Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 37839 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Wahyu Saptonohadi; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Pujiyanto, Tony Suhartono, Iwan Turniawan
Abstrak:

Penyakit Flu Buruag (Avian Influenza) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang tidak saja bardampak pada isu kesehatan tetapi telah berdampak pada aspek idiologi, politik, ekonomio bahkan pertahanan keamanan. DKI Jakarta sebagai Ibukota negam RI menempati urutan kedua setelah Jawa Barat dalam jumlah kasus Confirm AI hingga 2007 yaita 26 kasus 23 diantaranya meninggal dunia Untak itu Pemda DKI telah menerbitkan Pergub nomor 15 Tahun 2007 dan Perdn nomor 4 Tahun 2007 sebagai langkab tindak lanjut pengendalian AI di DKI Jakarta Kedua kebijakan ini mengatur aspek pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Januari hingga Desember 2007 telah melaksanakan tindakan di lapangan sebagai implementasi dari pergub dan perda yang telab dibuatnya dalam adalah langkah implementasi produk kebijakan yaitu pergub no 15 dan Perda no 4 talmn 2007 di lapangan atau di masyarakat Sedangkan outcome adalah dampuk yang ditimbulkan dilihat dari jumlah mobiditas dan mortalitas pra kebijakan dan pesca kebijakan. Rancangan penelitian menggunakan pendekatan kualitataif dengan melaksnakan wawancara mendalam terhadap informan utama yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, dan infurmau pendukung yang akan dimintai infonnasinya terkait implementasi kebijakan. Data primer dari basil wawancara akan dikonfirmasi dengan data sekander, telaab terbadap dokumen dan observasi di lapangan. Analisis data dilakukan dangan analisis isi (Contens Analysis), terbadap data primer dan interpretasi dilengkapi data sekunder. Hasil disajikan dalam bentuk narasi, tabel dan grafik agar mudab dipahami oleh pengguna kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pergub nomor 15 dan Perda nomor 4 tahun 2007 telah merujuk pada peraturan yang lebih tinggi. Terbitnya kebijakan ini diintrndusir oleh situasi perkembangan kasus AI global, nasional maupun lokal DKI, disamping itu pengarub tekanan masyarakat interest group, dan aspek kepemimpinan stakeholder kunci yaitu Gubemur Sutiyoso. Beberapa irnplementasi kebijakan yang berhasil adalah sosialisasi pergub sudab baik namun perda masih harus dilakukan terus. Koordinasi, komunikasi dan informasi antar instansi terkait telah be!jalan dengan baik. Depopulasi sektor 4 peternakan telah dilaksanakan namun belurn tantas. Vaksinasi tidaklagi menjadi strategi utarna pengendalian oamun bwsecurity adalah strategi piliban yang dianjurkan. Sertifikasi kesebatan hewan terintegrasi, termasuk pelibatan unsur TNI/Polri Perda yang akan dibuat tersebut perlu dilengk.api dengan kajian ukademis yang mendalarn, serta mempertimbangkan aspek geografi, demografi dan kekayaan alam serta aspek Ipoleksosbudhankam DKI Jakarta.


 

Avian Influenza illness is one of society healthiness which is not only effected of healthy, but also about the effect of ideology, politics, economy, social, culture even defend and security, DKI Jakarta as capital of Indonesian Republic state, take a place as second number after West Java in case of Confonn AI up to 2007 i.e 26 cases among others 23 are die. Therefore the DKI Regional Regulation number 15 of the year 2007 and Regional Regulation number 4 of the year 2007 as further step to bridle AI in DK1 Jakarta. This both prudent are to regaled bridling aspect to take are bridling and hen circulation in DKI Jakarta. The province Government of DKI Jakarta in January up to December 2007 has done field activities as implementation of Governor's and and Regional regulation, and the method which is used in policy making. Policy output is a step to policy product this are Governor Regulation number 15 and Regional regulation number 4 of the year 2007 in the field or society. While outcome is as result which is emerged seeing from the sum of morbidity and mortality after policy. Research planning is using qualitative approach and doing deep interview against better informan who is involved in policy making of supporter informan who want to ask by us about the involved infoimation with policy implementation, The primer datas of interview process will be confirmed with the secondary data analysis about document and field observation. Data analysis is doing by content analysis of primer data and interpretation fulfilled with secondary data. The products will be served in the form of narration, table and graft so that easy to be understand by policy user. The research products indicate that Governor Regulation number 15 and Regional Regulation number 4 of the year 2007 have been revocationed to the higher regulation. This policy emerging has been introduced by the situation development cases of global AI, national as well as local DKI and beside that also the effect of society pressing, interest group and aspect of stakeholder leadership as the key it is Governor Sutiyoso. Some policy implementation which is Successes are as socialization of better Governor Regulation, but the Regional Regulation must be done further. Coordination, communication and Governor Regulation and information inter involved instances are going better. Population of 4 domestic cattle's have been done but it is not clearly yet. what are suggested by President Instruction (lnpres) nwnbcr I of 1he year 2007 about Instruction of intensive increasing of AI bridling integrated include involved side of TNl/Polri. The Regional Regulation which will be made as above is necessary been full filled by deep academic wisdom and aspect geographic balance, demografic and nature forces and aspect of poleksosbudhankam of DKI Jakarta.

Read More
T-2766
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Dwi Intan Pratiwi; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito,; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Eny Priyatni
S-5241
Depok : FKM-UI, 2008
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Misnaniarti; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Hasbullah Thabrany, Sandi Iljanto, Purwadi, I Gusti Ayu Nyoman
Abstrak:

Ancaman pandemi flu burung yang disebabkan oleh virus I-ISNI, mendorong berbagai upaya Pemerintah untuk mcncari cara mencegah, menanggulangi dan mengobatinya, di antaranya dengan kebijakan penyediaan obat antiviral. Penyediaan obat antiviral ini memegang peranan yang sangat penting, sehingga hams dikelola secara baik dan kebijakan yang melandasinya harus berdasarkan formulasi yang tepat mulai dan tahap perencanaan hingga pengendalian. Oleh karena ilu perlu dianalisis secara komprehensif dengan mclihat aspek-wpek pada sistem kebijakan meliputi public policies, policy stakeholders, dan policy environment. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan obat antiviral dalam pengendalian kasus ilu burung dan implementasinya di rumah sakit rujukan wilayah DKI Jakarta pada tahun 2005-2007. Jenis penelitian adalah kualitatif yang dilakukan secara rctrospektif dengan menganalisis sistem kebiiakan, melibatkan I0 informan. Data dilcmnpulkan melaiui wawancara mendalam dan telaah dokumen, kemudian dilakukan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemilihan Oseltamivir sebagai obat antiviral meskipun efektiiitas obat belum teruji secara klinis, tetapi mengingat kondisi kedaruratan menghadapi ancaman pandemi flu burung maka Indonesia menerima rekomendasi dari WHO untuk penggunaan obat tersebut. Perencanaan penyediaannya belum bisa berdasarkan data evidences jumlah kasus riil yang terjadi pada instansi rumah sakit rujukan ataupun kebutuhan rumah sakit akan obat tersebut, karena pertimbangan kasus yang dihadapi merupakan kasus baru yang terus menunjukkan progresivitas angka kematian pada manusia, sehingga dilakukan strategi stoc/qoilling yang memperhitungkan jmnlah kebutuhan berdasarkan pada prediksi persentase jumlah penduduk Indonesia yang akan terkena jika terjadi pandemi. Besaran anggaran yang disediakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan sebelumnya. Pengadaan dengan teknik dropping dapat mengakibatkan terjadinya penumpukkan obat di rumah sakit rujukan, tetapi hal tersebut dilakukan karena adanya hibah obat dari negara lain sehingga obat harus sacara didistribusikan ke unit pelayanan kesehatan agar bisa terpakai mengingat masa kadaluarsanya yang relatif dekat. Pendistribusiannya secara terbatas pada instansi pemerintah dan tidal: dijual bebas dilakukan mengingat pentingnya obat tersebut bagi keselamatan manusia, akan tetapi perlu dipikirkan juga akses unit pelayanan kesehatan swasta (rumah sakitfklinik) untuk mcmperoleh obat tersebut. Sehingga kebijakan pengelolaan obat antiviral dalam penanganan kasus flu burung di rumah sakit rujukan di wilayah DKI Jakarta dibuat secara terbatas dan pada pelaksanaannya tidak mencakup pada keseluruhan lini yang memerlukan. Diharapkan kepada pihak Depkes dalam pengelolaan obat antiviral ini juga memberdayakan apotek yang ditunjuk untuk menyediakan obat antiviral sehingga selain mempermudah akses unit pelayanan kesehatan swasta lainnya dalam memperoleh obat tersebut dan bisa dijadikan stockpile. Bagi rumah sakit ke depan perlu mengadakan suatu penelitian untuk membuktikan efelctivitas Oseltamivir ini terhadap kasus flu burung manusia.


Avian Influenza pandemic which is caused of HSNI virus pushed various goverment effort to look for prevention way, overcoming and curing it, one of them is preparation policy of antiviral drugs. This preparation of antiviral drugs played the most important role, so that it must be managed well and basic policy must pursuant to the right formulation, starting iiom planning until control phase. Therefore, require to be analyzed comprehensively based on policy system aspect such as : public policies, policy stakeholders, and policy environment. This studi purpose is for analyzing management policy of antiviral medicine in controlling Avian Influenza case and its implementation at reference hospital in DKI Jakarta, 2005 - 2007. This study used a qualitative method which has done retrospectively by analyzing policy system with 10 informants. The data were collected by in-depth interview and study document. The data were a content analyzed. Study result indicated that selection policy of Oseltamivir as antiviral drugs even though medicine effectivity is not tested clinically yet, but because of emergency condition of Avian Influenza pandemic, so Indonesia received a recommendation fiom WHO for using that medicine. Its supply planning can not base on evidences data of reality case ntunber that happen on reference hospital instance or the need of medicine for hospital, considering of presence case is a new case which indicated human modality level progressively, so it has dones stockpilling strategy which calculated stock number based on percentage prediction of Indonesian population number which will happen because of pandemic. There are big allocation budget compared with allocation budget before. If allocation is done by dropping technique so it makes heaping medicine at Reference Hospital, but this done because of medicine donation from another country, so that medicine must be distributed to health service unit to use it considering its expire so close relatively. A limited distribution for goverment instance and it is not for sale freely has done considering how important that medicine for human safety, but it is important that acces for private health service unit (hospital/clinic) to obtain this medicine. Management policy of antiviral drugs in overcoming Avian Influenza case at reference hospital in DKI Jakarta is made limited and its implementation dose not involve for all sides. It was suggested for Health Service Department to involve reference apotek for providing antiviral drugs so it is easy on access for Health Service Unit in stockpile. It was also suggested for hospital to perform a research to proving the this effectiveness Oseltamivir on human avian influenza.

Read More
T-2510
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Zilfadhila Farianus; Pembimbing: Alex JA. Papilaya; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Wien Pratiwi
S-4112
Depok : FKM-UI, 2005
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Citra Thulusia; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Mieke Savitri, Amila Megraini
S-5329
Depok : FKM-UI, 2008
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Tia Maysa; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Sandi Iljanto, Pratiwi
S-6354
Depok : FKM-UI, 2011
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Aris Nurzamzami; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas, Amal Chalik Sjaaf, Luigi, Amila Megraini
Abstrak:
Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat dilakukan terintegrasi melalui Puskesmas sebagai penanggungjawab sistem pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan dan Posyandu Prima di tingkat desa/kelurahan. Posyandu Prima adalah Posyandu yang berasal dari Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar terpadu berdasarkan kebutuhan di desa atau kelurahan. Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan sebagai ibukota negara, mempunyai sumber daya yang cukup untuk melayani kesehatan masyarakatnya hingga tingkat kelurahan melalui keberadaan Puskesmas dan tingkat rukun warga melalui layanan Posyandu Prima/Pustu. Tujuan penelitian untuk menganalisis kesiapan dalam pengembangan layanan Posyandu Prima tingkat Rukun Warga di provinsi DKI Jakarta. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian eksploratif research dilakukan pada bulan April hingga Mei 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan kesiapan pengembangan layanan Posyandu Prima/Pustu tingkat Rukun Warga belum optimal digambarkan dari 6 persyaratan Posyandu Prima/Pustu, hanya persyaratan sumber daya manusia dan mekanisme hubungan kerja dengan pemangku kepentingan yang siap, sedangkan peryaratan lokasi, anggaran, standar pelayanan, standar operasional prosedur memiliki kekurangan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah dan stakeholder terkait untuk merealisasikan peningkatan akses layanan kesehatan melalui pengembangan layanan Posyandu Prima/Pustu tingkat Rukun Warga di Provinsi DKI Jakarta. 

Meeting the needs of health services in the community is carried out in an integrated manner through the Puskesmas as the person in charge of the health service system at the sub-district level and Posyandu Prima at the village/kelurahan level. Posyandu Prima is a Posyandu that originates from Posyandu as a forum for community empowerment and provides integrated basic health services based on needs in the village or sub-district. DKI Jakarta Province has the specialty of being the nation's capital, having sufficient resources to serve the health of its people down to the sub-district level through the existence of a Community Health Center (Puskesmas) and the neighborhood level through the services of Posyandu Prima/Pustu. The aim of the study was to analyze readiness in the development of Posyandu Prima services at the Rukun Warga level in the province of DKI Jakarta. Qualitative research with an exploratory research design was conducted from April to May 2023 in DKI Jakarta Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results showed that the readiness to develop Posyandu Prima/Pustu services at the Rukun Warga level was not optimal as described from the 6 requirements of Posyandu Prima/Pustu, only the human resource requirements and working relationship mechanisms with stakeholders were ready, while the location requirements, budget, service standards, operational standards procedures have deficiencies that must be met by the Government. A strong commitment from the Government and related stakeholders is needed to realize increased access to health services through the development of services at the Posyandu Prima/Pustu at the Rukun Warga level in DKI Jakarta Province.
Read More
T-6676
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Putri Karina Syafitri; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Ede Surya Darmawan, Anhari Achadi, Ari Sudarsono, Ratna Sari
Abstrak: Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Upaya pelayanan kesehatan tersebut lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fisioterapi merupakan pelayanan inovasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran layanan fisioterapi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di enam Puskesmas Kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat gambaran mendalam dari peran layanan fisioterapi di Puskesmas wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini pelayanan fisioterapi untuk kasus muskuloskeletal dapat berkunjung ke semua Puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Pelayanan fisioterapi untuk kasus neurologi dapat dilayani di Puskesmas Kecamatan Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Pelayanan fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi dapat dilayani di Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Peran layanan fisioterapi di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.65 tahun 2015 yang tergabung dalam anggota tim hanya Puskesmas Kec. Pasar Minggu dan Puskesmas Kecamatan Matraman. Selain itu didapatkan kurangnya dukungan kebijakan, belum meratanya SDM fisioterapis di Puskesmas serta kurangnya keterampilan fisioterapis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu masih dominannya layanan fisioterapi dalam upaya kuratif pada kasus di Puskesmas dibandingkan dengan upaya promotif dan preventif pada kelompok.
Read More
T-5825
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Jorra Putri Anggun Kusumasari; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Adang Bachtiar, Purnawan Junadi, Yunita Arihandayani, Sri Puji Wahyuni
Abstrak:

Tingginya prevalensi gangguan jiwa di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, belum diimbangi dengan capaian target skrining kesehatan jiwa nasional. Puskesmas Palmerah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mencapai target skrining melalui implementasi E-Jiwa. Tujuan: menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tercapainya target program skrining kesehatan jiwa di Puskesmas X. Metode: Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen terhadap pelaksanaan program. Hasil: tercapaianya target program skrining dengan E-Jiwa di Puskesmas Palmerah DKI Jakarta karena didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur dan teknologi berbasis digital seperti E-Jiwa, serta manajemen yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Masih terdapat beberapa tantangan terkait tenaga kesehatan yang rangkap tugas dan belum terintegrasinya sistem skrining E-Jiwa dengan SIMKESWA. Puskesmas mampu mencapai target hingga 96,3% hingga trwiulan ketiga. Kesimpulan: bahwa program skrining dengan E-Jiwa di Puskesmas Palmerah telah berjalan sesuai regulasi yang ada, namun masih membutuhkan improvisasi pada beberapa komponen seperti SDM dan teknologi sagar dapat berjalan lebih optimal.

Kata kunci: e-jiwa, kesehatan jiwa, puskesmas, skrining


The high prevalence of mental disorders in Indonesia, especially in DKI Jakarta, has not been balanced with the achievement of the national mental health screening target. Puskesmas Palmerah has shown significant success in achieving the screening target through the implementation of E-Jiwa. Research aims:  analyze the factors that affect the achievement of the target of the mental health screening program at the Puskesmas Palmerah. Method: This study uses a qualitative approach with an in-depth interview method and document review of the implementation of the program. Results: the achievement of the target of the screening program with E-Jiwa at the Puskesmas Palmerah DKI Jakarta because it is supported by adequate human resources, digital-based infrastructure and technology such as E-Jiwa, as well as effective management in planning, implementation, and supervision. There are still several challenges related to health workers who have dual duties and the E-Jiwa screening system has not been integrated with SIMKESWA. The health center was able to achieve the target of up to 96.3% until the third trimester. Conclusion: the screening program with E-Jiwa at Puskesmas Palmerah has been running according to existing regulations, but still needs improvisation on several components such as human resources and technology so that it can run more optimally.  Key words: e-jiwa, health center, mental health, screening 

Read More
T-7202
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Dirgahayuni Sari Agustina; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Ascobat Gani, Prastuti Soewondo, Anis Karuniawati; Irma Yunita
Abstrak:
Peresepan antibiotik yang tinggi disertai kurangnya evaluasi penggunaan antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan primer berpotensi terhadap penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Evaluasi antibiotik dapat dilakukan dengan melihat pola konsumsi antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. WHO telah menetapkan target minimal 60% konsumsi antibiotik berasal dari kelompok access. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis konsumsi antibiotik di puskesmas di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan klasifikasi antibiotik AWaRe (Access, Watch, dan Reserve) WHO. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan terhadap 44 puskesmas di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menujukkan terjadi peningkatan nilai konsumsi antibiotik di tahun 2022 dibandingkatn tahun 2019. Total konsumsi antibiotik tahun 2022 adalah 1,827 DDD per 1.000 pasien per hari, dengan proporsi sebesar 76,91% berasal dari kelompok access; 10,14% kelompok watch; tidak ada kelompok reserve, dan 12,95% merupakan antibiotik yang tidak diklasifikasikan dalam WHO AwaRe (unclassified). Semua jenis SDM kesehatan puskesmas memiliki peran dalam penggunaan antibiotik, namun belum semuanya mengetahui tentang klasifikasi antibiotik AWaRe WHO. Dukungan pelayanan laboratorium klinik, pelayanan informasi obat diperlukan dalam peresepan antibiotik di puskesmas. Selain itu, pelaksanaan manajemen logistik obat serta pemantauan dan evaluasi juga berperan dalam penggunaan antibiotik di puskesmas. Sementara itu, pengetahuan pasien juga dapat memengaruhi penggunaan antibiotik. Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya upaya peningkatan penggunaan antiobiotik yang rasional melalui peningkatan pemahaman SDM kesehatan dan pasien serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan antibiotik yang lebih menyeluruh di puskesmas disertai umpan balik.

High antibiotic prescribing combined with a lack of evaluation of antibiotic use in primary healthcare facilities has the potential to lead to inappropriate use of antibiotics. The WHO sets a target of at least 60% antibiotic consumption from the access group in primary healthcare facilities for antibiotic evaluation. This study aimed to analyze antibiotic consumption in community health centers in DKI Jakarta province based on the WHO AWaRe (Access, Watch, and Reserve) classification. The study is non-experimental research with a quantitative and qualitative approach. The study was conducted at 44 community health centers in DKI Jakarta province. The findings indicate that antibiotic consumption will increase in 2022 compared to 2019. Total antibiotic consumption in 2022 is 1,827 DDD per 1,000 patients per day, with a proportion of 76.91% from access group, 10.14% from watch group, no antibiotic in reserve; and 12.95% from antibiotics not classified in WHO AwaRe (unclassified). Every healthcare worker at community health centers has a responsibility regarding the use of antibiotics; however, not all of them are up-to-date on the WHO's AWaRe classification of antibiotics. Community health centers require support in the form of clinical laboratory testing and drug information services to prescribe antibiotics effectively. Furthermore, the effective execution of drug logistics management, as well as the process of monitoring and evaluation, contributes to the use of antibiotics in community health centers. Moreover, the level of understanding possessed by patients may have an impact on the use of antibiotics. The study's findings indicate that improving the comprehension of healthcare worker and patients can lead to a more judicious use of antibiotics. Furthermore, it is imperative to establish a more extensive system for monitoring and evaluating the utilization of antibiotics in community health centers, along with providing feedback.
Read More
T-7109
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive