Abstrak: ABSTRAK Rendahnya akses sanitasi, jumlah desa Stop Buang Air Besar Sembarangan dan regulasi terkait sanitasi di daerah tertinggal menjadi alasan utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan fisik dan non fisik yang mempengaruhi proporsi Stop Buang Air Besar Sembarangan di daerah tertinggal. Penelitian dilakukan terhadap 122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Penelitian dengan desain potong lintang ini dilakukan pada tahun 2018 menggunakan data tahun 2017 yang dipublikasi dalam jaringan oleh berbagai institusi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan aplikasi sistem informasi geografi dan statistik. Median dari proporsi Stop Buang Air Besar Sembarangan di daerah tertinggal adalah 1,01%. Korelasi yang kuat terdapat pada variabel Intervensi Program Sanitasi yaitu sebesar 0,743 dan Akuntabilitas & Tindak Lanjut Program Sanitasi sebesar 0,610. Sementara itu korelasi yang sedang terdapat pada variabel Kinerja Pemerintah Daerah (0,49), Regulasi Sanitasi (0,572) dan Kepadatan Penduduk (0,562). Sedangkan korelasi yang lemah terdapat pada variabel Investasi Air Minum (0,372), Pendanaan Sanitasi (0,398) dan Indeks Pembangunan Manusia (0,389). Seluruh variabel independen memiliki korelasi yang signifikan terhadap Stop Buang Air Besar Sembarangan. Hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen hampir seluruhnya memiliki arah yang positif kecuali pada variabel kemiskinan. Berdasarkan analisis kai kuadrat terdapat empat variabel yang bernilai signifikan yaitu variabel intervensi program sanitasi, sarana air minum (OR 6,47), pendanaan sanitasi (OR 6,039) dan regulasi sanitasi (6,47). Meskipun nilai p untuk intervensi sanitasi paling signifikan (0,000) namun besarnya OR tidak dapat ditentukan. Faktor penentu Stop Buang Air Besar Sembarangan di Daerah Tertinggal Indonesia adalah Intervensi Program Sanitasi. Hasil uji analisis multivariat diperoleh hasil bahwa variabel intervensi program sanitasi yang berhasil masuk kedalam pemodelan akhir regresi linear. Kata kunci: Daerah Tertinggal, Sanitasi, Stop Buang Air Besar Sembarangan The low level of sanitation access, the number of open defecation free status villages and the sanitation regulations in disadvantaged region are the main reasons for this study. This study aims to determine the physical and non-physical gap that affects the proportion of open defecation free in the remote area. The study was conducted on 122 districts decreed as disadvantaged region. This crosssectional study was conducted in 2018 using 2017 data published in the network by various institutions. The collected data was analyzed using geographic information and statistical information system application. The median of the proportion of open defecation free status in the underdeveloped area was 1.01%. A strong correlation is found in the Sanitation Program Intervention variable of 0.743 and Accountability & Follow-up Sanitation Program of 0.610. Meanwhile, the correlation is on Local Government Performance variables (0.49), Sanitation Regulation (0,572) and Population Density (0,562). While the weak correlation is found in the variables of Clean Water Investment (0.372), Sanitation Financing (0.398) and Human Development Index (0.389). All independent variables have a significant correlation to open defecation free. The relationship between the independent variables to the dependent variable almost entirely has a positive direction except in the variable of poverty. Based on chi square analysis, there are four significant variables are sanitation program intervention, clean water facilities (OR 6.47), sanitation funding (OR 6.303) and sanitation regulation (6.039). Then, although the p value for sanitation intervention is most significant but the magnitude of OR can not be determined. Determinants of ODF in Indonesia's underdeveloped areas are the Sanitation Program Intervention. Multivariate analysis test results obtained that the intervention variables of successful sanitation program into the final modeling using linear regression. Key words: Underdeveloped Areas, Sanitation, Open Defecation Free

Abstrak:

Abstrak

Maldistribusi tenaga kesehatan terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) menjadi perhatian dunia karena keengganan tenaga kesehatan untuk tinggal dan bekerja di DTPK. World Health Organization (WHO) merekomendasikan retensi tenaga kesehatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan di DTPK. Di dalam manajemen sumber daya manusia, retensi merupakan output pemeliharan sumber daya manusia (SDM), artinya bagaimana mempertahankan SDM yang kompeten untuk tetap bekerja dalam periode waktu yang maksimum. Salah satu cara yang dipakai untuk meretensi SDM adalah dengan pemberian insentif, baik berupa material maupun non material.

Penelitian ini dilakukan pada program penugasan khusus tenaga kesehatan di DTPK yang dilaksanakan pada bulan September 2011 di Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura Provinsi Papua. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai informan yang kompeten yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Data sekunder menggunakan data hasil pemetaan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan tahun 2010.

Hasil penelitian menunjukan bahwa insentif bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi retensi tenaga kesehatan penugasan khusus di DTPK. Faktor kebijakan pemerintah lebih menentukan retensi tenaga kesehatan di DTPK. Pemerintah belum memiliki kebijakan khusus tentang retensi tenaga kesehatan. Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan khususnya di DTPK, pemerintah menggunakan strategi mutasi dan rotasi serta menyelenggarakan program-program yang sifatnya temporarly dan tidak sustainable seperti pengadaan tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Penugasan Khusus, dan tenaga kesehatan kontrak atau honorer. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kajian-kajian tentang kebijakan retensi tenaga kesehatan.

Maldistribusi of health workers especially in the Rural, Border and Islands area (DTPK) became the world's attention due to the reluctance of health workers to live and work in DTPK. World Health Organization (WHO) recommends retention of health workers as part of efforts to increase the availability of health workers in DTPK. In the human resource management, retention is the output of human resources (HR) maintenance, which is how to maintain competent human resources to keep working within a maximum period of time. One way used to retaining HR is by providing incentives, either material or non material.

The research was conducted on a special assignment program of health workers in DTPK held on September 2011 in Keerom District, Sarmi District and Jayapura city, province of Papua. In this study the data used consists of primary data and secondary data. Primary data obtained by conducting interviews conducted with a range of competent informants of the Provincial Health Office, District Health Office and Center for Health Human Resources Planning and Utilization of Ministry of Health. Secondary data using mapping data from health workers conducted by the Center for Health Human Resource Planning and Utilization, Ministry of Health in 2010 Republic of Indonesia.

The results showed that the incentive is not a major factor influencing the retention of health workers on special assignment in DTPK. Factors determining government policy over retention of health workers in DTPK. Governments do not yet have specific policies regarding the retention of health personnel. To meet the availability of health workers especially in DTPK, the government uses mutation and rotation strategies and organizing programs that are temporarly and not sustainable as the procurement of non-permanent employee health workers (PTT), Special Assignment, and health workers or temporary contracts.Therefore, governments need to do studies of health personnel retention policies.