia disease at RSUD Bogor City obtained 5 steps, which are: registration, diagnosis maintenance, therapy, inpatient and outpatient. Used main diagnosis based on ICD-X is an agreed result of doctors that is J18 consist of J18.0 Bronchopneumonia and J18.9 Pneumonia. Pneumonia cost of treatment in children at RSUD Banjar City year 2006 is E62B group cost of treatment in third class to first class with median of 4 days inpatient is Rp. 893,971 to Rp. 944.429 while E62C group cost of treatment in third class to first class with 4 days median is Rp. 725.559 to Rp. 817.659. Pneumonia cost of treatment in adult at RSUD Banjar City year 2006 is E62A group cost of treatment in third class to VIP with median of 8 days inpatient is between Rp, 1.691.669 to Rp. 1.853.874, E62B group cost of treatment in third class to VIP with median of 5 days inpatient is Rp. 1.258.120 to RP. 1.359,498 while E62C group cost of treatment in third class to VIP with median of 5 days inpatient is Rp. 1.120.411 to Rp. 1.221.798. Calculation of patient cost in hospital was need to be decided nationally as cost calculation based on Diagnosis Related Groups and require advanced research for other disease with samples from various hospital, so that obtained casernix description of every hospital, which expected to give contribution toward development effort of INA-DRG's.

ABSTRAK Latar Belakang. Kabupaten Tangerang termasuk kabupaten yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan formalin pada makanan. Hal ini disebabkan karena ketersediaan formalin di Kabupaten Tangerang diduga sangat berlimpah dan harganya lebih murah dibanding bahan pengawet lain. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak industri makanan di wilayah Tangerang menggunakan formalin sebagai bahan pengawet. Penggunaan formalin ini sebenarnya dapat dicegah/dikontrol melalui pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan tersebut oleh instansi kesehatan setempat (dinas kesehatan dan Puskesmas) bekerjasama dengan sektor lain yang terkait serta melibatkan masyarakat dan swasta. Tujuan. Tujuan umum penelitian ini adalah diketahuinya peranan Dinkes kab. Tangerang dalam manajemen pengawasan dan pengendalian formalin dalam rangka mereduksi penggunaan formalin pada makanan. Sedangkan tujuan khususnya yaitu, untuk mengetahui mekanisme pengawasan dan pengendalian, sumber daya yang tersedia serta faktor-faktor apa sajakah yang dapat mendorong/memperkuat terlaksananya pengawasan dan pengendalian penggunaan formalin di Kabupaten Tangerang. Metode. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang mengkombinasikan wawancara mendalam dengan penelusuran dokumen. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang terarah dimana variabel yang diteliti telah dibatasi dan ditentukan sebelum penelitian dilakukan. Analisis manajemen..., Hendri Hartati, FKM UI, 2006 Hasil. Program Pengawasan dan pengendalian formalin di wilayah kabupaten Tangerang telah dilakukan oleh dinas kesehatan secara rutin sejak tahun 2004, namun program ini belum intensif kecuali ketika issue adanya kandungan formalin pada makanan merebak pada tahun 2006. Ada beberapa sumberdaya yang belum mendukung antara lain: Peraturan perundangan yang belum tersosialisasi, dana yang ada terbatas, tenaga wasdal jumlahnya terbatas dan tugas rangkap. pemeriksaan sampel secara kuantitatif dilakukan di BPOM, sedangkan pemeriksaan kualitatif sudah mulai dilakukan tetapi alat pemeriksaannya baru berjumlah satu buah petugas sehingga puskesmas belum punya alat tersebut. Material sudah cukup mendukung kegiatan pelaksanaan wasdal penggunaan formalin. Skedul juga telah ada dan telah disusun baik di tingkat puskesmas Data sudah tersedia namun tidak tersusun dalam sistem informasi. Sedangkan buku pedoman kegiatan wasdal penggunaan formalin belum ada. Faktor lain yang mendukung kegiatan sudah ada yaitu kerjasama lintas sektor walaupun tidak dalam suatu kegiatan rutin, partisipasi masyarakat juga ada (pelaporan saja), dan ada supervisi yang dilakukan POM/dinkes propinsi yang lebih bersifat monitoring namun supervisi ini dinilai sudah bermanfaat dalam meningkatkan kinerja petugas. Faktor yang menghambat adalah luasnya area kerja kegiatan wasdal penyalahgunaan formalin di kabupaten Tangerang. Simpulan. Sumberdaya dan faktor pendukung untuk program pengawasan dan pengendalian formalin ini masih terbatas. Banyaknya industri makanan (UKM), jasa boga, rumah makan dan pasar di kabupaten Tangerang membuat wasdal penyalahgunaan formalin ini tidak dapat dilakukan secara intensif jika hanya mengandalkan sumberdaya yang tersedia saat ini. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk peningkatan sumberdaya dan faktor-faktor yang mendukung serta mengatasi hambatan yang ada.

ABSTRACT Background. The district of Tangerang is high risk of the misuse of formaldehyde as food preservative. This phenomenon is caused by the high stock of formaldehyde and the price is cheap compare to other preservatives. Some research show that many types of food are contamined by formaldehyde. The misuse of formaldehyde can be prevented and controlled by supervision and controlling mechanism by the health institution (DHO of Tangerang and Health Centers) collaborated with other sectors (public and private) and community as well. Objectives. The aim of this study was to obtain an in-depth information on the manajemen of implementation of supervision and controlling of the misuse of formaldehyde organized by the Tangerang District Health Office. Method. This study is a descriptive using qualitative technique with District Health Office as analysis unit. In-depth interview technique and document analysis were used to collect data. The variables of this research were determined before the research conducted. Result. The study showed that the process of management had not been successfully implemented intensively except when the issue was publish on media extensively. Unintensif supervision and controlling happened due to some factors namely, lack of resources (regulation, money, personnel, laboratory, equipment, and guideline), not routine of inter-sector collaboration, and non-periodic of the supervision from province level. Analisis manajemen..., Hendri Hartati, FKM UI, 2006 Conclusion. Un-intensif supervision and controlling the misuse of formaldehyde happened due to some factors (resources were not sufficient, inter-sector collaboration were not regular, and supervision from province level was not periodic). In order to achieve the optimal supervision and controlling activity, it is suggested that the resources and supporting factors should be enhanced through many strategies.