Belanja kesehatan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diperoleh gambaran belanja kesehatan secara komprehensif yang akan digunakan untuk mempertajam alokasi belanja kesehatan, dan menjadi evaluasi terhadap belanja kesehatan yang dapat memberikan indikator kesehatan yang meningkat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mengumpulkan dana alokasi dari pendanaan kesehatan yang bersumber pemerintah. Hasil penelitian sumber pembiayaan dari jumlah yang dialokasikan APBD maka dana yang dikeluarkan telah memadai, hal ini terlihat dari persentase jumlah yang diperoleh sebesar 12,8 % pada tahun 2019. Pengelola dalam sektor kesehatan menunjukan adanya pengelola yang didominasi oleh Rumah Sakit sebesar 39,94%, Dinas Kesehatan 34,44% dan puskesmas 25,62 %. Berdasarkan jenis fungsi pelayanan kuratif hanya mencapai 24,5%. Jika melihat proporsi terhadap fungsi, program dan mata anggaran yang dibiayai, maka akan diperoleh operasional lebih banyak digunakan untuk belanja gaji dari pada untuk biaya program upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan individu. Kesimpulan : Belanja kesehatan dominan dialokasikan untuk belanja kesehatan tidak langsung, pemerataan terhadap program kuratif sangat rendah.

Pendanaan kesehatan yang memadai, efektif, dan efisien berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada konteks desentralisasi ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam pengelolaan anggaran sektor kesehatan. Anggaran Kesehatan Kota Padang tahun 2023 meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun indikator utama seperti angka kematian ibu dan bayi belum menunjukkan perbaikan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kecukupan, ketepatan sasaran, dan efektivitas belanja kesehatan publik. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis belanja kesehatan publik di Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2023 menggunakan pendekatan District Health Account (DHA) pada berbagai dimensi, serta menelaah secara khusus belanja program Kesehatan Ibu dan Anak sebagai evaluasi pendanaan terhadap capaian indikator kesehatan. Penelitian menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan pendekatan DHA yang mengklasifikasikan pengeluaran kesehatan berdasarkan sumber pembiayaan, pengelola pembiayaan, penyedia pelayanan, program kesehatan, jenis kegiatan, mata anggaran, jenjang kegiatan, dan penerima manfaat, dengan data sekunder dari dokumen anggaran dan realisasi belanja kesehatan tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan belanja kesehatan publik masih terkonsentrasi pada sumber dan pengelola tertentu, dengan porsi besar pada belanja operasional dan belanja pada kegiatan langsung. Alokasi untuk kegiatan promotif dan preventif, termasuk program Kesehatan Ibu dan Anak, belum sejalan dengan tingginya beban kematian ibu dan bayi. Distribusi belanja antar penyedia layanan dan jenjang kegiatan juga belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pada layanan kesehatan primer dan kelompok berisiko. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pemanfaatan DHA secara rutin untuk perencanaan dan evaluasi pembiayaan kesehatan daerah, penyesuaian komposisi belanja agar lebih berorientasi promotif dan preventif, serta peningkatan prioritas anggaran bagi program Kesehatan Ibu dan Anak.

Adequate, effective, and efficient health financing plays an important role in improving population health in a decentralized context where local governments have broad authority over health sector budget management. The health budget of Padang City in 2023 increased compared to the previous year, yet key indicators such as maternal and infant mortality have not improved. This raises questions regarding the adequacy, targeting, and effectiveness of public health expenditure. This study aims to describe and analyze public health expenditure at the Padang City Health Office in 2023 using the District Health Account (DHA) approach across various dimensions, and to specifically examine expenditure on Maternal and Child Health (MCH) programs as an evaluation of financing in relation to health indicators. The study uses a quantitative descriptive design with the DHA approach, which classifies health expenditure by source of financing, financing agent, service provider, health program, type of activity, budget line, level of activity, and beneficiary group, using secondary data from the 2023 health budget and expenditure realization documents. The results show that public health expenditure remains concentrated in specific sources and agents, with a large proportion allocated to operational and direct activity expenditure. Allocations for promotive and preventive activities, including MCH programs, are not yet aligned with the high burden of maternal and infant mortality. The distribution of expenditure across service providers and levels of activity also does not fully reflect the needs of primary health care and high risk groups. The study recommends strengthening the routine use of DHA for planning and evaluating local health financing, adjusting the composition of expenditure to be more oriented toward promotive and preventive efforts, and increasing budget priority for Maternal and Child Health programs.