Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 35583 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Enizarti; Pemb. Pujiyanto; Penguji: Prastuti C. Soewondo, Asep Zaenal Mustofa
T-2721
Depok : FKM UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nurbaati; Pembimbing: Prastuti Chusnun Soewondo, Mahlil Rubi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Iswandi Mourbas, Hendrianto
T-2407
Depok : FKM UI, 2006
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fitri; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Anhari Achadi, Wachyu Sulistiadi, Hendrastuti Pertiwi, Nurjamil
Abstrak: ABSTRAK Mulai tahun 2016, mekanisme penyaluran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dialihkan penyaluran dananya dari Tugas Pembantuan yang alokasinya pada anggaran Kementerian Kesehatan menjadi DAK non-fisik yang di transfer langsung dari Kementerian Keuangan dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan daerah. BOK merupakan dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan promotif-preventif di luar gedung Puskesmas. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi BOK melalui mekanime DAK non-fisik serta diketahui hambatan yang dihadapi di Kabupaten Serang. Capaian realisasi dana BOK di Kabupaten Serang mengalami penurunan menjadi 85,87% di tahun 2016. dibanding tahun 2015 yang menggunakan mekanisme TP yaitu 96,49%. Hasil penelitian mengungkapkan adanya keterlambatan penerbitan juknis, keterbatasan fasilitas berupa komputer, printer dan gudang, keterbatasan staf sehingga merangkap beberapa tugas, keterlambatan pencairan dana, kesulitan dalam penyesuaian kode rekening dengan kegiatan BOK, banyaknya syarat dokumen pertanggungjawaban yang harus dilengkapi untuk pencairan dana serta masih lemahnya perencanaan kegiatan, komitmen, dan koordinasi antara para pengelola BOK. Kata kunci : Bantuan Operasional Kesehatan; Puskesmas; DAK non-fisik. Starting in 2016, fund channeling mechanism of Operational Budget for Health (BOK) has shifted from Tugas Perbantuan in which allocated through the Ministry of Health to Special Allocation Fund (DAK) non-physic that is directly transferred from Ministry of Finance and recorded as part of the local government revenues. BOK is for funds allocated to support preventif and promotive activities outside the building of Puskesmas. This qualitative approach aims to obtain an overview on the implementation of BOK using mechanism of DAK non-physic and identify obstacles faced by Kabupaten Serang. The budget realization has reduced from its previous achievement, from 96.49% in 2015 using TP mechanism to 85.87% in 2016. The study result demonstrates that there are several main issues that need to be tackled in the future, including: delays on issuing technical guidelines, limited supporting infrastructure and technology (such as computers, printers and warehouses), limitations in human resources that are forced to multitask different job descriptions, continued delay on disbursement of funds, difficulties in adjusting code of account under BOK activities, the excessive amount of documentation required as prerequested for fund disbursement, and ineffective planning activities, commitment, and coordination among BOK managers. Key words : Operational Budget for Health (BOK), Community Health Center; Health to Special Allocation Fund (DAK) non-physic.
Read More
T-5305
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Iswanto; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Kurnia Sari, Izanuddin
Abstrak:

Dana bantuan operasional kesehatan (BOK) bertujuan untuk membiayai operasional kegiatan di Puskesmas dalam rangka peningkatan indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM) di puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan dana BOK Puskesmas dalam pencapaian kinerja SPM di Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan studi kasus dan pendekatan kualitatif. Studi kasus dilakukan di Puskesmas Kulisusu, Puskesmas Bonerombo, dan Puskesmas Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara pada Oktober 2022 hingga Juli 2023. Hasil penelitian menemukan bahwa pada faktor input yaitu dari sisi sumber daya manusia (SDM), jumlahnya masih belum lengkap dan masih ada beberapa posisi yang diisi oleh tenaga kesehatan yang bukan keahliannya. Selain itu, para SDM tersebut juga memiliki berperan ganda (double job). Kelengkapan sarana dan prasarana di puskesmas juga belum mencukupi seperti standar sarana untuk pelaksanaan program dalam SPM yang menghambat pelaksaan program yang termasuk dalam SPM. Selain itu, peralatan penunjang (misalnya pemeriksaan laboratorium) dan jaringan internet sebagian belum terpenuhi. Ketersediaan anggaran puskesmas mengalami kendala karena anggaran yang diturunkan belum berbasis kinerja dan bukan berdasarkan sepenuhnya usulan dari puskesmas. Pada faktor proses, impelementasi anggaran dana BOK puskesmas dilakukan melalui penyusunan RUK dan RPK, tetapi untuk penentuan pagu anggaran tetap ditentukan oleh pemerintah pusat. Waktu pencairan dana BOK mengalami keterlambatan yang dimulai dari telat turunnya dana BOK ke kas daerah karena terlambatnya pengiriman laporan dari tahun sebelumnya. Selain itu, Puskesmas juga menunggu keluarnya DPA sebagai penjabaran dari APBD yang baru bisa keluar di akhir bulan Maret. Hal tersebut semakin rumit disebabkan inisiatif pencairan dana BOK oleh Puskesmas baru dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus. Keterlambatan turunnya dana ke Puskesmas tersebut berpengaruh pada terhambatnya pelaksanaan program kegiatan di awal tahun yang menggunakan BOK dan mengganggu realisasi program UKM di Puskesmas. Hal tersebut berdampak pada pencapaian indikator kinerja SPM di Puskesmas Bonerombo, Kulisusu, dan Wakorumba Utara yang mengalami penurunan dan masih banyak yang dibawah target. Kata kunci: bantuan operasional kesehatan, dana, sumber daya manusia, sarana prasarana, implementasi, kinerja


 

The health operational assistance funds aim to finance operational activities at community health centers (CHCs) to improve the minimum service standard (MSS) performance indicators. The current study aimed to analyze the implementation of HOA funds at CHCs in achieving MSS performance in North Buton Regency. An observational study was performed using a case study design and a qualitative approach. Case studies were conducted at the Kulisusu Health Center, Bonerombo Health Center, and North Wakorumba Health Center at North Buton Regency from October 2022 to July 2023. The study found that the input factor, namely from the human resources side, was still inadequate, and unskilled health workers still filled several positions. In addition, these human resources also had a double role. The facilities and infrastructure at the CHCs were also insufficient, such as the standard of facilities for implementing programs in the MSS, which hinders the program implementations. In addition, some of the supporting tools (e.g., laboratory equipment) and internet networks have not been fulfilled. The availability of the CHCs budget is facing problems because it has been reduced, not based on performance, and not entirely based on suggestions from the CHCs. In the process factor, implementation of the HOA budget for CHCs was carried out through the preparation of the Proposed Activity Plan (PAP) and Activity Implementation Plan (AIP), but the central authorities still determined the determination of the budget ceiling. The timing of the disbursement of HOA funds was delayed, starting with the transfer of HOA funds to the local treasury due to the delay in submitting reports from the previous year. Apart from that, the CHCs were also waiting for the Budget Implementation Document (BID) to be released as an elaboration of the new Regional Expenditure Budget and Revenue (REBR), which came out at the end of March. It is even more complicated because the initiative to disburse HOA funds by the CHCs is only carried out from July to August. The delay in the disbursement of funds to the CHCs affected the implementation of program activities that used the HOA funds at the beginning of the year and disrupted the realization of the Community Health Efforts (CHE) program at the CHCs. It had an impact on the achievement of performance indicators for MSS at the Bonerombo, Kulisusu, and North Wakorumba Community Health Centers, which experienced a decline and many were still below target. Key words: health operational assistance, funds, human resources, infrastructure, implementation, performance

Read More
T-6793
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Mus'ab; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Kurnia Sari, Vetty Yulianty Permanasari, Mazda Novi Mukhlisa, Veronica Maulana
Abstrak:
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) merupakan salah satu sumber pendanaan penting yang dirancang untuk mendukung upaya pengendalian dampak konsumsi tembakau serta peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. Namun dalam implementasinya, pemanfaatan DBH CHT belum sepenuhnya mampu menurunkan prevalensi merokok secara nasional, termasuk di Kabupaten Karawang sebagai salah satu daerah penghasil rokok dan penerima DBH CHT tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan DBH CHT serta  menganalisis implementasi penggunaan DBH CHT pada bidang kesehatan di Kabupaten Karawang tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari BAPPEDA, BPKAD, Sekretariat Daerah, dan Dinas Kesehatan, serta telaah dokumen perencanaan dan laporan keuangan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka Public Financial Management (PFM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan DBH CHT di Kabupaten Karawang telah mengacu pada seluruh regulasi nasional dan telah disosialisasikan, namun pemahaman pihak yang terlibat dalam penggunaan DBH CHT belum merata. Alokasi DBH CHT untuk kesehatan tergolong besar, yaitu 55,2%-99,9% dari total pagu DBH CHT dan memberikan kontribusi 12,3%-19,5% terhadap total anggaran kesehatan daerah. Orientasi anggaran berubah setiap tahun, dari respons pandemi pada 2020, penguatan sarana-prasarana kesehatan pada 2021-2022 dan 2024, hingga dukungan pembiayaan JKN untuk pencapaian UHC pada 2023 dan 2025. Sistem pembayaran masih berfokus pada kepatuhan pelaporan administratif dan belum berbasis kinerja. Realisasi anggaran sangat tinggi (90%-100%), namun program pelayanan kesehatan khususnya kegiatan penuruan prevalensi merokok belum diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran. Monitoring dan evaluasi dilakukan, tetapi tidak terdokumentasi. Pelaporan dilakukan rutin melalui aplikasi digital namun aksesibilitas publik masih terbatas. Penelitian merekomendasikan agar pemanfaatan DBH CHT lebih difokuskan pada penguatan program promotif dan preventif seperti penurunan prevalensi merokok, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi, penguatan koordinasi antar-OPD, peningkatan transparansi publik melalui laporan yang mudah diakses, serta penyusunan kebijakan dan mekanisme pendanaan berbasis kinerja untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran.

The Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBH CHT) is an important source of financing intended to support the control of tobacco consumption impacts and the improvement of health services at the local level. However, in practice, the utilization of DBH CHT has not yet been able to significantly reduce smoking prevalence nationally, including in Karawang Regency, one of Indonesia’s largest cigarette-producing areas and the highest recipient of DBH CHT. This study aims to describe and analyze the utilization and implementation of DBH CHT in the health sector in Karawang Regency during 2020-2024. The study employed a qualitative descriptive approach using an exploratory case study design. Data were collected through in-depth interviews with key informants from BAPPEDA, BPKAD, Regional Secretariat and the Health Office, as well as a review of planning documents and financial reports. Data analysis was conducted using the Public Financial Management (PFM) framework. The results indicate that DBH CHT policies in Karawang Regency have complied with national regulations and have been formally disseminated; however, stakeholders’ understanding remains uneven. The allocation of DBH CHT to the health sector was relatively high, ranging from 55.2%-99.9% of the total DBH CHT budget, contributing 12.3%-19.5% to the overall regional health budget. Budget orientation shifted annually, from pandemic response in 2020, strengthening health infrastructure in 2021-2022 and 2024, to supporting National Health Insurance (JKN) financing for achieving Universal Health Coverage (UHC) in 2023 and 2025. The payment system remains focused on administrative compliance rather than performance-based mechanisms. Budget absorption was very high (90%-100%); however, specific health service programs aimed at reducing smoking prevalence were not prioritized in planning and budgeting. Monitoring and evaluation activities were conducted but not systematically documented, while reporting was routinely submitted through digital applications, although public accessibility remains limited. This study recommends prioritizing the use of DBH CHT for strengthening promotive and preventive programs, particularly smoking prevalence reduction, improving planning and evaluation quality, enhancing inter-agency coordination, increasing public transparency through accessible reporting, and developing performance-based policies and financing mechanisms to ensure more effective and targeted budget allocation.
Read More
T-7467
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Uswatun Khasanah; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Kurnia Sari, Leadya Herfani, Yuni Pradilla Fitri
Abstrak:
Secara persentase, alokasi anggaran di Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tahun 2021 yang bersumber dari APBD Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlahnya13,83% dari total APBD Kota Tangerang sementara pada tahun 2020 sebesar 15,04% dari total APBD. Jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang pada tahun 2021 adalah sebanyak 15,47/100.000 kelahiran hidup dimana meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 12,92/100.000 kelahiran hidup dimana 50% penyebab kematian adalah karena COVID-19. Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi jumlah kematian ibu hamil di Kota Tangerang, selain itu dari sisi anggaran terdapat perubahan kebijakan terkait alokasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pembiayaan kesehatan dengan perencanaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam program pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Tangerang, maka perlu dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber Pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian belanja program pelayanan kesehatan ibu hamil di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022 dengan perencanaan pada awal tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan desain crosssectional dengan menganalisis data pembiayaan kesehatan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2020-2022. Hasil penelitian adalah pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dimensi sumber pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang terbesar adalah bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan berupa innatura. Berdasarkan jenis kegiatan, belanja untuk kegiatan tidak langsung proporsinya lebih besar dibandingkan belanja kegiatan langsung, sehingga belum mencerminkan adanya penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Menurut dimensi mata anggaran, jenis input yang dibeli dengan proporsi terbesar yaitu belanja operasional untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan. Belanja pada program pelayanan kesehatan ibu hamil untuk tahun 2020-2022 tidak sesuai dengan perencanaan pada awal tahun anggaran karena terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, selain itu juga terdapat pembatasan kegiatan tatap muka sehingga beberapa jenis belanja kegiatan tidak dapat terserap. Penelitian ini menyarankan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tangerang perlu meningkatkan pembiayaan program pelayanan kesehatan ibu hamil dari pemerintah daerah; memperkuat kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan organisasi profesi; dan membuat kebijakan yang mengarah kepada kegiatan-kegiatan langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan cakupan program baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Sementara itu, puskesmas diharapkan perlu mengoptimalkan pendapatan BLUD baik dari pendapatan kapitasi maupun non kapitasi JKN dan meningkatkan pembiayaan kegiatan-kegiatan langsung yang bersentuhan dengan masyarakat. Kata kunci: Health Account, Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pembiayaan kesehatan



In percentage terms, the budget allocation at the Tangerang City Health Office in 2021 sourced from the Tangerang City APBD has decreased from 2020. In 2021 the amount is 13.83% of the total Tangerang City APBD while in 2020 it is 15.04% of the total APBD. The number of deaths of pregnant women in Tangerang City in 2021 is 15.47/100,000 live births which has increased from 2020 which was 12.92/100,000 live births where 50% of the causes of death were due to OVID-19. The COVID-19 pandemic has also affected the number of pregnant women deaths in Tangerang City, apart from a budget perspective, there have been policy changes related to budget allocations in the context of handling COVID-19. In order to find out how the suitability of health financing is with the budget planning by the local government in the health service program for pregnant women in Tangerang City, it is necessary to analyze government-sourced health financing. The purpose of this study was to determine the suitability of program spending on pregnant women’s health services at the Tangerang City Health Office in 2020-2022 with planning at the beginning of the fiscal year. This study used a cross-sectional design by analyzing data on government-sourced health financing for pregnant women’s health service programs at the Tangerang City Health Office in 2020-2022. The results of the study are that government-sourced financing for pregnant women's health services at the Tangerang City Health Office has increased from 2020 to 2022. The largest dimension of government-sourced maternity health service program financing at the Tangerang City Health Office is sourced from the State Budget of the Ministry of Health in the form of innatura. Based on the type of activity, spending on indirect activities has a larger proportion than spending on direct activities, so it does not yet reflect performance-based budgeting. According to the dimensions of the budget line, the type of input purchased with the largest proportion is operational expenditure for improving the performance of health services. Expenditure on the health care program for pregnant women in 2020-2022 is not in accordance with the planning at the beginning of the fiscal year due to budget refocusing for handling the COVID-19 pandemic, besides that there are also restrictions on face-to-face activities so that several types of activity spending cannot be absorbed. This study suggests that the Tangerang City Health Office needs to increase the financing of the maternal health service program from the local government; strengthening cooperation with private health care facilities and professional organizations; and make policies that lead to direct activities that can be felt by the community and increase program coverage at both the Health Office and puskesmas levels. Meanwhile, it is hoped that the puskesmas will need to optimize the BLUD's income, both from capitation and non-capitation JKN income; and increase the financing of activites directly in contact with the community..
Read More
T-6733
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Rina Wahyu Wijayani; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Pujiyanto, Dumilah Ayuningtyas, Kazarni, Elizabet
T-4723
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ira Maulani; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Pujiyanto, Indra Rizon, Enny Ekasari
Abstrak: Abstrak

Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis.

Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.


Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.

This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.

The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.

Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better.

Read More
T-3852
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Andhy Syahrial; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Kurnia Sari, Mardiati Nadjib, Rizki Ekananda, Suparmi
Abstrak:
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan instrumen fiskal utama pemerintah untuk mendukung layanan kesehatan primer, termasuk intervensi spesifik percepatan penurunan stunting. Namun, evaluasi Dana BOK masih lebih sering berfokus pada penyerapan anggaran atau dampak jangka panjang, sementara penilaian terhadap kesesuaian desain alokasi dengan capaian output layanan kesehatan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menilai ketepatan desain alokasi Dana BOK stunting tahun 2024 terhadap capaian output layanan intervensi spesifik penurunan stunting yang diukur melalui Indeks Komposit Output BOK (ICO-BOK), serta menganalisis peran faktor kontekstual daerah dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dengan unit analisis 484 kabupaten/kota di Indonesia. Variabel dependen utama adalah skor ICO-BOK (0–100) yang disusun dari indikator capaian intervensi spesifik bidang kesehatan. Variabel independen utama adalah alokasi Dana BOK stunting per balita. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier robust, dilengkapi analisis heterogenitas berdasarkan beban stunting awal, status daerah tertinggal (3T), dan kapasitas fiskal daerah, serta uji sensitivitas melalui pendekatan PCA dan transformasi logaritma alokasi anggaran. Hasil analisis menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara alokasi Dana BOK stunting per balita dan skor ICO-BOK pada tingkat nasional. Pola serupa juga ditemukan pada sebagian besar subkelompok wilayah. Hasil uji sensitivitas menunjukkan bahwa arah dan signifikansi hubungan tetap konsisten pada berbagai spesifikasi model. Hubungan negatif yang ditemukan tidak menunjukkan ketidakefektifan Dana BOK, melainkan mencerminkan karakteristik desain alokasi yang bersifat afirmatif dan berbasis kebutuhan. Evaluasi Dana BOK perlu menekankan ketepatan desain alokasi dengan mempertimbangkan kondisi awal dan kapasitas daerah, serta menggunakan indikator output layanan sebagai ukuran kinerja yang proporsional.

The Health Operational Assistance Fund (BOK) is a key fiscal instrument supporting primary health care services in Indonesia, including health-sector specific interventions for stunting reduction. However, evaluations of BOK funding have largely focused on budget absorption or long-term outcomes, while limited attention has been given to assessing whether allocation design aligns with service delivery outputs. This study aimed to assess the alignment of the 2024 BOK stunting allocation design with service delivery outputs, measured using the Composite Output Index of BOK (ICO-BOK), and to examine the role of regional contextual factors in this relationship. A cross-sectional study was conducted using district-level data from 484 districts/cities in Indonesia. The primary dependent variable was the ICO-BOK score (0–100), constructed from indicators of health-sector specific intervention coverage. The main independent variable was BOK stunting allocation per child under five. Robust linear regression was applied, complemented by heterogeneity analyses based on baseline stunting burden, disadvantaged area status (3T), and fiscal capacity, as well as sensitivity analyses using PCA-based indices and logarithmic transformation of allocations. The analysis demonstrated a significant negative association between BOK stunting allocation per child and ICO-BOK scores at the national level. Similar patterns were observed across most regional subgroups. Sensitivity analyses confirmed that the direction and significance of the association remained consistent across alternative model specifications. The negative association observed should not be interpreted as evidence of BOK ineffectiveness. Instead, it reflects the affirmative and needs-based nature of BOK allocation, whereby areas with greater challenges receive higher funding. Evaluation of BOK funding should therefore emphasize allocation design appropriateness within regional contexts and prioritize service delivery outputs as proportional performance measures in cross-sectional analyses.
Read More
T-7476
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Suhandi Lubis; Pemb. Budi Hidayat; Penguji: Atik Nurwahyuni, Nurjamil, Ismawiningsih
T-3971
Depok : FKM UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive